Agustus 2024 - Laman 4 dari 7 -

INDOPOS
Agustus 17, 2024
0 Comments

Ketum MPG Jimmy S Ingatkan Sekjen PDIP Hasto Jangan Membuat Narasi yang Tidak Benar dan Menyesatkan Atas Pidato Jokowi

INDOPOS-Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menerima rekaman suara yang disebutnya berisi pernyataan dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke para penegak hukum untuk upaya menekan atau intimidasi. Lantas, Hasto memutarkan rekaman itu kepada awak media seusai hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Parkir Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). Pada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi. Terdengar Jokowi tengah memberikan arahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Polri untuk upaya-upaya di luar penegakan hukum yang semestinya. Adapun perihal rekaman ini disampaikan Hasto saat ditanya soal tanggapannya terkait dinamika politik di Pilgub DKI Jakarta, dimana Ketum Partai NasDem Surya Paloh mencabut dukungan yang sebelumnya diberikan kepada Anies Baswedan. “Ya itu bukan kebiasaan dari bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem kami tidak campur tangan,” ujarnya. Hasto menilai, rakyat pasti ikut melihat keputusan Nasdem sebagai hal di luar kebiasaan. Hasto menduga ada upaya mencoba menekan Surya Paloh dan Partai Nasdem. “Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan,” ujarnya. Usai pernyataan itu, Hasto memutar rekaman yang diduga mirip dengan suara Jokowi yang menyinggung bisa membisikkan KPK, Polri dan Kejaksaan. “Jangan main-main, sekali lagi, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa. Lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin,” demikian bunyi rekaman yang diduga mirip Jokowi tersebut. Menurut Hasto, rekaman suara mirip Jokowi itu harus segera diklarifikasi Jokowi karena akan membahayakan demokrasi di Indonesia. “Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh bapak presiden karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum, sekiranya hal tersebut benar,” kata Hasto. Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, menilai tindakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, yang menunjukkan rekaman suara yang disebutnya berisi pernyataan dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), adalah sebuah propaganda yang menjurus ingin menyudutkan Presiden Jokowi. Sebab, rekaman Presiden Jokowi yang diperdengarkan Hasto, sejatinya adalah arahan Jokowi dalam rangka penegakan hukum terhadap para koruptor. Ketika itu, dalam keterangan Pers di Istana, tepatnya, Selasa 7 Februari 2023, seperti dalam Youtube Kompas TV dan Kompas.com, yakni: KOMPAS.com – Presiden Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih dalam memproses kasus-kasus pidana. Jokowi menjamin bahwa pemerintah tak akan campur tangan terhadap penegakan hukum. Hal ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa (7/2/2023). Pemerintah disebut telah mengikuti secara cermat beberapa survei sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. “Kami meminta Pak Hasto tidak membuat narasi dan propaganda yang menggiring opini publik, untuk menyudutkan Presiden Jokowi. Karena sudah jelas, Pak Jokowi membuat pernyataan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Bukan mengenai hal lain, seperti yang dinarasikan Pak Hasto,” ujar Jimmy pada wartawan. Jimmy menanbahkan, seharusnya hasto selaku Sekjen partai lebih fokus mengurusi pilkada atau dinamika intetnal partai, bukan malah sibuk membuat pernyataan yg membuat Masarakat Indonesia Menjadi menilai aksi2 peryataan yg tidak benar seperti itu. Saya tidak tau pak hasto itu sebenernya tau ga atas pernyataan pidato pak jokowi tsb, kalo mmg dia tidak tau dan berucap keluar dengan narasi yg seolah olah pak jokowi mengintimidasi maka betapa terlalu kurang cerdas nya seorang sekjen tidak mengecek dulu suara pak jokowi tsb, tapi apabila mmg beliau sebenernya sdh tau bahwa rekaman suara itu adalah pidato pak jokowi dalam menegakan hukum, sungguh keterlaluan seorang sekjen partai bisa melakukan hal tsb. Mengenai kedua hal tsb silahkan para wartawan tanya kembali yah ke pak hasto, ucap Jimmy kepada wartawan.

INDOPOS
Agustus 17, 2024
0 Comments

Serunya Lomba 17-An di Cipinang

Klik Video di Atas untuk Menonton

INDOPOS
Agustus 17, 2024
0 Comments

Seniman Intelektual Betawi (SIB) Beri Pendampingan Psikososial untuk Anak Korban Kebakaran Manggarai

INDOPOS-Jumat 16 Agustus ratusan anak berkumpul di kantong pengungsian kebakaran manggarai. Tepatnya berada di SDN Manggarai 05. Tidak hanya anak anak, sebagian orang tua dan guru guu mereka pun ikut mengikuti ketika anak anak mendapatkan pendampingan psikososial yang di berikan oleh perwakilan dari pengurus Seniman Intelektual Betawi (SIB) sekaligus ketua Sedekah Dongeng Indonesia, Zulharman yang biasa dipanggil Kak Izul berkolaborasi dengan beberapa relawan dari Sahabat Odi dan Bakrie Amanah. Dengan meggunakan media boneka. Ratusan anak anak sangat senang, terlihat dari raut wajah mereka yang memancarkan senyum dan tawa. Tugas pendampingan psikososial kepada anak anak ini diberikan langsung oleh Ketua DPP SIB yang juga sekaligus Sekjen Bamus Betawi Drs Tahyudin Aditya yang sangat konsen terhadap kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan. Diketahui kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kampung Bali Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/8/2024) malam sekitar pukul 02.30 WIB. Jumlah rumah yang terdampak berjumlah ratusan unit. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Ketua DPP SIB yang juga sekaligus Sekjen Bamus Betawi Drs Tahyudin Aditya, berharap, melalui pendampingan psikososial yang diberikan ini, dapat membantu anak-anak korban kebakaran, untuk tetap kuat dalam mengahadapi musibah yang dialami.

INDOPOS
Agustus 16, 2024
0 Comments

AMPI Dukung Langkah Cepat dan Tepat Plt Ketua Umum Partai Golkar

INDOPOS-Jakarta, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga merespons dinamika Partai Golkar yang terjadi baru-baru ini ketika ditanya awak media. Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menyatakan, “Partai Golkar adalah Partai besar dan berpengalaman dalam setiap masa dan dinamika. Dalam kondisi seperti ini, terbukti Partai Golkar dapat melalui dengan baik. Ini bisa dilihat dari proses peralihan mundurnya Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum berlanjut ke terpilihnya Plt. Ketum Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Pleno Partai Golkar yang begitu smooth dan kondusif tanpa gejolak,” kata dia. Jerry juga menambahkan, “figur Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Plt. Ketua Umum sangat tepat dalam kondisi seperti ini. Beliau langsung dengan cepat dan tepat melakukan langkah ke depan yang strategis dalam menjalankan roda organisasi dan partai dengan memutuskan Rapimnas dan Munas Partai Golkar sekaligus membentuk kepanitiaan untuk segera menggelar Rapimnas dan Munas di tanggal 20 nanti.” Ditanya terkait persiapan Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Jerry Sambuaga menyampaikan, “setahu saya panitia sedang bekerja dengan cepat dan semaksimal mungkin dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Komposisi Panitia yang diputuskan oleh Plt. Ketum Agus Gumiwang kartasasmita ini sangat tepat dikomandoi oleh Bapak Bambang Soesatyo sebagai ketua penyelenggara, ketua pengarah Bapak Adies Kadir dan Ketua pelaksana Ibu Sari Yuliati. Dari komposisi ini terlihat memang orang-orang yang sesuai dibidangnya, dan saya menyakini pelaksanaan Rapimnas dan Munas akan berjalan dengan baik.” Ditanya mengenai sikap AMPI terkait Munas Partai Golkar, Jerry Sambuaga menyampaikan bahwa AMPI siap mendukung perhelatan Rapimnas dan Munas Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus ini.” AMPI siap mendukung penuh langkah Partai Golkar untuk Rapimnas dan Munas serta siap mendukung calon Ketua Umum yang akan maju nanti dan apapun hasil Munas Partai Golkar.” Jerry juga menyatakan, “AMPI adalah Ormas yang didirikan Partai Golkar dan pastinya siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar adalah Ketua Dewan Pembina AMPI, dan AMPI siap patuh dan laksanakan arahan Ketua Umum Partai Golkar yang akan dipilih dalam Munas nanti,” tutup Jerry. (wok)

INDOPOS
Agustus 16, 2024
0 Comments

Warga dan Karang Taruna RT 006/12 Kebon Pala Kecamatan Makasar Jaktim Rayakan HUT RI Ke 79 dengan Gelar Berbagai Lomba Seru

INDOPOS-Perayaan HUT RI ke 79 warga dan karang taruna RT.006/12 Kel Kebon Pala Kec Makasar Jakarta Timur yg dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2024 dan puncak acara sekalian tasykuran Pada tanggal 17 Agustus 2024. Ketua RT. 006/12 M. Zamroni. KLIK VIDEO DI BAWAH UNTUK MENONTON :

INDOPOS
Agustus 14, 2024
0 Comments

Ricky Syahputra Berharap Ketum Golkar Terpilih Punya Pengaruh yang Kuat di Pemerintahan

INDOPOS– Ket.Foto : Ricky Syahputra Sosok Tokoh yang diusulkan serta digadang-gadang agar menjadi Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, sebab, dinilai sudah Teruji dan Terbukti,(Istimewa) Terkait Sikap Keputusan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Kursi Ketum Partai Golkar, tokoh kondang yang menempati posisi dan peranan penting di sayap partai KOSGORO 1957, Ricky Syahputra yang juga kader yang senantiasa setia di Partai Golkar angkat bicara terkait berbagai rumor dan isu tidak sedap yang menerpa partai yang mengajarkan nya ilmu politik selama ini. Menurut, pria yang bekerja di salah satu perusahaan multinasional posisi sebagai executive director ini menyarankan dengan bijaksana, supaya pihak yang tidak begitu paham betul persoalan di tubuh partai Golkar, agar tidak sesumbar dalam berkata-kata, kuatirnya jadi seudzon dan fitnah, Pinta Pria yang sudah lama tergabung di KOSGORO 1957 yang merupakan salah satu kelompok induk organisasi (KINO) yang juga sayap partai yang melahirkan Seketariatan Bersama Golongan Karya (Golkar), ini menjelaskan.(14/8/2024) Dia pun menyarankan agar semua pihak agar tahan diri dan tidak buat heboh akan hal ini ke arah hal-hal yang aneh dan tak baik, sebab, masih banyak tugas yang harus dikerjakan, jangan sampai masyarakat apalagi akar rumput yang tidak tahu-menahu jadi terbawa arus gosip yang tak mendidik, kasihan waktu dan energi terkuras ke hal yang tidak bermanfaat. “Daripada energi, waktu terkuras mencampuri urusan permasalahan rumah tangga orang lain, ada baiknya luangkan waktu untuk yang bermanfaat. Buat karya, bekerja benar, belajar dan sejenis nya, apalagi saat ini dunia sedang mengalami kondisi krisis global, ada baik nya memikirkan bagaimana agar Indonesia negeri yang kita cintai bersama tidak mengalami dampak nya. seperti kalimat motivasi yang presiden Jhon Keneddy (U.S) dulu, Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu,” tukas sosok pria ramah yang juga tenaga ahli salahsatu anggota DPR RI ini mengatakan. Sambungnya, apalagi negara kita akan jelang pesta demokrasi lagi, yakni pilkada serentak semua daerah di bulan November nanti, untuk itu lagi-lagi dia menyarankan agar semua pihak semakin dewasa dan bijaksana untuk jaga hati, jaga rasa, dan kita haru bisa menjaga kondisi alam politik demokrasi di tanah air, baiknya waktu dan energi digunakan untuk hal yang bermanfaat. Sementara, menyikapi kebijaksanaan keputusan Airlangga Hartarto mundur dari kursi Ketum Golkar, menurutnya perihal tersebu adalah tindakan yang tepat dewasa dan lebih bijaksana lagi dalam berpolitik sebab kesimpulan AH buat yang terbaik bagi keluarga partai Golkar di masa yang akan datang. “Beliau adalah senior yang selalu kita hormati, sejatinya, pak Airlangga sosok pribadi leadership yang visioner, beliau bijaksana berperangai sebagai figur seorang senior, sebagai kakak, bahkan juga sosok sebagai seorang orang tua, orang yang lebih tua dari kita, sebab, demi untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” sambung nya. Persepsi Putra kelahiran Medan, lulusan S2 Magister Management dari Univ.Sumatera ini juga mengatakan kebijaksanaan, Airlangga Hartarto patut mendapatkan acung jempol, yang memiliki jiwa legowo dan mengalah demi yang terbaik buat semua keluarga Golkar di Indonesia “Begitulah kalau sebagai kakak, sebagai senior, selain siap mengayomi, mendidik dan juga harus siap untuk mengalah bahkan harus siap untuk berkorban untuk keluarga, demi perjalanan partai menuju kearah yang lebih terbaik, karena Golkar kan partai senior siapa yang tidak kenal, dan mengenai hal pergantian kepengurusan atau hal pergantian ketua di partai itu hal yang wajar dan tidak ada yang aneh, jadi tidak ada yang perlu di heboh-heboh kan,” pungkas Ricky yang juga dewan Pembina di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sementara itu, terkait berbagai kabar usulan beberapa nama tokoh untuk menjadi Plt.Ketua partai Golkar, begitu pun hal nya dengan beberapa nama sosok yang sudah diusulkan agar menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dia pun merespon hal tersebut adalah hal wajar saja, sebab, semua partai pastinya menuju ke arah yang lebih baik. “Mengenai siapa nanti nya yang akan menjadi Ketum Partai Golkar, pastinya! marilah kita percayakan nantinya kepada hasil keputusan Rapimnas tanggal 20 bulan ini (Agustus)yang di mulai pagi hari dan malam nya lanjut Munaslub, setelah itu kita akan ketahui siapa nanti nya akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar,” ujarnya lagi memaparkan. Dalam hal ini, dalam kebijaksanaan menilai dan berharap agar Ketum Partai Golkar yang terpilih nantinya sosok figur yang memiliki kapasitas dan yang mumpuni dalam berpolitik dan juga memiliki peranan dan pengaruh yang kuat di Pemerintahan. “Yang pastinya kita serahkan semuanya kepada hasil Rapimnas dan Munaslub Minggu depan,” tukasnya. Namun bila melihat kondisi partai Golkar yang kian hari menuju ke arah perjalanan politik yang lebih baik, guna terwujudnya alam demokrasi politik di Indonesia lebih…

INDOPOS
Agustus 14, 2024
0 Comments

Ilmu Hukum Universitas Borobudur Kejar Kualitas Demi Mutu Pendidikan untuk Jadi PTS Pertama di Jakarta S1 S2 S3 Hukum Terakreditasi Unggul

INDOPOS-Persaingan kampus swasta di Jakarta khususnya kualitas atau mutu menjadi perhatian orang layak atau tidak memasuki anaknya ke kampus tersebut. Sepertimya, hal ini menjadi perhatian khusus Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago. Sebagai nahkoda di Program Pascasarjana, ia telah menularkan kepada program Magister Hukum menjadi akreditasi Unggul. Dalam waktu dekat virus Unggul juga akan tertular ke Strata 1 Fakultas Hukum Unbor. Bagi, Santiago kualitas menjadi hal penting guna menarik mahasiswa mendaftarkan diri untuk belajar. Kualitas bisa dari tenaga pengajar, ruang kelas yang modern, laboratorium dan ruang penunjang lainnya. Dari semuanya itu Terpenting akreditasi Unggul. Dari sekian puluh kampus swasta di Jakarta, dua program ilmu hukum Universitas Borobudur menjadi satu-satunya kampus swasta yang mendapatkan akreditasi unggul untuk Program Doktor Ilmu Hukum, dengan mendapatkan nilai 375 dan MIH 367 dari BAN-PT dalam pencapaian unggul. Di samping itu juga sudah mendapakan ISO 9001:2015 dan 21001:2018 hal ini menandakan tata kelola sudah baik dan berkualitas di program Doktor Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum. Kali ini pihak universitas khususnya Fakultas Hukum Strata 1, mencoba mendapatkan akreditasi unggul untuk menyusul program S2 dan S3 Ilmu Hukum. Tim pun sudah mulai bekerja guna mencapai akreditasi Unggul S1 Fakultas Hukum. Dekan Fakultas Hukum Dr Megawati Barthos sebagai ketua tim sudah menyiapkan dan menyusun borang akreditasi sejak tahun lalu disamping memperbarui sarana dan prasarana menjadi lebih modern dan melengkapi dengan digitalisasi. Apabila, S1 berhasil mendapatkan akreditasi Unggul pada bulan agustus ini pada saat AL nanti maka akan Hattrick. Pasalnya akreditasi Unggul program ilmu hukum Universitas Borobudur akan diborong, akan menjadikan S1,S2,S3 Hukum terakreditasi Unggul, oleh karena itu segala usaha dan upaya mengenai kualitas terus dibenahi, tutur Dr Megawati Barthos. Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago, sangat mengapresiasi atas hasil yang didapati oleh Ilmu Hukum Unbor khususnya di wilayah LLDikti3. Berbagai pihak menjadi motor keberhasilan sehingga tercapainya hasil tersebut. Ada kinerja Kaprodi MIH Dr Azis Budianto dan Dr Ahmad Redi. Peran Ketua Tim Akreditasi Prof Ade Saptomo sangat luar biasa dalam penyusunan berkas akreditasi ini sehingga akreditasi Unggul dapat tercapai. Prof Bambang Bernanthos Rektor Universitas Borobudur menyebut, hasil ini menjadikan Universitas Borobudur PTS Pertama di Jakarta atau di Wilayah LLDikti 3 yang terakreditasi UNGGUL untuk Prodi S2 dan S3 Ilmu Hukum, suatu pencapaian yang luar biasa, kita menunggu pencapaian berikutnya untuk S1 Hukum juga terakreditasi Unggul. Perjuangan belum berhenti ujar Rektor Universitas Borobudur. Universitas Borobudur Kampus yang terletak di Jl Raya Malahayati (Kalimalang) No. 1 Jakarta Timur yang lokasinya sangat strategis menjadi tempat yang nyaman untuk menimba ilmu di program pascasarjana, dan ini merupakan satu-satunya kampus yang diapit kereta cepat Jakarta-Bandung, Tol Cikampek serta Tol Becakayu menjadikan tempat yang strategis untuk kuliah. Disamping lokasi yang strategis untuk memudahkan akses kenkampus juga ditunjang oleh Dosen tetap dan tenaga kependidikan yang bergelar Professor dan Doktor dalam melayani mahasiswa serta proses belajar mengajar dengan dedikasi dan professional. Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Borobudur selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan guna memberi kontibusi nyata kepada bangsa dan negara alumni yang berkualitas untuk menjadikan Indonesia lebih baik pungkas Prof Faisal Santiago. (***)

INDOPOS
Agustus 14, 2024
0 Comments

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Kasus SP3 Penyidik Polda Metro Jaya Kepada Caleg DPR RI Demokrat Dapil Jakarta 3

INDOPOS-Sidang gugatan praperadilan atas dikeluarkannya SP3 oleh penyidik Polda Metro Jaya, kepada caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Jakarta 3 Nurwayah, yang terindikasi adanya mall penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pidana pemilu, digelar di PN Jakarta Selatan. Hal ini menjadi langkah awal, untuk menegakan keadilan dan mengungkap dugaan permainan dalam kasus tersebut. Ahmad Yani SE,SA,MA dari LBH Anak Negeri dan Kuasa Hukum Andi Mulyati Pananrangi, SE, menilai pemilu legislatif 2024 yang baru saja dilaksanakan, diwarnai oleh money politik yg sangat Terstruktur, Masif & Sistimatis. Bahkan banyak tokoh nasional sampai mantan presiden RI menyebut bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang brutal, karena money politik begitu masif dilakukan oleh para caleg untuk memenangkan dirinya. Padahal UU Pemilu melarang money politik itu dilakukan baik oleh caleg maupun parpol peserta pemilu. Bahkan sanksi bagi caleg yg melakukan money politik adalah pidana kurungan badan. “Sayangnya, meskipun banyak caleg yang melakukan money politik itu & dengan bukti-bukti yang kuat, masih sedikit caleg yang dikenakan sanksi pidana melalui proses peradilan. Baik ditutup kasusnya/dihold maupun dikeluarkan SP3 oleh aparat penegak hukum,” kata Ahmad Yani, kepada wartawan usai pelaksanaan sidang di PN Jaksel, Rabu (14/8/2024). “Seperti yang kami lakukan prapid saat ini di PN Jaksel atas dikeluarkannya SP3 oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada caleg DPR RI Partai Demokrat Dapil Jakarta 3 yang terindikasi adanya mall penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pidana pemilu. Kenapa kami sebut mall penegakan hukum, karena caleg yang telah dinyatakan tersangka & DPO tanpa ada dasar hukum yang kuat dikeluarkan SP3. Gugatan prapid ini adalah sebagai upaya klien kami mendapatkan keadilan hukum yang telah rusak atas kedzoliman yang dilakukan oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3 terhadap tersangka & DPO pelaku money politik Pemilu 2024,” terang Ahmad Yani. Pada gugatan prapid ini kami meminta : 1. Kepada hakim yg mengadili kasus ini utk memutus seadil-adilnya ats dikeluarkannya SP3 yg terindikasi adanya abuse of power o/ penyidik Polda Metro Jaya ats tersangka & DPO money politik Pemilu 2024 yg tlh ditetapkan sendiri o/ penyidik PMJ. 2. Kami mengajak kpd masy terutama praktisi hukum khususnya hukum pidana pemilu utk mengawasi jlnya persidangan ini agar bnr” diputus dg seadil” nya. Jgn smp seorg yg menjadi tersangka & DPO diberikan SP3 dibenarkan o/ pengadilan yg mulia ini. 2. ⁠SP3 itu bnr” melukai hati nurani serta mengkebiri hukum yg seharusnya dijunjung tinggi o/ penegak hukum. 3. ⁠Meminta kpd MA melalui Badan Pengawas MA & Komisi Yudisial utk mengawasi jlnya sidang prapid ini & mengawasi keputusan hakim agar bnr” sesuai dg hukum bkn krn pesanan dr pihak tertentu sehingga gugatan ini ditolak. 4. ⁠menguxapkan trm ksh kpd insan pers yg menyebarluaskan prapid ini agar masy luas mengetahu bhw ada seorg yg tlh ditetapkan sbg tersangka & DPO pelanggaran money politik pemilu 2024 yg ditetapkan o/ Polda Metro Jaya namun dikeluarkan SP3 o/ Polda Metro Jaya. 5. ⁠Peristiwa cacat hukum ini di mana seorg tersangka & DPO ats pelanggaran monpol pemilu 2024 kemudian dikeluarkan SP3 o/ Polda Metro Jaya adalah yg pertama & terakhir dlm penegakan hukum pidana pemilu di masa yg akan dtg. 6. ⁠Kami berharap dlm proses prapid ini tdk ada interveni kekuasaan yg membela seorg tersangka & DPO pidana monpol pemilu 2024 & kpd hakim yg mengadili prapid ini utk kiranya mengabulkan gugatan kami. 7. Meminta kpd KPK utk mengawasi hakim & panitera yg mengadili prapid ini agar keputusan yg diambil bkn krn tendensi ada pemberian dr para pihak yg berperkara. Ditempat yang sama, Andi Mulyati Pananrangi, SE, didampingi Trisna Devita selaku pengacara pribadinya, berharap hakim dapat bertindak tegas dan memberikan keadilan kepada pihaknya dan masyarakat. Sebab, kasus ini sudah sangat mencidrai penegakan hukum di Indonesia. “Kami berharap hukum benar-benar ditegakan,” tegasnya.

INDOPOS
Agustus 13, 2024
0 Comments

Desak MK Bahas Judicial Review Terkait Perlindungan Hak-hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat

INDOPOS-Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Prof. Dr. Laksanto Utomo mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) membahas Uji Materi (Judicial review) terkait perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. APHA memberikan surat kuasa kepada Dr. Victor Santoso Tandiasa, SH MH untuk melakukan Juditial Review terhadap Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18B Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Kesan saya MK ini ada rasa ketakutan kalau segera membahas uji materi yang diajukannya,” kata Prof. Laksanto Utomo dalam diskusi terbatas, soal perlunya menyuarakan hukum adat di era Pemerintahan baru, Prabowo Subianto tiga bulan lagi. Diskusi mendesak MK untuk berani membas JR dari APHA itu juga dihadiri Prof. Dr. Faisal Santiago, Direktur Pasca Universitas Borobudur, Advokat senior Victor S Tandiasa dan Dr. H Boy Nurdin, yang mewakili masyarakat adat Kalimantan Menurut Laksanto, dalam Pasal 5 ayat (2) UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 5 ayat 2 antara lain memuat Urusan pemerintahan meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Semua kelembagaan diwadahi dan diberikan tempat kementeriannya. Tetapi dalam hal kementerian urusan masyarakat adat, tidak dimasukkan pada hal di dalam Pasal 18 B UUD RI jelas hukum adat diakui. Artinya UU itu bertentangan dengan UUD RI 1945. Gedung MK sebagai kebanggaan bangsa, para hakim MK sebagai hakim pemutus sengketa UU yang bertentangan dnegan UUD Prof. Dr. Faisal Santiago menambahkan, kalau ada UU yang bertentangan dengan UUD RI, maka tempat untuk menguji berada di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika MK tidak mau menanggapi sebagai warga yang mempunyai hak, harus lari kemana dalam mencari keadilan itu. “Tempat untuk melakukan JR terhadap UU yang bertentangan dengan UUD 1945 adalah di MK, itu sebabnya para hakim di MK kita desak untuk mensidangkan JR yang diajukan oleh APHA,” tegas Prof. Faisal. Dr. Victor Santoso Tandiasa sebagai kuasa hukum dari APHA menambahkan, saat ini MK sudah menyidangkan dua kali, tetapi sifatnya masih normatif belum masuk kedalam materi. Sidang pertama untuk melakukan perbaikan, sidang kedua juga masih bersifat formalitas. Nah untuk sidang yang ketiga itu merupakan putusan, apakah JR diputuskan untuk dibahas lebih lanjut atau dihentikan. “Kita lagi menunggu jadwal itu, namun jadwal ini terkesan diulur-ulur seolah gugatan itu tidak penting,” kata Victor, seraya menambahkan, Pemerintahan Prabowo Subianto seyoginya merespon keberadaan masyarakat adat yang selama ini kepentingannya terdesak dari oligarki ekonomi. “Yang berani keluar dari cengkeraman ini tampaknya hanya Prabowo, karenanya masyarakat data berharap kepada Presiden terpilih itu, kata Victor. (wok)

INDOPOS
Agustus 13, 2024
0 Comments

Diana Dewi Terpilih Jadi Ketum KADIN DKI dan Andi Anzhar Ketua Dewan Pertimbangan dalam Musprov XIV

INDOPOS-Musyawarah Provinsi (Musprov) XIV Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta berlangsung tertib, aman dan lancar. Berlangsung di The Tribrata, Hotel & Convention Center Darmawangsa, Jl. Darmawangsa III, No. 2, RT 02/RW 01, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024, Musprov XIV KADIN DKI Jakarta menghasilkan ketua umum dan dewan pertimbangan baru. Win-win solution menjadi cara terbaik yang ditempuh dua kandidat ketua umum KADIN DKI Jakarta: Diana Dewi dan Andi Anzhar Cakra Wijaya. Mereka berdua benar-benar menempuh musyawarah untuk mufakat dengan baik dan bersepakat melakukan win-win solution dalam musprov XIV tersebut demi menjaga keutuhan dan persatuan di tubuh KADIN DKI Jakarta. Diana Dewi menjadi ketua umum KADIN DKI Jakarta masa bakti 2024-2029. Dan, Andi Anzhar didapuk sebagai ketua dewan pertimbangan KADIN DKI Jakarta. “Alhamdulillah, Musprov XIV KADIN DKI Jakarta berjalan tertib, lancar dan aman. Kita menempuh win-win solution musyawarah mufakat,” ujar Andi Anzhar Cakra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Selasa, 13 Agustus 2024. Ia melanjutkan, win-win solution itu ditempuh sebagai upaya menjaga keutuhan KADIN DKI Jakarta. Makanya, ia berkolaborasi dengan pesaingnya, Diana Dewi. “Kita berkolaborasi. Bu Diana Dewi sebagai ketua umum KADIN DKI Jakarta masa bakti 2024-2029, saya ketua dewan pertimbangan. Kemarin langsung dilantik oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organsasi, Hukum dan Komunikasi KADIN, Bapak Yukki Nugrahawan,” tegas Andi Anzhar. Songsong Jakarta Kota Global Dirinya pun menandaskan, kolaborasi dengan ketua umum KADIN DKI Jakarta (Diana Dewi) semata-semata untuk bersama-sama menyongsong Jakarta sebagai kota global. “Saya dan Bu Diana Dewi berkolaborasi untuk menyongsong Jakarta sebagai kota global,” cetusnya. Tentu juga, kata Andi Anzhar, demi membuat KADIN DKI Jakarta menjadi semakin baik lagi ke depan. “Itu benar sekali. Kita semua ingin menjadikan KADIN DKI Jakarta ke depan semakin baik. Kontestasi usai, kita semua tetap utuh, bersatu bersama-sama memajukan KADIN DKI Jakarta di masa akan datang,” pungkasnya. Diana Dewi Berterima Kasih Diana Dewi yang merupakan ketua KADIN DKI Jakarta masa bakti 2019-2024 dan kini terpilih kembali itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder. Karena, kata dia, masih mempercayai dirinya untuk memimpin KADIN DKI Jakarta untuk lima tahun ke depan. “Terima kasih kepada KADIN-KADIN Kota yang telah mendukung saya. Saya tidak menyangka sama sekali. Padahal sebagai petahana saya berusaha selalu netral. Karena saya tidak mau terjadinya perpecahan di organisasi KADIN DKI Jakarta,” ungkap perempuan pengusaha itu. Jalankan Amanah dengan Baik Diana pun akan menggunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan melanjutkan program yang sudah baik serta memperbaiki yang masih ada kekurangan. “Saya siap melanjutkan program yang sudah baik dan akan memperbaiki program yang kurang,” tandas wanita berhijab itu. Bangun KADIN DKI Jakarta Muslimah berkaca mata itu juga meminta maaf kepada seluruh stakeholder atas kekurangan atau hal-hal yang buruk selama kepemimpinannya di lima tahun lalu. Ia pun sepakat dengan apa yang disampaikan rekan mantan kompetitornya (Andi Anzhar) yang bertekad bersama-sama membangun KADIN DKI Jakarta lebih baik lagi. “Mohon maaf semua hal yang jelek selama kita berinteraksi. Mari kita bersama membangun KADIN Jakarta lebih baik lagi,” pungkasnya. Untuk diketahui, Diana sempat menyampaikan visi dan misinya untuk dijalankan selama lima tahun ke depan. Ada tiga pilar yang akan diusungnya yaitu jejaring global, peningkatan daya saing serta kebijakan dan keorganisasian. Langsung Dilantik Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organsasi, Hukum dan Komunikasi KADIN, Yukki Nugrahawan yang hadir dalam musprov langsung melakukan pelantikan. Diana Dewi dilantik sebagai ketua umum KADIN DKI Jakarta masa bakti 2024-2029 dan Andi Anzhar Cakra Wijaya ketua dewan pertimbangan.