• INDOPOSINDOPOS
  • November 5, 2025
  • 0 Comments
Energi Mengalir, Rakyat Tertinggal: Seruan Ketum HIGEMURA untuk Keadilan Madura

INDOPOS-Persoalan yang melibatkan PT KEI di perairan Kepulauan Kangean kembali menyeruak ke permukaan. Penolakan warga terhadap aktivitas eksplorasi seismik di wilayah laut mereka bukan tanpa alasan. Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, penurunan hasil tangkapan ikan, serta ancaman terhadap ekosistem laut menjadi alasan utama di balik gelombang protes yang terus menguat. Bagi masyarakat Kangean, laut bukan sekadar hamparan air asin, melainkan sumber kehidupan. Mereka hidup dari hasil tangkapan, dari arus yang selama ini menafkahi keluarga. Maka ketika datang kapal-kapal besar membawa alat eksplorasi dengan teknologi tinggi, yang suaranya memecah keheningan laut dan menimbulkan gelombang kecemasan, wajar bila masyarakat bersuara. Menanggapi fenomena ini, Muhlis Ali, Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (HIGEMURA), angkat bicara. Ia menilai penolakan warga Kangean adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan pembangunan yang telah lama dirasakan masyarakat Madura. “Madura ini kaya, tapi warganya tetap miskin. Infrastrukturnya rusak, saat kemarau masih banyak daerah kekurangan air bersih, dan sekolah-sekolah banyak yang rusak. Tapi di saat yang sama, eksplorasi minyak dan gas dilakukan besar-besaran, baik di darat maupun di laut. Pertanyaannya: ke mana semua hasil itu mengalir?” tegas Muhlis. Komentar tersebut menampar kesadaran publik tentang ketimpangan antara potensi dan realita. Di satu sisi, Madura dikenal sebagai salah satu kawasan dengan sumber daya energi melimpah. Di sisi lain, wajah kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi potret sehari-hari. Jalan-jalan rusak, jembatan tak terawat, dan pelayanan publik terbatas menjadi pemandangan yang seolah lumrah. Lebih dari itu, warga Madura juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar yang menyangkut tanah dan laut mereka. Perusahaan datang membawa izin dari pusat, sementara masyarakat hanya menjadi penonton di rumah sendiri. “Ini bukan semata soal eksplorasi, tapi soal martabat. Jangan jadikan Madura hanya sebagai ladang eksploitasi sumber daya, sementara rakyatnya dibiarkan tertinggal,” lanjut Muhlis Ali. Suara penolakan dari Kangean bukan sekadar protes emosional, melainkan jeritan yang lahir dari rasa dikhianati oleh janji pembangunan yang tak kunjung datang. Selama puluhan tahun, Madura telah menyumbang banyak bagi pundi-pundi energi nasional, namun tidak mendapatkan bagian yang layak dari kemakmuran itu. Kini, masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar hadir—tidak hanya melindungi kepentingan korporasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat lokal terjamin. Eksplorasi boleh saja dilakukan, namun harus transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kelestarian alam serta kesejahteraan warga. Karena pada akhirnya, bagi masyarakat Kangean, laut bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal kehidupan. Dan kehidupan tidak bisa digantikan dengan janji investasi yang hanya meninggalkan luka. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 3, 2025
  • 0 Comments
Peran MKB dalam Perspektif Rekonstruksi Adat Istiadat dan Sejarah Kaum Betawi; Perkuat Sinergi dan Pelestarian Budaya Betawi

INDOPOS-Jakarta (2/11/2025) — Majelis Kaum Betawi (MKB) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peran Majelis Kaum Betawi pada Minggu, 2 November 2025, bertempat di Hotel Diradja, Mampang, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran strategis MKB sebagai wadah pembinaan, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya Betawi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkarakter dan berbudaya. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh Betawi dan pejabat daerah, antara lain: Bapak H. Marullah Matali, Lc., M.A., selaku Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; Mayjen TNI (Purn) H. Narcrowi Ramli, Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982; H. Zaenudin, M.H., Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982; serta Camat Mampang Prapatan, para tokoh ormas Betawi, dan Ketua DPD Bamus Suku Betawi 1982 dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, H. Marullah Matali, menyampaikan bahwa kehadiran Majelis Kaum Betawi menjadi bagian penting dari upaya pelestarian kearifan lokal Betawi di tengah perkembangan kota yang modern dan multikultural. Betawi di dirikan oleh Wali – wali Allah, maka dari itu tanah Betawi selalu di jaga. Betawi sudah ada Dimana-mana makanya kita sekarang sudah melakukan Diaspora, orang Betawi  ada Dimana – mana  ada yang menjadi tokoh nasional, dipemerintahan, Tokoh Agama Anak Betawi bukan jago kandang. “Majelis Kaum Betawi harus mampu menjadi wadah pemersatu masyarakat Betawi, sekaligus mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga nilai-nilai budaya, moral, dan sosial masyarakat. Budaya Betawi harus hidup di tengah kemajuan zaman,” ujar H. Marullah Matali. Kongres Istimewa yang pada waktu digelar pada tanggal 18 Oktober 2025 dan Ketika kaum Betawi kumpul hanya ada satu tekad yaitu Bersatu membangun dan menjaga Nilai-nilai budaya Betawi. Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) H. Narcrowi Ramli menekankan pentingnya peran MKB sebagai lembaga adat yang mendorong pembinaan generasi muda Betawi agar tetap berakar pada identitas budaya sekaligus siap menghadapi tantangan global. “Kita ingin budaya Betawi tidak hanya dikenang, tetapi terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta hari ini dan masa depan,” tuturnya. Acara sosialisasi ini juga menjadi momentum penguatan kolaborasi antara tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan unsur pemerintah. Melalui sinergi tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Betawi sebagai identitas daerah yang membanggakan. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung berbagai program pelestarian dan pengembangan budaya Betawi melalui kebijakan, kegiatan, serta kerja sama lintas sektor. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan kebudayaan, pembinaan kelembagaan masyarakat Betawi, serta penguatan peran budaya Betawi sebagai bagian integral dari pembangunan Jakarta yang maju, lestari, dan berbudaya. “Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga eksistensi dan nilai-nilai luhur budaya Betawi sebagai akar identitas Jakarta, agar tetap hidup, relevan, dan diwariskan kepada generasi penerus,”.

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 2, 2025
  • 0 Comments
JF PKPM Ujung Tombak Kebijakan Implementasi Tata Kelola Investasi Nasional

INDOPOS-Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Bidang Hubungan Dengan Daerah, Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak., M.H. menegaskan peran JF PKPM dalam upaya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi ujung tombak tata kelola investasi nasional, sekaligus memegang peran krusial dalam menjembatani kebijakan penanaman modal dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan mandat Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022, JF PKPM tidak hanya bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan, tetapi juga menjadi katalis transformasi iklim investasi. “Faktanya bahwa investasi (PMTB) menyumbang 28,03% PDB pada Triwulan I 2025 mengonfirmasi urgensi penguatan kapasitas JF PKPM guna menutup kesenjangan menuju target pertumbuhan ekonomi 8%.,’’ ujar Didi dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan JF PKPM di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini, Kamis, (30/10/25) Didi menyebut pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagai prioritas nasional pada periode 2025-2029. Untuk mencapai ambisi strategis ini, diperlukan akumulasi investasi (PMA dan PMDN) senilai Rp13.032,8 triliun. “Capaian tersebut mensyaratkan percepatan signifikan realisasi investasi dengan pertumbuhan rata-rata 15,67% per tahun selama lima tahun ke depan, menjadi sebuah lompatan besar dari realisasi Rp1.650 triliun pada tahun 2024,” tambah Didi. Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi dan hilirisasi/ BKPM Ir. H. Didi Apriadi, M.AK. MH Disaat yang sama, Tengku Puspita Sari, Kepala Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal, memberi penguatan dampak ganda dari mobilisasi investasi tidak hanya terukur pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja rata-rata 3,35 juta jiwa per tahun. Berdasarkan data pada Triwulan I 2025, terungkap ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan +4,87% (y-on-y) meskipun terkontraksi -0,98% secara kuartalan. “Secara analisis komponen pengeluaran menunjukkan investasi (PMTB) menjadi pilar utama dengan kontribusi 28,03% terhadap PDB – tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga,’’ ujar Tengku Puspita. Sementara itu Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani, mengatakan fakta krusial  ini memperkuat urgensi peningkatan realisasi investasi untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Dengan PMTB yang tumbuh 2,12% (y-on-y) pada TW I 2025, penguatan tata kelola investasi melalui optimalisasi peran JF PKPM menjadi salah satu faktor keberhasilan. “Sehingga efektivitas implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) dan sinergi lintas sektor akan menjadi katalis utama percepatan investasi,’’papar Asrul Sani. Didi mengatakan, Kementerian BKPM berharap peran JF PKPM dalam Upaya Peningkatan Investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan diseminasi kebijakan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal, setidaknya dapat mendorong tiga aksi strategis, meliputi; Peningkatan kompetensi teknis melalui diseminasi kebijakan dan coaching clinic, khususnya dengan penyesuaian PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2025 tentang JF PKPM sebagai pengganti PermenPANRB 51/2022; Sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi penyerapan investasi Rp13.032,8 triliun (2025-2029) yang mampu menyerap 3,35 juta tenaga kerja/tahun; Optimalisasi implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP 28/2025 oleh JF PKPM untuk mempercepat realisasi proyek strategis di sektor prioritas dalam rangka peningkatan investasi. Dengan kolaborasi ini, Didi meyakini JF PKPM akan menjadi game-changer dalam mentranslasikan target makro menjadi akselerasi investasi berbasis dan efisiensi birokrasi, sekaligus menopang ambisi Indonesia sebagai pusat ekonomi berkelas dunia. “Pada akhirnya, kesuksesan kita diukur dari: seberapa cepat investasi teraktualisasi, sejauh mana pertumbuhan ekonomi terdongkrak, dan seberapa inklusif dampaknya bagi masyarakat. Mari wujudkan mimpi besar ini dari garis depan pelayanan investasi oleh JF PKPM,’’ pungkas Didi, menutup sambutannya. Selain Didi Apriadi dan Tengku Puspita Sari dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM turut hadir dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan JF PKPM di Makassar, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan para kepala dinas dari DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota. (***)  

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 2, 2025
  • 0 Comments
Warisan Jokowi  Diserang Lewat Isu Kereta Cepat Whoosh

INDOPOS-Ketegangan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrat makin memanas. Kali ini, isu kereta cepat Whoosh menjadi bahan bakar baru dalam adu argumen dua partai tersebut. Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, menilai kritik beruntun kader Demokrat terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan terjadi secara spontan, melainkan terkoordinasi. “Demokrat sepertinya kompak soal Whoosh dan menyerang Pak Jokowi,” ujar Dian melalui akun X pribadinya, @DianSandiU, Selasa (28/10/2025). Dian menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh memiliki kesamaan dengan proyek transportasi publik lain seperti LRT dan MRT yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan pelayanan publik. “LRT dan MRT itu dikelola oleh badan usaha, apa tugasnya nyari untung? Setiap tahun disubsidi karena tugas utamanya adalah mengurai beban jalan raya Jakarta,” tandasnya. Di sisi lain, sejumlah kader Demokrat seperti Yan Harahap, Cipta Panca Laksana, dan Andi Arief terus menyuarakan kritik terhadap proyek kereta cepat tersebut. Yan Harahap bahkan menilai pernyataan Jokowi bahwa proyek Whoosh adalah investasi sosial hanyalah upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan inefisiensi dan kerugian finansial proyek tersebut. “Demi meredam kritik soal inefisiensi dan kerugian, maka terbitlah narasi investasi sosial,” ujar Yan melalui akun X @YanHarahap. Ia menuding pemerintah berusaha mengubah persepsi publik bahwa proyek ini adalah murni bisnis, padahal menurutnya kini justru digiring menjadi pembenaran politik. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • November 2, 2025
  • 0 Comments
Human Initiative Jadikan Golf Sebagai Medium Kolaborasi untuk Peduli pada Isu Kemanusiaan

INDOPOS-Bogor, 1 November 2025 — Human Initiative menyelenggarakan turnamen Golf for Humanity di Sentul Highlands, Bogor, sebagai bentuk kolaborasi untuk peduli terhadap isu kemanusiaan, khususnya penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini mengusung tema “Satu Ayunan, Sejuta Harapan” dan diikuti oleh komunitas golfer, filantropi, serta pelaku usaha. Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya lembaga dalam mempertemukan ruang hobi dengan semangat kemanusiaan. “Human Initiative ingin mempertemukan hobi dengan kepedulian sosial untuk menjawab isu-isu kemanusiaan. Dalam hal ini, golf menjadi medium yang kami gunakan untuk membangun kepedulian terhadap isu stunting di NTT,” ujarnya. Tomy menambahkan, “Stunting berhubungan langsung dengan masa depan bangsa. Karena itu, kami berupaya mendorong kolaborasi multipihak, dan merasa bersyukur dapat bertemu dengan Gubernur serta Wakil Gubernur NTT yang memiliki komitmen kuat terhadap isu ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada para peserta golf yang melalui hobinya turut berkontribusi dalam upaya kebaikan bersama.” Melalui kegiatan ini, Human Initiative ingin memperluas dampak kolaborasi dengan mendorong berbagai program kemanusiaan di Indonesia Timur. Fokusnya adalah menghadirkan inisiatif yang memperkuat kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak agar dapat menikmati masa depan yang lebih baik. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menyampaikan apresiasinya. “Atas nama Pemerintah NTT, kami mengucapkan terima kasih kepada Human Initiative, para golfer, dan sponsor. Stunting merupakan masalah yang perlu ditangani bersama. Kegiatan ini menjadi contoh baik bagaimana kepedulian bisa datang dari berbagai kalangan,” ujarnya. Salah satu peserta turnamen, Saleh Husin, Managing Director Sinarmas, turut memberikan pandangannya. “Saya melihat kegiatan seperti ini sangat positif. Golf menjadi sarana yang menyenangkan untuk mempertemukan banyak pihak dan menumbuhkan kepedulian terhadap isu-isu sosial. Saya berharap inisiatif seperti ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya. Para peserta turnamen menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Bagi mereka, Golf for Humanity bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk berjejaring dan berkontribusi dalam menjawab isu kemanusiaan, dalam hal ini tentang stunting di Indonesia Timur. Suasana kebersamaan dan semangat berbagi menjadi penutup yang hangat dari sebuah kegiatan yang memadukan sportivitas dan kepedulian sosial. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 31, 2025
  • 0 Comments
Rayakan Sumpah Pemuda, EIGER Adventure Land dan Kementerian Lingkungan Hidup Tanam Harapan bagi Ekowisata Puncak

INDOPOS-Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda, EIGER Adventure Land berpartisipasidalam rangkaian acara upacara dan penanaman pohon bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bupati Bogor Rudy Susmanto, Camat Megamendung Ridwan, Anggota DPR RI Mulyadi, jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, serta beberapa perwakilan dinas, Kerja Sama Operasional(KSO), organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Agenda penanaman ini juga menjadi implementasi langsung arahan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, setelah keputusan pencabutan sanksi terhadap beberapa KSO, yang kini tengah dalam proses untuk kembali beroperasi sesuai pedoman dan kebijakan keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh KLH. Sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut, KLH mengumumkan bahwa kawasan ekowisata, termasuk EIGER Adventure Land, akan segera diizinkan untuk kembali beroperasi. Kabar baik tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI Mulyadi dalam kegiatan penanaman pohon di salah satu lahan area EIGER Adventure Land hari Selasa, 28 Oktober 2025 lalu. “Dalam waktu tidak lama lagi, saya sudah menerima penjelasan bahwa tinggal menunggu proses administrasi. Mudah-mudahan segel dapat dicabut minggu depan, tepatnya hariSelasa,” ujar Mulyadi. Menurutnya, momentum ini menjadi titik temu antara penegakan hukum, pelestarian lingkungan, tanpa melupakan sisi anugerah alam yang bisa dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH/BPLH Irjen. Pol. Rizal Irawan menyampaikan bahwa terdapat beberapa bidang usaha yang akan dicabut segelnya, termasuk EIGER Adventure Land. “Jadi perlu diingat teman-teman bahwa Undang-Undang 32 itu rohnya adalah restorasi, penegakan lingkungan hidup rohnya adalah restorasi, pengembalian atau pemulihan lingkungan hidup,” katanya. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa langkah KLH bertujuan menjaga kelestariankawasan Bogor Selatan, khususnya Puncak. “Kami ingin dunia investasi di Kabupaten Bogortetap hidup, sehingga semua sektor usaha bisa berjalan tanpa mengabaikan kelestarianlingkungan,” tuturnya. Direktur Utama PT Eiger Ekowisata Nusantara, Imanuel Wirajaya, menyampaikan bahwa EIGER Adventure Land senantiasa berkomitmen menjaga kelestarian alam sekaligus memberdayakan masyarakat setempat. “Bagi EIGER, mencintai alam bukan sekadar slogan, ini adalah panggilan dan tanggung jawab.Kami sangat berharap dapat menjadi bagian dari solusi, tidak hanya melalui kegiatan penanaman, tetapi juga dengan membangun ekosistem wisata alam yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi kehidupan di sekitarnya,” ujar Imanuel Wirajaya. Imanuel juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kebijakan dan keputusan KLH yang mendukung kemajuan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. “Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang telah membuka ruang dialog danmenunjukkan pertimbangan yang bijaksana. Bagi kami, pencabutan sanksi ini bukan sekadarkeputusan administratif, melainkan sebuah kesempatan untuk mewujudkan ekowisata berkelanjutan sekaligus harapan kita bersama; tempat di mana alam dipelihara, masyarakatdiberdayakan, dan menjadi jejak inspirasi untuk anak bangsa di hari esok,” ujarnya. Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kerja Sama Operasional (KSO) untuk merefleksikan upaya pemulihan kawasan Puncak, Bogor, kawasan yang memiliki peranan vital bagi keseimbangan ekosistem wilayah di bawahnya, termasuk Jakarta. Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan pembangunan, pemulihan Puncak menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga sumber kehidupan yang mengalir bagi jutaan orang. Bagi EIGER, yang telah hadir selama 36 tahun menemani generasi muda Indonesia dalam berpetualang dan mencintai alam, kecintaan itu diwujudkan melalui lahirnya EIGER Adventure Land pada tahun 2017, sebuah ekowisata berkelanjutan di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) seluas 253,66 hektare dan lahan kritis PTPN I Regional 2 seluas 73,23 hektare. Dengan semangat restorasi, EIGER Adventure Land menapaki jalan menuju ekonomi hijau bersama Pemerintah Indonesia, telah menanam lebih dari 100 ribu pohon dan 8 juta tanaman semak dalam beberapa tahun terakhir, agar lahan tersebut pulih kembali, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi, menjadi aset negara yang hidup, produktif, dan bermakna.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 31, 2025
  • 0 Comments
Pramono–Rano Dinilai Gagal Total Atasi Banjir Jakarta: Warga Sindir “Gubernur Minim Aksi, Penuh Alasan”

INDOPOS-Jakarta, 8 Juni 2025 — Alih-alih membawa solusi baru, kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di DKI Jakarta kini justru dianggap sebagai periode paling lesu dalam sejarah penanganan banjir Ibu Kota. Pengakuan terbuka Pramono yang menyebut dirinya “menyerah” melawan banjir menuai gelombang kritik keras dari publik. “Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan,” ujar Pramono saat memimpin apel siaga banjir di Rawajati, Jakarta Selatan, Selasa (8/6/2025). Pernyataan itu sontak dianggap sebagai bentuk kepasrahan dan kegagalan moral seorang pemimpin daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan mencari solusi. Warganet langsung menyerbu pernyataan tersebut di media sosial X dan Instagram. Banyak yang menilai Pramono dan Rano tidak memiliki visi dan gebrakan nyata untuk mengatasi persoalan klasik Jakarta. “Sepertinya Pram dan Rano ini gubernur Jakarta yang paling minim gebrakan dalam menangani banjir. Kinerjanya hanya sebatas omon-omon dan seremonial saja,” tulis akun X @rojali98, disertai emoji tawa getir. Tak sedikit warga yang membandingkan era Pramono–Rano dengan gubernur sebelumnya yang dinilai lebih agresif membangun sistem drainase, normalisasi sungai, dan penataan kawasan bantaran. Kini, proyek besar itu seolah mandek tanpa arah. “Kalau setiap kali banjir hanya disikapi dengan apel siaga dan ucapan terima kasih kepada PPSU, sampai kapan Jakarta bisa bebas dari genangan?” tulis seorang pengguna Instagram, disertai foto genangan di kawasan Cawang. Pramono beralasan, banjir di Jakarta disebabkan oleh kombinasi faktor alam seperti curah hujan tinggi, banjir kiriman dari Bogor, hingga rob di pesisir utara. Namun, banyak pihak menilai alasan itu terlalu klasik dan menunjukkan lemahnya komitmen politik serta inovasi kebijakan. “Jakarta butuh pemimpin yang berani membuat terobosan — bukan pemimpin yang menyerah dan berlindung di balik istilah ‘tak bisa dilawan’,” ujar pengamat tata kota Rizal Arifin kepada Jejak Jurnalis TV. Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya sudah menyiapkan skema jangka panjang, bukan hanya penanganan darurat setiap musim hujan. Data BPBD DKI Jakarta hingga Selasa (8/7/2025) pukul 07.00 WIB mencatat masih ada 62 RT tergenang banjir di empat wilayah kota. Situasi ini mempertegas bahwa strategi penanganan banjir yang diklaim “antisipatif” oleh Pemprov DKI belum menunjukkan hasil nyata. Sementara warga kembali sibuk menguras rumah dan menyelamatkan barang, Gubernur justru berbicara soal “menyiasati dampak banjir” alih-alih menghapus akar persoalan. Kini publik menanti: apakah Pramono–Rano akan tetap pasrah dengan narasi “banjir tak bisa dilawan”, atau akhirnya sadar bahwa Jakarta butuh kerja nyata, bukan sekadar pernyataan di apel pagi.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 29, 2025
  • 0 Comments
AMIEN RAIS MENDUKUNG KEMBALI KE UUD 1945 UNTUK DISEMPURNAKAN DENGAN ADENDUM 

MAYJEN TNI PURN PRIJANTO KETUA PPAD DKI JAKARTA JAKARTA, 1 DESEMBER 2021  Sayidina Umar Bin Chottob berkata : Ada kalanya orang yang buruk di masa silam,mereka akan menjadi orang yang paling baik di masa depan. Kata-kata tersebut sering saya dengar pada saat ada khotbah dan pengajian. Artinya, seseorang bisa saja berubah, sehingga stigmanisasi yang berlebihan kepada seseorang sesungguhnya tidaklah perlu. Orang baik bisa berubah menjadi pongah, buruk dan khianat, atau sebaliknya. Pembatasan : Tidak ada maksud tertentu kecuali untuk membedakan dan mempermudah, dalam artikel ini hasil amandemen UUD 1945, kita sebut UUD 2002. Tiga belas tahun yang lalu, dalam kaitan reaksi anak bangsa yang ingin Kembali ke UUD 1945, Amien Rais dalam Kata Pengantar pada buku Valina Singka Subekti “Menyusun Konstitusi Transisi” mengatakan seperti memutar jarum jam searah ke belakang, sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi. Amien Rais menyebut ada sepuluh implikasi yang harus dicamkan jika Kembali ke UUD 1945 : Pertama, DPD otomatis hilang. Kedua, DPA muncul kembali. Ketiga, Otonomi Daerah dibatalkan. Pemerintah pusat kembali memegang sentralisasi kekuasaan. Keempat, MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kelima, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR bukan oleh rakyat. Keenam, pasal HAM dengan sepuluh ayat yang melindungi hak asasi manusia Indonesia menjadi hilang. Ketujuh, tidak ada pasal yang menjamin kelestarian NKRI. Kedelapan, tidak ada ketentuan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan nasional. Kesembilan, UU dibuat oleh eksekutif, sedangkan legislatif hanya menyetujui. Kesepuluh, Presiden dapat dipilih berulang kali tanpa batas. Dalam hal ini, Amien Rais nampak percaya diri bahwa UUD 2002 sebagai konstitusi yang sudah tepat untuk Indonesia. Namun, bagaimana mungkin Amien Rais bisa bilang Kembali ke UUD 1945 sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi? Pernyataan yang antagonistis dengan pernyataannya sendiri. Amien bilang hasil amandemen sebagai living constitution yang selalu terbuka untuk diubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Konstitusi bukan ‘Kitab Suci’ yang tidak bisa diubah, kata para pengamandemen. Sejarah juga mencatat, Bung Karno pernah memutar balik pikiran bangsa Indonesia, kembali ke UUD 1945, pada 5 Juli 1959. Jadi, apa dasarnya  Amien Rais bilang mustahil dan tidak boleh terjadi? Bukankah perubahan itu bisa perubahan total “Kembali ke UUD 1945, selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan cara adendum?” Itulah kritisi saya dalam artikel berseri pada September 2020 yang menepis sepuluh implikasi yang disampaikan Amien Rais. Baca: https://kronologi.id/2020/09/21/menepis-pendapat-amien-rais-1-intervensi-asing-dan-implikasi-kembali-ke-uud-1945/ Ternyata tiga belas tahun kemudian Amien Rais berubah pikiran dan berpendapat, setelah mengamati perkembangan situasi global, regional dan nasional. Dikatakannya, antara lain, sementara krisis eksistensial di Indonesia berupa masa depan bangsa yang makin suram, bahkan gelap. Kita melihat keterbelahan bangsa yang makin dalam, terutama dirasakan umat Islam. Tonggak-tonggak demokrasi sudah banyak yang roboh. Indonesia makin jauh masuk ke debt-trap China. Kekayaan alam Indonesia banyak yang mengalir ke luar negeri daripada dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kesenjangan kaya miskin semakin menganga, seperti temuan Oxfam London yang menyebut ada empat oknum yang kekayaan mereka lebih besar dari 100 juta penduduk miskin. Demokrasi Indonesia sudah terkubur secara sitematik dan sudah terjadi apa yang dinamakan sebagai The Corporate Coup d’etat. Baca : https://fnn.co.id/2021/11/28/what-to-bedone/ Tampaknya hasil pengamatan situasi dan kondisi Indonesia itulah yang mengubah pemikiran Amien Rais. Setelah mendengarkan penyampaian pemikiran saya dalam buku “Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia”  di Rumah Perjuangan Bangsa, 28 November 2021, Amien Rais menyatakan mendukung atas konsepsi “Kembali ke UUD 1945, Untuk Disempurnakan Dengan Adendum”. Alhamdulillah. Pada hakikatnya, konsepsi tersebut merupakan upaya “Pewarisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila, Cita-Cita, dan Tujuan Didirikannya Negara Indonesia Merdeka Demi Terjaga dan Kokohnya Persatuan Indonesia Melalui Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan”. Apakah ada perbedaan antara Dekrit Presiden dengan Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan? Apakah Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan tersebut ada dasar hukumnya? Persoalan ini akan saya sampaikan pada artikel tersendiri. Semoga terinspirasi dan bersedia mendukung demi negeri yang kita cintai. [*]

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 28, 2025
  • 0 Comments
BI Jakarta Luluskan 40 “JAWARA” UMKM 2025, Omzet Naik 77%, Hampir Setengah Tembus Pasar Ekspor

INDOPOS-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi melalui penyelenggaraan Graduation Program Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) 2025, yang menjadi puncak dari rangkaian program inkubasi bisnis selama enam bulan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebanyak 40 pengusaha UMKM terpilih resmi dinyatakan lulus setelah melalui proses seleksi dan pendampingan intensif yang melibatkan pelatihan, mentoring, serta business matching dengan calon mitra dan lembaga keuangan. Tahun ini, antusiasme pelaku usaha meningkat tajam, tercatat 960 pendaftar, naik dua kali lipat dibanding tahun 2024. “Program JAWARA 2025 mencatat capaian menggembirakan. Rata-rata omzet peserta meningkat 77,58% (yoy), jumlah tenaga kerja tumbuh 56,62% (yoy), dan nilai aset naik hampir dua kali lipat. Bahkan, 48% peserta berhasil menembus pasar ekspor,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, dalam sambutannya. Melalui program JAWARA, para peserta mendapat pendampingan intensif mencakup mindset kewirausahaan, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, hingga kesiapan ekspor dan sertifikasi produk. Selain sesi coaching dan mentoring, peserta juga dilibatkan dalam business matching bersama perbankan dan pembeli potensial. Salah satu hasil nyata dari fasilitasi ini adalah terjalinnya kolaborasi antara UMKM JAWARA 2025 dengan pelaku usaha ritel besar dan agregator ekspor nasional. Tahun ini, JAWARA menghadirkan sejumlah inovasi dan perluasan kolaborasi dengan berbagai instansi, di antaranya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, lembaga perbankan, serta UMKM binaan BI yang telah sukses menembus pasar global. Sebagai bentuk apresiasi, para lulusan JAWARA 2025 akan difasilitasi untuk menampilkan produk unggulan mereka pada “Pameran Semasa” yang menjadi bagian dari IdeaFest 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 31 Oktober – 2 November 2025. Kegiatan ini diharapkan membuka peluang jejaring bisnis yang lebih luas serta mendorong ekspansi pasar, baik di dalam maupun luar negeri. KPwBI Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif melalui sinergi lintas pihak dan kolaborasi berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar BI dalam melahirkan “UMKM Champion” pelaku usaha yang inovatif, tangguh, dan siap bersaing di pasar global. Acara Graduation JAWARA 2025 turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Yosamartha, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI. Untuk diketahui, pogram Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) merupakan inisiatif Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mencetak wirausahawan unggul yang mampu naik kelas dan berdaya saing global. Sejak diluncurkan, program ini menjadi wadah akselerasi bisnis UMKM dengan pendekatan inkubasi, mentoring, dan kolaborasi strategis lintas sektor. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Oktober 28, 2025
  • 0 Comments
Putra Ngawi untuk Negeri: Selamat Ulang Tahun Mas Menteri Prasetyo Hadi

INDOPOS–Jakarta, 28 Oktober 2025 — Di usia ke-46 tahun, langkah seorang putra Ngawi kembali menginspirasi banyak orang. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, bukan sekadar pejabat negara — ia adalah teladan tentang bagaimana kerja keras, ketekunan, dan kecerdasan mampu membawa seseorang dari bumi Ngawi menuju ruang-ruang strategis Istana Negara. Saya, Wahyu Sandhya, Ketua Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Jakarta sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan menyampaikan: Selamat Ulang Tahun, Mas Menteri — dari Ngawi untuk Negeri. Darah muda dalam diri Mas Menteri tak pernah padam. Ia merupakan potret generasi cemerlang Indonesia: lahir dari keluarga sederhana di Ngawi, ditempa disiplin di SMA Taruna Nusantara Magelang, dan menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada (UGM) — kawah candradimuka intelektual bangsa. Dari sana, beliau menapaki tangga pengabdian, dari birokrat muda yang gesit hingga akhirnya dipercaya Presiden untuk mengemban amanah besar sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dalam setiap tugasnya, Mas Menteri menunjukkan integritas dan profesionalisme yang menjadi cerminan aparatur negara sejati — tenang, cerdas, efektif, dan penuh dedikasi. Di bawah koordinasinya, Kementerian Sekretariat Negara berperan penting memastikan roda pemerintahan berjalan tertib, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan Presiden serta rakyat Indonesia. Sebagai sesama anak bangsa dari Ngawi, Jawa Timur, saya merasa bangga sekaligus terinspirasi. Bahwa di balik kesederhanaan tanah kelahiran, selalu tersimpan potensi besar untuk berbuat bagi Indonesia. Bahwa dari kampung halaman yang jauh dari pusat kekuasaan, bisa lahir pemimpin muda yang mumpuni dan berintegritas tinggi. “Dari Ngawi ia berangkat, membawa semangat yang tak lekang oleh jarak. Di usia 46, ia terus menulis bab baru pengabdian — bukan untuk nama, tapi untuk negeri.” Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada Mas Menteri dalam menunaikan amanah besar mendampingi Presiden dalam mengelola urusan kenegaraan. Semoga setiap langkah beliau senantiasa teguh dalam nilai kejujuran, ketulusan, dan semangat pelayanan publik. Selamat Ulang Tahun ke-46, Mas Menteri Prasetyo Hadi — Putra terbaik Ngawi, inspirasi bagi pemuda Indonesia. Dari Ngawi untuk Negeri, dari hati untuk pengabdian. Wahyu Sandhya (Sandhya) Ketua Alumni UMY Jakarta & Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta