2025 - Laman 26 dari 53 -

INDOPOS
Juli 17, 2025
0 Comments

Undian “Bolt Berkah” Sukses Digelar, Disambut Antusias Konsumen

INDOPOS-Undian “Bolt Berkah” sukses digelar, dengan antusiasme tinggi dari konsumen. “Bolt Berkah” adalah program promosi dari makanan kucing berkualitas terbaik, Bolt yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 2025. Pengundian ditayangkan langsung melalui Instagram @BOLTPetFoodID, channel YouTube BOLT Pet Food ID, dan diberitakan oleh berbagai media massa, serta disaksikan langsung oleh Dinas Sosial, Notaris, Kepolisian setempat, dan juga Presiden Direktur PT. Centralwindu Sejati. Head of Marketing CPPETINDO, Hengky Jaya, menyampaikan, program ini menawarkan berbagai hadiah menarik seperti paket umroh, logam mulia, dan voucher belanja. “Program “BOLT Berkah 2025″ adalah program undian berhadiah yang diselenggarakan oleh BOLT Pet Food. Program ini diadakan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelanggan setia BOLT yang telah berbelanja produk BOLT di seluruh outlet (baik retail maupun grosir) dengan minimal pembelanjaan tertentu,” ujar Hengky. Tujuan Program, kata Hengky, untuk memberikan apresiasi kepada pelanggan setia BOLT, Meningkatkan penjualan produk BOLT, Membangun kedekatan dengan pelanggan. “Program ini diharapkan dapat membawa kemajuan kita bersama, dan BOLT semakin dicintai oleh masyarakat,” tuturnya. Makanan kucing Bolt memiliki beberapa manfaat untuk kucing, termasuk membantu menjaga kesehatan kulit dan bulu, mempertajam penglihatan, menjaga kesehatan gigi, mengurangi risiko penyakit saluran kemih, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berikut adalah manfaat lebih detail dari makanan kucing Bolt: Membuat kulit sehat dan bulu berkilau: Bolt mengandung nutrisi yang membantu menjaga kesehatan kulit kucing dan membuat bulunya tampak lebih berkilau. Mempertajam penglihatan: Kandungan taurin dalam Bolt berperan penting dalam menjaga kesehatan mata dan mempertajam penglihatan kucing. Membantu menjaga kesehatan gigi: Makanan kucing Bolt diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut kucing. Mengurangi risiko FLUTD (penyakit saluran kemih pada kucing): Bolt membantu menjaga kesehatan saluran kemih dan mengurangi risiko terjadinya penyakit saluran kemih pada kucing. Meningkatkan sistem imunitas: Kandungan nutrisi dalam Bolt, termasuk vitamin dan mineral, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kucing. Selain itu, makanan kucing Bolt juga mengandung protein, serat, taurin, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan kucing untuk tumbuh sehat dan aktif. Bolt tersedia dalam berbagai varian, seperti Bolt Tuna dan Bolt Kitten, yang disesuaikan untuk kebutuhan kucing dewasa dan anak kucing.

INDOPOS
Juli 17, 2025
0 Comments

KONI Jakarta Timur Gelar Seleksi Atlet Tenis Meja Remaja untuk Porprov DKI Jakarta

INDOPOS-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jakarta Timur menggelar seleksi atlet tenis meja remaja untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 4–8 Agustus 2025 mendatang. Seleksi yang berlangsung di GOR Matraman, Jakarta Timur, pada Kamis (17/7/2025) ini diikuti oleh sekitar 30 peserta, mayoritas berusia di bawah 18 tahun. Ketua Umum KONI Jakarta Timur, Andree Fazara, mengatakan seleksi ini bertujuan untuk menjaring bibit-bibit atlet terbaik yang akan mewakili wilayahnya dalam ajang Porprov. “Kami ingin mendapatkan atlet terbaik yang akan turun di ajang Porprov. Jumlah peserta seleksi ada 30 orang, mayoritas berusia di bawah 18 tahun,” ujar Andree kepada awak media, Kamis, 17 Juli 2025. Andree menyampaikan, seleksi ini digelar dalam satu hari dan mencakup delapan kelas pertandingan. Para pemenang akan melaju ke tingkat provinsi, dan jika lolos kembali, akan diseleksi lagi untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang rencananya digelar September mendatang di Jakarta. “Ini akan menjadi proses seleksi berjenjang. Setelah Porprov, mereka akan kembali diseleksi untuk POPNAS, bersama atlet binaan Dispora,” ujar Andree. Andree juga mengungkapkan antusiasme peserta sangat tinggi. Seluruh wilayah Jakarta, termasuk Pulau Seribu, turut berpartisipasi dalam cabang olahraga tenis meja, meskipun di Pulau Seribu hanya satu cabang yang tersedia, yakni pencak silat. “Animo peserta sangat besar, hampir semua wilayah mengirimkan wakilnya. Kami juga tetap menerapkan aturan domisili, seperti pada Porprov 2015 lalu, yang dibuktikan dengan kartu keluarga,” ungkap Andree. Ia juga berharap Jakarta Timur bisa mengulang kesuksesan sebagai juara umum seperti pada Porprov 2015, terutama lewat lima cabang olahraga andalan lainnya yakni, taekwondo, karate, pencak silat, tenis meja, dan panahan. “Jadi insya Allah dengan kecamatan yang ada di Jakarta Timur, kami yakin Jakarta Timur masih bisa mampu mempertahankan juara umum,” kata Andree. Dalam hal koordinasi dengan sekolah, KONI Jakarta Timur telah berkoordinasi dengan Wali Kota dan Suku Dinas Pendidikan untuk menyediakan surat dispensasi bagi para peserta. “Kita membuat surat dispensasi untuk kita berikan kepada kepala sekolah masing-masing untuk diserahkan kepada wali kelas masing-masing,” ucap Andree. Sementara itu, di lokasi yang sama Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menambahkan bahwa seleksi ini bukan hanya soal prestasi, tetapi juga ruang aktualisasi bagi generasi muda. “Tentu harapannya ke depan kalau ini bisa berjalan secara reguler akan melahirkan bibit-bibit talenta yang baik dan kemudian ketika sudah ada proses seleksi tentu nanti akan mewakili Jakarta Timur dalam kancah di DKI Jakarta,” ucap dia. Kegiatan ini pun, dikatakan Pembina Koni Jakarta Timur, diharapkan bisa membangkitkan semangat berolahraga di kalangan generasi muda sekaligus mempererat solidaritas dan persahabatan antarwilayah. “Jadi saya tentu harapan kami bisa meraih puncak prestasi yang paling optimal dan ini akan lebih memacu dan memicu semangat dan adrenalin dari semangat berolahraga,” ujar Rio. “Bukan saja mereka yang melakukan dalam bidang tenis meja tetapi juga bidang-bidang olahraga yang lainnya dan solidaritas, persahabatan juga makin menguat,” lanjutnya.(cr-4). Foto: Ketua KONI Jakarta Timur Andree Fazara beserta Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo di GOR Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 17 Juli 2025. (Sumber: Poskota/M. Tegar Jihad).

INDOPOS
Juli 17, 2025
0 Comments

Wagub Rano Ancam Pecat Direksi Food Station Buntut Dugaan Skandal Beras Oplosan dengan Oknum DPRD DKI

INDOPOS-Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara terkait dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang didistribusikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya. Rano memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap transparan dan tak segan menindak jika memang terbukti ada pelanggaran. “Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” kata Rano saat ditemui di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025). Sponsored Dia mengaku, telah menerima laporan dari Food Station yang membantah tuduhan beras subsidi dioplos. Meski demikian, Rano menekankan, masalah itu akan didalami secara objektif. “Saya sudah mendapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” kata Rano. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Rano memastikan, audit dan pemeriksaan internal akan dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta disebut sudah turun tangan untuk mengawasi proses ini. “Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun,” ujar Rano. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Diketahui ada empat produsen beras yang diperiksa pada Selasa. “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf. Keempat produsen itu adalah WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen. Helfi hanya membenarkan, pemeriksaan empat produsen beras ini termasuk dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

INDOPOS
Juli 15, 2025
0 Comments

PT MAS Ajukan Kasasi Atas Putusan PN Jakarta Pusat, Ini Penjelasannya

INDOPOS-Kuasa Hukum PT Merpati Abadi Sejahtera (PT MAS), akan mengajukan kasasi usai mendapat putusan pailit dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025). Keputusan tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi PT MAS dan juga mayoritas kreditur, yang sejak awal menolak PT MAS dipailitkan. “Kami akan langsung bergerak, untuk mengambil langkah kasasi terkait putusan ini,” ujar Ismail dari Elza Syarief Law Office, ditemui wartawan usai persidangan. Menurutnya, ada banyak kejanggalan dalam persidangan yang dipimpin hakim pengawas, yang sangat merugikan PT MAS. Sebelumnya, Kuasa Hukum PT Merpati Abadi Sejahtera (PT MAS) Elza Syarief, juga melayangkan protes keras kepada hakim pengawas, atas dihilangkannya nama Amanda Widjaya dari Daftar Penghitungan Tetap (DPT), pihak yang mengikuti sidang dengan agenda voting untuk proposal perdamian, di Pengadilan Negeri (PN) yang digelar Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, keputusan itu sangat merugikan seluruh pihak yang menyetujui proposal perdamaian dan menolak pailit terhadap PT MAS. PT MAS juga hari Jumat 11 Juli 2025, telah membuat laporan pidana kepada oknum DR dan oknum Bank Mandiri, yang dinilai telah berbuat pidana dalam proses sidang voting proposal perdamaian. Diungkapkan Elza Syarief, ada tiga hal yang akan ditindak lanjuti, pasca persidangan. Pertama, tentu memprotes dihilangkannya nama Amanda Widjaya dari daftar. Kedua, melaporkan salah satu oknum pemerima kuasa kreditur berinisial DR, yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli dari 10 orang kreditur yang diwakilinya. Bahkan, sampai akhir voting oknum DR tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli. “Harusnya pihak yang menyetujui proposal perdamaian sudah menang mutlak dalam voting. Namun, dengan dihapusnya Amanda Widjaya dengan investasi sebesar Rp 178 miliar dari daftar, maka hasil voting belum mutlak dimenangkan,” ujar Elza Syarief. Ketiga, Elza juga melaporkan oknum dari Bank Mandiri karena telah menyatakan abstain dalam voting di PN, sehingga sangat merugikan nasabahnya. Elza mengungkapkan, Hakim Pengawas baru bekerja beberapa hari, yang katanya belum mempelajari kasus dari hakim pengawas terdahulu, bapak Yusuf , tinggal voting tapi diundur beberapa hari saja, tapi mengeluarkan penetapan menghilangkan hak suara Amanda Widjaya senilai Rp 178 miliar, sangat mengejutkan, kontraversial, karena sudah berulang kali diperiksa pengurus dan hakim pengawas terdahulu. Dan atas penetapan keliru tersebut, sudah diajukan banding dan voting sampai dilakukan dua kali , pertama hari Rabu dan kedua hari ini Jumat. Tp Dr sdh dg nekat memberi keterangan palsu kpd pengurus bhw dia punya surat kuasa asli shg memaksa menanda tangani ke10 kreditur utk setuju pailit dan sampai akhir tdk ada surat aslinya, sedangkan penghitungan suara sudah selesai , termasuk tanda tangan DR tanpa kuasa asli tersebut. Seperti diketahui, Proses persidangan PT Merpati Abadi Sejahtera atau PT MAS, tak terasa sudah berlangsung 270 hari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan dengan agenda voting untuk proposal perdamian, yang digelar Jumat 11 Juli 2025, diperoleh hasil dari 396 kreditur yang hadir, sebanyak 268 kreditur menyatakan menerima proposal perdamaian,dan yang tidak setuju perdamaian hanya 120 kreditur. Sedangkan,1 pihak menyatakan abstain. Salah satu kreditur, Amaranti, mengaku kecewa dengan keputusan hakim yang memutus pailit PT MAS. Ia pun mendukung, langkah hukum kasasi yang akan ditempuh. “Kami lihat sendiri PT MAS berjalan baik usahanya. Kenapa harus dipailitkan, karena ulah segelintir orang. Kami akan terus berjuang, agar putusan pailit ini dibatalkan,” tegasnya.

INDOPOS
Juli 14, 2025
0 Comments

Warga RW 013 Penjaringan Tuntut Transparansi Dana Fasum, Diduga untuk Pencitraan dan Bancakan Pengurus

INDOPOS-Penggunaan dana fasum oleh Ketua RW 013 Tri Tanto yang tidak transparan, menuai sorotan masyarakat. Secara sepihak, dana yang semestinya diperuntukkan bagi kemajuan lingkungan dan kesejahteraan warga, justru dipakai untuk pencitraan pribadi oleh ketua RW. Tokoh Pemuda Muhamad Dwiki Dermawan, atau akrab disapa Bang Aco, menyampaikan, Ketua RW 013 membagikan-bagikan sembako, dan mempublikasikan ke media kegiatan tersebut. Tujuannya untuk pencitraan pribadi. Sayangnya, kegiatan itu tidak pernah dimusyawarahkan dengan para warga, para ketua RT, dan juga tokoh masyarakat, apalagi anggota LMK tidak pernah di libatkan. “Transparansi berapa jumlah Dana Ganti Rugi Fasum saja sampai hari ini tidak pernah di perlihatkan bukti transferannya,” ujar Bang Aco, tokoh pemuda asli kelahiran penjaringan, (14/7/2025). Bang Aco dan tokoh warga lainnya, mempertanyakan, apakah dana ganti rugi fasum boleh di bagi-bagikan begitu saja kepada para pengurus RW, dengan harga kurang lebih 3 kilogram daging, dan juga dibagi bagikan untuk sembako? Tanya bang Aco saat di temui di kediamannya oleh awak media. Ini yg perlu di pertanyakan ? Ucapnya lagi “Kami sebagai warga yang terdampak sangat miris dengan kinerja pak RW yang selalu tidak mau terbuka, surat dari warga sudah dilayangkan, dan juga banyak yang berpartisipasi dengan membubuhkan tandatangan,” katanya. Kami butuh TRANSPARANSI TIDAK Butuh NARASI, apalagi dgn seolah olah bermasyarat dgn pembagian sembako,di tanya brp nominal uang yg di terima mana bukti transferannya ,jonk gk berani nunjukin bukti transferannya,,nah klga sy yg terdampak ada tuh bukti transferannya dr pihak tol yg pembayarannya melalu bank DKI skrg berganti nama Bank Jakarta ujar bang Aco yg bernama lengkap Muhamad Dwiki Dermawan. Kalau pak Rw kesatria dan byk disukai warganya Buktikan donk Ucapannya,perlihatkan bukti transferannya,taman yg baru saja di buat itupun brp anggarannya kami warga dan juga LMK tdk mengatahui,malah itupun kami dengar lahan yg terkena pembebasan tol jg,dan kemugkinan mengaharap ganti rugi lagi,,hahahahha,,pak pak jgn ngajarin bebek berenang donk,,kelakar bang aco sodara Hw itu mantan pengurus,yg memancing di air keruh,sy menduga juga beliau pencitraan yg sdh tdk berlaku saat skrg,,BERANI JUJUR HEBAT,,ucap bang aco Mereka bangun taman tanpa memikirkan dampaknya seperti keselamatan, keamanan dan kesehatan anak yg bermain sebab disana sudah menjadi akses jalan motor warga berlalu lalang serta adanya proyek pembangunan tol yg menimbulkan debu.itupun hanya lantainya saja yg baru,alat2nya kbykan msh yg lama pemberian dr PJ gubernur saat itu.

INDOPOS
Juli 14, 2025
0 Comments

Bang Nara Tegaskan Tetap Mengabdi untuk Bangsa dan Negara di Milad Ke-74

INDOPOS-Mantan Kepala Lembaga Sandi Negara yang kini menjabat Komisaris Independen PT. Jasa Marga Tbk, Mayjen TNI (Purn) H Nachrowi Ramli, SE pada 12 Juli 2025 tepat berusia 74 tahun. Diusianya Ke-74 tahun, Bang Nara, sapaan akrabnya, yang sudah malang melintang di dunia militer, ekonomi dan politik 40 tahun belakangan berkomitmen untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara. “Tepat 12 Juli 2025 bertepatan dengan hari Koperasi, usia saya memasuki 74 tahun. Alhamdulillah, 34 tahun saya berkarier di TNI, dari menjadi Letnan sampai Mayjen TNI. Hingga kini sekitar 16 tahun masuk di partai politik dan bisa menyampaikan aspirasi politik saya lewat partai Demokrat,” ujar Ketua Mahkamah Partai DPP Demokrat, Nachrowi Ramli, saat sambutannya di acara Milad Ke-74 tahun di Resto Assyiik, di kawasan Jakarta Timur, Minggu (13/7/2025) malam. Dikatakan mantan teman sekelas Presiden Prabowo saat di AKABRI itu, pilihan untuk masuk dalam parpol dan organisasi masyarakat pasca pensiun menjadi anggota TNI, bertujuan untuk mencari wadah menyampaikan aspirasi di negara yang menjunjung tinggi demokrasi seperti Indonesia. “Dalam benak saya, setelah pensiun harus ada wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi. Dan alhamdulillah, selama lima tahun ini saya dipercayakan menjadi Ketua Mahkamah Partai DPP Demokrat. Jadi kalau ada anggota dewan dari Partai Demokrat bermasalah saya yang dipercayakan untuk menangani,” bebernya pensiunan TNI yang juga pernah berperang dan ditugaskan di 71 negara dunia itu. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bang Nara itu mengungkapkan dengan tugas yang baru dipercayakan oleh Presiden Prabowo. Dengan menunjuknya menjadi Komisaris Independen PT. Jasa Marga (Tbk), mantan ketua umum Bamus Betawi itu menilai jabatan yang diembannya merupakan penugasan yang harus dipikul dengan tanggungjawab dan dibarengi cita-cita mulia untuk mensejahterakan dan memberikan efek keadilan bagi rakyat. “Pemerintahan Presiden Prabowo ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyat melalui segala lini. Saya bersyukur berada di PT Jasa Marga juga tugas yang diberikan partai. Karena itu saya akan total mencurahkan ide dan gagasan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Saya berada di dalam PT. Jasa Marga sekaligus untuk belajar dan bisa memberikan terobosan-terobosan yang bisa mensejahterakan masyarakat,” katanya. Sekda Pemprov DKI Jakarta, Marullah Matali dalam sambutanya di acara Milad Ke-74 tahun Nachrowi Ramli menilai Bang Nara sebagai tokoh Betawi merupakan sosok yang perlu menjadi tauladan dengan segala kemampuannya. “Anak Betawi sepeti Pak Nachrowi Ramli itu nggak banyak. Beliau sangat bermanfaat bagi orang banyak. Pesan saya, terus lah berbuat selama itu bermanfaat untuk orang banyak. Dan untuk para junior, harus menjadikan Bang Nara sebagai tauladan,” ujar Marullah. AKABRI angkatan 73, Rumolo Robert Simbolon dalam sambutanya menilai Nachrowi merupakan tokoh yang harus dijadikan panutan dalam segala hal . Hal itu menilik pada kemampuannya saat menjadi anggota TNI, pebisnis dan politisi. “Bang Nara jagoan gue. Saya mewakili Akabri angkatan 1973 meyakini beliau anak Betawi yang patut menjadi contoh,” katanya. Pantauan di lokasi pelaksanaan Milad Ke-74 tahun, Nahrowi Ramli. Sejumlah karangan bunga terpampang dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dan pejabat lainnya. Untuk pejabat yang terlihat hadir, seperti Mujiyono (Sekretaris Komisi A DPRD DKI), Desie Christiyana Sari (anggota Komisi E DPRD DKI), Neneng Hasanah (anggota Komisi D DPRD DKI), Lazarus (anggota Komisi C DPRD DKI), Wita (anggota Komisi B DPRD DKI), Zainuddin atau Oding (Ketua Bamus Suku Betawi 1982), Andi Arief (anggota DPP Demokrat) Jansen Sitindoan (Sekretaris Kementerian PU), M Ihsan (Ketua Umum DPP Forkkabi), pensiunan Akabri angkatan 1973, pengurus Dekopin, MPT Forkkabi dan keluarga besar Nahrowi Ramli. Tidak ketinggalan, pejabat di Jakarta Timur ikut hadir, Eka darmawan (Sekertaris Kota Jakarta Timur) dan Widiastuti (Lurah Setu) terlihat mengikuti acara Milad Ke-74 tahun Nachrowi Ramli yang digelar secara meriah sejak Minggu (13/7/2025) pagi hingga malam.

INDOPOS
Juli 14, 2025
0 Comments

Menteri ATR/BPN :Tanah Sertifikat Tak Dipakai 2 Tahun Beruntun Bisa Diambil Alih Negara. Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Sebaiknya Menteri ATR / BPN Umumkan Tanah Negara yang di pakai Swasta Berapa Keuntungan yang diTerima Negara atas Pemanfaatan Tanah Negara, Daripada Mengurusi Tanah Bersertifikat Milik Rakyat yang Tidak Produktif

INDOPOS-Menteri ATR/BPN :Tanah Sertifikat Tak Dipakai 2 Tahun Beruntun Bisa Diambil Alih Negara. Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Sebaiknya Menteri ATR / BPN Umumkan Tanah Negara yang di pakai Swasta Berapa Keuntungan yang diTerima Negara atas Pemanfaatan Tanah Negara, Daripada Mengurusi Tanah Bersertifikat Milik Rakyat yang Tidak Produktif. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan pemerintah akan mengambil alih lahan yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Kebijakan ini diberlakukan terhadap tanah yang sudah besertifikat namun tidak digunakan untuk aktivitas ekonomi atau pembangunan apa pun. “Terhadap yang sudah terpetakan dan besertifikat, manakala sejak dia disertifikatkan dalam waktu dua tahun tidak ada aktivitas ekonomi maupun aktivitas pembangunan apa-apa atau dalam arti tanah tersebut tidak didayagunakan kemanfaatannya, maka pemerintah wajib memberikan surat peringatan,” kata Nusron dalam acara Pengukuhan dan Rakernas I PB IKA-PMII Periode 2025-2030 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7). Ia menuturkan proses peringatan dilakukan secara bertahap hingga tanah tersebut bisa ditetapkan sebagai tanah telantar. Tahapan dimulai dari pemberitahuan awal, lalu surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu, jika dalam kurun waktu total 587 hari sejak surat pertama tidak ada perubahan, tanah tersebut ditetapkan sebagai objek land reform. Land reform atau reforma agraria adalah kebijakan pemerintah untuk mendistribusikan kembali tanah kepada masyarakat, terutama kelompok yang tidak memiliki atau kekurangan lahan. “Langkah pertama adalah BPN kirim surat. Tiga bulan dikasih kesempatan. Tiga bulan masih tidak ada aktivitas, kirimi surat, peringatan pertama. Tiga bulan lagi dikirimi surat, tidak ada keterangan lagi, peringatan kedua,” ujarnya. “Tiga bulan lagi, masih tidak ada aktivitas, dikasih kesempatan lagi, tiga bulan lagi, masih tidak ada aktivitas, dikasih waktu enam bulan untuk melakukan perundingan. Masih tidak ada aktivitas lagi, maka pemerintah menetapkan itu menjadi tanah telantar,” jelasnya. Nusron menyebut proses tersebut secara keseluruhan memakan waktu dua tahun ditambah 587 hari atau hampir empat tahun sebelum tanah resmi dikategorikan sebagai telantar. Ia menambahkan saat ini dari total 55,9 juta hektare lahan bersertifikat, terdapat 1,4 juta hektare yang berstatus sebagai tanah terlantar secara nasional dan menjadi bagian dari program reforma agraria. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh bentuk hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga hak pakai, tanpa pengecualian. “Jadi misal bapak-bapak sekalian punya HGU atau punya HGB, sudah dua tahun tidak diapa-apakan, maka pemerintah bisa tetapkan jadi tanah telantar,” kata Nusron. Ditempat terpisah saat Awak Media Menghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S untuk meminta tanggapan mengenai hal tersebut, “Wah jika kebijakan itu yg dimaksudkan diberlakukan juga bagi sertifikat hak milik yg di miliki oleh rakyat ini sudah keterlaluan”, ucap Jimmy. Jimmy Menambahkan, tanah perseorangan itu di dapatkan dari berbagai macam cara, ada yg di dapat dari hasil usaha pribadi dengan menabung sehingga bisa membeli tanah untuk di investasikan, ada juga yg diperoleh dari hasil waris misal nya, dan sebagai nya. Jika seseorang memiliki tanah tapi tanah tersebut belum juga bisa produktif, mungkin saja sipemilik tanah sedang berusaha mengumpulkan uang untuk bisa melakukan kegiatan produktif di tanah tersebut, atau memang bisa saja tanah tersebut dibeli untuk investasi dengan tujuan harga tanah kedepannya bisa naik, dan sebagai nya. Jika pemerintah melalui Kementerian ATR BPN melakukan Kebijakan Pembatasan waktu Produktif selama 2 tahun dan apabila tidak produktif akan di ambil/dikuasai oleh Negara menurut saya kebijakan yg ngawur. Yang bener dong kalo keluarkan aturan / kebijakan, lebih baik Menteri ATR BPN Mengumumkan Berapa Hasil Keuntungan yang didapat oleh Negara atas pemanfaatan tanah tanah negara yang di pergunakan oleh pihak swasta kepada Rakyat Indonesia. Kalau Negara Mau ambil alih atas tanah yg dimiliki oleh seseorang, ya boleh aja, asal Bayar / Ganti Untung sesuai dengan harga yg di inginkan oleh si pemilik tanah bukan asal main ambil aja., itu baru namanya Negara Hadir untuk Rakyat nya…hahaha, ucap Jimmy sambil berkelakar dan mengakhiri pembicaraan melalui sambungan telpon kepada awak media.

INDOPOS
Juli 12, 2025
0 Comments

PRESIDEN PRABOWO BERI TUGAS KHUSUS WAPRES GIBRAN UNTUK PAPUA, KETUM MASYARAKAT PENDUKUNG GIBRAN/MPG JIMMY S : AKHIR JANUARI 2025 KEMARIN MAS WAPRES SUDAH BEKERJA, DARI 6 PROVINSI YG ADA DIPAPUA, DPP MPG DAN 4 DPW MPG PROVINSI SUDAH BERGERAK TURUN KE AKAR RUMPUT DAN DIBANTU WAPRES GIBRAN SEBAGAI KETUA BADAN PENGARAH PAPUA

INDOPOS-Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan tugas khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua, termasuk penyelesaian isu-isu terkait Hak Asasi Manusia (HAM). “Concern pemerintah dalam menangani Papua ini, dalam beberapa hari terakhir, sedang mendiskusikan untuk memberikan suatu penugasan khusus dari presiden kepada wapres untuk percepatan pembangunan Papua,” ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, melalui akun YouTube Komnas HAM. “Saya kira ini pertama kalinya presiden akan memberikan penugasan kepada wapres untuk penanganan masalah Papua. Tentu tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga termasuk penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat kita menangani isu-isu di Papua,” sambungnya. Yusril juga menyebut bahwa ada kemungkinan Wakil Presiden akan memiliki kantor khusus di Papua sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tersebut. “Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin juga kantornya wapres untuk bekerja di Papua menangani masalah ini,” ujarnya. Sementara itu ditempat terpisah saat awak media menghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S unruk meminta tanggapan atas hal tsb, ‘Mas Wapres Gibran dari bulan Januari 2025 lalu sudah bekerja sesuai dengan Kewenangan nya sebagai Ketua Dewan Pengarah Papua, ya itu sudah lama beliau melakukan tugas dan fungsi nya untuk tanah papua, Saya pun pada saat itu kaget ternyata Respon dari Mas Wapres untuk Papua sangat Cepat. Jimmy Menambahkan, “ini berawal dari laporan Pengurus kami yang ada di Papua barat daya, tepat nya di Kabupaten Sorong dan Kabupqten Rajaampat pada bulan Desember 2024 yang lalu, Saya di hubungi oleh Pengurus MPG Papua barat daya disana yang menyatakan bahwa ada Pembina MPG mereka disana bermaksud ingin Menghibahkan tanah nya kalau tidak salah seluas 17Hektar, dimana pembina mereka kebetulan merupakan salah satu tokoh adat atau kepala suku disana yang bersimpatik atas kehidupan warga disana dalam hal masih banyak nya yang belum memiliki rumah, bahkan rumah yg mereka tempati tidak layak huni dan kebanyakan dalam satu rumah bisa ditempati oleh 3 sampai 4 Keluarga. Atas laporan tersebut lalu saya dengan ditemani oleh Pengurus DPP MPG sebanyak 3orang dengan biaya pribadi terbang dari Jakarta ke Sorong untuk menemui pengurus kami yang ada di sorong dan di raja ampat sekalian bertemu dengan Kepala suku disana yg notabene merupakan Dewan Pembina MPG Papua barat daya, saat itu Kami dari DPP langsung Cek kelokasi tanah yang akan di hibahkan yaitu di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Setelah pengecekan tanah di lakukan, Saya dan pengurus DPP pun langsung menumui Kepala desa dan Kepala Distrik disana untuk meminta konfirmasi atas tanah tersebut, dan alhamdulilah pihak desa dan pihak distrik disana mau memberikan surat keterangan yg resmi dari kedua instansi tersebut. Dengan dasar Surat keterangan itulah akhirnya saya dan teman teman DPP kembali kejakarta dengan membawa surat tersebut dan data data lain nya. Jimmy Menambahkan, Setibanya dijakarta kalau tidak salah sudah ditanggal 23 Desember 2024, Saya langsung menyurati Mas Wapres Gibran untuk meminta Arahan secara resmi, karena sepengetahuan saya sesuai aturan UU dan Kepres bahwa memang untuk Wapres diberikan Kewenangan untuk Membantu Percepatan Pembangunan di seluruh tanah Papua. “Ya saya pikir pada saat saya bersurat resmi ke Mas Wapres paling tidak di respon beliau, tapi ternyata dalam hitungan minggu, surat saya tersebut dijawab kalo tidak salah awal januari 2025 dan isi surat jawabannya, Kami di bantu oleh Mas Wapres untuk bisa berkomunikasi dengan Kepala BP3OKP Papua barat daya disana untuk membahas lebih lanjut atas usulan tanah hibah tersebut. Jimmy Menambahkan, “Ya saat surat dari Mas Wapres diterima oleh kami dan oleh pihak BP3OKP disana, Saya dan Pengurus DPP MPG kembali Terbang ke Sorong dengan biaya pribadi juga untuk berkoordinasi dengan BP3OKP disana, Alhamdulilah Respon dari Kepala BP3OKP Bapak Otto Halauw dan kawan BP3OKP menerima kami dengan baik dan Mereka langsung mengadakan Rapat Koordinasi yg Melibatkan Unsur 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Sorong serta Kabupaten Rajaampat, dan juga dihadiri oleh pihak BPN dari masing masing Kabupaten tersebut yang akhirnya keluarlah Surat Rekomendasi dari BP3OKP secara Resmi yang ditujukan Kepada ke dua Bupati tersebut yaitu Bupati Sorong dan Bupati Rajaampat agar Menindaklanjuti Pembangunan Rumah untuk warga disana yang Masuk dalam Kategori Miskin Ekstrem. Bahkan dalam Waktu dekat ini pun Saya akan kembali Menyurati Mas Wapres Gibran untuk Memberikan Laporan dan Meminta Arahan Kembali terhadap 3(tiga) Provinsi lagi yakni Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Tengah, Jadi Total Sudah 4 Provinsi yang MPG sudah Kerjakan dengan Turun Ke Akar Rumput dari 6 Provinsi, tinggal Papua Pegunungan dan Papua yg Saya sedang menunggu laporan nya dari kawan kawan MPG disana. Menurut saya Masalah HAM itu kategori nya…

INDOPOS
Juli 11, 2025
0 Comments

Sidang Voting PT MAS di PN Jakpus, Mayoritas Setuju Proposal Perdamaian

INDOPOS-Kuasa Hukum PT Merpati Abadi Sejahtera (PT MAS) Elza Syarief, melayangkan protes keras kepada hakim pengawas, atas dihilangkannya nama Amanda Widjaya dari Daftar Penghitungan Tetap (DPT), pihak yang mengikuti sidang dengan agenda voting untuk proposal perdamian, di Pengadilan Negeri (PN) yang digelar Jumat 11 Juli 2025. Menurutnya, keputusan itu sangat merugikan seluruh pihak yang menyetujui proposal perdamaian dan menolak pailit terhadap PT MAS. PT MAS juga hari ini Jumat 11 Juli 2025, akan membuat laporan pidana kepada oknum DR dan oknum Bank Mandiri, yang dinilai telah berbuat pidana dalam proses sidang voting proposal perdamaian. Diungkapkan Elza Syarief, ada tiga hal yang akan ditindak lanjuti, pasca persidangan. Pertama, tentu memprotes dihilangkannya nama Amanda Widjaya dari daftar. Kedua, melaporkan salah satu oknum pemerima kuasa kreditur berinisial DR, yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli dari 10 orang kreditur yang diwakilinya. Bahkan, sampai akhir voting oknum DR tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli. “Harusnya pihak yang menyetujui proposal perdamaian sudah menang mutlak dalam voting. Namun, dengan dihapusnya Amanda Widjaya dengan investasi sebesar Rp 178 miliar dari daftar, maka hasil voting belum mutlak dimenangkan,” ujar Elza Syarief. Ketiga, Elza juga melaporkan oknum dari Bank Mandiri karena telah menyatakan abstain dalam voting di PN, sehingga sangat merugikan nasabahnya. Elza mengungkapkan, Hakim Pengawas baru bekerja beberapa hari, yang katanya belum mempelajari kasus dari hakim pengawas terdahulu, bapak Yusuf , tinggal voting tapi diundur beberapa hari saja, tapi mengeluarkan penetapan menghilangkan hak suara Amanda Widjaya senilai Rp 178 miliar, sangat mengejutkan, kontraversial, karena sudah berulang kali diperiksa pengurus dan hakim pengawas terdahulu. Dan atas penetapan keliru tersebut, sudah diajukan banding dan voting sampai dilakukan dua kali , pertama hari Rabu dan kedua hari ini Jumat. Tp Dr sdh dg nekat memberi keterangan palsu kpd pengurus bhw dia punya surat kuasa asli shg memaksa menanda tangani ke10 kreditur utk setuju pailit dan sampai akhir tdk ada surat aslinya, sedangkan penghitungan suara sudah selesai , termasuk tanda tangan DR tanpa kuasa asli tersebut. Seperti diketahui, Proses persidangan PT Merpati Abadi Sejahtera atau PT MAS, tak terasa sudah berlangsung 270 hari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam sidang lanjutan dengan agenda voting untuk proposal perdamian, yang digelar Jumat 11 Juli 2025, diperoleh hasil dari 396 kreditur yang hadir, sebanyak 268 kreditur menyatakan menerima proposal perdamaian,dan yang tidak setuju perdamaian hanya 120 kreditur. Sedangkan,1 pihak menyatakan abstain. Andre, yang mewakili karyawan mengungkapkan, dengan hasil voting hari ini, diketahui, sebanyak 60,9 persen menerima proposal perdamaian, dan hanya 39,1 persen yang menolak. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan hakim, dalam putusan sidang pada Hari Senin mendatang. “Kami ingin hakim memutuskan dengan bijak, dan melihat keinginan mayoritas untuk menolak PT MAS dipailitkan. Kami cinta perdamaian, dan menolak pailit,” tegas Andre.

INDOPOS
Juli 11, 2025
0 Comments

Rencana Pembentukan Satpol PP Pariwisata Ditolak DPRD DKI, Diduga Ada yang Mau Main Perizinan

INDOPOS-Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Johny Simanjuntak, menilai rencana pembentukan Satpol PP Pariwisata, harus dikaji ulang. Menurutnya, rencana tersebut belum mendesak, karena masih banyak tugas Satpol PP yang lain, yang dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program-program Gubernur Pramono Anung. Johny pun menyarankan Satpol PP DKI Jakarta, fokus menuntaskan kerja di lapangan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan ada aturan baru yang malah kontra produktif. Ia menyatakan, jumlah personel Satpol PP saat ini sudah sangat besar. Dengan begitu kontribusinya hatus terlihat secara signifikan. Terutama saat terjadi bencana seperti kebakaran dan banjir. “Rencana Satpol PP Pariwisata perlu dikaji ulang, jangan asal membentuk saja,” tegasnya. Pengamat Perkotaan Sugiyanto juga mengkritik rencana pembentukan Satpol PP Pariwisata. Menurutnya, hal itu tidak diperlukan, karena selama ini sudah ada kerjasama dan kolaborasi antara Dinas Pariwisata dengan Satpol PP. “Keduanya sudah punya tupoksi dan tugas masing-masing, tinggal ditingkatkan saja. Satpol PP tidak perlu mengambil alih tupoksi dari Dinas Pariwisata” jelasnya. Sugiyanto pun menduga, jika ada pihak-pihak yang ingin bermain dalam rencana Satpol PP Pariwisata tersebut. Salah satunya terkait perizinan. “Jika itu benar, maka Gubernur Pramono Anung harus berani menindak pihak-pihak yang ingin bermain itu,” tegasnya.