INDOPOS, Author at - Laman 132 dari 144

INDOPOS
Februari 28, 2024
0 Comments

Kebakaran Landa Pasar Selasa dan Rumah Warga, Camat Kerahkan Bantuan

INDOPOS-Kebakaran rumah warga dan pasar Selasa desa geronggang kecamatan Kelumpang Tengah kabupaten kotabaru hari Selasa tgl 27 Pebruari 2024. Camat Kelumpang Tengah dan tim kesehatan turun langsung hari ini tgl 28/2/2024. INDOPOS TV Redaktur Indoposnews melapor dari desa Geronggang , Kota Baru – Kalimatan Selatan. Pada hari ini Selasa tanggal 27 Februari 2024 ,Sekitar Pukul, 19,00,WITA telah terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan rumah warga dan pasar Selasa di desa Geronggang dan musibah kebakaran tersebut di taksir menyebabkan warga mengalami kerugian yang sangat besar. Berikut ini kami uraikan secara rinci mengenai musibah kebakaran tersebut. WAKTU KEJADIAN KEBAKARAN : Pada hari Selasa tanggal 27 Febuari 2024, skj 19.40 wita *TEMPAT KEJADIAN :* Jl. Pasar Selasa Desa Geronggang RT.001 Kec. Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru. PELAPOR : SYAMSUL MUHYAR Bin AHMAT JURKANI, Beriam, 12 Mei 1984, Karyawan Swasta, Islam, Jl. Pasar Selasa Rt 001 Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Hp 0853 9049 8803. KORBAN : 1. SYAMSUL MUHYAR Bin AHMAT JURKANI, Beriam, 12 Mei 1984, Karyawan Swasta, Islam, Jl. Pasar Selasa Rt 001 Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Hp 0853 9049 8803. 2. SAHDI Bin AHMAT JARKASI, Kotabaru 9 September 1969, Pedagang, Islam, Jl. Pasar Selasa Rt.001 Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Hp 0813 8833 6832. 3. RABIANSYAH Bin ARDANI (Alm), Sei Pinang 10 Juni 1983, Swasta, Islam, Jl. Pasar Selasa Rt.001 Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Hp 082150747635. 4. AHMAT JURKANI Bin ABDILAH (Alm), Kotabaru 4 Maret 1955, Nelayan, Islam, Jl. Pasar Selasa Rt.001 Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Hp 081383038756. 5. Sdr. RIDUAN 6. Sdr. H. IPI 7. Sdr. M. YAMIN 8. Sdr. AMRUL MUTAKIN 9. Sdr. H. MARI 10. Sdri. MAMA DIDI *SAKSI – SAKSI :* 1. PELAPOR 2. SAHDI Bin AHMAT JARKASI, Kotabaru 9 September 1969, Pedagang, Islam, Jl. Pasar Selasa Rt.001 Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Hp 0813 8833 6832. 3. RABIANSYAH Bin ARDANI (Alm), Sei Pinang 10 Juni 1983, Swasta, Islam, Jl. Pasar Selasa Rt.001 Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Hp 082150747635. 4. AHMAT JURKANI Bin ABDILAH (Alm), Kotabaru 4 Maret 1955, Nelayan, Islam, Jl. Pasar Selasa Rt.001 Desa Geronggang Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru, Hp 081383038756. URAIAN SINGKAT KEJADIAN : Pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar jam 19.40 Wita, di Desa Geronggang Rt.001 Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru telah terjadi peristiwa kebakaran rumah, kios dan los pasar, diduga akibat ketidak seimbangan arus listrik dari rumah sdr. M.YAMIN sehingga menimbulkan percikan api kemudian api meluas mengakibatkan sebanyak 10 (sepuluh) buah rumah, 13 (tiga belas) buah kios, dan 34 (tiga puluh empat) petak los pasar, 1 (satu) buah bangunan sarang burung, 1 (satu) buah rumah kontrakan 3 pintu. Kejadian diketahui saat pelapor/saksi berada di teras rumah melihat api yang diketahui berasal dari rumah sdr. M.YAMIN dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian api melebar ke rumah sebelahnya dan meluas ke bangunanan yang berada disekitarnya, dimana jarak bangunan tersebut sangat berdekatan sehingga api cepat meluas, sebagian besar bangunan terbuat dari bahan kayu yang habis terbakar beserta isinya, api berhasil dipadamkan pada pukul 22.30 Wita oleh Tim Pemadam Kebakaran “Garuda” dari Desa Geronggang beserta masyarakat setempat dan Anggota Polsek Kelumpang Tengah dibantu oleh 2 (dua) Unit Mobil Water Tank Perusahan AJL, 1 (satu) Unit Mobil Water Tank Perusahan JBA, 1 (satu) Unit Mobil Truk Damkar Perusahan SINARMAS, 2 (dua) Unit Alat Berat Besar, 2 (dua) Unit Alat Berat Kecil. Atas kejadian tersebut korban menderita kerugian materil sekitar Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan tidak ada korban jiwa. Demikian kami laporkan dari lokasi kejadian ( Saberan- SH ). VIDEO INDOPOS TV

INDOPOS
Februari 28, 2024
0 Comments

Peduli Kasih Yonif 433/JS Sambut HUT Kostrad ke-63 Bantu Anak-anak Sekolah di Pos Mbua

INDOPOS-Dalam rangka menyambut HUT Kostrad ke-63, Satgas Yonif 433/JS Pos Mbua kembali melaksanakan aksi kemanusiaan, kali ini dengan membagikan tas sekolah dan alat tulis kepada 63 anak sekolah yang berada dilingkungan Pos Satgas di Distik Mbua, Kab. Nduga, Papua. Berbagai macam keterbatasan yang ada, tidak menghambat semangat anak-anak di Distrik Mbua untuk bersekolah. Sehari-hari mereka berangkat ke sekolah dengan kondisi yang serba kekurangan. Jangankan memiliki tas sekolah bahkan buku maupun alat tulis yang dimiliki masing-masing anak sekolah jumlahnya sangat kurang, terkadang satu buah buku digunakan untuk semua macam pelajaran yang diberikan di sekolah. Begitu pula dengan alat tulis, terkadang terlihat pensil yang sudah patah masih digunakan untuk menulis. Hal inilah yang melatarbelakangi Pos Satgas Mobile Yonif 433/JS, dalam rangka menyambut HUT Kostrad yang ke 63 untuk kembali berbagi kasih dan upaya Prajurit Kostrad 433 dalam memupuk semangat anak-anak di Distrik Mbua yang baru saja memasuki tahun ajaran baru untuk bersekolah serta merupakan wujud komitmen Satgas Yonif 433/JS yang terus berupaya untuk membantu mensejahterakan masyarakat salah satunya dibidang pendidikan untuk anak-anak di pegunungan Papua terutama disekitar Pos Mbua. Kegiatan ini mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat setempat, hal tersebut diutarakan oleh Ekina Humangge yang merupakan salah satu anak sekolah yang tinggal di sekitar Pos Satgas “Terimakasih abang abang Kostrad 433, kami dapat tas, buku, dan pensil baru.. kami jadi semangat sekolah, Waa.. Waa.. Waa..” ujar Ekina. Aksi kemanusiaan ini juga bertujuan untuk memperkuat ikatan Pasukan Kostrad 433 dengan masyarakat di Pegunungan Papua, sehingga terciptanya atmosfer perdamaian di momen peringatan HUT Kostrad ke-63 yang jatuh pada Hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 mendatang. KLIK INDOPOS TV UNTUK MENONTON

INDOPOS
Februari 28, 2024
0 Comments

Wulan Guritno Gugat Pacar Mokondo Rp 396 Juta

INDOPOS-Kabar kali ini datang dari Wulan Guritno. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wulan Guritno mengajukan gugatan perdata kepada Sabdyagra Ahessa atau yang lebih dikenal dengan nama Sabda Ahessa. Diduga, pacarnya itu merugikan Wulan hingga ratusan juta saat pacaran, atau istilah jaman sekarang disebut cowok Mokondo. Dalam gugatan tersebut terlihat mengenai dana talangan yang diberikan Wulan Guritno. Dana ini disebut untuk merenovasi rumah Sabda yang berada di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gugatan ini sendiri sudah dibenarkan Humas Pengadilan Jakarta Selatan, Djuyamto. “Benar terdaftar dengan nomor perkara 5/Pdt.G.S/2024/PN JKT.SEL,” beber Djuyamto dihubungi Senin (26/2/2024). Dalam gugatan terlihat ada biaya Rp 396.150.000 yang sudah diberikan Wulan Guritno kepada Sabda Ahessa. “Menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan dana talangan sebesar Rp 396.150.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat untuk melakukan renovasi rumah Tergugat yang terletak di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,” tulis dalam gugatan tersebut dilihat detikcom, Selasa (27/2/2024). Kuasa hukum Wulan Guritno, Ficky Fernando, memberikan penjelasan terkait alasan kliennya akhirnya mengajukan gugatan. Ficky Fernando mengatakan Sabda Ahessa sebenarnya mau bayar dana talangan tersebut, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan diselesaikan. “Intinya sesuai dengan berita yang sudah ada. Ada dana talangan yang sudah Wulan berikan terkait renovasi rumah di Kemang. Jadi Wulan juga sudah coba tagih. Intinya Sabda mau bayar, mengembalikan dana talangan itu,” kata Ficky Fernando kepada detikcom melalui telepon, Selasa (27/2/2024). “Cuma sejak pertengahan 2023 lah ya kita coba tagih sampai dengan kemarin awal tahun nggak ada kejelasan soal penyelesaiannya. Mau nggak mau harus pakai upaya hukum. Itu aja sih sebenarnya,” lanjutnya. Ficky Fernando mengatakan untuk antara Wulan Guritno dan Sabda Ahessa memang tak ada perjanjian tertulis. Akan tetapi, ada kesepakatan lisan di antara mereka berdua. “Kalau perjanjian tertulis nggak, cuma kesepakatan mereka pada saat setiap kami tagih, dia (Sabda) bilang nanti bulan depan, awal tahun, akhir tahun,” kata Ficky Fernando. “Intinya kita sudah menagih sesuai dengan jangka waktu yang Sabda sudah komitmen kan, maunya bulan ini, oke kita mundur, nggak ada kabar, tiba-tiba mundur lagi karena nggak ada kejelasan penyelesaian aja,” tegasnya. Namun, pihak Wulan Guritno menegaskan Sabda Ahessa semula memberikan respons terkait pengembalian dana talangan tersebut. Wulan Guritno memutuskan mengajukan gugatan agar mendapatkan kepastian. “Respons ada, maksudnya kejelasan penyelesaian, nggak ada kepastian penyelesaian. Kita sudah beberapa kali nagih, sesuai dengan permintaan Sabda mundur bulan ini pada saat tanggal yang dia sepakati mundur lagi itu aja sih,” ungkapnya. Selain dana talangan itu, Wulan Guritno juga meminta ganti rugi sebesar Rp 100 juta. Ada juga menggugat soal uang paksa sebesar Rp 10 juta per hari bila terjadi keterlambatan pembayaran.

INDOPOS
Februari 27, 2024
0 Comments

Ketum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S Yakin Indonesia Akan Jadi Negara Pengeksport Beras Terbesar Dunia

INDOPOS-Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, mengatakan, Indonesia adalah negara agraris, yang memiliki potensi untuk swasembada pangan. Jangan sampai Indonesia kalah dengan negara agraris lainnya, Thailand dan Videtnam, yang mampu menghasilkan panen meskipun dalam kondisi Elnino. Menurut Jimmy S, seharusnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), lebih aware dalam teknis penanam padi di Indonesia. Dalam hal bibit, cara penanaman, pupuk, perawatannya, sehingga terjaga kualitas, dan tidak gagal panen. Bapanas memiliki tugas dan fungsi koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan terkait: 1) ketersediaan pangan, 2) stabilisasi pasokan dan harga pangan, 3) kerawanan pangan dan gizi, 4) penganekaragaman konsumsi pangan, dan 5) keamanan pangan. Seperti yang telah MPG lakukan, dengan pendampinga petani di Warung Kiara, sehingga dalam panen mampu mengahsilkan 10-15 ton per hektar. Jika luas lahan Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 10-20 juta hektar, apabila digarap menggunakan metode dan pupuk yang tepat, seperti yang silaksanakan MPG, maka Indonesia akan jadi negara sukses dalah hal pangan dan menjadi eksportir beras terbesar, dan menghasilkan devisa negara yang sangat besar. “Luas lahan 10-20 juta hektar, seharusnya dgn lahan segini indonesia sdh menjadi negara eksportir beras terbesar apabila hasil panen padi perhektar bisa mencapai 10sd15ton perhektar,” ujar Jimmy pada media. Pendampingan dan panen MPG sudah di dokumentasikan, dan juga dilaksanaan di daerah lain, seperti Bandung Selatan, yag juga sebentar lagi akan panen. Dengan lahan pertanian di Indonesia 10-20 juta hektare, dan masa panen setahun 2 kali. Apabila pemerintah menerapkan konsep yang sepertibdilakulan dan kelompok pertanian yang dibina MPG, jika 1 hektar mampu menghasilka 10-15 ton, bila mana dikalikan lahan yang ada, yakni 10-20 juta hektar maka mampu mengasilkan 150 juta ton, dan jika kali 2 panen dalam setahun, mampu menghasilkan 300 juta ton. Jika kebutuhan beras dalam negeri 70-80 juta ton per tahun, dan penanaman di lahan 10-20 juta hektare menggunakan metode yang dijalankan MPG, yang mampu menghasilkan 10-15 ton per hektare, maka masih ada sisa 220 juta ton panen kita yang dapat di ekspor ke luar negeri. Jika kebutuhan beras dalam negeri mencapai maksimal berkat pendampingan MPG, Maka Indonesia mampu mengekspor beras. Dalam panen di sukabumi, MPG juga telah melaporkan ke mas Gibran, sesuai instruksi mas Gibran untuk membantu masyarakat, dan membuat masyarakat bahagia sejahtera. Di bulan 4 dan 5 ini, harusnya Bapanas lebih peduli dalam proses penanaman padi di Indonesia.

INDOPOS
Februari 27, 2024
0 Comments

Dirut PAM Jaya: Tarif Air Perseroan Paling Murah Se-Jabodetabek

INDOPOS-Perumda PAM Jaya mengungkap, tarif air yang dipatok kepada pelanggannya paling murah di wilayah Jabodetabek. Perseroan daerah ini mengklaim, belum melakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2007 lalu. Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, nilai investasi pengelolaan air sebetulnya sangat mahal. Perseroan harus melakukan berbagai tahapan mengelola air agar layak digunakan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492 tahun 2014 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. “Investasi air itu mahal makanya kami concern sekali di tarif. Tarif air di Jakarta ini terlalu murah, bahkan lebih murah daripada tarif air di Jabodetabek,” ujar Arief saat diskusi Balkoters Talks 2024 bertajuk ‘Setahun PAM Jaya Reborn’ di Balai Kota DKI, Selasa (27/2/2024). Menurut dia, PAM Jaya masih mematok tarif sesuai Pergub Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester 1 Tahun 2007. Sebagai gambaran, kelompok rumah tangga sederhana dikenakan tarif Rp 3.550 per tiga meter kubik atau 3.000 liter. Sedangkan air mineral dalam kemasan 600 ml yang dijual di pasaran bisa mencapai Rp 5.000 per botol. Bahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di rumah susun (rusun) hanya dikenakan Rp 1.050 per tiga meter kubik. “Air seukuran satu meter kubik atau 1.000 liter itu harganya cuma Rp 3.500, berarti hanya Rp 35 per liternya. Kalau harga mahal, karena masyarakat membeli dari pihak ketiga misalnya dari gerobak dorong,” katanya. Sementara itu Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih pada Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Elisabeth Tarigan mengatakan, banyak upaya yang telah dilakukan Arief dan jajarannya untuk menuju target cakupan layanan 100 persen. Termasuk, lanjut dia, mengurangi tingkat kebocoran air atau NRW dari 46 persen menjadi 30 persen. “Untuk mewujudkan tujuan tersebut butuh kerja keras dan biaya besar. Kasus kehilangan air sebagian besar disebabkan kondisi pipa yang sudah sangat tua, berusia sekitar 100 tahun sehingga perlu diganti pipa baru,” jelas Elisabeth. Menurutnya, cakupan layanan air minum yang dilakukan PAM Jaya perlu digenjot. Meski pengelolannya sudah seutuhnya dilakukan PAM Jaya, tetapi jaringan perpipaan di Jakarta belum 100 persen. Saat ini jaringan pipa yang dimiliki PAM Jaya baru mencapai 12.000 kilometer. Di sisi lain, PAM Jaya mengejar pembangunan 7.000 kilometer pipa lagi untuk menuju 100 persen layanan air minum pada 2030 mendatang. “Terkait dengan cakupan pelayanan mungkin banyak yang sudah tahu bahwa kota Jakarta belum 100 persen menerima pelayanan dengan air perpipaan, cakupan masih 65,85 persen. Nah ini salah satunya harus kita tingkatkan, yaitu bagaimana caranya supaya bisa mencapai pelayanan 100 persen dengan air perpipaan,” katanya. Sementara itu pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menambahkan, hingga kini masih banyak warga Jakarta yang memakai air tanah sehingga berpotensi menurunkan permukaan tanah. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat yang berhadapan dengan harga mahal air bersih. “Nah, disinilah butuh peranan Pemprov DKI untuk membuat kebijakan agar masyarakat bisa mendapatkan air bersih dengan harga murah supaya mereka beralih dari air tanah ke air perpipaan,” kata Trubus. Menurutnya, eksekutif dan legislatif perlu membuat payung hukum soal kewajiban penggunaan air perpiaan di Jakarta. Jika regulasi itu diterbitkan, dia meyakini masyarakat akan mengikutinya karena eksploitasi air tanah bisa berdampak buruk bagi lingkungan. “Tapi kalau misalnya hanya berupa imbauan atau arahan apalagi instruksi ya masyarakat kemudian menganggap ‘wah nggak perlu dong (mengikuti kebijakan)’ gitu ya. Nanti kebijakan regulasinya adalah memaksa memang harus dipaksa masyarakat harus menggunakan air pipa, jadi bukan lagi menggunakan air tanah,” jelasnya. (pot)

INDOPOS
Februari 27, 2024
0 Comments

Ketua Umum Bamus Betawi Eki Pitung Lantik Pengurus Perempuan Betawi

INDOPOS-Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Muhammad Rifki alias Eki Pitung melantik sejumlah pengurus Perempuan Betawi di Hall B Jakarta Convention Centre (JCC), Senaya, Jakarta Pusat. Pihaknya berharap, kehadiran Perempuan Betawi bisa meningkatkan kesetaraan warga Jakarta yang intelek dan religius. Mpok Desi di dapuk sebagai Ketua MPOK None Bamus Betawi Yg sebelum nya senior di PWB Perkumpulan Wanita Betawi, sbg salah satu Organisasi Pendukung Bamus Betawi. “Peran dan aktivitas perempuan-peremouan Betawi itu harus terakomodir dan Eksis. Ke depan, Perempuan Betawi harus terus mengasah intelektualitasnya agar bisa menghadirkan kesetaraan di Jakarta. Dan utamanya harus tetap religius karena itu ciri khas orang Betawi yang tidak boleh hilang,” ujar Eki Pitung dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024). Diakuinya, stigma Perempuan Betawi selama ini hanya dikaitkan dengan urusan sumur, dapur dan kasur. Untuk itu, tegasnya, Perempuan Betawi harus bisa mengubah stigma itu menjadi lebih smart, profesional dan progresif yang tetap mencintai budaya dan tradisi leluhur. “Stigma ini harus berani kita ubah, tidak melulu seperti itu. Menjadi Perempuan Betawi harus progresif, smart juga profesional dengan tetap mencintai budaya dan tradisinya. Perempuan Betawi jangan mau lmenjadi objek penderita,” katanya. Eki Pitung menambahkan, Perempuan Betawi harus terlibat dalam pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan. Sebab, ucapnya, hal ini begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa. Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga. Diakuinya, Perempuan Betawi merupakan organisasi badan otonom Bamus Betawi yang tergabung dalam Mpok None Betawi. Saat ini, katanya, ada lima badan otonom Bamus Betawi, yakni: laskar adat Betawi, Mpok None Betawi, Lembaga Hukum/Advokasi Bamus Betawi, Lembaga Takmir Masjid dan Majelis Taklim serta Lembaga Koperasi dan UMKM. “Ke-4 badan sebelumnya telah ada sejak Bamus Betawi dipimpin alm H.Lulung pada Priode 2018 – 2023. Lalu pada periode kepemimpinan saya, ditambah satu yaitu lembaga khusus Perempuan Betawi,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, digelar juga seminar nasional bertajuk “Pendidikan di Era Digital pada Perempuan Betawi” dengan narasumber Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Asosiasi CSR Indonesia dan akademisi Universitas Nasional Jakarta Prof Suherman. Acara pelantikan Perempuan Betawi itu digelar di sela-sela acara Pameran pendidikan bertaraf internasional, Indonesia International Education Training Expo & Conference.

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

Tindakan Polisi Terkait Sengketa Lelang Perkebunan Sawit TBS Tuai Kritik

INDOPOS-Situasi di perkebunan kelapa sawit PT Tri Bakti Sarimas (TBS) di Pucuk Rantau, Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau, hingga Senin (26/2/2024) sore mencekam. Di saat proses hukum perdata sedang berlangsung dan belum berkekuatan tetap di pengadilan, Polda Riau gerak cepat menyelidiki kasus pidana terkait sengketa lahan TBS pasca-lelang oleh BRI. Lebih dari 2.000 pekerja perkebunan TBS pun ketakutan atas kedatangan aparat polisi sejak Sabtu malam, akhir pekan lalu. Mereka semakin resah setelah tentara dan dan polisi juga tiba di perkebunan itu Senin (26/2/2024) ini. Di antara aparat itu tampak Kepala Polresn Kuansing, AKBP Pangucap Priyo Soegito, dan Komandan Kodim Inhu-Kuansing, Letkol Kav. Dani Prasetyo Wibowo. Beberapa pekerja merasa terintimidasi. “Aneh ya, para aparat itu datang ramai-ramai seperti mengintimidasi. Padahal, sengketa lahan kami masih dalam proses sidang perdata, baik di PTUN Pekanbaru, maupun di PN Jakarta Pusat. Polisi mestinya tau, bahwa seharusnya menunggu hasil sidang perdata, baru menyelidiki kasus pidananya,” kata seorang petugas keamanan TBS. Pada Sabtu tengah malam polisi memasang plang di lima titik bertuliskan “Perkebunan Sawit ini dalam proses penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berdasarkan: LP/B/7/I/2024/SPKT/Polda Riau, tanggal 5 Januari 2024”. Penyelidikan didasari laporan PT Karya Tama Bakti Mulia (KTBM), anak perusahaan konglomerasi raksasa First Resources. Selain itu, aparat juga memasang garis polisi di areal perkebunan. Ada ruas jalan, yang menjadi poros transportasi utama dari dan ke perkebunan itu, dipasangi penghalang dengan penjagaan ketat aparat. Padahal perkebunan itu adalah sumber ekonomi bagi lebih dari 2.000 keluarga pekerja sejak TBS beroperasi pada 1986. Aktivitas mereka terancam dengan pasal-pasal pidana. Kuasa hukum TBS, Andry Christian dari MAHANAIM Law Firm, menilai tindakan aparat itu berlebihan, melangkahi proses hukum acara perdata yang sedang berjalan, dan bersifat intimidatif. Areal perkebunan TBS, terdiri dari 14 bidang seluas 17.600 hektar itu, masih menjadi obyek perkara perdata antara TBS dan KTBM, yang sedang berjalan di PTUN Pekanbaru dan PN Jakarta Pusat. Menurut Andry, terhadap obyek kasus perdata itu, polisi seharusnya tidak melakukan penyelidikan pidana jika kasus perdatannya belum berkekuatan tetap (inkracht). Hal itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 junto Pasal 131 UU Nomor 1 tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Andry mengutip Pasal 1 Perma No.1/1956, “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”. Menurut Andry, penyidik Polda Riau mengabaikan peraturan Perma tersebut. Selain itu, Andry juga menguti UU No 1/1950. UU itu berbunyi, “Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka MA dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus di selesaikan.” Andry mengatakan, “Polisi telah terlibat terlalu jauh, melangkahi aturan yang ada tersebut. Polisi harus mundur, menunggu putusan perkara perdata itu inkracht.” Kasus pidana yang ditangani Polda pascalelang sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas aset perkebunan kepala sawit PT di Kuansing patut dipertanyakan. Menurut Andry, ada apa dengan aparat penyidik Polda Riau, sampai mengabaikan proses hukum perdata yang sedang berlangsung di baik PTUN Pekanbaru maupun di PN Jakarta Pusat. Kata dia, penyidik terkesan lepas kendali. Penyelidikan oleh polisi menurut Andry didasarkan pada laporan KTBM pada 5 Januari 2024, bernomor LP/B/7/I/2024/SPKT/Polda Riau. Inti laporan itu, KTBM mengadukan telah terjadi kasus pencurian dan penggelapan tandan buah sawit di perkebunan PT TBS yang telah dibeli oleh KTBM melalui proses lelang sepihak yang dilakukan BRI di KPKNL Pekanbaru, 28 Desember 2023. Menurut KTBM, pencurian dan penggelapan dilakukan pada 29 Desember 2023, sehari setelah lelang di KPKNL Pekanbaru. Aset TBS terjual dengan nilai Rp 1,9 triliun kepada KTBM. Manajemen TBS keberatan. Andry, menyebut lelang itu sedara sepihak, tidak melibat TBS, dan diikuti peserta tunggal yakni KTBM. “Hal terpenting, aset TBS dijual jauh di bawah nilai appraisal,” katanya. Pihak manajemen TBS melalui kuasa hukumnya mengatakan, appraisal independen telah menakar nilai asset TBS itu yakni sekitar Rp 2,5 triliun. “Tetapi mengapa justru BRI melepasnya dengan nilai jauh di bawah itu. Apraisal yang dilakukan BRI juga tidak transparan,” kata Andry. PT TBS terlilit utang kredit pinjaman di BRI. Dalam korespondensi antara BRI dan TBS, sebenarnya BRI selaku kreditor telah memberikan keleluasaan terakhir kepada TBS selaku debitur. BRI dalam surat No.B.643-CRR/WRR/WRD/12/2023/ tanggal 19 Desember 2023 disebutkan, BRI tetap melakukan lelang aset TBS. Namun, pembatalan lelang dapat dilakukan dengan syarat debitur membayar kewajiban minimal 20 persen dari total kewajiban. Menurut Andry, TBS sudah menyatakan kesanggupan membayar sebesar 20 persen itu.…

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

Korban Robot Trading Net 89 Tuntut Pelaku Rusdi Beri Ganti Rugi

INDOPOS-Korban robot trading Net 89 menuntut keadilan. Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Korban Trading Net 89, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mengawal proses pra peradilan Nomor 18 PraPid/2024 yang didaftarkan di PN Jaksel, atas nama tersangka Rusdi. Para korban yang mengalmi kerugian hingga miliaran rupiah berharap, PN Jaksel memberikan perhatian, dan majelis hakim yang mengadili nantinya bersikap obyektif dalam memutus perkara. “Hakim jangan terkecoh pada perkara ini. Karena banyak perkara serupa, pelaku mengajukan prapid supaya mereka lolos dari jeratan hukum,” ujar Oktavianus Setiawan, selaku perwakilan dari Paguyuban Korban Robot Trading Net 89, pada wartawan di PN Jaksel, Senin (26/2/2024). TONTON VIDEO WAWANCARA KORBAN NET 89 KLIK INDOPOS TV Oktavianus mengatakan, yang mengajukan prapid ini adalah Rusdi yang merupakan Manajer IT Net 89. “Secara jabatan Rusdi sebagai manajer adalah orang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan. Karena dapat dipastikan manajer itu tahu praktik penipuan, dan tujuan dari perusahaan itu,” kata dia. “Kami juga minta ganti rugi dari pelaku. Sita asetnya untuk diberikan kepada korban,” tegasnya. Prof Suhandi Cahya, Ahli Hukum Pidana menyampaikan, masalah tersangka untuk menggugat polisi itu hak tersangka, sebagaimana yang ada di dalam pasal 77 KHUP, tapi ini sebagai satu modus yang dilakukan oleh tersangka agar kasusnya dicabut dan ini kebanyakan gagal, apalagi kalau pengacaranya tidak mengerti dalam pasal 77 sampai pasal 91, tetapi ada keanehan, tetapi ada juga yang di kabulkan ada faktor lainnya. Dalam kasus investasi bodong ini sudah terjadi di mana-mana. “Saya pernah pegang kasus Jiwasraya, tapi ada kalanya penegak hukum dia tidak mengindahkan investasi bodong tersebut, melainkan asal ada sesuatu yang bisa di tolong, ditolonglah si tersangka ini padahal dibalik itu ribuan korban menderita yang telah dibuat oleh tersangka,jadi dalam hal ini sebagai seorang hakim harus bertindak secara bijak supaya jangan sampai hakim di anggap jelek,” tetangnya. Seperti yang diberitaka sebelumnya direktur tindak pidana khusus telah menetapkan tiga belas tersangka dalam kasus robot trading net 89 dan dua orang masuk dalam daftar pencarian orang Mabes Polri. (bwo)

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

PT Seruniandal Citramandiri Produksi Pupuk 200-300 Ton Sehari Tanpa Bahan Impor

INDOPOS-Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, menyampaikan, pendampingan yang dilakukan pihaknya kepada para petani di sejumlah daerah, terbukti sukses meningkatkan hasil panen. Melalui pemupukan menggunakan produk dalam negeri dari PT Seruniandal Citramandiri, Antasena, yang memproduksi sebanyak 200 hingga 300 Ton pupuk per hari, para petani mampu menghasilkan padi antara 10 hingga 17 ton per hektar saat panen. “Kami telah membuktikan mampu menghasilkan padi hingga 17 ton saat panen di wilayah Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat dengan penggunaan pupuk Antasena dari karya anak negeri. Pupuk berkualitas ini menggunakan bahan dari dalam negeri, sehingga kita tidak perlu import untuk memproduksinya,” ujar Jimmy pada wartawan, di sela-sela kunjungan di lokasi persawahan di Bandung Selatan. TONTON VIDEO LENGKAP KLIK INDOPOS TV Dalam peninjauan di persawahan Bandung Selatan, Jimmy memaparkan, pendampingan Masyarakat Pendukung Gibran bekerjasama dengan PT Seruniandal Citramandiri sebagai penghasil pupuk produksi dalam negeri, terbukti mampu meningkatkan hasil panen petani. “Jika biasanya petani hanya mampu menghasilkan 5 sampai 6 ton per hektare, menjadi meningkat 10 hingga 17 ton setelah menggunakan pupuk karya anak bangsa dari PT Seruniandal Citramandiri,” tuturnya. Bapak Agus dari PT Seruniandal Citramandiri menjelaskan, pupuk yang dihasilkan terbuat dari bahan baku dalam negeri. Sehingga ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan pupuk yang selama ini bahan bakunya diimpor dari luar negeri. “Produksi yang mampu dihasilkan pun cukup besar, yakni 200 hingga 300 ton per hari,” ucapnya. Para petani pun senang, dan menyampaikan terimakasih dengan adanya pendampingan dari Masyarakat Pendukung Gibran ini hasil panen mereka meningkat pesat.

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

Ancam Keselamatan Siswa SMPN 2, JATAM Sebut Tambang Ilegal Sumberharjo Kejahatan Lingkungan

INDOPOS-Keberadaan tambang ilegal di Kelurahan Sumberharjo, Prambanan, Sleman mengancam keselamatan ratusan siswa di SMP Negeri 2 Prambanan. Pasalnya, aktivitas penambangan tersebut menyebabkan jalanan di depan sekolah rusak dan berdebu, serta mengganggu proses belajar mengajar. Juru Kampanye Jaringan Tambang (Jatam), Farhat menegaskan bahwa aktivitas penambangan yang diduga ilegal itu merupakan kejahatan lingkungan serta perbuatan yang melawan hukum. Karena menurutnya, dalam aktivitas penambangan tak boleh menggunakan fasilitas publik yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. “Apa yang terjadi di wilayah sekitar SMPN 2 Prambanan adalah kejahatan lingkungan. Berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan tambang sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas publik, perusahaan tambang harusnya membangun jalan sendiri untuk aktivitas haulingnya,” kata Farhat dalam keterangannya pada Senin 26 Februari 2024. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa truk pengangkut komoditas tambang yang menggunakan jalan warga untuk bongkar-muat komoditas tambang dan apalagi jika perusahaan tersebut tidak memiliki izin adalah kejahatan lingkungan. “Itu merupakan kejahatan lingkungan dan sekaligus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penambang serta pemerintah,” lanjutnya. Menurutnya, penggunaan jalan warga untuk aktivitas tambang juga akan memberikan kerugian sosial-ekonomi kepada warga. “Seperti pencemaran udara akibat peningkatan volume debu dan akan mengakibatkan permasalahan kesehatan juga warga itu sendiri,” lanjutnya. Tidak hanya itu, Farhat menyebut jika keberadaan truk pengangkut tambang, berpotensi akan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Lebih lanjut, menurutnya persoalan tambang ilegal bukanlah fenomena yang baru, tapi sudah lama, terorganisir dan cenderung dibiarkan oleh negara. “Merujuk data Kementerian ESDM, terdapat sekitar 2.700 tambang ilegal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah pertambangan batubara,” ujarnya. Diketahui, sebelumnya diberitakan bahwa para siswa dan guru SMP Negeri 2 Prambanan mengeluhkan adanya aktivitas ratusan truk pengangkut tanah darj tambang ilegal yang melewati jalanan depan sekolah. Dengan adanya aktivitas tersebut mengakibatkan jalan yang sebelumnya berupa aspal, kini hampir tak terlihat aspalnya sama sekali. Hanya terlihat jalan tanah yang bergelombang dan membuat debu-debu berterbangan setiap kali dilalui kendaraan. Wakil Kepala SMP Negeri 2 Prambanan, Nunun Khotimah, mengatakan kondisi itu sangat mengganggu para siswa, terutama saat jam berangkat dan pulang sekolah. Selain jalan yang rusak, para siswa juga harus berbagi jalan dengan truk-truk besar pengangkut tanah dari tambang ilegal tersebut, yang terkadang membuat siswa terjatuh. “Anak-anak juga mengeluh terutama yang naik sepeda, mereka mau cari jalan karena kalah dengan truk harus minggir-minggir, harus ekstra hati-hati. Kemarin juga ada yang jatuh juga karena jalan licin kalau habis hujan, tapi bukan siswa sini,” kata Nunun dikutip dari Pandangan Jogja. Dirinya pun khawatir akan keselamatan para siswa, karena jalan yang bergelombang membuat truk-truk tersebut bergoyang saat berjalan hingga menyebabkan truk yang oleng dan jatuh ke samping. “Takutnya kan pas ada siswa di sampingnya terus tertimpa. Jadi saya setiap hari itu was-was, gimana ini anak-anak saya,” katanya. “Takutnya kan nanti bikin anak itu kena ispa atau apa karena setiap hari kena debu yang sangat tebal,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Anna Rina Herbranti, menegaskan bahwa tambang yang beroperasi tersebut adalah tambang ilegal. Ia mengatakan bahwa pihak Dinas PUP ESDM DIY bersama sejumlah OPD lain juga telah mendatangi tambang tersebut,namun belum diketahui siapa pemiliknya. “Tentunya diharapkan pihak desa atau kalurahan juga menjaga agar tidak ada truk-truk tambang ilegal tersebut lewat jalan tersebut, karena kalau tetap dilewati oleh truk-truk tersebut tetap saja jalan tersebut akan rusak atau semakin rusak karena tidak kuat menerima beban truk,” kata Anna.