Momentum Hari Anak, Human Initiative Kenalkan Program HOME melalui kampanye “Lindungi Anak, Lindungi Masa Depan”

INDOPOS-Jakarta, 23 Juli 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Human Initiative mengajak masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui edukasi publik tentang program HOME (Hope, Opportunity, Mentality, Education). Program ini merupakan bentuk komitmen Human Initiative dalam menghadirkan ruang aman dan penuh harapan bagi anak-anak Indonesia yang hidup dalam kondisi rentan. HOME hadir sebagai pusat perlindungan dan penguatan kapasitas anak serta keluarga. Di dalamnya, anak-anak mendapatkan akses edukasi, pendampingan psikososial, penguatan karakter, hingga ruang untuk bermain dan tumbuh dengan rasa aman. Sementara itu, orang tua dan pengasuh juga dibekali keterampilan pengasuhan positif agar mampu menciptakan lingkungan rumah yang suportif dan bebas dari kekerasan. Dengan kampanye “Lindungi Anak, Lindungi Masa Depan”, Human Initiative menekankan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga inti, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Apalagi, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak masih tinggi dan banyak terjadi justru di lingkungan terdekat mereka, termasuk di dalam rumah sendiri. “Fakta bahwa sebagian besar isu perlindungan anak terjadi di lingkungan terdekat mereka seharusnya menjadi alarm bagi kita semua. Program HOME dirancang agar anak-anak memiliki ruang yang aman dan nyaman bagi setiap anak untuk bertumbuh dan berkembang secara utuh di berbagai aspek, baik kognitif, fisik, sosial emosional, dan moral spiritualnya. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ungkap Asri Permata, Children Specialist Human Initiative. Tersebar dari Aceh hingga Maluku Program HOME saat ini telah hadir di 13 titik yang tersebar dari Aceh hingga Maluku, termasuk di wilayah Aceh, Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Maluku. Setiap titik dikembangkan dengan pendekatan lokal dan kolaboratif bersama komunitas, pemerintah daerah, dan para mitra kemanusiaan. HOME menyasar anak-anak dari berbagai latar belakang kerentanan, dari termasuk anak terdampak kekerasan, yatim dan duafa, hingga anak-anak penyintas bencana. HOME berupaya memastikan bahwa setiap anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan, perlindungan, dan ruang tumbuh yang layak demi masa depan yang lebih baik. Human Initiative mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi bagian dari ikhtiar besar ini. Karena ketika kita melindungi anak hari ini, kita sedang merawat masa depan bangsa. Mari bersama Human Initiative hadirkan harapan dan perlindungan untuk anak-anak Indonesia. Kunjungi solusipeduli.org untuk berkontribusi dalam program HOME dan memastikan setiap anak mendapat kesempatan tumbuh dengan aman. (***)

M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, Kepala Pasukuan: Dorong Lahirnya Majelis Adat Indonesia sebagai Penyeimbang Kekuatan Politik dan Penjaga Nilai Luhur Bangsa

INDOPOS-Pengamat politik, sosial, dan budaya, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, selaku Datuk Kepala Pasukuan, menyampaikan harapannya agar ke depan dapat dibentuk sebuah lembaga strategis bernama Majelis Adat Indonesia. Lembaga ini diyakininya akan menjadi entitas moral dan kultural yang mampu memainkan peran penting sebagai penyeimbang terhadap dominasi kekuasaan elite politik nasional. Menurut Rafik, bangsa Indonesia tidak hanya dibangun oleh dinamika politik modern dan birokrasi formal, tetapi juga bertumpu pada nilai-nilai adat serta kearifan lokal yang telah mengakar sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Oleh karena itu, warisan adat tidak seharusnya hanya menjadi simbol budaya seremonial, tetapi mesti diberdayakan sebagai sumber nilai dan arah dalam pengambilan kebijakan negara. “Adat adalah pemilik saham asli bangsa ini. Mereka adalah penjaga nilai-nilai luhur yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan,” ujar Rafik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7). Ia menekankan bahwa Majelis Adat Indonesia bukan dimaksudkan sebagai lembaga tandingan politik, melainkan sebagai garda etik kebangsaan yang membawa perspektif budaya sebagai dasar kebijakan dan pengawasan moral atas praktik kekuasaan. Dalam praktiknya, lembaga ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bijak dan berakar dari nilai-nilai asli Nusantara, di tengah kompleksitas sistem demokrasi kontemporer. Tak hanya itu, Rafik juga mengusulkan agar Majelis Adat Indonesia diberi mandat khusus, antara lain untuk merumuskan aturan dan hukum adat tertulis, serta mempersiapkan perangkat adat di lapangan, seperti hulubalang adat, yang akan menjaga serta menegakkan nilai-nilai adat secara fungsional dalam kehidupan masyarakat. “Elite politik sering terjebak pada kepentingan pragmatis jangka pendek. Majelis Adat Indonesia dapat menjadi pengingat bahwa demokrasi kita harus tetap berpijak pada akar nilai keindonesiaan, bukan hanya pada prosedur elektoral,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Rafik juga menyinggung pentingnya pelibatan tokoh-tokoh adat yang masih hidup dan dihormati masyarakat sebagai kekuatan moral bangsa. “Masyarakat adat adalah kekuatan penyeimbang politik nasional. Mereka punya hak karena masyarakat adat ini pemilik saham asli bangsa Indonesia dengan tanah adatnya, selain human capital yang tak ternilai,” ujarnya lagi menjelaskan. Ia sendiri baru satu bulan lalu resmi diangkat sebagai Datuk Rajo Kuaso, pemangku adat Pasukuan Kaum Simabua dalam struktur adat Cumati Koto Piliang — sebuah jabatan yang secara historis dahulu juga pernah diemban oleh menteri dalam sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung. Sebagai Datuk Kepala Pasukuan, Rafik memikul tanggung jawab sosial dan budaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adat di tengah masyarakat yang menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Ia menilai, sudah saatnya struktur dan tokoh adat diberi tempat yang lebih formal dan strategis dalam sistem bernegara, tanpa menghilangkan independensi dan kemandirian nilai-nilai lokal. “Majelis Adat Indonesia akan menjadi rumah besar bagi para datuk, raja adat, dan tokoh budaya se-Nusantara. Bersama-sama mereka menjaga arah kebangsaan dari dalam, agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Karena bangsa besar adalah bangsa yang tidak lupa dari mana ia berasal,” tutup Rafik. (***)

SMAN 9 Jakarta Raih Juara 1 Nasional Sekolah Siaga Kependudukan

INDOPOS-Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh dunia pendidikan DKI Jakarta. SMA Negeri 9 Jakarta sukses meraih gelar Juara 1 Nasional dalam ajang Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Nasional Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 yang digelar pada 29 Juni 2025 lalu. Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi kepada Kepala SMAN 9 Jakarta, Albaini Zuhdi, S. Pd, pada Kamis (18/7/2025) di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Albaini terlihat menerima piagam penghargaan dengan penuh kebanggaan, diapit oleh jajaran perwakilan BKKBN dan sejumlah tokoh pendidikan nasional Piagam tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen SMAN 9 Jakarta dalam membentuk generasi muda yang sadar akan isu-isu kependudukan. Program edukasi yang dilakukan di sekolah dinilai berhasil menyentuh aspek pengetahuan, sikap, hingga perilaku siswa dalam memahami pentingnya pembangunan keluarga dan kependudukan berkelanjutan. Kemenangan ini menjadi pencapaian penting sekaligus prestasi pertama bagi SMAN 9 Jakarta di tingkat nasional dalam bidang kependudukan. Dengan menyandang status sebagai sekolah siaga kependudukan paripurna, sekolah ini dianggap telah memenuhi seluruh indikator penilaian yang ditetapkan oleh BKKBN. Menurut Albaini, pencapaian ini tak lepas dari kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru, siswa, hingga komite. Ia juga menyoroti peran aktif siswa dalam mengembangkan kampanye kreatif tentang isu kependudukan melalui berbagai media digital dan kegiatan sekolah. “Ini bukan semata soal juara, tapi bagaimana kami sebagai sekolah bisa ikut membentuk cara pandang generasi muda tentang masa depan keluarga dan bangsa. Kami ingin pendidikan tak hanya berhenti di akademik, tapi juga menyentuh nilai-nilai kehidupan,” kata Albaini. Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Paripurna sendiri merupakan inisiatif BKKBN untuk membina sekolah-sekolah agar menjadi agen perubahan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Di bawah program ini, sekolah dituntut memiliki kurikulum tematik, kegiatan ekstra, hingga proyek pengabdian yang berorientasi pada edukasi kependudukan. BKKBN menyebut SMAN 9 Jakarta berhasil menerjemahkan program tersebut secara komprehensif dan inovatif, berdasarkan integrasi tema kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana ke dalam proses pembelajaran. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Dr. Edi Setiawan, S.Si., M.Sc., MSE mengataka, bahwa keberhasilan SMAN 9 Jakarta dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di seluruh Indonesia. Ia berharap, melalui pendekatan pendidikan ini, generasi muda bisa lebih siap menghadapi tantangan demografi. “Pendidikan kependudukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga institusi pendidikan. Dan SMAN 9 Jakarta telah membuktikan komitmennya dengan sangat baik,” ujar Edi. Tak hanya membawa pulang piagam penghargaan, SMAN 9 Jakarta juga memperoleh apresiasi berupa program pembinaan lanjutan dari BKKBN serta peluang kerjasama dengan institusi internasional yang fokus pada isu populasi. Prestasi ini juga mendapat sambutan positif dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyatakan komitmen untuk memperluas implementasi SSK Paripurna ke sekolah-sekolah lain. Program ini dinilai mampu meningkatkan karakter, tanggung jawab sosial, dan wawasan global siswa. Di sisi lain, orang tua siswa juga menyambut gembira pencapaian ini. Mereka menilai program ini memberikan nilai tambah nyata pada proses pendidikan anak-anak mereka. SMAN 9 Jakarta kini tidak hanya dikenal sebagai sekolah unggulan dalam akademik, tapi juga sebagai pelopor dalam pendidikan karakter berbasis kependudukan. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dalam pendidikan adalah kunci keberhasilan mencetak generasi masa depan yang tangguh dan sadar akan tantangan zaman.

Hari ASN Wajib Naik Angkot, Setwan DPRD DKI Sterilkan Parkiran Motor di Basement 2 dan 3

INDOPOS-Himbauan gubernur DKI Jakarta agar Aparatur Sipil negara (ASN) naik transportasi umum setiap hari Rabu nampaknya sudah diikuti secara masive oleh korp baju coklat di lingkup Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI. Guna mengantisipasi masuknya kendaraan motor dalam parkiran. Petugas pamdal pun sudah melakukan sweeping guna mengosongkan tampat parkiran motor. Apalagi, kata dia pada Rabu (23/7/2025) ada agenda Rapat Kerja (Raker) Komisi A-E dengan eksekutif. “Petugas Pamdal sudah melakukan sweeping mengosongkan parkiran motor di basement 2 sejak kemarin. Khusus bagi para tamu yang tidak bisa parkir harap dimaklumi, karena ini intruksi gubernur, agar tidak membawa kendaraan pribadi dan memarkir kendaraan di lingkungan gedung DPRD DKI,” ujar Asril. Dikatakanya, hingga kini intruksi gubernur terkait larangan ASN menggunakan kendaraan pribadi sudah diikuti oleh ASN di lingkup setwan DPRD DKI dan PJLP. “Alhamdulillah, hingga kini ASN di setwan sangat patuh pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 6 Tahun 2025 yang bertujuan menumbuhkan kebiasaan menggunakan transportasi umum. Hal itu juga tidak terlepas dari himbauan yang diberikan Pak Aga selaku Sekwan definitif DPRD DKI saat ini,” katanya. Untuk diketahui, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan itu, Pemprov Jakarta memberikan fasilitas transportasi umum gratis bagi ASN setiap hari Rabu. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, namun tidak termasuk layanan taksi. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong budaya penggunaan angkutan umum, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan ASN dan masyarakat luas. (***)

PRESIDEN KE-7 JOKO WIDODO (JOKOWI) MENYINGGUNG SOAL “MESIN” DAN “BENSIN” PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI). KETUA UMUM MASYARAKAT PENDUKUNG GIBRAN JIMMY S : NAMA BESAR PAK JOKOWI DIPERTARUHKAN DI PILEG 2029,SAATNYA PARA PIMPINAN RELAWAN JOKOWI YANG PERNAH DI ENDORSE JOKOWI SEHINGGA MENDAPATKAN JABATAN WAJIB TURUN KERJA KERAS UNTUK JALANKAN ARAHAN DEWAN PEMBINA PSI

INDOPOS-Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal “mesin” dan “bensin” Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S : Nama Besar Pak Jokowi di Pertaruhkan di Pileg 2029, Saat nya Para Pimpinan Relawan Jokowi yg Pernah di Endorse Jokowi Sehingga Pernah Mendapatkan Jabatan Wajib Turun Kerja Keras Untuk Jalankan Arahan Dewan Pembina PSI. Jokowi menyampaikan ini usai menyatakan dukungan dan janji akan bekerja keras kepada PSI dalam acara Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025). Awalnya, Jokowi menceritakan pengalamannya di lapangan. Ia pun berpesan agar jajaran PSI segera merampungkan struktur partai dan menggerakkan mesin partai. Prabowo Sindir Narasi “Indonesia Gelap” dan “Kabur Aja Dulu”, Sebut Ada yang Dalangi “Kalau mesin itu ada, menggerakkannya akan jauh lebih mudah. Kalau mesinnya tidak ada, bagaimana menggerakkan,” ujar Jokowi. Oleh sebab itu, ia mengajak jajaran PSI dan para struktur serta kader untuk menggerakkan mesin partai guna memenangkan PSI ke Parlemen. “Sekali lagi, saya titip yang terakhir, agar kita bekerja keras bersama-sama agar struktur partai di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota segera bisa diselesaikan. Di paling tidak 2027 akhir. Kalau itu bisa diselesaikan, artinya mesinnya siap,” ujar dia. Selanjutnya, ia menyorot soal bensin partai. Menurut Jokowi, meski mesin partai siap, hal itu juga harus diimbangi dengan bensin partai. “Kalau mesinnya siap itu masih ada PR lagi. Bensinnya dari mana? Bensinnya itu, kalau mesinnya siap, bensinnya itu ya dari anggota,” ucap dia. Jika mesin dan bensin partai sudah siap, tentu PSI bisa bersaing dengan partai lain. “Sekali lagi, kalau mesinnya siap, bensinnya bareng-bareng disiapkan, sehingga mesinnya bisa dijalankan. Mesin ada, bensin ada, itu pun belum tentu kita bisa balapan dengan partai yang lain,” kata Jokowi. “Kalau kita tidak sering turun ke bawah, kita tidak ngerti keinginan rakyat, kita tidak ngerti kebutuhan rakyat, kita tidak ngerti kemauan rakyat, mau ke mana? Apa yang harus kita lakukan? Ya sering-sering turun ke bawah,” sambung dia. Ditempat terpisah, saat awak media menghubungi Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S melalui sambungan telepon, ” Wahh itu Petunjuk dan Arahan Pak Jokowi Sudah Jelas Maksud dan Tujuan nya, Ya jika di simak pidato beliau secara cermat, beliau minta semua relawan relawan nya turun kerja keras untuk PSI, ada nama besar yang dipertaruhkan disitu, tandas Jimmy. Jimmy Menambahkan, Sepengetahuan saya relawan relawan pak jokowi banyak yah, hampir ratusan kalo saya tidak salah, jika kekuatan relawan beliau dikolaborasikan dengan kekuatan internal partai, harus nya hitungan kasarnya di pileg bisa mencapai 8% sampai 10% dong, ilustrasi kasar nya gampang saja, Jika Para pimpinan relawan yaitu Ketum dan sekjen nya maju bertarung di pemilihan legislatif 2029 tingkat DPR RI melalui kendaraan PSI dan jjka ada 100 organ relawan pak jokowi, maka artinya hitungan kasarnya harusnya sudah mendapat lebih dari 100kursi di DPR dong. Ya itu belum lagi dari kader internal partai nya yg selama ini berjuang, dan kalo tidak salah di 2024 hasil pileg yg diperoleh Psi sekitar dibawah 3% yah. Seharusnya di 2029 Partai Psi mudah mendapatkan kursi di DPR lebih dari 100 kursi. Jimmy Menambahkan, “Yang Saya tau kan Relawan relawan pak Jokowi besar besar yah, banyak Pengikutnya, Seharusnya mudah memenangkan Psi di 2029, Saya Optimis PSI dibawah komando Ketua Dewan Pembina Pak Jokowi langsung, 2029 hasil Pileg nya akan mendapat kira kira di angka 8% sampai 10%, Apalagi ini sudah menjadi Arahan dan Petunjuk Pak Jokowi langsung, Ya saat nya para relawan yg pernah mendapatkan dan menikmati endorse Pak Jokowi kerja keras dong untuk 2029, itu baru namanya loyalis sejati, Ingat ini tidak bisa main main, ada Reputasi Nama Besar Pak Jokowi yang dipertaruhkan di 2029..!! tutup Jimmy Melalui Sambungan telpon dengan nada keras kepada awak media.

Isu Beras Oplosan PT Food Station Diduga Ingin Rusak Nama Baik BUMD DKI, Tokoh Betawi Angkat Bicara

INDOPOS-Munculnya isu beras oplosan yang menyudutkan PT Food Station, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, diduga sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Muhidin Muchtar, tokoh Betawi yang juga Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, tidak ada bukti nyata, PT Food Station melakukan tindakan pelanggaran pengoplosan beras. Isu tersebut, diduga sengaja dihembuskan untuk merusak nama baik BUMD DKI, khususnya PT Food Station. “Saya sebagai konsumen merasakan sendiri, bahwa beras produksi PT Food Station Tjipinang sangat berkualitas dan bagus. Tidak ada sama sekali yang dioplos,” ujar Muhidin, pada wartawan, Minggu (20/7/2025). Muhidin mengungkapkan, beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya pastunya telah lolos uji laboratorium, sesuai dengan standar mutu beras premium, sebelum dijual ke masyarakat. Apa lagi, beras ini juga sebagian digunakan mendukung program MBG Makan Bergizi Gratis, yang tentu sudah melewati uji kualitas. “Saya juga menggunakan beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya untuk kebutuhan sehari-hari. Harganya pun terjangkau bagi Masyarakat, ” tuturnya. Lebih lanjut kata Muhidin menghimbau, agar masyarakat tidak termakan isu yang belum terbukti kebenarannya. Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok, juga sudah membantah adanya beras oplosan di Food Station. Menurutnya, mutu beras sudah diuji oleh laboratorium terakreditasi. Dia mengatakan, pihaknya secara berkala mengambil sampel beras merek Setra Pulen dan Setra Ramos produksi Food Station. Beras ini digunakan untuk program penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu. “Terhadap kedua merk tersebut, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta secara periodik sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi,” kata Hasudungan dalam keterangan resmi. Sepanjang 2025, pengambilan sampel sudah dilakukan dua kali, yakni pada 24 Januari dan 16 Juni 2025. Hasil uji laboratorium Saraswanti di Jakarta Pusat menunjukkan mutu beras masih sesuai kelas premium.

Eki Pitung Sambut Hangat Ulama Besar DR Zakir Naik di Tanah Betawi

INDOPOS-Kehadiran tokoh ulama internasional Dr. Zakir Naik di Jakarta dalam rangkaian safari dakwahnya disambut dengan hangat dan penuh kehormatan oleh Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Bang H. Eki Pitung. Acara yang digelar di Lapangan Ex Hanggar Pancoran, Jakarta Selatan, berlangsung pada 18–20 Juli 2025 dan dibuka untuk umum mulai pukul 15.00 WIB. Dalam sambutannya, Bang Eki mengucapkan selamat datang kepada Dr. Zakir Naik dengan sapaan hangat khas Betawi, “Ahlan wa Sahlan”. Ia juga mempersembahkan suguhan adat budaya Betawi berupa Palang Pintu, sebuah tradisi penyambutan tamu kehormatan yang sarat nilai-nilai lokal dan persaudaraan. Di atas panggung utama, Bang Eki juga melantunkan pantun Betawi yang mengandung pesan mendalam: “Biar beda jangan ribut, kita tetap saudara seiman dan sebangsa. Yang penting hati tetap sejuk, silaturahmi jangan putus.” Suasana menjadi semakin hangat saat para jamaah yang hadir menyambut dengan tepuk tangan meriah, mencerminkan semangat persatuan dan toleransi di tengah keragaman yang ada. Bang Eki, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Syarikat Islam DKI Jakarta, memahami adanya dinamika pro dan kontra terhadap kehadiran Dr. Zakir Naik di Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa semangat persatuan umat jauh lebih penting daripada perbedaan pandangan yang ada. “Jakarta ini rumah kita bersama. Di sini kita sudah lama hidup berdampingan, saling menghormati satu sama lain. Mari kita jaga kedamaian dan persatuan di tengah perbedaan,”* tegasnya. Ia juga menyampaikan harapan agar ceramah Dr. Zakir Naik dapat memberikan pencerahan dan pemahaman agama Islam yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam konteks zaman digital saat ini, ia menilai perlunya penguatan kembali terhadap nilai-nilai akhlak dan pelestarian budaya lokal, termasuk budaya Betawi. Tak lupa, Bang Eki menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara kegiatan, Bang Dondi Tan dari Mualaf Center Indonesia, serta tim Event Organizer asal Malaysia dan Manajemen Dr. Zakir Naik, yang telah memahami dan menghormati adat-istiadat sebagai tamu di Tanah Betawi. “Perbedaan adalah rahmat, pro dan kontra adalah hal biasa. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi semuanya dengan kepala dingin dan hati yang lapang,”* tutup Bang Eki Pitung. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat toleransi, semangat kebangsaan, serta menjaga suasana damai dan harmonis antarumat beragama di ibu kota.

Petinggi Food Station Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Beras Oplosan, Wagub Rano Janji Tindak Tegas Jika Terbukti

INDOPOS-Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat suara soal kasus dugaan beras oplosan yang turut menyeret perusahaan BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya. Rano pun menegaskan dukungannya terhadap aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus yang berpotensi merugikan negara hingga Rp99 triliun ini. “Kalau memang salah, tindak. Enggak ada urusan,” kata pemeran Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025). Meski demikian, Rano mengaku sudah mendapat laporan dari Food Station yang membantah terlibat dalam kasus dugaan beras oplosan tersebut. Orang nomor dua di Jakarta ini pun meminta semua pihak bersabar lantaran saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. “Tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Saya mendapat laporan dari Food Station bahwa ini tidak benar,” ujarnya. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta bakal turut melakukan audit untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. “Pasti ada audit, pasti. Apalagi hal seperti ini. Ini Inspektorat turun,” kata dia. Sebagai informasi tambahan, BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya terseret kasus dugaan beras oplosan yang beredar di pasaran, khususnya di supermarket dan minimarket.

Tarif impor AS 19 persen, Indonesia dapat dua keuntungan

INDOPOS-Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan Indonesia memiliki dua keuntungan dari penetapan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19 persen, yakni investasi dan peningkatan ekspor. Indonesia mendapatkan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, menurut Budi, menjadikan produk Indonesia yang masuk Amerika Serikat memiliki daya saing harga yang lebih baik sehingga nantinya mampu mendatangkan investasi. “Jadi ini ada dua yang kita dapatkan, investasi masuk dan yang kedua ekspor kita meningkat,” kata Budi di Jakarta, Kamis. Sebelum Amerika Serikat menetapkan tarif impor untuk produk-produk yang masuk ke wilayahnya, lanjut Budi, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain lantaran tarif yang dikenakan sama. Baca juga: Kemenko Pangan: Kesepakatan tarif AS jadi peluang produk perikanan Oleh karena itu, Budi mengatakan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan maksimal. “Jadi daya saing kita juga semakin meningkat, kesempatan untuk ekspor ke Amerika justru sekarang semakin besar. Jadi kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” jelas Budi. Saat ini pemerintah tengah melakukan identifikasi terhadap 10 produk ekspor utama ke Amerika Serikat beserta negara pesaingnya. Menurut Budi, dari hasil identifikasi tersebut akan memperlihatkan mana saja yang berpotensi besar dan dapat mendatangkan investasi. Baca juga: Mendag tegaskan tolak transhipment, patuhi kesepakatan dengan AS “Jadi itu otomatis juga akan berkaitan dengan investasi itu, dan investasinya yang kita harapkan yang 10 tadi. Jadi mendorong ekspor ke Amerika dan juga ke Uni Eropa. Ke Uni Eropa juga demikian, kita sudah identifikasi produk-produk unggulan kita kan banyak ya,” imbuhnya.

Gawat! Sekda Kutim Setahun Mangkir Rapat Anggaran, Dinilai Tak Punya Komitmen dan Akuntabilitas

INDOPOS-Sudah hampir setahun Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, absen dari rapat-rapat pembahasan anggaran bersama DPRD. Mangkirnya Rizali sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memicu gelombang kritik dari legislatif yang menyebut sikap Pemkab tak lagi mencerminkan komitmen pada akuntabilitas fiskal. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutim, Asti Mazar, bahkan terang-terangan mempertanyakan integritas Sekda. “Sejak Agustus 2024 beliau tidak pernah hadir dalam rapat-rapat anggaran. Padahal banyak isu penting yang hanya bisa dikonfirmasi langsung kepada Ketua TAPD,” ujar Asti kepada wartawan, kemarin (16/7/2025). Menurutnya, ketidakhadiran Rizali Hadi selama ini membuat koordinasi eksekutif-legislatif terhambat dan menciptakan jurang komunikasi. “Yang datang hanya perwakilan dari Bappeda atau BPKAD. Tapi banyak keputusan strategis yang tidak bisa mereka jawab,” katanya. Sehari sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Bambang Bagus Wondo Saputro menyebut kinerja TAPD stagnan, tertutup, dan minim transparansi. “Minimnya pelibatan Banggar DPRD sejak tahap awal penyusunan anggaran menunjukkan TAPD lebih suka menyodorkan angka final tanpa ruang deliberasi yang sehat. Ini melemahkan proses pengawasan,” tegas Bambang. Ia juga menyoroti fenomena SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang besar dan berulang setiap tahun tanpa analisis memadai. “Ini akibat lemahnya koordinasi yang makin diperburuk ketidakhadiran Sekda di forum-forum strategis,” ujarnya. Fraksi PPP melalui Muhammad Ali ikut menyuarakan kekecewaan. Menurutnya, lemahnya kepemimpinan fiskal Sekda menyebabkan perencanaan dan penganggaran hanya formalitas belaka. “Sekda seharusnya bukan hanya jembatan administratif, tapi pemimpin strategis yang menyatukan visi lintas sektor. Sayangnya, itu tidak terlihat sama sekali sampai hari ini,” kritik Ali. Selain ketidakhadiran, keterlambatan Pemkab menyerahkan dokumen KUA dan PPAS perubahan 2025 juga menjadi sorotan. Hingga Rabu (16/7), dokumen yang seharusnya diserahkan pada pekan kedua Juli itu belum kunjung diterima DPRD. Padahal APBD perubahan 2025 yang diajukan mencapai Rp8,4 triliun. “Kami bertanya-tanya apakah angka sebesar itu realistis bisa terserap sampai akhir tahun? Jangan-jangan jadi SILPA lagi,” sindir Asti. Legislatif kini menuntut Bupati segera mengevaluasi kinerja TAPD dan memulihkan koordinasi eksekutif-legislatif demi memperbaiki tata kelola fiskal daerah. Fraksi Golkar bahkan mendorong reformasi total TAPD. “Keberhasilan pembangunan bukan soal besarnya anggaran, tapi soal bagaimana anggaran itu dikelola dengan cerdas, transparan, dan terarah,” tegas Bambang. DPRD tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengawasan anggaran, termasuk kemungkinan sikap bersama lintas fraksi jika Sekda tetap tak menunjukkan itikad baik. Banyak pihak kini juga mempertanyakan, apakah Sekda masih layak dipertahankan? Kalau Bupati hanya diam melihat carut-marut birokrasi, maka komitmen beliau sebagai kepala daerah pun patut dipertanyakan.