• INDOPOS
• Juni 7, 2024
• 0 Comments

Pj Heru Budi Wajib Segera Purnatugaskan Pejabat yang Sudah Memasuki Purna Tugas Sesuai Aturan Agar Ada Regenerasi

INDOPOS-Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik di Jakarta. Salah satunya dengan pergantian pejabat atau pimpinan tinggi pratama, baik itu di tingkat dinas, maupun di tingkat walikota, yang telah memasuki masa pensiun. Pj Gubernur Heru menekankan, penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan target yang ditentukan berjalan baik, sehingga kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. “Hal itu sudah sesuai ketentuan yang ada. Kepada pejabat yang telah memasuki masa pensiun akan digantikan dengan pejabat baru,” ujar Heru pda wartawan di balaikota DKI. Heru meminta, kepada para pejabat yang mendapatkan amanah baru, harus lebih memperhatikan layanan birokrasinya. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan data yang ada, saat ini sejumlah pejabat telah memasuki masa pensiun. Salah satunya adalah Walikota Jakarta Timur M Anwar yang telah memasuki usia pensiun 58 tahun dan sudah menjabat jabatan walikota selama 6 tahun lebih, seharusnya M Anwar sdh layak utk dipurna tugaskan oleh Pj heru, jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap hal hal yg prinsip seperti ini. Kinerja Anwar selama ini dinilai baik, sehingga penerusnya nanti diharapkan akan mampu melanjutkan kinerjanya.

Continue reading

• INDOPOS
• Juni 6, 2024
• 0 Comments

Berlangsung Selama 4 Hari di Mal Kota Kasablanka JaKreatiFest 2024 Resmi Dibuka

INDOPOS-Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Kreatif Festival (JaKreatiFest) 2024 pada hari Kamis s.d. Minggu, 6 s.d. 9 Juni 2024, di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. JaKreatiFest yang merupakan salah satu program unggulan tahunan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta ini, dilaksanakan sebagai bentuk konsistensi dan partisipasi aktif dalam pengembangan ekonomi di wilayah DKI Jakarta. Digelarnya JaKreatiFest 2024 merupakan bagian dari rangkaian HUT DKI Jakarta ke 497, pembukaan JaKreatiFest 2024 juga dilakukan bersamaan dengan pembukaan Jakarta Great Sale 2024. Dalam sambutannya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, menyampaikan 3 hal utama tentang JaKreatiFest tahun 2024, yang pertama soal perluasan business matching UMKM dengan lembaga pembiayaan. “Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan UMKM di Jakarta, sehingga dapat memperkuat dan memperluas akses pembiayaan dan akses pasar pelaku UMKM,” kata Arlyana di Mal Kota Kasablanka, Kamis (6/6/2024). Sementara hal kedua yang di bisa didapatkan dari gelaran JaKreatiFest ini kata Arlyana, hadirnya Booth Edukasi & Pendampingan Proses Sertifikasi Halal kepada UMKM, sebagai tindak lanjut arahan Wakil Presiden RI terkait Percepatan Sertifikasi Halal di tahun 2024. “Booth Layanan dan Informasi Identitas Kependudukan Digital, sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah untuk digitalisasi kependudukan. Ada juga Booth Informasi Pariwisata di Jakarta dan transportasi, untuk mendukung implementasi Jakarta sebagai kota global,” jelasnya. Arlyana juga mengatakan yang tak kalah penting dari JaKreatiFest 2024 adalah soal adanya kegiatan talk show edukatif guna meningkatkan literasi masyarat terkait topik digitalisasi pembayaran, ekonomi syariah, halal lifestyle, keuangan inklusif dan pelindungan konsumen. Sejalan dengan hal tersebut, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang hadir dalam pembukaan menyampaikan, sinergi yang erat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank Indonesia sangat dibutuhkan untuk bersama-sama memperkuat posisi Jakarta menuju Kota global. “Hal tersebut dapat ditempuh dengan mengoptimalkan ekonomi yang kuat dan terhubung secara global, kapasitas riset & inovasi serta aksesibilitas yang baik secara intra dan inter kota,” kata Heru. Selain itu, Heru Budi Hartono juga memberikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta atas kontribusi nyatanya selama ini, baik dalam pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi, pengembangan UMKM dan digitalisasi, serta berbagai kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival. (pot)

Continue reading

• INDOPOS
• Juni 6, 2024
• 0 Comments

Ketua Pengarah BNPP Menko Hadi Sampaikan 4 Arahan Pengeloaan Perbatasan Negara di Rakordal 2024

INDOPOS-Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024).Dalam Rakordal Tahun 2024 ini juga diintegrasikan dengan acara Perencanaan Pembangunan Perbatasan Tahun 2025-2029. Acara Rakordal Tahun 2024 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP. Menko Hadi menjelaskan, Kemenko Polhukam menaruh perhatian besar terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan. Tahun 2024 adalah tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2020 – 2024. Berakhirnya RPJMN dan Renduk tersebut, maka rapat koordinsi ini menjadi wadah yang sangat strategis untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan PBWN-KP, yang diaktualisasikan dalam program kerja kementerian/lembaga pada 2020 hingga 2024. “Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi ke depan yang akan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Tahun 2025 – 2029, baik dalam RPJMN maupun Renduk PBWN-KP secara komprehensif,” jelas Menko Hadi. Menko Hadi juga menerangkan, sesuai dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa kepemimpinannya di tahun 2014 lalu, yaitu “Membangun dari Pinggiran”, di mana negara hadir untuk mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap sebagai halaman belakang Indonesia menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan. “Oleh karena itu, wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara,”tutur Menko Hadi. Ia melanjutkan penjelasan bahwa, Indonesia secara geografis berbatasan darat dengan 3 negara serta berbatasan laut dengan 10 negara. Selain itu, Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). Dengan luas wilayah Indonesia tersebut membuat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan keamanan, kedaulatan maupun kesejahteraan masyarakat. “Atas dasar tersebut, diharapkan BNPP dapat merumuskan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis program pembangunan perbatasan,” terangnya Menko Hadi lagi. Sebelum secara seremonial membuka Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024, Menko Hadi menyampaikan 4 arahan strategi terkait pengelolan perbatasan negara. Arahan yang pertama, kementerian/lembaga anggota BNPP diimbau agar terus menjaga komitmen dan mengimplementasikan program pembangunan perbatasan tahun 2024 sesuai RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024, yang telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dan Renduk PBWN-KP Tahun 2020 –2024. Kedua, lanjut Menko Hadi, dalam rangka perencanaan pembangunan perbatasan tahun 2025 –2029, perlu dilakukannya pencermatan terhadap sasaran dan target pembangunan perbatasan yang belum tercapai sehingga keberlanjutannya dapat terakomodir dalam rencana pembangunan ke depan. “Selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, saya berharap kita kritis melihat kebutuhan aktual di perbatasan, sehingga visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dapat diwujudkan,” terang Menko Hadi lagi. Arahan ketiga yang disampaikan Menko Hadi, yakni, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, agar seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP teguh menjaga komitmen serta menetapkan program pembangunan perbatasan dalam masing-masing rencana kerjanya. Menko Hadi menyampaikan arahan keempat yakni, keamanan merupakan stimulus bagi terlaksananya pembangunan. “Oleh karenanya seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah perlu mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang masuk melalui perbatasan,”pungkas Menko Hadi. Sebelumnya, dalam membuka Rakordal Tahun 2024, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel selaku Ketua Tim Pengawas DPR RI Tentang Pembangunan Perbatasan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP juga turut menyampaikan kata sambutan. Selain itu Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon di awal acara turut memberikan laporan awal teknis pelaksanaan Rakordal Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2024. Turut hadir adalam acara ini adalah 62 pejabat kementerian dan lembaga teknis yang bertugas dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara; 18 orang Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi; dan 54 orang Kepala BPPD Kabupaten/Kota . Selain itu hadir juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/ kota sebanyak 54 orang dan camat yang berada di Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan negara sebanyak 54 orang. 168 camat di Lokpri lainnya akan menyimak pembahasan secara daring. (wok)

Continue reading

• INDOPOS
• Juni 6, 2024
• 0 Comments

100 Hari Perlindungan Dari Matahari oleh Amaterasun UV Sunscreen Serum

INDOPOS-AMATERASUN, brand kecantikan lokal yang dikenal sebagai “SPF Specialist” dengan Intelligent DNA Guardian yang dapat melindungi kulit hingga level DNA pertama di Indonesia, memiliki rangkaian produk sunscreen seperti chemical sunscreen dan physical sunscreen. Amaterasun kembali menghadirkan produk UV sunscreen dengan kemasan baru berukuran 240 ml melalui range produk sebelumnya yaitu, Amaterasun UV Sunscreen Serum SPF 50+ PA++. Upgrade kemasan UV Sunscreen Serum ini merupakan upaya dan inovasi Amaterasun dalam mencukupi kebutuhan perlindungan kulit konsumennya agar terlindung dari paparan sinar UVA & UVB yang tentunya dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Keputusan yang diambil oleh Amaterasun mewakili visi dan misi sebagai brand kecantikan lokal yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memberikan 100 hari perlindungan dari matahari melalui produk UV Sunscreen Serum berukuran 240 ml. Amaterasun berhasil memperkuat identitas brand mereka sebagai SPF Specialist dalam industri kecantikan lokal yang berfokus pada kualitas, inovasi, dan consumer needs. UV Sunscreen Serum SPF 50+ PA++ ukuran 240ml bukan hanya tentang melindungi kulit dari sinar matahari, tetapi juga tentang memberikan solusi praktis bagi konsumen dan mendorong perubahan positif dalam industri kecantikan secara keseluruhan. Amaterasun membuktikan dirinya, jika terobosan ini bukan hanya tentang membuat produk yang menarik, tetapi juga tentang menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Amaterasun UV Sunscreen Serum SPF 50+ PA++ telah tersertifikasi in vivo & in vitro, Hypoallergenic tested dan tentunya memiliki Dermatology Certified, yang tidak perih dimata dan tidak geser di bawah makeup. Formulasi Sunscreen Serum yang diperkaya dengan 7-in-1 protection dengan Intelligent DNA Guardian™ yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar UVA, UVB, kerusakan DNA kulit, blue-light, radikal bebas, polusi dan minyak berlebih hingga ke level DNA. Sunscreen Serum yang nyaman digunakan setiap hari, tidak lengket, tidak white cast, pilling dan meninggalkan residu putih. Cocok untuk kulit kombinasi – berminyak serta aman digunakan sejak usia 11 tahun. Produk Amaterasun UV Sunscreen Serum SPF 50+ PA++ ukuran 240 ml tersedia secara Eksklusif di platform e-commerce SHOPEE Amaterasun Official Store dari tanggal 6-8 Juni 2024. Selanjutnya produk ini dapat ditemukan di website Amaterasun Official dan toko offline Beauty Haul seluruh Indonesia serta toko kecantikan offline lainnya. Jangan lupa ikuti media sosial Instagram Amaterasun dan Tiktok Amaterasunofficial untuk mendapatkan informasi seputar produk sunscreen. (pot)

Continue reading

• INDOPOS
• Juni 4, 2024
• 0 Comments

Waduh! KPK Panggil Hasto Pekan Depan Terkait Harun Masiku

INDOPOS-KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap dengan tersangka mantan caleg dari PDIP Harun Masiku. Hasto akan dipanggil pekan depan. “Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggilnya ya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Selasa (4/6/2024). Baca artikel detiknews, “KPK Panggil Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Harun Masiku Pekan Depan” “Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggilnya ya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di kantornya, Selasa (4/6/2024). Ali menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal rencana pemanggilan Hasto sebagai saksi. Namun Ali belum bisa menjelaskan detail Hasto akan dipanggil pada hari apa. “Mudah-mudahan minggu depan nanti sebagaimana agenda dari tim penyidik yang akan memanggil orang tersebut sebagai saksi untuk dikonfirmasi atas informasi yang KPK terima sebagai informasi baru,” katanya. Sebelumnya, KPK telah memeriksa saksi-saksi terkait kasus Harun Masiku selama tiga hari berturut-turut. Dua saksi di antaranya merupakan mahasiswa. Saksi lain yang telah diperiksa penyidik itu ialah Simon Petrus, yang berprofesi sebagai pengacara. Dia diperiksa di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (29/5). Sehari berselang, tepatnya pada Kamis (30/5), penyidik juga memeriksa satu saksi lainnya terkait Harun Masiku. Satu saksi yang diperiksa itu seorang mahasiswa bernama Hugo Ganda. Sebagai informasi, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat Komisioner KPU. Suap Rp 600 juta itu diduga terkait pengurusan PAW DPR. Wahyu Setiawan telah divonis bersalah menerima suap senilai Rp 600 juta terkait pengurusan PAW bagi Harun Masiku. Wahyu pun dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan telah dieksekusi sejak 2021. Dia telah bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023. Sementara Harun Masiku masih berstatus buron. Keberadaan Harun Masiku masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam kasus ini. Dia diperiksa pada 2020. (bwo)

Continue reading

• INDOPOS
• Juni 4, 2024
• 0 Comments

Marsda (Purn) TNI Ahmad Sadjili, Putra Terbaik Betawi Bakal Calon Gubernur Jakarta

FOTO: Marsda (Purn) TNI Ahmad Sadjili INDOPOS-Marsda (Purn) TNI Ahmad Sadjili, merupakan salah satu putra terbaik Betawi. Rekam jejaknya dikenal gemilang di dunia militer. Sehingga sosoknya dinilai tepat untuk memimpin Jakarta sebagai Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Sebagai seorang TNI, Marsda TNI Purn Ahmad Sadjili memiliki visi-misi untuk memajukan Jakarta, dan menjadikannya senagai kota yang aman dan nyaman untuk masyarakat. Karena itu, bila kelak dipilih sebagai pimpinan Jakarta dengan memiliki background militer, Sadjili mempunyai target utama yaitu akan memberi agunan keamanan dan keteraturan untuk masyarakat Jakarta. Disamping itu, jadikan Jakarta sebagai kota maju yang sanggup sejajar dengan kota-kota besar di dunia. “Misi serta visi saya di sini untuk membuat kota yang aman, teratur dan maju,” jelasnya. “Konsentrasinya ialah memberi memberikan pelayanan masyarakat, membenahi transportasi dan tentu saja permasalahan fasilitas dan prasarana kesehatan,” terangnya.    

Continue reading

• INDOPOS
• Juni 4, 2024
• 0 Comments

Waduh! Laporan BPK Ungkap BP Tapera Belum Balikin Rp 567 M ke Pensiunan PNS

INDOPOS-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pernah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tahun 2020-2021. Salah satunya ialah BP Tapera belum melakukan pengembalian tabungan kepada 124.960 orang pensiunan PNS atau ahli warisnya pada periode tersebut. Hal itu diketahui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2021 yang dapat diunduh di situs resmi BPK seperti dilihat detikcom, Selasa (4/6/2024). Dalam IHPS II tahun 2021 itu, BPK menyatakan pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. “Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan signifikan,” demikian laporan BPK. BPK kemudian menguraikan sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukannya. Salah satunya ialah BP Tapera saat itu belum beroperasi secara penuh pada kegiatan pengerahan (pendaftaran dan pengumpulan dana), kegiatan pemupukan (kontrak investasi kolektif), dan kegiatan pemanfaatan dengan prinsip syariah. “Hal tersebut mengakibatkan BP Tapera berpotensi tidak dapat mencapai target dan tujuan strategisnya, belum dapat melakukan pemungutan simpanan dan menambah peserta baru, serta peserta belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan secara optimal,” ujar BPK. BPK pun merekomendasikan Komisioner BP Tapera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan penetapan aturan perhitungan simpanan peserta yang menerima penghasilan dari APBN dan APBD. Berikutnya, BPK juga menemukan masalah pada data peserta aktif BP Tapera. “Sebanyak 247.246 orang belum mutakhir, yaitu kategori data dengan riwayat kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang dan ketidaklengkapan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 70.513 orang,” ujar BPK. BPK mengatakan hal itu mengakibatkan saldo Dana Tapera belum dapat dikelola dalam KPDT (Kontrak Pengelolaan Dana Tapera) dan dimanfaatkan secara optimal sebesar Rp 754,59 miliar, serta peserta belum dapat memanfaatkan haknya berupa pemanfaatan maupun pengembalian dana. BPK merekomendasikan BP Tapera melakukan pemutakiran data PNS aktif atau tidak aktif dengan instansi terkait. Ketiga, BPK menemukan masalah pengembalian tabungan kepada para pensiunan PNS atau ahli warisnya. Totalnya, berdasarkan data BPK, ada 124.960 orang belum menerima pengembalian sebesar Rp 567,45 miliar dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang sebesar Rp 130,25 miliar. “Hal tersebut mengakibatkan pensiunan PNS/ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan pengembalian tabungan yang menjadi haknya sebesar Rp 567,45 miliar dan terdapat potensi pengembalian lebih dari satu kali kepada 40.266 orang sebesar Rp 130,25 miliar,” demikian isi laporan BPK. BPK pun merekomendasikan agar BP Tapera melakukan kerja sama pemutakhiran data PNS aktif dan tidak aktif, mengembalikan tabungan peserta yang sudah meninggal dan pensiun, serta melakukan koreksi saldo peserta ganda. “Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera mengungkapkan 5 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 permasalahan ketidakpatuhan,” ujar BPK. Sebagai informasi, Tapera belakangan ini menjadi sorotan usai ada kewajiban para pekerja menjadi pesertanya. Gaji para peserta akan dipotong sebesar 3 persen setiap bulan sebagai Tapera.    

Continue reading

• INDOPOS
• Juni 4, 2024
• 0 Comments

Sinergitas Sesama Kepala Desa Se – Kecamatan Kelumpang Tengah

INDOPOS-Peran ganda para kepala desa selama ini menjadi kekuatan positif dalam membangun keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang diamanatkan undang – undang. Kepala desa Kelumpang Tengah mengatakan bahwa kepala desa memilik dua fungsi peran antara lain, kepala desa berperan sebagai kepala pemerintahan di desa dan kepala desa berperan sebagai perwakilan aspirasi warga desa yang selalu mewakili masyarakat desa menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat mau pun pihak – pihak lain alias pihak swasta. Desa adalah urat nadi penghidupan makhluk hidup yang ada di desa dan di perkotaan, tanpa desa kelangsungan kehidupan tidak ada alias mati. Jadi secara hilarki keberlangsungan berbangsa dan bernegara ada di pedesaan dan perkotaan hanya sebuah simbul penghidupan yang fata Morgana saja, maka desa jangan disia – siakan. Sebagai kepala desa menyampaikan pada pemerintah dan swasta agar lebih serius dan perduli terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat yang terjadi di desa. Desa itu daerah ekonomi sentral agraris, kenapa demikian karena desa apa yang berhubungan dengan penghidupan diadakan dan disajikan. Perlu kita sedari bersama bahwa sesungguhnya penghidupan itu diawali dari desa dan diakhiri pun kehidupan itu dari desa dan itulah fakta nyata yang sesungguhnya. Kami para kepala desa meminta pada pemerintah dan swasta untuk lebih perduli terhadap persoalan yang terjadi di desa agar kelangsungan berbangsa dan bernegara tetap terjaga dan pelihara dengan baik guna untuk kelangsungan kehidupan anak cucu kita ke depan. Tandas nya. Kepala desa sungai pinang menambahkan bahwa persoalan yang sering terjadi di desa dan yang di hadapi masyarakat desa di sebabkan oleh oknum – oknum dengan persoalan yang kompleks yang datang dari kota sehingga menyebabkan terjadi persoalan di desa. Pesan kami para semua instrumen masyarakat agar lebih menjujung tinggi dan memelihara peradaban yang ada di desa ucapnya, pada hari Senin Tanggal 03 Mei tahun 2024, pukul 11:30 WITA dalam kegiatan rapat kerja para kepala desa se kecamatan Kelumpang tengah. Saberan SH.

Continue reading

• INDOPOS
• Juni 1, 2024
• 0 Comments

Eki Pitung : “Pancasila Dikagumi Dunia Internasional” 1 Juni Selamat Hari Lahir Pancasila

Oleh : M Rifki – Eki Pitung Ketua Umum BRAJA Barisan Indonesia Jaya yang juga Ketua Umum Bamus Betawi (Putra Betawi Penerima Penghargaan UNESCO dan ASEAN WORD FORUM Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sempat melalui proses dan perdebatan yang sangat panjang. Setidaknya, ada tiga peristiwa penting yang dijadikan argumen para pihak sebagai dasar penetapan hari lahir Pancasila. Pertama, tanggal 1 Juni 1945 dimana Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kedua, tanggal 22 Juni 1945 saat Panitia Sembilan yang merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengemukakan rumusan Piagam Jakarta dalam sebuah rapat informal BPUPKI di kediaman Soekarno. Ketiga, tanggal 18 Agustus 1945 ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945), dan rumusan sila-sila dalam Pancasila tercantum pada bagian Pembukaan. “Semua perdebatan panjang mengenai hari lahir Pancasila selesai ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Kepres menetapkan hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Dasar pertimbangannya, rumusan Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni. Sementara rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan rangkaian proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara,” Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Karenanya, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. “Pancasila sejak awal kelahirannya dimaksudkan sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa yang mempersatukan kemajemukan, dan menjadi sumber jati diri bangsa. Pancasila akan bermakna ketika nilai-nilainya hadir dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Tidak hanya sekedar menjadi hafalan belaka,” Banyak negara di dunia mengagumi isi dan makna yg terkandung dalam Pancasila. Presiden Indonesia pertama Soekarno telah memperkenalkan Pancasila kepada negara-negara di dunia sejak lama. Pada tahun 1956, Bung Karno memperkenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat dan Universitas Heidelberg Jerman Barat. “Di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 30 September 1960, Bung Karno dalam pidatonya berjudul ‘To Build the World A New’ (Membangun Dunia Kembali), mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional. Karena, nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasional keindonesiaan, tetapi universal dan internasional,” Bung Karno menjelaskan sila pertama hingga kelima dari Pancasila memiliki nilai universal. Semisal, ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama, kemanusiaan di sila kedua, nasionalisme di sila ketiga, demokrasi di sila kelima dan keadilan sosial di sila pertama merupakan nilai-nilai universal yang dianut oleh negara lain di dunia. Dalam pidato di Sidang Umum PBB 1960, Bung Karno juga mengusulkan agar Pancasila dimasukkan ke dalam Piagam PBB. Usulan tersebut mendapatkan sambutan meriah dari para pemimpin dunia. “Pada tahun 1961, pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB ditetapkan sebagai MoW bersama dengan arsip Gerakan Non-Blok Pertama (GNB I) di Beograd. Kemudian, dalam sidang pleno Executive Board UNESCO tanggal 10-24 Mei 2023, pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB juga ditetapkan sebagai Memory of the World (MoW) oleh UNESCO. Ini membuktikan pengakuan dunia atas Pancasila, Nilai Nilai Pancasila sangat penting diera Globalisasi ini pancasila bisa menjadi Eksistensi Jati diri Bangsa diera Digital dan Global ini. Nilai2 Pancasila juga dapat menjaga Harmonisasi dan Mempererat Persaudaraan Negara2 luar yang datang baik sbg Wisatawan maupun Investasi. Namun Pemerintah dalam hal ini wajib terus menjaga dan memberi Contoh kepada Publik atau Masyatarakat menjalankan Nilai2 amalan Pancasila di Negara kita ini.

Continue reading

• INDOPOS
• Mei 31, 2024
• 0 Comments

KPK Diminta Tunda Penyidikan PGN Sampai Perusahaan Mitra PGN Membayar

INDOPOS-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menunda terlebih dulu proses penyidikan terkait dugaan korupsi PT Perusahan Gas Negara (PGN) Tbk dengan PT IG. Pasalnya, kata pengamat hukum pidana Firman Candra, proses bisnis antara PGN dan IG masih berlangsung. Bahkan PGN masih terus menagih uang panjar jual-beli gas tersebut ke IG. “Tunda dulu proses (penyidikan KPK) sampai menemukan perusahaan yang menjadi mitra PGN ini membayar atau tidak. Kalau memang tidak membayar, kan PGN punya cara bisnis, lewat arbitrase mungkin lewat pengadilan, jangan orang yang lagi bekerja ditetapkan tersangka,” kata Firman dalam diskusi Talk Show Suara Netizen +62 Community penyidikan kasus PGN di KPK, Siapa Tersangka?” di Jakarta Selatan, Jumat (31/5/2024). Karena itu, kata Firman, permasalahan yang dialami PGN dan mitra kerjanya itu diselesaikan secara bisnis terlebih dulu. “Biarkan itu sampai putus, sampai apakah bisa (uang) kembali ke PGN atau tidak,” tambah Firman. Proses bisnis yang dijalani PGN itu, kata Firman, sebaiknya dibiarkan jalan saja terlebih dulu, tanpa campur tangan penegak hukum dalam hal ini KPK. Jangan sampai KPK malah justru bersaingan dengan penanganan kasus di Kejaksaan Agung (Kejagung). “Jangan sampai justru bersaing dengan Kejagung yang membuat tersangka kasus besar seperti PT Timah Tbk. Jangan itu. Kalau bisa digali lagi, karena kejahatan korporasi itu banyak di BUMN. Karena kalau saya lihat PGN itu masih kondusif, karena keuangan PGN itu masih ada di perusahaan lain. Ini masih proses (penagihan),” ungkap Firman. Menurut Firman, KPK jangan langsung masuk ke ranah pidananya. Karena inti dari tindak pidana korupsi itu adalah uang pengganti dan itu paling utama. “Uangnya kembali terlebih dulu, setelah uang kembali, baru lihat ada pidana atau tidak,” tandas Firman. Merujuk hasil audit BPK, jual-beli gas antara PGN dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE) yang membawahi Isar Gas (IG) dengan uang muka US$ 15 juta tidak didukung mitigasi risiko memadai. (bwo)  

Continue reading