2025 - Laman 22 dari 53 -

INDOPOS
Agustus 9, 2025
0 Comments

Hazeo Foundation Gelar Gala Dinner Perdana di Parkir Timur Senayan

INDOPOS–Lembaga Partnership Indonesia – China, Yayasan Hazeo Adidharma Sutra Indonesia (HASI Foundation) menggelar Gala Dinner perdana di Ecodick, Pelataran, Senayan, Jakarta. Sebuah lembaga berlambang persahabatan, bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok diberbagai bidang, khususnya bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, sains dan teknologi. HASI Foundation kolaborasi bersama pendiri Mr. Zhang Guoming bersama sejumlah tokoh Indonesia. Tertuang dalam Akta Notaris No. 42 tanggal 25 April 2025 dan SK AHU-0011528.AH.01.12. Mantan Ketua PBNU KH. Said Aqil Sirad menduduki posisi sebagai Dewan Penasehat bersama Wakil Presiden RI periode 2019-2024 KH. Makruf Amin. Gala Dinner berlangsung meriah. Dimulai dengan opoenening ceremony dan sambutan Mr. Zhang, dilanjutkan dengan pengenalan sejumlah pengurus serta pemaparan visi misi program HASI foundation. “Yayasan Hazeo dalam gala dinner ini bertujuan untuk mempererat komunikasi, membangun jejaring, dan menjajaki potensi kerjasama menguntung antara Indonesia dan Tiongkok,” kata Shang Guoming dalam sambutanya di Ecodick, Pelataran Senayan, Rabu, (6/8/25). Sementara itu Staff Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM bidang hubungan antar lembaga, H. Ir. Didi Apriadi, M.AK, MH, menegaskan hadirnya HASI Foundation melalui kolaborasi lintas sektor sesuai dengan visi, misi yayasan yang sejalan dengan tujuan dan program pemerintah. “Sebagai kunci, tentunya, HASI Foundation memiliki tujuan baik dan sejalan dengan pemerintah Indonesia guna memperkuat ekosistem ekonomi dan investasi sehat di Indonesia. Selain mempererat hubungan dan membangun sinergi di antara mitra strategis sekaligus berkomitmen menjadi jembatan kolaborasi para pemangku kepentingan dari kedua negara demi kemajuan bersama. Khusus menangani bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, sains dan teknologi,’’ ujar Didi. Gala dinner dihadiri Kedutaan Besar China Bidang Pendidikan dan Budaya, Perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Perwakilan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dan perwakilan perusahaan Joint Venture Tiongkok di Indonesia serta jajaran pengurus Yayasan Hazeo. Petinggi perusahaan besar dari China daratan juga turut hadir. Diantaranya dari Chongqing, Dongxueji Cultural Communication, Co., Ltd. Mr. Qang Wang, Sekretaris China Belt & Road Cultural Development Special Fund. Mr. Jinchuan, Staff China Belt & Road Cultural Development Special Fund. Mr. Junran Yu, Senior Consulting Manager China Belt & Road Cultural Development Special Fund. Mr. Siming Hang. Puncak galadinner berlanjut dengan makan bersama, toas gelas minuman persahabatan, dan ditutup dengan syahdu lantunan lagu-lagu Indonesia-Mandarin yang menyatu dalam harmoni.

INDOPOS
Agustus 9, 2025
0 Comments

Ekonomi Jakarta Triwulan II 2025 Tumbuh 5,18%, Lampaui Nasional

INDOPOS – Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II 2025 diperkirakan tumbuh 5,18% secara tahunan (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,95% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang tumbuh 5,12% (yoy). Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga (RT) dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha (LU), dorongan utama datang dari sektor perdagangan serta informasi dan komunikasi. “Konsumsi RT tumbuh kuat 5,13% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 5,36% (yoy). Pertumbuhan tetap terjaga seiring meningkatnya aktivitas rekreasi selama libur sekolah, cuti bersama, serta sejumlah hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti Paskah, Waisak, Idul Adha, dan Tahun Baru Islam,” ujar Iwan dalam Bincang-Bincang Media di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Ia menambahkan, insentif pemerintah berupa diskon tarif transportasi darat, laut, udara, serta potongan tarif tol pada periode libur sekolah turut mendongkrak konsumsi. Dari sisi investasi, Jakarta mencatat pertumbuhan 5,50% (yoy), melonjak dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,89% (yoy). Kenaikan ini didorong oleh proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multitahun, tercermin dari meningkatnya impor barang modal. Sektor eksternal juga mencatat kinerja positif, dengan ekspor tumbuh 17,26% (yoy) terutama dari komoditas otomotif, perhiasan/permata, mesin dan pesawat mekanik, serta produk kimia. Sementara itu, impor naik 16,99% (yoy) yang meliputi barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Untuk konsumsi pemerintah, pertumbuhan tercatat 5,16% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2025 yang mencapai 9,22% (yoy) akibat normalisasi belanja pegawai dan bansos pasca-HBKN Idulfitri. Dari sisi lapangan usaha, LU Perdagangan tumbuh 5,91% (yoy), lebih tinggi dari 4,35% pada triwulan sebelumnya. LU Informasi dan Komunikasi juga menguat 5,65% (yoy) berkat tingginya penggunaan data dan internet serta jumlah penonton bioskop selama libur sekolah. Sektor lain seperti konstruksi, jasa perusahaan, akomodasi dan makan-minum, serta transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi seiring peningkatan mobilitas dan permintaan masyarakat. Iwan menegaskan, BI DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan ekonomi di tingkat daerah, nasional, dan global. “Sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing,” pungkasnya.

INDOPOS
Agustus 8, 2025
0 Comments

Protes Calon Gugur, Warga Minta Pemilihan Ulang RT di Kebon Pala

INDOPOS-Jakarta Timur — Sejumlah warga RT 006 RW 012 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, menggelar aksi protes ke kantor kelurahan setelah salah satu calon ketua RT dinyatakan tidak memenuhi syarat dan digugurkan oleh panitia pemilihan. Mereka menuntut agar proses pemilihan ulang dilakukan secara terbuka dan demokratis. Aksi yang berlangsung sejak Februari hingga Juli 2025 ini melibatkan sejumlah warga, terutama dari kalangan penyewa atau pengontrak rumah milik keluarga calon yang tidak lolos seleksi. Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan panitia yang dianggap tidak transparan. Pemilihan ketua RT 006 RW 012 awalnya dibuka hingga 22 Desember 2024. Dua calon mendaftar, yakni Wisnu Sudharsono dan Suryani, istri dari mantan ketua RT. Namun, berdasarkan hasil verifikasi, panitia memutuskan bahwa berkas milik Suryani tidak lengkap karena dua dokumen diserahkan melebihi batas waktu pendaftaran. “Dalam pamflet yang diumumkan, tidak dicantumkan masa perbaikan berkas. Karena itu, kami memutuskan hanya satu calon yang memenuhi syarat,” ujar Ketua Panitia Pemilihan dalam keterangan tertulis. Keputusan ini memicu perdebatan internal panitia dan menyebabkan seluruh anggota panitia mengundurkan diri pada 26 Januari 2025. Beberapa dari mereka, bersama pendukung Suryani dan warga lainnya, kemudian menggelar aksi ke kelurahan. Namun, permintaan untuk pemilihan ulang tidak dikabulkan. Pemerintah Kelurahan Kebon Pala, dalam surat balasan tertanggal 30 Juni 2025, menegaskan bahwa keputusan panitia sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merujuk pada Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 serta berita acara penetapan calon terpilih pada 17 Maret 2025. Meski demikian, aksi penolakan terus bergulir. Pada 28 dan 29 Juli 2025, sekelompok warga kembali menyampaikan tuntutan serupa, baik ke RW maupun ke kelurahan. Namun, Ketua RW 012 yang baru, Zainal Arifin, menyatakan bahwa proses sudah selesai dan tidak diperlukan pemilihan ulang. “Saya sudah bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat. Mereka menyatakan bahwa proses sudah berjalan sesuai aturan dan tidak perlu diulang,” kata Zainal. Akhirnya, pada 5 Agustus 2025, SK pengukuhan Wisnu Sudharsono sebagai Ketua RT 006 RW 012 diserahkan secara resmi, menandai selesainya proses administratif pemilihan tersebut. Pemerintah Kelurahan Kebon Pala mengimbau seluruh warga untuk kembali membangun komunikasi, menjaga kerukunan, serta mendukung jalannya pemerintahan lingkungan yang kondusif. Para pengurus RT dan RW diharapkan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dan tetap berpijak pada ketentuan yang berlaku. Dalam pertemuan bersama yang melibatkan seluruh pengurus RW 012, tokoh masyarakat, para ketua RT, serta perwakilan warga, telah disepakati dan ditandatangani pernyataan bersama yang menyatakan dukungan penuh terhadap kepengurusan RT 006 RW 12 di bawah kepemimpinan Wisnu Sudharsono. Pernyataan tersebut juga mengajak seluruh warga, termasuk pihak-pihak yang sebelumnya menolak, untuk menghormati keputusan bersama dan menjaga stabilitas lingkungan RW 12 agar tidak memicu reaksi lain yang mengganggu ketertiban. Dalam pamflet yg di umumkan tidak di cantumkan masa perbaikan berkas & Beberapa alasan pengunduran diri Panitia dengan cara sepihak,Kami memutuskan hanya satu calon yg memenuhi syarat. Ujar Ketua panitia Pemilihan dalam keterangan tertulis.

INDOPOS
Agustus 8, 2025
0 Comments

Uji Sidang Tertutup Mahasiswa Papua di Universitas Borobudur, Banyak Hasil Penelitian Menarik, Sengketa Kepala Daerah hingga Persoalan KKB

INDOPOS-Berita pada hari kamis 7 Agustus 2025 GB diatas dipimpin Rektor Univ Borobudur menguji Tertutup mahasiswa dan mahasiswi Papua dari UCI Manokwari. Ada yang menarik dari beberapa penelitian mahasiswa dan mahasiswi, antara lain Daud Daniel meneliti merekonstruksi Peradilan untuk membetuk peradilan khusus penyelesaian sengketa kepala daerah di Papua , letak geografis dan minimnya infrastruktur di Papua dan alat komunikasi internet menjadi kendala biaya tinggi dan tidak ekonomis, rentan dalam penegakan hukum. Padahal, proses persidangan sangat sederhana demikian diungkapkan Prof Zaenal dr Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian yang menarik lainya adalah dari mahasiswi Yustisi Foxdey, yang meneliti tentang konstruksi Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersejata atau KKB di Papua sebagai pemberontak yang tidak sah, dengan pelanggaran HAM. Ketidak tegasan pemerintah dalam mendefinisikan KKB sangat menyulitkan dan berdampak pada penegak hukum khusus polisi dan militer yg di tugaskan di Papua . Tarik ulur definisi KKB sangat menyulitkan penegakan hukum di Papua.

INDOPOS
Agustus 8, 2025
0 Comments

Jubir Anies Jadi Komisaris Jakpro, Langkah Mengamankan Sumber Dana Nyapres 2029?

INDOPOS-Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menuai kritik tajam dari elemen masyarakat sipil. Jaringan Warga Kota Jakarta (JAGA KOTA) menilai penunjukan tersebut sarat dengan kepentingan politik dan minim transparansi. Bahkan, ada kecurigaan Jakpro aan dijadikan sapi perahan, guna membiayai ambisi politik salah satu capres di Pemilu 2029. Meski Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyatakan bahwa pengangkatan dilakukan berdasarkan kapasitas dan kredibilitas personal, publik menilai alasan tersebut belum disertai dengan bukti obyektif yang kuat. “Gubernur boleh bilang tidak melihat latar belakang politik, tapi faktanya yang diangkat adalah mantan juru bicara kampanye dan elit ormas. Ini jelas punya muatan politik. Publik tidak bisa dibodohi oleh narasi profesionalisme yang tidak dibarengi bukti konkret,” tegas Asep Firmansyah, Koordinator JAGA KOTA dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Menurut Asep, pernyataan Gubernur yang mengaku harus “mengenal dulu orangnya” sebelum menetapkan sebagai komisaris, justru membuka ruang praktik patronase politik dan nepotisme. “Ini membuktikan bahwa prosesnya tidak berbasis meritokrasi, tetapi lebih pada kedekatan personal. Padahal jabatan komisaris di BUMD menyangkut pengawasan terhadap aset publik senilai triliunan rupiah,” ujarnya. Tak hanya Sahrin Hamid, JAGA KOTA juga menyoroti masuknya Kreshna Putra—kader Partai Golkar—dalam jajaran komisaris baru Jakpro. Asep menyebut pola semacam ini mempertegas dugaan bahwa BUMD kerap menjadi ajang akomodasi politik pasca pemilu. “BUMD seperti Jakpro harus dikelola oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola perusahaan dan pengalaman sektor relevan. Kami menantang Gubernur DKI untuk secara terbuka mempublikasikan rekam jejak, pengalaman, serta kontribusi profesional Sahrin Hamid yang menjadikannya layak menempati posisi strategis ini,” tegasnya. JAGA KOTA juga mengingatkan bahwa perombakan jajaran komisaris BUMD tidak boleh menjadi sekadar kosmetik politik, tanpa menyentuh akar persoalan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. “Jakarta butuh BUMD yang bekerja untuk kepentingan warga, bukan kepentingan elite,” pungkas Asep. Sebagai informasi, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis milik Pemprov DKI Jakarta yang memegang sejumlah proyek penting dan bernilai tinggi, termasuk pengelolaan aset properti, infrastruktur, dan kawasan bisnis di ibu kota.

INDOPOS
Agustus 5, 2025
0 Comments

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur Luncurkan Pendidikan Berbasis Kompetensi

INDOPOS-Jakarta 5 Agustus 2025, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur Luncurkan Pendidikan yang berbasis Kompetensi dan berbeda dari kampus sejenis lainnya, dan kami akan menjadi yang pertama dan satu-satunya. Setelah sebelumnya merupakan kampus pertama yang S1,S2 dan S3 Ilmu Hukum yang terakreditasi Unggul. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa kuliah di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Borobudur akan mempunyai kompetensi yang melekat dalam kelulusannya. Ada lima kompetensi seperti; Certified Mining Legal Consultant (CMLC), Certified Legal Drafter (CLD), Certified Mediator (CMED), Certified Legal Auditor (CLA), Certified Contract Drafter (CCD), di mana mahasiswa bisa memilih salah satu kompetensi atau ke limanya. Menurut Ahmad Redi Program Magister Ilmu Hukum bisa juga dilakukan Dual Degree dengan kampus Youngsan University Korea Selatan untuk LLM nya. Magister Ilmu Hukum terakreditasi Unggul dengan nilai 367 dari BAN-PT selalu memberikan kualitas pendidikan yang mumpuni. Bahkan Mahasiswa program Magister bisa langsung lanjut Doktor Ilmu Hukum dalam waktu 4 sd 4.5 tahun lulus untuk Magister dan Doktor Ilmu Hukum. Kampus yang berlokasi jalan Raya Malahayati (Kalimalang) No. 1 Jakarta Timur juga menawarkan program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau bisa ditempuh satu tahun pembelajaran. Kami selalu berpikir ke depan dan inovatif, bagian dari konsekuensi logis kampus terakreditasi unggul dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ujar Ahmad Redi.

INDOPOS
Agustus 5, 2025
0 Comments

International Battery Summit 2025 Perokoh Indonesia Sebagai pusat Pertumbuhan Industri Baterai dan Kendaraan Listrik Dunia

INDOPOS-International Battery Summit (IBS) 2025 digelar di Jakarta, 5–6 Agustus. Kegiatan dihadiri langsung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dan juga Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan industri baterai dan kendaraan listrik dunia. Berbagai kegiatan strategis telah digelar sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, akademisi, dan mitra global dalam membangun ekosistem energi berkelanjutan. Sebagai bagian dari visi Indonesia Maju dan implementasi Asta Cita, khususnya pada poin ke-5 terkait memperkuat hilirisasi dan industrialisasi untuk menambah nilai sumber daya alam, pemerintah mendorong hilirisasi sebagai strategi utama dalam transformasi ekonomi nasional. Hilirisasi di sektor mineral kritis, termasuk nikel dan baterai, menciptakan nilai tambah dalam negeri, memperkuat kemandirian energi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi, melalui konsorsium ANTAM–IBC–CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat. Inisiatif ini menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam menjalankan hilirisasi berkelanjutan dan kini menjadi rujukan atau benchmark bagi negara-negara berkembang lainnya. Sebagai kelanjutan dari upaya tersebut, IBS 2025 berlangsung pada 5–6 Agustus 2025, di Hotel Mulia Jakarta, dan diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) bersama Id Battery sebagai co-host dan Pamerindo sebagai co-organizer, serta didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Ministry Co-Host dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) sebagai Ministry Support. Sebagaimana diketahui, hilirisasi industri—terutama pada sektor baterai—merupakan pilar penting dalam mendorong kemandirian energi nasional. Hilirisasi menciptakan nilai tambah di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat daya saing nasional dalam pasar global. Ajang ini akan menjadi forum strategis global yang menghadirkan pemangku kepentingan dari seluruh rantai nilai industri baterai dan kendaraan listrik, sekaligus platform diplomasi energi, termasuk melalui panel “Energy Diplomacy: South-South Nations Cooperation” yang akan melibatkan perwakilan dari kedutaan besar dan pelaku industri internasional. Dalam konteks ini, arahan dan kehadiran Presiden Republik Indonesia atau perwakilan tingkat tinggi pemerintahan sangat dinantikan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan pusat kolaborasi global. “IBS 2025 bukan sekadar summit, tetapi gerakan kolaboratif lintas bangsa untuk membangun masa depan energi dunia khususnya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sumber daya, potensi manusia, dan komitmen politik yang kuat. Ini saatnya kita memimpin, bukan hanya ikut,” ujar Prof. Dr. rer. nat. Evvy Kartini, Chair of International Battery Summit 2025 dan Founder NBRI. Reynaldi Istanto, Co-Chair of IBS 2025 dan Chairman Id Battery, menambahkan, “tahun ini kami ingin IBS menjadi platform yang lebih inklusif—tidak hanya forum teknis, tetapi ruang dialog strategis untuk mendorong investasi, edukasi, dan integrasi antara pelaku industri lokal dengan mitra global. Kami percaya Indonesia memiliki peluang nyata menjadi global hub untuk industri baterai.” Dukungan penuh terhadap penyelenggaraan IBS 2025 datang dari pemerintah dan para pemangku kepentingan industri yang melihat ajang ini sebagai refleksi nyata dari kemajuan hilirisasi dan kesiapan Indonesia menjadi pemain utama. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertindak sebagai Ministry Co-Host, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Wakil Koordinator Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (PHKEN) dan Tenaga Ahli Menteri ESDM, Dimas Muhamad menyampaikan, “hilirisasi nikel dan material baterai adalah langkah konkret menuju ketahanan energi dan transformasi ekonomi hijau nasional. IBS 2025 sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat industri berbasis sumber daya strategis, dan kami mendukung penuh upaya ini sebagai bagian dari upaya mendorong daya saing industri nasional.” Muhammad Firmansyah, Project Director NBRI dan Executive Director Id Battery menyampaikan bahwa, “Indonesia membutuhkan roadmap jangka panjang yang terintegrasi untuk membangun industri baterai yang kuat dan kompetitif. Ini tidak hanya soal kendaraan listrik, tetapi juga pemanfaatan teknologi penyimpanan energi untuk masyarakat—misalnya pemanfaatan panel surya dan baterai di sektor rumah tangga dan industri. IBS 2025 menjadi titik temu penting untuk menyatukan visi tersebut.” IBS 2025 menjadi bagian dari rangkaian menuju The Battery Show Indonesia 2025, dan Pamerindo Indonesia siap menyukseskannya sebagai co-organizer. “Pamerindo mendukung penuh IBS 2025 sebagai bagian dari komitmen kami dalam memperkuat konektivitas industri. Kami melihat IBS sebagai platform strategis untuk menghadirkan pelaku industri global dan mendorong pertumbuhan sektor energi baru terbarukan di Indonesia,” ungkap Lia Indriasari, Country Manager Pamerindo Indonesia. Dukungan terhadap IBS 2025 juga datang dari sektor swasta. Huayou Indonesia, sebagai Sponsor Platinum IBS 2025, menegaskan komitmennya untuk mendukung ekosistem baterai Indonesia. Marvel Hu, Deputy General Manager, Huayou Indonesia Regional Management Center mengatakan, “kami percaya Indonesia akan memainkan peran vital dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik. IBS 2025 adalah platform yang tepat untuk memperkuat kolaborasi antara pemain…

INDOPOS
Agustus 5, 2025
0 Comments

Menteri LH Mulai Terapkan Penilaian Adipura Baru: Kota Kotor Tak Bisa Lagi Bersembunyi

INDOPOS-Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq mengungkapkan dua kriteria kota yang tidak akan masuk dalam penilaian Adipura tahun 2025. Hanif menyebutkan bahwa dalam sistem Adipura ini terdapat empat tingkatan, yakni kriteria kota terkotor, kriteria sertifikat, kriteria Adipura, dan kriteria Adipura Kencana. Hal ini dinyatakan saat pertemuan dengan Gubernur/Wali Kota Seluruh Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Senin (4/8/2025), dalam rangka kebijakan dan pelaksanaan Adipura Tahun 2025. Kemudian Hanif menegaskan bahwa kota yang masih memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar tidak akan masuk dalam penilaian Adipura. “Di dalam sistem adipura ini kita mengenal 4 tingkatan yang pertama kota kotor. Jadi kota kotor ini semua kota yang masih memiliki TPS liar itu pasti enggak bisa masuk sistem Adipura, langsung tertolak. Ini by sistem, sehingga begitu ada TPS liar maka dia akan jadi kota kotor, tidak mungkin masuk dalam proses Adipura,” jelas Hanif. Selanjutnya kriteria kota yang tidak masuk dalam penilaian Adipura yakni, apabila kota tersebut memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping atau sistem pembuangan sampah yang ditumpuk di lahan terbuka tanpa pengelolaan lebih lanjut. “Kedua bila mana TPA nya masih open dumping, jadi dua kriteria ini menjadi utama asal masih ditemui TPS liar kemudian ada open dumping dipastikan dia tidak mungkin masuk dalam penilaian Adipura, pasti keluar,” terang Hanif. Selain itu Hanif menerangkan bahwa nantinya akan ada kota yang hanya mendapatkan sertifikat. Kriterianya adalah kota tersebut sudah tidak ada TPS liar dan sudah tidak open dumping. Namun penanganan sampahnya belum dilakukan dengan substansi. “Kemudian ada yang dapat Adipura. Adipura ini semua fasilitasnya sudah tersedia kemudian operasionalnya sudah jalan. Nah ini dapat Adipura, ini enggak bisa ujuk-ujuk karena kita nilainya sampai di rumah tangga. Kemudian berikutnya Adipura Kencana, ini paling tinggi,” ungkap Hanif. Sementara itu Hanif mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan penanganan sampah mulai dari penegakan hukum hingga pemberian apresiasi, salah satunya melalui pemberian Adipura. “Jadi kota Adipura, penanganan Adipura telah mulai hari ini sampai nanti Desember, Insya Allah kita sudah lakukan langkah finalisasi. Kemudian nanti pas hari peringatan sampah nasional bulan Februari kita akan umumkan termasuk pemberian apresiasi Adipura,” tutur Hanif.

INDOPOS
Agustus 5, 2025
0 Comments

Asril Pastikan Pemecatan PJLP Robinson Sudah Sesuai Prosedur

INDOPOS-Kisruh pemutusan kontrak kerja terhadap Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), Ir. Robinson Raja Todo Tua Parluhutan Sirait dipastikan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan uang belaku. Pemutusan kontrak kerja tersebut dilakukan dikarenakan adanya evaluasi kinerja PJLP bersangkutan. Robinson dinilai tidak memenuhi standar sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja (SPK) yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Kabag Umum Setwan DPRD DKI yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menjelaskan pemutusan kontrak yang berlaku sejak Juni 2025 merupakan konsekuensi dari hasil evaluasi kerja Robinson selama tiga bulan berturut-turut. Dijelaskannya, selama tiga bulan Robinson dinilai tidak menunjukkan kinerja yang memadai, termasuk pelanggaran terhadap kedisiplinan dan tanggung jawab pekerjaan. “Pemutusan kontrak ini merujuk pada SPK dan surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai. Saudara Robinson sering kali tidak hadir tanpa keterangan, datang terlambat bahkan sore hari, serta tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Laporan tertulis pun tidak pernah dibuat karena yang bersangkutan tidak bisa mengoperasikan komputer,” ujar Asril, Senin (5/8/2025). Disamping itu, kata Asril yang bersangkutan disebutkan kerap meninggalkan tempat kerja di Rumah Aspirasi Anggota DPRD tanpa keterangan. Bahkan, ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan pernah menggunakan jam kerja untuk menarik ojek motor, sebagaimana terlihat dalam tangkapan layar pesan WhatsApp yang disampaikan ke pihak terkait. “Jadi kalau pun saat ini upah yang bersangkutan untuk bulan Juni 2025 tidak dibayarkan kepada Robinson. Karena statusnya telah nonaktif sejak awal bulan tersebut. Dana tersebut tetap berada di kas Sekretariat DPRD DKI Jakarta dan akan menjadi sisa anggaran yang tidak digunakan (sisa mati),” beber Asril lagi. Sebelumnya, seorang pemerhati masyarakat, Marisi S., yang turut menelusuri kebenaran kasus ini, membenarkan informasi tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Robinson sangat jarang hadir di Rumah Aspirasi DPRD di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Bahkan menurut pengakuan staf, Robinson pernah meminta untuk dibangunkan tiap pagi karena sering tidur larut malam. “Informasi yang saya dapat menyebutkan bahwa Robinson beberapa kali datang sangat terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali. Ketika diminta laporan pekerjaan, dia tidak dapat memberikan pertanggungjawaban,” terang Marisi. Dalam surat perjanjian kerja, disebutkan bahwa PPK memiliki kewenangan untuk memutus kontrak kerja apabila PJLP tidak mentaati aturan atau tidak menunjukkan kinerja yang baik. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan oleh PPK bersama PPTK atau atasan langsung. “Ini adalah kewenangan PPK sebagaimana tertuang dalam SPK angka 15 dan 16. Jika PJLP tidak menunjukkan prestasi kerja yang baik, kontrak dapat dihentikan lebih awal. Hak-hak PJLP pun terbatas pada upah, cuti, jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku,” jelas Asril. Untuk diketahui, pembayaran upah PJLP dilakukan langsung ke rekening Bank DKI atas nama Robinson Sirait. Namun sejak dinyatakan diberhentikan, pembayaran dihentikan dan tidak ada kewajiban lebih lanjut dari pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta.(sofian)

INDOPOS
Agustus 4, 2025
0 Comments

Dugaan Keterlibatan Bupati Bandung di Proyek PT BDS, Vendor Bongkar Fakta Lewat Podcast

INDOPOS-BANDUNG – Podcast Obrolan Waras yang dipandu mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, memicu kehebohan setelah membongkar dugaan skandal proyek ayam boneless senilai lebih dari Rp100 miliar yang melibatkan BUMD PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Nama Bupati Bandung, Dadang Supriatna, disebut berulang kali sebagai tokoh sentral dalam proyek tersebut. Dalam episode terbarunya, sejumlah vendor lokal—Faisal, Dedet, dan Vita—mengungkap belum dibayarnya kewajiban oleh PT BDS atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung. “Katanya dijamin langsung oleh bupati,” ungkap Dedet. Salah satu vendor mengklaim belum menerima pembayaran hingga Rp33 miliar selama delapan bulan terakhir. Total utang proyek yang belum terselesaikan disebut melebihi Rp100 miliar. Proyek ini melibatkan mitra swasta PT Cahaya Frozen Raya (CFR), yang menurut narasumber, belum membayar kepada PT BDS sebesar Rp127,2 miliar. Akibatnya, PT BDS pun menunggak ke vendor senilai Rp105,4 miliar. Kuasa Hukum PT BDS, Rahmat Setiabudi, membantah keras keterlibatan Bupati Bandung maupun unsur Pemkab. Ia menegaskan, kerja sama itu murni antar perusahaan. “Semua dokumen resmi kami miliki. Ini murni bisnis, bukan politik,” ujarnya. Namun, keraguan publik terus menguat, terutama karena posisi bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) BUMD memungkinkan adanya pengaruh besar, meskipun tak terlibat langsung. Banyak pihak menilai, potensi konflik kepentingan dalam proyek ini tak bisa diabaikan, terutama menjelang Pilkada 2024. Podcast juga menyoroti kemungkinan proyek ini digunakan sebagai “ladang setoran” politik. Bambang Widjojanto menekankan pentingnya audit publik dan keterbukaan informasi. “Ini bukan semata-mata soal utang piutang, tapi menyangkut kepercayaan publik pada pengelolaan dana daerah,” katanya. Tak hanya Bupati Bandung, sejumlah nama pejabat dan tokoh politik juga turut disebut dalam podcast tersebut. Mereka antara lain Dadang Supriatna, Bupati Bandung yang kerap dianggap sebagai tokoh sentral dan penanggung jawab politik proyek BDS; Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI yang disebut sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Bandung; Novi, Direktur Keuangan PT BDS yang bertanggung jawab atas alur pembayaran; serta Yanuar Budi Norman, Direktur Utama PT BDS yang disebut oleh para vendor sebagai pihak yang memberi perintah penandatanganan kontrak. Selain itu, muncul pula nama Marlan Nirsyamsu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan internal, Yuri Andriyunawari selaku auditor, dan Oleh Sholeh yang turut terseret dalam narasi dugaan penyalahgunaan proyek ketahanan pangan tersebut. Bambang bahkan mengundang langsung Bupati Dadang Supriatna untuk hadir di episode selanjutnya guna memberikan klarifikasi di hadapan publik. Kisruh ini kini menjadi sorotan warga Kabupaten Bandung yang menuntut transparansi dan keadilan. Para vendor berharap pembayaran segera diselesaikan, sementara publik menagih integritas pengelolaan BUMD yang bersih dari praktik politisasi dan konflik kepentingan. “Jika tidak diaudit secara terbuka, proyek sebesar ini hanya akan menambah daftar panjang penyalahgunaan dana publik,” tutup Bambang dalam podcast berdurasi hampir satu jam tersebut.