News Archives - Laman 114 dari 143 -

INDOPOS
Juni 9, 2024
0 Comments

Maliq & D’essential, RAN hingga Hanan Attaki akan Ramaikan BSI International Expo 2024

INDOPOS-Jakarta, 9 Juni 2024- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan menghadirkan penampilan sejumlah artis papan atas seperti Maliq & D’essential, RAN, Kahitna, Putri Ariani, gelaran BSI International Expo 2024 juga diwarnai dengan kajian spiritual dari Hanan Attaki hingga penceramah parenting Aisyah Dahlan. Senior Vice President Marketing Communication BSI, Kemas Erwan Husaini, mengatakan bahwa Maliq & D’essential, RAN, Kahitna, Putri Ariani, ustaz Hanan Attaki hingga penceramah Aisyah Dahlan akan hadir di BSI International Expo 2024. “Tidak hanya dimeriahkan dengan sejumlah artis papan atas, BSI International Expo 2024 juga akan diwarnai dengan acara kajian Islam, talkshow, seminar hingga business matching. Ini akan menjadi event expo internasional pertama dan terbesar yang pernah digelar oleh bank syariah di Indonesia,” ujar Kemas. BSI International Expo akan resmi dibuka pada 20 Juni 2024 dan rencananya diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pameran akan berlangsung hingga 23 Juni mendatang di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Pada acara talkshow, BSI International Expo 2024 akan menampilkan pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel, serta Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selain itu, artis yang aktif di platform media sosial seperti Tya Ariestya, Paula Verhouven, dan Alice Norin juga akan turut memeriahkan acara. Lebih lanjut, Kemas menjelaskan bahwa event ini terbuka untuk umum dan keluarga, yang dapat mengunjungi expo untuk memperoleh informasi mengenai produk halal, mengikuti kajian parenting, serta menikmati hiburan secara gratis. Bertajuk *“Connecting You to Halal Lifestyle,”* BSI International Expo akan menghadirkan kegiatan berupa halal travel termasuk haji dan umrah, airline, brand fashion ternama, beauty and health, otomotif, elektronik, buku-buku Islam, lembaga pendidikan, dan lainnya. Dari sisi business matching, diharapkan produk-produk halal Indonesia dapat diperkenalkan untuk tujuan ekspor. BSI International Expo 2024 juga akan menghadirkan paviliun dari negara sahabat seperti Uni Emirat Arab (UAE), Arabia Saudi, Pakistan, Brasil, Malaysia, Kazakhstan, Inggris Raya (United Kingdom), Filipina, Australia, dan beberapa negara lainnya. Negara-negara tersebut akan memperkenalkan produk dan jasa unggulan mereka kepada pengunjung BSI International Expo. “Tidak hanya pameran dan business matching, BSI International Expo 2024 juga bertujuan untuk meningkatkan literasi terhadap industri halal. Melalui rangkaian acara seminar industri halal, pakar industri, akademisi, dan pembuat kebijakan akan berdiskusi dan memberikan wawasan, best practice, serta rekomendasi strategi untuk mendorong pertumbuhan pasar halal yang berkelanjutan,” tutur Kemas. Kemas menjelaskan bahwa sebagai lokomotif ekonomi syariah Indonesia, BSI akan terus berfokus pada pengembangan ekosistem Islam yang mencakup enam segmen utama: ekosistem haji dan umrah, pondok pesantren, sekolah Islam, ZISWAF, masjid, dan industri halal. Melalui BSI International Expo 2024, BSI ingin menghadirkan akses dan menghubungkan konsumen dengan berbagai produk dan lifestyle halal. BSI memprediksi bahwa halal lifestyle di Indonesia akan berkembang pesat dari tahun ke tahun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam dunia. Di sektor ekonomi Islam global, belanja konsumen tumbuh 9,5% year-on-year (yoy) menjadi US$2,29 triliun pada 2022. Selain itu, pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp2,45 triliun atau setara US$163 miliar per Juni 2023, tumbuh 13,37% yoy. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang baik dari industri keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan belanja konsumen makanan halal terbesar kedua di dunia, dengan perkiraan belanja muslim global di sektor ini mencapai US$1,89 triliun pada 2027. Informasi detail mengenai event BSI International Expo dapat dilihat melalui website: [https://www.bsiinternationalexpo.com] PT Bank Syariah Indonesia Tbk Corporate Secretary and Communication Group. (pot)

INDOPOS
Juni 9, 2024
0 Comments

Perdalam Komunikasi Pembangunan Mahasiswa Doktoral IPB Bogor Bedah Buku dengan Para Dosen

INDOPOS-Mahasiswa doktoral program Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (KMP) IPB Bogor lintas angkatan bersama para dosen membedah buku komunikasi pembangunan dalam acara focus group discussion (FGD). Dua buah buku komunikasi pembangunan yang dibedah adalah Handbook of Cummunication for Development and Social Change dari Jan Servaes dan Wilkins. Peserta FGD bedah buku dihadiri oleh puluhan mahasiswa doktoral dari angkatan 2020 hingga 2023 dan juga di hadiri oleh kepala program studi KMP Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S, Dr. Ir. Djuara P. Lubis, M.S dan Dr. Dwi Retno Hapsari, S.P., M.Si. Dalam sambutan bedah bukunya kepala program studi KMP Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S mengatakan dua buku komunikasi pembangunan tersebut sangat penting untuk dikuasai. Bahkan dua buku tersebut bagaikan kitab suci untuk mahasiswa doktoral IPB Bogor program KMP untuk melakukan penelitian disertasi. “Dua buku komunikasi pembangunan Jan Servaes dan Wilkins harus kalian kuasai dan jadikan seperti kitab suci untuk mahasiswa, sehingga akan mempermudah untuk melakukan arah penelitian disertasi mahasiswa” (Jum’at, 07/06/24). Salah satu peserta FGD Abdul Haris dari mahasiswa KMP angkatan 2023 juga mengakui jika acara bedah buku yang gelar oleh lintas angkatan ini sangat diikuti karena selain untuk saling mengenal lenih dekat juga dapat berbagi pengalaman melakukan penelitian disertasi dari angkatan senior kepada juniornya. (wok)

INDOPOS
Juni 8, 2024
0 Comments

Bisnis Pembiayaan Emas BSI Capai Rp8,05 Triliun Melesat 30%

INDOPOS-Bisnis pembiayaan logam mulia PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) berkilau, dengan total penyaluran pembiayaan produk Gadai Emas dan Cicil Emas mencapai Rp8,05 triliun, bertumbuh signifikan sebesar 30,50% year on year (YoY) hingga April 2024. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengungkapkan, pertumbuhan impresif tersebut menunjukkan kepercayaan dan minat masyarakat yang tinggi terhadap emas sebagai instrumen investasi. Menurut Anton, emas tetap menjadi pilihan investasi yang diminati masyarakat karena sifatnya yang safe-haven dan kemampuannya untuk melindungi nilai aset dari inflasi. “Emas menjadi aset aman yang dicari, terutama saat eskalasi geopolitik meningkat,” ujar Anton menekankan. Apalagi harga emas yang cenderung naik terutama saat kondisi makro yang cukup volatile ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam satu tahun terakhir harga emas naik sekitar 26,2%. Dikarenakan kenaikan harga emas maka minat masyarakat untuk melakukan gadai dan bahkan cicil emas meningkat. Anton pun merinci, pembiayaan Gadai Emas BSI mengalami kenaikan per April 2024 dari Rp4,48 triliun menjadi Rp5,12 triliun atau naik 14,34% YoY. Sementara itu, Cicil Emas juga mengalami lonjakan signifikan dengan pertumbuhan 73,15% YoY dari Rp1,69 triliun menjadi Rp2,93 triliun. Peningkatan pembiayaan berbasis emas ini mendorong pendapatan fee BSI dari gadai naik dari Rp237 miliar pada empat bulan pertama tahun 2023 menjadi Rp270 miliar pada empat bulan pertama tahun 2024 atau naik 14%. Dari sisi fee based, kontribusi dari unit gadai sekitar 17 persen terhadap total fee based empat bulan pertama di tahun 2024 yang mencapai Rp.927M. Anton juga menambahkan bahwa jumlah Number of Account (NOA) untuk gadai dan cicil emas di BSI meningkat drastis sebesar 37,88% YoY, dari 373.377 menjadi 504.021 akun per April 2024. “Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi emas melalui BSI sangat tinggi. Peningkatan ini mencerminkan tingginya animo masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas,” kata Anton. Dia lanjut menjelaskan, untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis emas, BSI menerapkan beberapa strategi kunci. Salah satunya adalah memperluas jaringan pemasaran melalui kerja sama dengan BSI Agen. Tujuannya untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Selain itu, BSI juga bekerjasama dengan toko emas di berbagai daerah, dengan total 39 toko emas yang kini bermitra dengan BSI. Di tingkat nasional, kerja sama dengan PT Aneka Tambang (ANTAM) juga terus ditingkatkan. “BSI menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan bisnis emas sepanjang 2024, termasuk memfasilitasi layanan emas di lebih dari 1.000 outlet BSI di seluruh Indonesia dan menyediakan layanan digital melalui BSI Mobile untuk cicil emas, tabung emas, dan gadai emas. Tidak hanya itu, BSI juga menawarkan produk cicil emas dengan margin yang kompetitif serta cicilan ringan yang dapat diangsur hingga jangka waktu maksimal lima tahun,” jelas Anton. Antisipasi Emas Palsu Adapun untuk mengantisipasi maraknya kasus emas palsu, BSI telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko. Menurut Anton, pegawai BSI yang menangani pembiayaan emas dibekali dengan keahlian khusus dalam menaksir emas, serta terdapat ketentuan ketat untuk mencegah masuknya emas palsu ke dalam sistem pembiayaan BSI. “Keamanan pembiayaan emas di BSI merupakan prioritas kami, dan kami memastikan bahwa setiap transaksi berjalan dengan aman dan terpercaya,” kata Anton menegaskan. Dengan berbagai langkah strategis dan mitigasi risiko yang dilakukan, BSI optimistis dapat terus memperkuat posisinya sebagai bank syariah terdepan dalam bisnis pembiayaan emas. Selain itu senantiasa memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan sektor keuangan syariah di Indonesia. (pot)

INDOPOS
Juni 7, 2024
0 Comments

Pentingnya Reposisi Hanura dan Pilih Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Oleh: Agung Giantoro, Politisi Muda Partai Hanura dan Direktur Eksekutif Pusat Riset Indonesia REPOSISI Hanura percikan api yang disulut Inas Zubir (mengatasnamakan politisi senior Hanura), dengan membuat tulisan yang mendegadrasi Hanura, justru membangkitkan kader-kader muda Hanura untuk bersuara membela partainya. Sekaligus menciptakan diskursus wacana politik berbasis intelektual khususnya mengenai positioning politik Hanura pasca Pemilu (Pileg dan Pilpres). Reposisi positioning dapat dimaknai penempatan posisi baru dalam konstelasi politik nasional, jika disederhanakan menjadi dua posisi, Koalisi atau Oposisi. Koalisi di sini yang dimaksud adalah bergabung dengan partai-partai yang mendukung pemerintahan hasil pemilu. Oposisi yang dimaksud adalah menjadi pihak yang berbeda dengan partai pendukung pemerintah. Bagi Hanura pengambilan Keputusan apakah akan berkoalisi atau beroposisi terhadap pemerintahan baru Prabowo- Gibran nanti, tentu ada untung-ruginya secara politik. 1. Jika berkoalisi, keuntungan yang didapat Hanura sepertinya akan sangat kecil. Dikarenakan barisan partai yang akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo- Gibran, diprediksi makin banyak. Selain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, PSI, Gelora yang sudah mengusung Prabowo- Gibran sejak Pilpres, kemungkinan besar Nasdem dan PKB juga akan bergabung, bahkan PPP terindikasi juga sedang penjajakan dengan kubu 02 untuk bergabung di pemerintahan Prabowo- Gibran. Hampir pasti tidak ada lagi jatah kekuasaan yang bisa diraih Hanura. Artinya, Hanura tidak tepat untuk melakukan bargaining politik dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, Kerugian yang di dapat Hanura sepertinya akan cukup besar, jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo- Gibran, berupa sentiment negatif publik yang menilai Pemilu Pilpres kemarin penuh kecurangan (pemilu terburuk dalam Sejarah). 2. Jika Oposisi, kerugian Hanura menjadi oposisi tentu saja tidak mendapat jatah kue kekuasaan (kursi Menteri atau Komisaris BUMN). Namun untuk jangka menengah (5 tahun kedepan), Hanura bisa mendapat benefit politik yang cukup besar. Apabila Hanura bisa melakukan Build up Politic secara canggih, baik melalui kerja-kerja politik digrass root maupun political branding yang elegan. Hanura bisa berkaca pada sejarah dua partai yang pernah menetapkan diri sebagai oposisi kekuasaan. 1) PDIP di Indonesia. Setelah lama menjadi oposisi Orde Baru (dengan Golkar- nya) pasca lengsernya Soeharto dan digelarnya pemilu demokratis pertama (tahun 1999), PDIP memperoleh berkah electoral yang luar biasa. PDIP memperoleh 33,74% suara (153 kursi), sekaligus menobatkan PDIP sebagai pemenang puncaknya. Setelah 2004 sampai 2014 PDIP tabah menjadi partai oposisi. Pada 2014 kembali menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak (18,95%), sekaligus menjadi Partai Penguasa (berhasil mendudukkan kadernya Joko Widodo menjadi Presiden RI). 2) PAS di Malaysia PAS (Partai Islam Se Malaysia) dengan koalisi Pakatan Harapan, setia menjadi oposisi dari partai berkuasa di Malaysia (UMNO) dengan koalisi Barisan Nasionalnya. PAS dan Pakatan Harapan rela menderita menjadi oposisi selama puluhan tahun. Namun di pemilu 2018 terjadi keajaiban politik. PAS berhasil menumbangkan UMNO. PAS meraih lonjakan kursi dari 18 menjadi 44 kursi. Dan, koalisinya Pakatan Harapan meraih 82 kursi. Dari 2 partai diatas (PDIP) dan PAS), kita dapat menarik Pelajaran “Menjadi Oposisi bisa membawa berkah di kemudian hari”. Asalkan dengan pertimbangan matang dan build up politik yang mumpuni. Oleh karena itu, pernyataan Ketua Umum Hanura (Oso), bahwa Hanura akan terus bersama PDIP sesuai yang telah disepakati. Merupakan pernyataan cerdas dari seorang politisi berkelas. Sebaliknya, pernyataan Inas Zubir (mantan fungsionaris Hanura), bahwa Hanura telah menjadi Orsap dan kacung PDIP, merupakan pernyataan idiot dari seorang politisi kolot. Selamat atas terselenggaranya Rapisnas II Hanura. Semoga menghasilkan kebijakan politik actual demi kemenangan fenomenal di 2029.*** Penulis: Politisi Muda Partai Hanura dan Direktur Eksekutif Pusat Riset Indonesia.

INDOPOS
Juni 7, 2024
0 Comments

Pj Heru Budi Wajib Segera Purnatugaskan Pejabat yang Sudah Memasuki Purna Tugas Sesuai Aturan Agar Ada Regenerasi

INDOPOS-Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik di Jakarta. Salah satunya dengan pergantian pejabat atau pimpinan tinggi pratama, baik itu di tingkat dinas, maupun di tingkat walikota, yang telah memasuki masa pensiun. Pj Gubernur Heru menekankan, penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan target yang ditentukan berjalan baik, sehingga kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. “Hal itu sudah sesuai ketentuan yang ada. Kepada pejabat yang telah memasuki masa pensiun akan digantikan dengan pejabat baru,” ujar Heru pda wartawan di balaikota DKI. Heru meminta, kepada para pejabat yang mendapatkan amanah baru, harus lebih memperhatikan layanan birokrasinya. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan data yang ada, saat ini sejumlah pejabat telah memasuki masa pensiun. Salah satunya adalah Walikota Jakarta Timur M Anwar yang telah memasuki usia pensiun 58 tahun dan sudah menjabat jabatan walikota selama 6 tahun lebih, seharusnya M Anwar sdh layak utk dipurna tugaskan oleh Pj heru, jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap hal hal yg prinsip seperti ini. Kinerja Anwar selama ini dinilai baik, sehingga penerusnya nanti diharapkan akan mampu melanjutkan kinerjanya.

INDOPOS
Juni 6, 2024
0 Comments

Ketua Pengarah BNPP Menko Hadi Sampaikan 4 Arahan Pengeloaan Perbatasan Negara di Rakordal 2024

INDOPOS-Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024).Dalam Rakordal Tahun 2024 ini juga diintegrasikan dengan acara Perencanaan Pembangunan Perbatasan Tahun 2025-2029. Acara Rakordal Tahun 2024 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP. Menko Hadi menjelaskan, Kemenko Polhukam menaruh perhatian besar terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan. Tahun 2024 adalah tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2020 – 2024. Berakhirnya RPJMN dan Renduk tersebut, maka rapat koordinsi ini menjadi wadah yang sangat strategis untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan PBWN-KP, yang diaktualisasikan dalam program kerja kementerian/lembaga pada 2020 hingga 2024. “Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi ke depan yang akan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Tahun 2025 – 2029, baik dalam RPJMN maupun Renduk PBWN-KP secara komprehensif,” jelas Menko Hadi. Menko Hadi juga menerangkan, sesuai dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa kepemimpinannya di tahun 2014 lalu, yaitu “Membangun dari Pinggiran”, di mana negara hadir untuk mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap sebagai halaman belakang Indonesia menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan. “Oleh karena itu, wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara,”tutur Menko Hadi. Ia melanjutkan penjelasan bahwa, Indonesia secara geografis berbatasan darat dengan 3 negara serta berbatasan laut dengan 10 negara. Selain itu, Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Dengan luas wilayah Indonesia tersebut membuat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan keamanan, kedaulatan maupun kesejahteraan masyarakat. “Atas dasar tersebut, diharapkan BNPP dapat merumuskan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis program pembangunan perbatasan,” terangnya Menko Hadi lagi. Sebelum secara seremonial membuka Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024, Menko Hadi menyampaikan 4 arahan strategi terkait pengelolan perbatasan negara. Arahan yang pertama, kementerian/lembaga anggota BNPP diimbau agar terus menjaga komitmen dan mengimplementasikan program pembangunan perbatasan tahun 2024 sesuai RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024, yang telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dan Renduk PBWN-KP Tahun 2020 –2024. Kedua, lanjut Menko Hadi, dalam rangka perencanaan pembangunan perbatasan tahun 2025 –2029, perlu dilakukannya pencermatan terhadap sasaran dan target pembangunan perbatasan yang belum tercapai sehingga keberlanjutannya dapat terakomodir dalam rencana pembangunan ke depan. “Selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, saya berharap kita kritis melihat kebutuhan aktual di perbatasan, sehingga visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dapat diwujudkan,” terang Menko Hadi lagi. Arahan ketiga yang disampaikan Menko Hadi, yakni, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, agar seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP teguh menjaga komitmen serta menetapkan program pembangunan perbatasan dalam masing-masing rencana kerjanya. Menko Hadi menyampaikan arahan keempat yakni, keamanan merupakan stimulus bagi terlaksananya pembangunan. “Oleh karenanya seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah perlu mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang masuk melalui perbatasan,”pungkas Menko Hadi. Sebelumnya, dalam membuka Rakordal Tahun 2024, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel selaku Ketua Tim Pengawas DPR RI Tentang Pembangunan Perbatasan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP juga turut menyampaikan kata sambutan. Selain itu Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon di awal acara turut memberikan laporan awal teknis pelaksanaan Rakordal Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2024. Turut hadir adalam acara ini adalah 62 pejabat kementerian dan lembaga teknis yang bertugas dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara; 18 orang Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi; dan 54 orang Kepala BPPD Kabupaten/Kota . Selain itu hadir juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/ kota sebanyak 54 orang dan camat yang berada di Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan negara sebanyak 54 orang. 168 camat di Lokpri lainnya akan menyimak pembahasan secara daring. (wok)

INDOPOS
Juni 4, 2024
0 Comments

Waduh! KPK Panggil Hasto Pekan Depan Terkait Harun Masiku

INDOPOS-KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap dengan tersangka mantan caleg dari PDIP Harun Masiku. Hasto akan dipanggil pekan depan. “Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggilnya ya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Selasa (4/6/2024). Baca artikel detiknews, “KPK Panggil Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku Pekan Depan” “Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggilnya ya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Selasa (4/6/2024). Ali menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal rencana pemanggilan Hasto sebagai saksi. Namun Ali belum bisa menjelaskan detail Hasto akan dipanggil pada hari apa. “Mudah-mudahan minggu depan nanti sebagaimana agenda dari tim penyidik yang akan memanggil orang tersebut sebagai saksi untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru,” katanya. Sebelumnya, KPK telah memeriksa saksi-saksi terkait kasus Harun Masiku selama tiga hari berturut-turut. Dua saksi di antaranya merupakan mahasiswa. Saksi lain yang telah diperiksa penyidik itu ialah Simon Petrus, yang berprofesi sebagai pengacara. Dia diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/5). Sehari berselang, tepatnya pada Kamis (30/5), penyidik juga memeriksa satu saksi lainnya terkait Harun Masiku. Satu saksi yang diperiksa itu seorang mahasiswa bernama Hugo Ganda. Sebagai informasi, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat Komisioner KPU. Suap Rp 600 juta itu diduga terkait pengurusan PAW DPR. Wahyu Setiawan telah divonis bersalah menerima suap senilai Rp 600 juta terkait pengurusan PAW bagi Harun Masiku. Wahyu pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan telah dieksekusi sejak 2021. Dia telah bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023. Sementara Harun Masiku masih berstatus buron. Keberadaan Harun Masiku masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus ini. Dia diperiksa pada 2020. (bwo)

INDOPOS
Juni 4, 2024
0 Comments

Marsda (Purn) TNI Ahmad Sadjili, Putra Terbaik Betawi Bakal Calon Gubernur Jakarta

FOTO: Marsda (Purn) TNI Ahmad Sadjili INDOPOS-Marsda (Purn) TNI Ahmad Sadjili, merupakan salah satu putra terbaik Betawi. Rekam jejaknya dikenal gemilang di dunia militer. Sehingga sosoknya dinilai tepat untuk memimpin Jakarta sebagai Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Sebagai seorang TNI, Marsda TNI Purn Ahmad Sadjili memiliki visi-misi untuk memajukan Jakarta, dan menjadikannya senagai kota yang aman dan nyaman untuk masyarakat. Karena itu, bila kelak dipilih sebagai pimpinan Jakarta dengan memiliki background militer, Sadjili mempunyai target utama yaitu akan memberi agunan keamanan dan keteraturan untuk masyarakat Jakarta. Disamping itu, jadikan Jakarta sebagai kota maju yang sanggup sejajar dengan kota-kota besar di dunia. “Misi serta visi saya di sini untuk membuat kota yang aman, teratur dan maju,” jelasnya. “Konsentrasinya ialah memberi memberikan pelayanan masyarakat, membenahi transportasi dan tentu saja permasalahan fasilitas dan prasarana kesehatan,” terangnya.

INDOPOS
Juni 4, 2024
0 Comments

Waduh! Laporan BPK Ungkap BP Tapera Belum Balikin Rp 567 M ke Pensiunan PNS

INDOPOS-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pernah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tahun 2020-2021. Salah satunya ialah BP Tapera belum melakukan pengembalian tabungan kepada 124.960 orang pensiunan PNS atau ahli warisnya pada periode tersebut. Hal itu diketahui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2021 yang dapat diunduh di situs resmi BPK seperti dilihat detikcom, Selasa (4/6/2024). Dalam IHPS II tahun 2021 itu, BPK menyatakan pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. “Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan signifikan,” demikian laporan BPK. BPK kemudian menguraikan sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukannya. Salah satunya ialah BP Tapera saat itu belum beroperasi secara penuh pada kegiatan pengerahan (pendaftaran dan pengumpulan dana), kegiatan pemupukan (kontrak investasi kolektif), dan kegiatan pemanfaatan dengan prinsip syariah. “Hal tersebut mengakibatkan BP Tapera berpotensi tidak dapat mencapai target dan tujuan strategisnya, belum dapat melakukan pemungutan simpanan dan menambah peserta baru, serta peserta belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan secara optimal,” ujar BPK. BPK pun merekomendasikan Komisioner BP Tapera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan penetapan aturan perhitungan simpanan peserta yang menerima penghasilan dari APBN dan APBD. Berikutnya, BPK juga menemukan masalah pada data peserta aktif BP Tapera. “Sebanyak 247.246 orang belum mutakhir, yaitu kategori data dengan riwayat kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang dan ketidaklengkapan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 70.513 orang,” ujar BPK. BPK mengatakan hal itu mengakibatkan saldo Dana Tapera belum dapat dikelola dalam KPDT (Kontrak Pengelolaan Dana Tapera) dan dimanfaatkan secara optimal sebesar Rp 754,59 miliar, serta peserta belum dapat memanfaatkan haknya berupa pemanfaatan maupun pengembalian dana. BPK merekomendasikan BP Tapera melakukan pemutakiran data PNS aktif atau tidak aktif dengan instansi terkait. Ketiga, BPK menemukan masalah pengembalian tabungan kepada para pensiunan PNS atau ahli warisnya. Totalnya, berdasarkan data BPK, ada 124.960 orang belum menerima pengembalian sebesar Rp 567,45 miliar dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang sebesar Rp 130,25 miliar. “Hal tersebut mengakibatkan pensiunan PNS/ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan pengembalian tabungan yang menjadi haknya sebesar Rp 567,45 miliar dan terdapat potensi pengembalian lebih dari satu kali kepada 40.266 orang sebesar Rp 130,25 miliar,” demikian isi laporan BPK. BPK pun merekomendasikan agar BP Tapera melakukan kerja sama pemutakhiran data PNS aktif dan tidak aktif, mengembalikan tabungan peserta yang sudah meninggal dan pensiun, serta melakukan koreksi saldo peserta ganda. “Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera mengungkapkan 5 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 permasalahan ketidakpatuhan,” ujar BPK. Sebagai informasi, Tapera belakangan ini menjadi sorotan usai ada kewajiban para pekerja menjadi pesertanya. Gaji para peserta akan dipotong sebesar 3 persen setiap bulan sebagai Tapera.

INDOPOS
Juni 4, 2024
0 Comments

Sinergitas Sesama Kepala Desa Se – Kecamatan Kelumpang Tengah

INDOPOS-Peran ganda para kepala desa selama ini menjadi kekuatan positif dalam membangun keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang diamanatkan undang – undang. Kepala desa Kelumpang Tengah mengatakan bahwa kepala desa memilik dua fungsi peran antara lain, kepala desa berperan sebagai kepala pemerintahan di desa dan kepala desa berperan sebagai perwakilan aspirasi warga desa yang selalu mewakili masyarakat desa menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat mau pun pihak – pihak lain alias pihak swasta. Desa adalah urat nadi penghidupan makhluk hidup yang ada di desa dan di perkotaan, tanpa desa kelangsungan kehidupan tidak ada alias mati. Jadi secara hilarki keberlangsungan berbangsa dan bernegara ada di pedesaan dan perkotaan hanya sebuah simbul penghidupan yang fata Morgana saja, maka desa jangan disia – siakan. Sebagai kepala desa menyampaikan pada pemerintah dan swasta agar lebih serius dan perduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat yang terjadi di desa. Desa itu daerah ekonomi sentral agraris, kenapa demikian karena desa apa yang berhubungan dengan penghidupan diadakan dan disajikan. Perlu kita sedari bersama bahwa sesungguhnya penghidupan itu diawali dari desa dan diakhiri pun kehidupan itu dari desa dan itulah fakta nyata yang sesungguhnya. Kami para kepala desa meminta pada pemerintah dan swasta untuk lebih perduli terhadap persoalan yang terjadi di desa agar kelangsungan berbangsa dan bernegara tetap terjaga dan pelihara dengan baik guna untuk kelangsungan kehidupan anak cucu kita ke depan. Tandas nya. Kepala desa sungai pinang menambahkan bahwa persoalan yang sering terjadi di desa dan yang di hadapi masyarakat desa di sebabkan oleh oknum – oknum dengan persoalan yang kompleks yang datang dari kota sehingga menyebabkan terjadi persoalan di desa. Pesan kami para semua instrumen masyarakat agar lebih menjujung tinggi dan memelihara peradaban yang ada di desa ucapnya, pada hari Senin Tanggal 03 Mei tahun 2024, pukul 11:30 WITA dalam kegiatan rapat kerja para kepala desa se kecamatan Kelumpang tengah. Saberan SH.