• INDOPOSINDOPOS
  • Januari 4, 2024
  • 0 Comments
Survei Id-Insight: Ganjar Salip Anies dan Prabowo

INDOPOS-Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia Data Insight (Id-Insight) pada 1200 orang, idinsight menemukan bahwa popularitas calon presiden (capres) saat ini, yakni capres 1 Anies Baswedan, capres 2 Prabowo Subianto dan capres 3 Ganjar Pranowo sudah sama-sama kuat. Akan tetapi, tingkat keterkenalan tidak diikuti dengan ketersukaan dan keterpilihan. “Popularitas kandidat capres dan cawapres rata-rata sudah cukup tinggi, namun tidak cukup paralel dengan tingkat ketersukaan pemilih,” Kata Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti Senior di Lembaga Indonesia Data Insight (Id-Insight) John Muhammad dalam kegiatan Rilis Hasil Survei Nasional Peta Politik Jelang Pemilu 2024 yang diadakan di Hotel Amaris, Juanda (4/1/2024). John mengacu pada temuan survei idinsight. Tingkat keterkenalan Prabowo tertinggi 97,9 persen, Ganjar 97,1 persen dan Anies 95,8 persen. Namun tingkat ketersukaan Prabowo hanya 69,8 persen. Angka ini lebih rendah daripada Ganjar yang mencapai 74,4 persen. Sementara itu, angka ketersukaan Anies juga lebih rendah daripada Ganjar yang hanya 59,3 persen. Tingkat keterpilihan Prabowo juga menurun. idinsight mencatat bahwa elektabilitas Prabowo dalam pertanyaan terbuka di angka 33,8 persen. Angka ini masih lebih tinggi daripada Anies Baswedan di 21,2 persen. Akan tetapi masih kalah dengan Ganjar yang berada di angka 34,7 persen. Jika dilakukan simulasi elektabilitas, suara Ganjar-Mahfud lebih baik daripada Prabowo-Gibran maupun Anies-Muhaimin. “Jika Pemilu dilaksanakan hari ini, maka hasil suara yang diperoleh Ganjar-Mahfud mengungguli pasangan Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin dengan perolehan 38,3%,” ungkap John. John pun mengatakan, idinsight menemukan bahwa tingkat keterpilihan Ganjar semakin meningkat dalam simulasi elektabilitas. Berdasarkan temuan mereka, pasangan Ganjar Mahfud tembus di angka 38,3% sementara angka pasangan Prabowo Gibran malah menurun 34,8%. Sementara itu, angka Anies Muhaimin malah naik menjadi 22,3%. “Dari pertanyaan simulasi elektabilitas menggunakan pertanyaan tertutup, Pasangan Ganjar Mahfud ternyata memimpin dengan peroleh 37,8%. Berturut-turut kemudian Prabowo-Gibran dengan 34,3% dan Anies Muhaimin dengan perolehan 21,4%. Sementara saat responden diberi pertanyaan dengan model pengajuan surat suara, Pasangan Ganjur Mahfud memimpin dengan perolehan 38,3%. Pasangan lainnya memperoleh 34,8% untuk Prabowo-Gibran dan 22,3% untuk pasangan Anies-Muhaimin,” jelas John. Dalam simulasi head-to-head kandidat pun Ganjar-Mahfud mulai mendapat angin positif. Ganjar-Mahfud diprediksi menang dengan angka 48,5% sementara Prabowo-Gibran di angka 41,4%. Demikian pula saat simulasi head to head antara Ganjar Mahfud dengan Anies-Muhaimin. Pasangan Ganjar Mahfud Unggul telah mencapai 59% sedangkan Anies Muhaimin 35% dalam Pemilu Presiden 2024. Selain mensurvei elektabilitas para kandidat capres-cawapres, John mengatakan bahwa dia dan tim ikut menelusuri persepsi publik terhadap program Jokowi dan capres. Dalam temuan mereka, mayoritas responden menyatakan Presiden Jokowi Tidak Netral dalam pemilu 2024. Mereka mencatat ada 46,1 persen responden menyatakan hal tersebut sementara pihak yang meyakini netral di angka 33,8 persen. Mereka juga mencatat ada 20,1 persen responden enggan merespon soal netralitas mantan Walikota Solo itu. Id-Insight juga menilai tingkat kepuasan kinerja Jokowi berada pada angka 67 persen (61 persen puas dan 6 persen sangat puas) dan angka tidak puas 25,8 persen (22, 8 persen tidak memuaskan dan 3 persen sangat tidak puas). Sementara itu, kepuasan kinerja Maruf Amin selaku wakil presiden di angka 45,6 persen (3, 3 persen sangat puas dan 42,3 persen puas) sementara tidak puas di angka 42,1 persen (38, 3 persen tidak puas dan 3,9 persen sangat tidak puas). Dari 25,8 persen ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi ternyata berkaitan dengan masalah mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka maju pemilu (21,21 persen). Namun masalah utama adalah ketidakmampuan Jokowi menciptakan lapangan kerja dan mengendalikan harga pangan (42,12 persen). Selain itu, masalah lain yang membuat tidak puas adalah ketegasan Jokowi yang dinilai kurang (10, 52 persen); Jokowi tidak konsisten dalam sikap dan pernyataan (8,46 persen); serta persepsi pribadi (10,77 persen). “Ada empat hal yang menjadi alasan mengapa responden merasa tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf. Pertama Presiden dianggap kurang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengendalikan harga bahan pangan. Kedua, Presiden dianggap terlibat dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebabkan Gibran menjadi calon wakil Presiden RI, dan ini dianggap melanggar etik. Ketiga, Presiden dianggap kurang tegas dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, dan terakhir Presiden dianggap tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan.” Tutur mantan Aktifis 98 lulusan Universitas Trisakti tersebut. Sedangkan survei terkait penanganan korupsi, lebih dari 50 persen responden menilai upaya pemberantasan korupsi Indonesia buruk. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indonesia Data Insight. “50,1 persen responden menjawab pemberantasan korupsi buruk dan sangat buruk,” kata Direktur Indonesia Data Insight John Muhammad dalam rilis survei di Amaris Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024. John mengatakan hanya 39,5 persen reaponden yang menilai pemberantasan korupsi Indonesia baik dan sangat baik. Sedangkan sisanya tidak tahu atau…

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 3, 2024
  • 0 Comments
Dinilai Tak Netral, Eksponen Pemuda Indonesia Minta PJ Walikota Bekasi Dicopot

INDOPOS-Netralitas Dalam Kesemuan serta Kontroversi Pj Walikota Bekasi dan Penjelasan Terkait Jersey Nomor Punggung 2. Presidium Eksponen Pemuda Indonesia menggugat Mendagri terkait kontroversi Pj Walikota Bekasi yang dianggap tidak netral. Eksponen membela demokrasi dan berdiri ditengah-tengah sebagai pengawal. Pieter Tobias Pattiasina mengungkapkan pelanggaran hukum dan mengajukan ultimatum terkait kemungkinan tekanan dari atasan atau penguasa tertinggi. “Bagaimana Kemendagri merespons tantangan untuk memecat atau mengganti Pj yang melanggar aturan?,”ucap Tobias. Hal ini patut Menteri Tito Karnavian untuk segera mengganti Pj dari daerah dan dampak terhadap fair play di pemerintahan. “Kita akan datangi Mendagri,”tegasnya. Berbeda dengan Penjelasan dari Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad, terkait foto para Camat memamerkan jersey dengan nomor punggung 2 yang viral di media sosial. Gani meyakinkan bahwa kejadian tersebut bukanlah unsur kesengajaan dan menyatakan keyakinannya bahwa ASN di Bekasi bersikap netral dalam kampanye Pemilu 2024. Dengan demikian, narasi yang beredar di media sosial terkait pose nomor punggung 2 dianggap tidak benar. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Januari 2, 2024
  • 0 Comments
Hasil Survei Indonesia Politics Expert Sebut Elektabilitas Ganjar-Mahfud Ungguli Prabowo dan Anies

INDOPOS-Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menduduki peringkat pertama berdasarkan survei Indonesia Politics Expert (IPE). Direktur Riset dan Survey IPE Agustanto Suprayoghi mengungkapkan, berdasarkan hasil survei IPE pasangan capres-cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menduduki peringkat pertama dibandingkan pasangan lain. Hasil survei Agustus – September pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan persentase 30,45%. Lalu pada survei November hasilnya naik 32,78%. Dan pada Desember elektabilitas keduanya kembali naik menjadi 33,57%. “Kenaikan elektabilitas 03 mempunyai relevansi yang cukup kuat dengan figur idaman capres-cawapres yang diinginkan masyarakat dekat dengan rakyat, bebas KKN jujur dipercaya,” kata Agustanto, Selasa (2/1/2024). Agustanto mengatakan, saat ini Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud hanya perlu menyosialisasikan secara masif visi misi pasangan nomor urut 03 tersebut kepada masyarakat. “Jadi dari 03 branding yang sudah dilakukan oleh TPN sampai hari ini menurut kami itu sudah nempel. Sekarang tinggal bagaimana visi misi yang mereka lebih disosialisasikan,” jelasnya. Perlu diketahui untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar mendapatkan tingkat elektabilitas 23,79% pada survei Agustus-September. Lalu pada survei November didapati hasil 25,60%. Pada Desember pasangan tersebut mendapatkan 26,79%. Sedangkan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didapati hasil 29,89% pada Agustus-September. Lalu pada survei November didapati hasil 30,75%, dan pada Desember pasangan tersebut mendapatkan elektabilitas 31,25%. Survei IPE tersebut dilaksanakan pada rentang waktu periode Agustus 2023 hingga Januari 2024. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel/responden dilakukan dengan metode random purposive, mulai dari pemilihan kecamatan, hingga responden di satuan KK (5KK per lokus desa tersampling). Kriteria responden warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih, terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), berusia 17 tahun dan telah menikah. Jumlah responden 2.400 responden, sampling error 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Uji validitas dan kontrol sebesar 20% dari responden dengan metode withness dan spot check. (bon)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 31, 2023
  • 0 Comments
Tindakan Anggota TNI pada Relawan di Boyolali Rusak Netralitas Institusi TNI

INDOPOS-Sabtu, 30 Desember 2023, terjadi tindak kekerasan terhadap beberapa relawan Paslon 03 (Ganjar-Mahfud) oleh Anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Akibatnya, diberitakan 1 relawan meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat. Kapendam IV Diponegoro beralasan bahwa sejumlah anggota TNI merasa terganggu dengan suara knalpot bising (brong) yang dari motor relawan Ganjar – Mahfud sewaktu berkampanye di jalan raya. Padahal, jalan raya juga dilalui kendaraan besar dan berat (bis, truk, dll) yang juga membisingkan telinga. Kami menilai, tindakan kekerasan oleh anggota TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum (above the law) yang brutal karena penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas Kepolisian atau dinas perhubungan, bukan TNI. Selain itu, korban adalah massa politik yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu. Tindakan main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI dari Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tentunya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan harus dilakukan penindakan yang tegas secara institusional. Terlebih saat ini merupakan momentum kampanye politik dan penganiayaan oleh Anggota TNI tersebut dilakukan terhadap salah satu relawan Capres/Cawapres, hal itu tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam Pemilu. Tidak dapat dipungkiri, Komisi I DPR RI yang telah membentuk Panja netralitas TNI juga tentu memahami kontekstualitas politik. Terlebih lagi, sebelumnya ramai diberitakan adanya dugaan kuat keterlibatan Anggota TNI dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan yang terbaru adalah, Mayor Teddy Widjaja (Ajudan Prabowo, Capres 02) yang ikut dalam barisan Timses Paslon 02 (Prabowo-Gibran) dalam Debat Capres KPU dengan kostum serupa serta menunjukkan simbol-simbol dukungan kampanye Paslon 02. Dan seketika berubah saat Debat Cawapres KPU padahal Capres 02 juga hadir. Kami menyesalkan rendahnya kepekaan dari para pelaku penganiayaan tersebut terhadap konteks masa kampanye politik, dan akibat tindakan mereka seharusnya disadari dapat menciderai netralitas TNI. Seharusnya para anggota TNI tersebut melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye Pemilu dilaporkan ke Bawaslu. Bukan main hakim sendiri. Aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan harus dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku di lingkungan peradilan umum. Terlebih ketika penganiayaan Anggota TNI itu dilakukan kepada relawan pendukung paslon yang tentunya dapat mencerminkan ketidak netralan TNI dalam menyikapi perbedaan politik yang ada di masyarakat. Koalisi menilai, Panglima TNI dan KASAD gagal menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar. Atas dasar hal tersebut, Koalisi mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi dan mencopot Panglima TNI dan Kasad yang gagal mengontrol anggota sehingga terjadi penganiayaan berakibat kematian yang berulang dan gagal menjaga citra TNI untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Jakarta, 31 Desember 2024 Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, YLBHI, Amnesty Internasional Indonesia, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI, Yayasan Cahaya Guru (YCG), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Narahubung: 1. Gufron Mabruri (Direktur IMPARSIAL) 2. Dimas Bagus Arya (KontraS) 3. Muhammad Isnur (Ketua YLBHI) 4. Julius Ibrani (Ketua PBHI) 5. Daniel Awigra (Direktur HRWG) 6. ⁠Usman Hamid (Amnesty International) 7. ⁠Al Araf ( Centra Initiative)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 30, 2023
  • 0 Comments
Hakim PN Jakbar Diadukan ke Mahkamah Agung, Diduga Tak Profesional Tangani Masalah Warga Taman Sari

INDOPOS-Jakarta: Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diadukan ke Mahkamah Agung RI lantaran diduga tidak profesional dalam sidang perkara perdata nomor 97/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, dengan tergugat Tan Kok Eng, warga Taman Sari, Jakarta Barat. Kuasa Hukum Tan Kok Eng dari Kantor Hukum Advokatku Legal Aaudit Consultant, Evelin Hutagalung, mengatakan dugaan tindakan tidak profesional tersebut terjadi beberapa saat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan perkara perdata pada 1 November 2023. “Sebelum dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 1 November 2023, Ketua Majelis Hakim yang bernama Parmatoni melalui Panitera bernama Irsyaf Lubus datang menemui kami untuk meminta sejumlah uang. Hal ini dapat dibuktikan melalui CCTV Gedung Citicon lantai 5,” kata Rusadi dalam keterangan pers, Jumat, 29 Desember 2023. Evelin menjelaskan karena khawatir terjerat tindak pidana, maka pihaknya tidak memenuhi permintaan majelis hakim tersebut. Namun keputusan itu dinilainya berdampak pada persidangan yang menjadi berat sebelah hingga mendapat tekanan dalam setiap pemeriksaan persidangan. “Antara lain pada pemeriksaan ahli, di mana di depan ahli yang kami hadirkan yaitu mantan ketua pengadilan Tinggi Sri Sutatiek, Ketua Majelis Hakim yang bernama Parmatoni, mengatakan kepada kami ‘Apakah kalian memiliki otak kenapa memulai sidang ini sore-sore sedangkan kalian membawa dua orang ahli,’” jelas Evelin Evelin menegaskan pada saat itu pihaknya sudah datang sejak pagi, namun Majelis Hakim banyak memeriksa perkara lain terlebih dahulu. Menurut Evelin Hutagalung, keengganan pihaknya untuk memenuhi permintaan Majelis Hakim juga berbuah buruk bagi pihaknya, yaitu pada amar putusan 1 November 2023. Putusan tersebut di antaranya menolak eksepsi kliennya. Sementara dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagia, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat sebesas Rp19.211.331.882, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Evelin menegaskan dalam perkara tersebut, tidak ada bukti sama sekali yang dapat diberikan oleh penggugat untuk membuktikan dalilnya, karena semua tuduhan penggugat adalah perhitungan sendiri dan asumsi selain itu tidak memiliki bukti asli hanya fotocopy. “Kami percaya Mahkamah Agung RI memiliki peran yang penting melakukan pembinaan hakim-hakim di bawahnya dan meskipun kami memiliki hak untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kami menyerahkan urusan ini kepada Mahkamah Agung RI,” ujar evelin Hutagalung. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 30, 2023
  • 0 Comments
Diduga Salahgunakan Solar Subsidi, AWIBB Bekasi Raya Segera Membentuk Team Investigasi Dan Pengawasan

INDOPOS-BEKASI-Diduga telah menyalahgunakan Solar Subsidi Pemerintah oleh salah satu Pom Bensin Swasta, AWIBB Bekasi Raya akan membentuk Tim investigasi guna untuk melakukan pengecekan di Pom Bensin tersebut. Hingga saat ini, ramai pemberitaan terkait penyelewengan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, yang baru – baru ini di beritakan melakukan penyelewengan adalah SPBU 34.17141 yang berlokasi di rawa panjang. Bahkan Ketum FWJI ( Forum Wartawan Jakarta Indonesia) yang bernama Opan sebagai salah satu Ketum organisasi profesi wartawan pun sampai ikut angkat bicara di beberapa media online, dengan tujuan mengkonfirmasi bahwa terkait pemberitaan telah terjadi penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU 34.17141 adalah tidak benar adanya. Oleh karena itu dengan semangat seperti yang diamanatkan didalam UU Pers Pasal 40 tahun 1999 serta UU Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) no 14 tahun 2008 maka DPC AWIBB Bekasi Raya akan segera membentuk team investigasi dan pengawasan BBM bersubsidi di wilayah Bekasi Raya. Raja Simatupang sebagai ketua DPC AWIBB Bekasi Raya mengatakan bahwa sudah sebagai salah satu kewajiban setiap warga negara NKRI untuk turut serta membantu mengawasi penyaluran serta penggunaan BBM bersubsidi, “kami sebagai warga negara NKRI terpanggil untuk membentuk team investigasi dan pengawasan BBM bersubsidi karena subsidi itu diambil dari uang negara yang artinya adalah uang milik seluruh rakyat NKRI” ujarnya serius. ” Berita fakta dilapangan disanggah dari sini kita bisa melihat SDM dan attitude individu masing-masing media bisa di ukur ,” ujar raja simatupang ketua AWIBB DPC Bekasi raya Maka dari itu kita akan ambil sikap tegas ketika team menemukan kembali ada nya penyimpangan dan penimbunan yang dilakukan oleh Zum dan manulang oknum mafia Solar yang juga seorang anggota TNI aktif ,”Jelas team.( BAM) Sumber : DPC AWIBB Bekasi Raya

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 29, 2023
  • 0 Comments
JAGAT PRABOWO Jakarta Laksanakan Program Menangkan Prabowo Gibran Satu Putaran

INDOPOS-Ketua relawan JAGAT PRABOWO DKI Jakarta Bang H.Amirullah, yang biasa disapa Bang H.Amink, siap memenangkan Prabowo-Gibran di Jakarta. Hal ini disampaikan Bang H.Amink, saat konsolidasi dengan seluruh relawan se ibu kota, di posko pemenangan Jagat Prabowo di Jl Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023). Dalam konsolidasi kali ini, juga dihadiri Wakil Ketua TKN Juri Ardiantoro, yang datang untuk memberi pengarahan. KLIK VIDEO JAGAT PRABOWO DI SINI Bang H.Amink mengungkapkan, ada 3 program JAGAT Prabowo Jakarta yang segera dilaksanakan, yakni: 1. Konsolidasi di.5 wilayah Relawan JAGAT 2. Pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. 3. Sosialisasi Program Prabowo Gibran di Sososial Media (sosmed) dan juga Media Mainstrem. “Hari ini relawan JAGAT PRABOWO DKI Jakarta melaksanakan konsolidasi yang dihadiri langsung Wakil Ketua TKN Juri Ardiantoro. Usai konsolidasi, kami langsung menjalankan tiga program, dalam rangka memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran,” tutur Bang H. Amink. Disampaikan Bang H. Amink, konsolidasi sangat penting untuk memperkuat kemenangan Prabowo-Gibran satu putaran Pilpres 2024. “Harapannya kita bisa memperkuat semangat kerja relawan JAGAT PRABOWO untuk membantu kemenangan Prabowo-Gibran sekali putaran,” tegasnya. Ia menegaskan, dukungan kepada Prabowo-Gibran dilakukan karena paslon nomor urut 2 ini diyakini bisa melanjutkan keberhasilan pembangunan dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Kami yakin hanya Prabowo-Gibran yang paling tepat melakukan keberlanjutan legacy Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Maju,” tegasnya. Dudi Anjung Satriadi, Ketua JAGAT PRABOWO Jakarta Utara, di temui wartawan di tempat yang sama menegaskan komitmennya untuk berjuang memenangkan Prabowo-Gibran di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Dirinya bersama dengan rekan-rekan relawan lainnya telah bergerak untuk melaksanakan arahan dari pimpinan memenangkan Prabowo-Gibran. “Kami akan terus bekerja keras demi kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam Pilpres 2024,” tandasnya. (wok)  

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 29, 2023
  • 0 Comments
Penumpang Pesawat Ini Keluhkan Pengalaman naik Singapore Airlines (SQ 897/950)

INDOPOS-Jakarta, 29/12/2023 Pengalaman buruk dirasakan oleh Lauren Susilo dengan keluarga saat menggunakan jasa penerbangan Singapore Airlines pada saat perjalanan kembali dari liburan di Jepang bersama istri dan anaknya Lavella Susilo yang baru berusia 2 tahun. “Dengan pesawat SQ 897 dari Hongkong menuju Jakarta yang transit di Singapore, dari Singapore ke Jakarta dengan SQ 950*, sewaktu Check in di Bandara Hongkong International airport pada pukul 17:00 Terminal 1 Counter F, disana saya check in 3 koper + 1 Stroller bayi, saya dijanjikan akan menerima stroller bayi saya pada saat keluar dari pesawat di Singapura, sampai di Singapura saya tunggu 10 menit di pintu boarding mereka bilang stroller bayi saya sudah dalam perjalanan menuju Jakarta, dan disuruh melapor ke Transfer Desk A untuk membuat laporan Komplain, disana saya disarankan ke Transfer Desk B untuk mengambil Stroller. Sampai disana mereka bilang Stroller saya sudah dalam perjalanan menuju Jakarta, dan tidak diberikan solusi / fasilitas apapun untuk bayi saya. Malah disarankan untuk sewa hotel di Terminal 2 changi airport yang akhirnya saya bayar SGD 255 untuk istirahat anak saya selama 3 jam karena tidak ada Stroller untuk anak saya tidur,” jelas Lauren. Ia melanjutkan, “Pada jam 6:00 saya kembali ke gate E11 untuk boarding, dan disana mereka bilang Stroller saya sudah di dalam pesawat dan bisa diambil pada saat keluar pesawat di Jakarta, saya jadi bingung sewaktu turun pesawat saya minta, mereka bilang Stroller saya dalam perjalanan menuju Jakarta tetapi sekarang Stroller saya sudah di dalam pesawat, karena sudah mau boarding ya saya tidak bisa apa-apa.” Lauren mengatakan, “Sesampai di Jakarta pukul 7:30 mendarat di Terminal 3, saya keluar pesawat, mereka mengatakan tidak ada Stroller bayi saya dan disuruh petugas SQ pergi ke Oversize Baggage. Sampai di Oversize Baggage saya Tunggu sampai semua bagasi keluar , dan mereka bilang tidak ada stroller lagi. Lalu saya disuruh menuju counter Desk Lost Baggage, dan disana mereka bilang Stroller saya tertinggal di Airport Singapura dan akan segera diantar.” Mendengar informasi itu saya sangat marah, kesal dan kecewa sekali dengan pelayanan dari Singapore Airlines ini, saya seperti dipermainkan sewaktu transit di Singapore, padahal saya sangat butuh Stroller tersebut untuk anak saya, semoga kejadian saya ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para penumpang yang ingin memakai jasa penerbangan Singapore Airlines terutama yang membawa anak kecil dengan Stroller. “Saya harap ini menjadi masukan bagi pihak Singapore Airlines untuk memperhatikan keadaan konsumen apalagi membawa anak 2 tahun,” ungkap Lauren kepada pihak media. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 29, 2023
  • 0 Comments
Keren! Universitas Borobudur diundang dalam acara “Inaugural Conference of China-ASEAN Clean Energy Industry-Integration Alliance, 29-30 Dec 2023 ,Chongqing-China”

INDOPOS-Universita Borobudur (Unbor), diundang khusus International Transnational Education Association (ITEA) China dengan Honorary President Prof.Dr.Muhammad Nuh yang merupakan Mantan Mendikbud. Sementara itu Universitas Borobudur yang dihadiri Rektornya, Prof.Ir.Bambang Bernanthos.MSc, dan Prof.(em) Dr.sc.agr.Ir.Didik Sulistyanto, Senior Advisor Unbor telah mendantangani MoU kerjasama dengan Chongqing College dan Mitra Luar Negeri lainnya. Kegiatan di Chongqing China juga dihadiri delegasi dari Malaysia baik perguruan tinggi dan DUDI. Selain itu, ITEA China dalam waktu dekat akan mendirikan Sekretariat di Universitas Borobudur Jakarta untuk neningkatkan kerjasama Indonesia-China. Hal ini sesuai dengan rencana strategi atau Renstra Unbor siap Unggul tingkat Nasional dan Internasional. Rektor Unbor Prof. Bambang Bernanthos menyatakan, pihak Civitas Akademika Unbor sangat berkomitmen Unbor Go International dengan China, Malaysia,India, Korea, Thailand, Belanda, dan lainnya, dan hal itu sebelumnya sudah ada MoU Bilateral. Unbor Go Internasional dengan program Exchange Lecture Mahasiswa baik Double Degree, Joint Curricullum, Credit Transfer, begitu juga Joint Riset dan Joint Publikasi antara China, ASEAN, Eropa, Korea untuk percepatan langkah Unggul di tingkat Nasional dan Internasional. ” Kado yang indah di akhir Tahun 2023 untuk Unbor yang siap Go International dengan meningkatkan SDM dan Networking dengan Perguruan Tinggi dan DUDI Luar Negeri,” tutupnya. (wok)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Desember 29, 2023
  • 0 Comments
Jokowi Resmikan 4.990 BTS

INDOPOS–Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian 4.990 Base Transceiver Station (BTS) Sinyal 4G dan 11 Stasiun Bumi Satelit Republik Indonesia (Satria 1). Peresmian secara simbolis dengan menekan tombol dilakukan Jokowi di Desa Bowong Baru, Kecamatan Melonguane Timur, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023). Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, Indonesia itu negara besar dengan 17.000 pulau sehingga penyiapan infrastruktur, baik jalan, pelabuhan, bandara, dan infrasruktur kesehatan serta pendidikan sangatlah tidak mudah, tidak seperti negara negara lain yang hanya satu daratan. Baca juga: Kaesang Sindir Korupsi BTS: Kalau Enggak Dikorupsi, Internet Kita Lebih Cepat dari Sekarang Selama menjadi presiden, Jokowi mengatakan sudah membangun infrastruktur konektifitas, yang salah satunya adalah tol langit seperti pembangunan BTS. Hal itu agar masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital. “Masalahnya ada problem, korupsi, sehingga berhenti. Oleh sebab itu, saat itu saya sampaikan pada Jaksa Agung, ‘Pak, masalahnya tolong diselesaikan di wilayah hukum yang korupsi, tapi yang masalah pembangunan ini jangan sampai berhenti’. Karena biasanya kalo sudah ada masalah yang ada kaitan dengan korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau tidak mangkrak, tidak jadi diteruskan,” kata Jokowi. Jokowi mengatakan, ia telah memerintahkan Jaksa Agung untuk mengawal proyek ini. Ia juga menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengawal pengamamanan pembangunan 630 BTS di Papua, mengingat kondisi medan dan letak geografis daerah tersebut. Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan pekerjaan proyek konektifitas ini terkendala bukan masalah teknis, melainkan persoalan adminstratif dan hukum. Namun pihaknya berjanji akan menuntaskan pada semester pertama tahun 2024. “Memang banyak pertanyaan kenapa kita cepat bisa 4 bulan ini yang mangkrak atau belum terbangun bisa kita selesaikan karena memang sebenarnya persoalannya lebih banyak persoalan administratif hukum dibanding persoalan teknik. Bukan soal teknisnya tapi soal administrasi dan hukumnya. Untung kita harus berterima kasih kepada Kejaksaan Agung, BPKP, Kementerian Keuangan, yang sudah membantu proses percepatan pembangunan BTS,” katanya. Budi menambahkan, ketersediaan konektivitas internet adalah hak rakyat. Bahkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan beberapa lembaga dunia menegaskan ketika rakyat tidak dapat mengkases internet, maka itu tanggung jawab negara. Baca juga: Tower BTS di Tegal yang Ditolak Warga Ternyata 2 Tahun Belum Bayar Pajak, Terancam Disegel Saat ini, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo telah membangun 11 stasiun bumi yang tesebar di beberapa titik, di antaranya Manokwari, Timika, Jayapura, Pontianak, Kupang, Ambon, Banjarmasin, Tarakan, Cikarang, Batam dan Sulawesi Utara, yang merupakan infrastruktur pendukung pengoperasian Satelit Satria 1. Satelit Republik Indonesia (Satria 1) diluncurkan pada 19 Juni 2023 lalu dan diklaim terbesar di Asia dengan kapasitas 150 Gbps. Sagtelit ini berfungsi mengirimkan sinyal dan frekuensi yang akan ditangkap oleh 11 stasiun bumi untuk disebarkan ke daerah 3T di wilayah Indonesia. Dari 11 stasiun bumi, satu di antaranya terdapat di Desa Matungkas, Kabupaten MInahasa Utara, Sulawesi Utara. Bupati Minahasa Utara Joene Ganda berharap 18 desa baik di daratan maupun kepulauan yang berada di wilayahnya yang selama ini masih sulit mengakses internet dapat terfasilitasi. “Kami sudah mengusulkan bahwa di Minahasa Utara ada 18 desa yang masih belum terhubungkan atau belum memiliki jaringan telekomunikasi, terutama 4G. Sudah kita sampaikan ada 6 di daratan dan 12 yang ada di kepulauan,” katanya.