Waduh! Laporan BPK Ungkap BP Tapera Belum Balikin Rp 567 M ke Pensiunan PNS

INDOPOS-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pernah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tahun 2020-2021. Salah satunya ialah BP Tapera belum melakukan pengembalian tabungan kepada 124.960 orang pensiunan PNS atau ahli warisnya pada periode tersebut.

Hal itu diketahui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2021 yang dapat diunduh di situs resmi BPK seperti dilihat detikcom, Selasa (4/6/2024). Dalam IHPS II tahun 2021 itu, BPK menyatakan pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

“Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan signifikan,” demikian laporan BPK.

BPK kemudian menguraikan sejumlah permasalahan signifikan yang ditemukannya. Salah satunya ialah BP Tapera saat itu belum beroperasi secara penuh pada kegiatan pengerahan (pendaftaran dan pengumpulan dana), kegiatan pemupukan (kontrak investasi kolektif), dan kegiatan pemanfaatan dengan prinsip syariah.

“Hal tersebut mengakibatkan BP Tapera berpotensi tidak dapat mencapai target dan tujuan strategisnya, belum dapat melakukan pemungutan simpanan dan menambah peserta baru, serta peserta belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan secara optimal,” ujar BPK.

BPK pun merekomendasikan Komisioner BP Tapera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk percepatan penetapan aturan perhitungan simpanan peserta yang menerima penghasilan dari APBN dan APBD. Berikutnya, BPK juga menemukan masalah pada data peserta aktif BP Tapera.

“Sebanyak 247.246 orang belum mutakhir, yaitu kategori data dengan riwayat kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang dan ketidaklengkapan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 70.513 orang,” ujar BPK.

BPK mengatakan hal itu mengakibatkan saldo Dana Tapera belum dapat dikelola dalam KPDT (Kontrak Pengelolaan Dana Tapera) dan dimanfaatkan secara optimal sebesar Rp 754,59 miliar, serta peserta belum dapat memanfaatkan haknya berupa pemanfaatan maupun pengembalian dana. BPK merekomendasikan BP Tapera melakukan pemutakiran data PNS aktif atau tidak aktif dengan instansi terkait.

Ketiga, BPK menemukan masalah pengembalian tabungan kepada para pensiunan PNS atau ahli warisnya. Totalnya, berdasarkan data BPK, ada 124.960 orang belum menerima pengembalian sebesar Rp 567,45 miliar dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang sebesar Rp 130,25 miliar.

“Hal tersebut mengakibatkan pensiunan PNS/ahli warisnya tidak dapat memanfaatkan pengembalian tabungan yang menjadi haknya sebesar Rp 567,45 miliar dan terdapat potensi pengembalian lebih dari satu kali kepada 40.266 orang sebesar Rp 130,25 miliar,” demikian isi laporan BPK.

BPK pun merekomendasikan agar BP Tapera melakukan kerja sama pemutakhiran data PNS aktif dan tidak aktif, mengembalikan tabungan peserta yang sudah meninggal dan pensiun, serta melakukan koreksi saldo peserta ganda.

“Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Dana Tapera dan biaya operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera mengungkapkan 5 temuan yang memuat 8 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 permasalahan ketidakpatuhan,” ujar BPK.

Sebagai informasi, Tapera belakangan ini menjadi sorotan usai ada kewajiban para pekerja menjadi pesertanya. Gaji para peserta akan dipotong sebesar 3 persen setiap bulan sebagai Tapera.

 

 

  • Related Posts

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    INDOPOS-Jajaran Direksi PAM Jaya memang harus segera dievaluasi. Pasalnya, ada puluhan RT di RW01 Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sudah sepekan mengalami krisis air bersih, akibat matinya pasokan air dari…

    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    INDOPOS-Sejumlah massa dari Front Kader Ka’bah Bersatu (FKKB), kembali menggeruduk Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024). . Mereka berdemo menuntut agar Plt. Ketua…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    • By INDOPOS
    • Juni 14, 2024
    • 11 views
    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    SMPN 268 Jakarta Gelar Rapat Kerja “Bergerak Bersama Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan yang Berpihak kepada Murid”

    SMPN 268 Jakarta Gelar Rapat Kerja “Bergerak Bersama Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan yang Berpihak kepada Murid”

    Kinerja Dirut PAM Jaya Amburadul, Senator Dailami Firdaus Kritik Layananan Buruk Air untuk Warga

    Kinerja Dirut PAM Jaya Amburadul, Senator Dailami Firdaus Kritik Layananan Buruk Air untuk Warga

    SMA Negeri 9 Jakarta Gelar Perayaan P5

    SMA Negeri 9 Jakarta Gelar Perayaan P5

    KPK Cegah 10 Koruptor BUMD Sarana Jaya Ke Luar Negeri di Kasus Lahan Rorotan, Ini Daftar Namanya

    KPK Cegah 10 Koruptor BUMD Sarana Jaya Ke Luar Negeri di Kasus Lahan Rorotan, Ini Daftar Namanya