INDOPOS, Author at - Laman 13 dari 144

INDOPOS
Februari 23, 2026
0 Comments

Mantan Kasatpol PP DKI Harianto Badjoeri Wafat, Tokoh Betawi Muhidin Muchtar: Beliau Sosok Kharismatik dan Dermawan

INDOPOS-Kabar duka datang dari lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Harianto Badjoeri, meninggal dunia pada Minggu, 22 Februari 2026 pukul 23.18 WIB. Kepergian Harianto meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan para sahabat. Salah satu yang menyampaikan belasungkawa adalah tokoh Betawi, Muhidin Muchtar, yang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan almarhum. Muhidin mengaku sangat kehilangan atas wafatnya sosok yang akrab disapa HB tersebut. Menurutnya, Harianto bukan sekadar sahabat, tetapi juga panutan, guru, sekaligus figur orang tua yang selalu memberikan nasihat dan teladan. “Beliau adalah sosok yang kharismatik dan sangat dermawan. Semasa menjabat sebagai Kasatpol PP, beliau dikenal suka membantu siapa saja yang membutuhkan,” ujar Muhidin. Harianto Badjoeri pernah menjabat sebagai Kasatpol PP DKI Jakarta pada era Gubernur Fauzi Bowo. Di masa kepemimpinannya, Satpol PP dikenal tegas namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Almarhum mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Taman Gandaria D-2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, almarhum rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Senin, 23 Februari 2026. Selepas tidak lagi menjabat sebagai Kasatpol PP, Harianto dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur di PT Pembangunan Jaya Ancol sejak 4 Juni 2010. Meski sempat menderita stroke sejak 2012, hal tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk tetap beraktivitas, meski harus menggunakan kursi roda. Selain berkiprah di pemerintahan, Harianto juga pernah menjadi manajer klub kebanggaan ibu kota, Persija Jakarta. Dedikasi dan kontribusinya di berbagai bidang membuat namanya dikenang sebagai sosok yang berdedikasi dan penuh semangat hingga akhir hayatnya. (***)

INDOPOS
Februari 22, 2026
0 Comments

Dugaan KKN Beasiswa LPDP: Kritik Pedas untuk Dwi Sasetyaningtyas dan Pembelaan Chiki Fawzi

INDOPOS–Gelombang kecaman publik terhadap Dwi Sasetyaningtyas, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kini merembet pada sosok seniman Chiki Fawzi. Keduanya menjadi sasaran kritik tajam netizen setelah dianggap tidak menunjukkan empati dan rasa hormat terhadap identitas bangsa, di tengah fasilitas negara yang melekat pada mereka. Sentimen “Cukup Saya WNI”: Luka bagi Pembayar Pajak Pemicu utama kemarahan publik adalah unggahan Dwi Sasetyaningtyas yang dinilai merendahkan warga negara Indonesia (WNI). Bagi masyarakat, pernyataan tersebut bukan sekadar opini pribadi, melainkan bentuk arogansi intelektual. Sebagai penerima beasiswa LPDP, pendidikan Dwi dibiayai langsung oleh hasil keringat rakyat Indonesia. Kritik yang muncul bukan sekadar soal perbedaan politik, melainkan soal integritas moral. Bagaimana mungkin seseorang yang “disekolahkan” oleh negara justru melontarkan narasi yang menjauhkan diri dari kebanggaan sebagai warga negara? Chiki Fawzi dan Standar Ganda Pembelaan Chiki Fawzi, putri dari musisi Ikang Fawzi, kini turut terseret dalam pusaran kritik. Keputusannya untuk pasang badan membela Dwi dianggap netizen sebagai tindakan yang salah sasaran. Publik menilai Chiki, yang dikenal sebagai pendukung setia Anies Baswedan, cenderung terjebak dalam polarisasi politik. Kritik netizen menyoroti bahwa pembelaan Chiki terhadap Dwi bukan didasari atas rasa kemanusiaan semata, melainkan karena kesamaan frekuensi dalam mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini memicu tuduhan adanya standar ganda: kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun menutup mata terhadap perilaku tidak etis sesama rekan seperjuangan politik. Pelajaran tentang Etika dan Tanggung Jawab Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para influencer dan penerima beasiswa negara: Penerima LPDP bukan warga istimewa: Mereka memiliki utang moral yang besar kepada rakyat. Menghina WNI atau negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dana publik. Figur Publik harus Bijak: Chiki Fawzi sebagai public figure seharusnya mampu membedakan mana perundungan (bullying) dan mana tuntutan akuntabilitas publik. Membela seseorang yang jelas-jelas melukai perasaan nasionalisme hanya akan menggerus kepercayaan masyarakat. Catatan Kritis: Demokrasi memang menjamin kebebasan berpendapat dan oposisi politik. Namun, ketika kritik berubah menjadi penghinaan terhadap identitas bangsa—terutama oleh mereka yang mengenyam pendidikan dari uang rakyat—maka wajar jika publik menuntut konsekuensi moral maupun administratif.

INDOPOS
Februari 22, 2026
0 Comments

Kapolri Perintahkan Tes Urine Nasional, Edi Hasibuan: Ini Bentuk Keseriusan Bersihkan Internal Buntut Kasus Kapolres Bima

INDOPOS-Jakarta – Ketua Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr. Edi Hasibuan, mengapresiasi langkah tegas Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan tes urine serentak terhadap seluruh jajaran Polri. Kebijakan itu dikeluarkan sebagai respons atas pemecatan eks Kapolres Bima Kota yang terlibat kasus narkoba. Menurut Edi Hasibuan, perintah tersebut merupakan bentuk komitmen kuat Kapolri dalam membenahi institusi agar bersih dari penyalahgunaan narkotika. “Kami menilai perintah Kapolri itu patut diapresiasi. Ini adalah bentuk komitmen nyata untuk memastikan seluruh anggota Polri bersih dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Edi di Jakarta. Edi menegaskan, kasus kepemilikan narkoba oleh mantan Kapolres Bima Kota sangat memilukan dan mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia menilai perilaku oknum perwira menengah tersebut berpotensi menurunkan citra Polri di mata masyarakat. “Kapolres tidak pantas bermain-main dengan narkoba. Kami mendukung penuh sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap yang bersangkutan. Tindakan tegas ini penting untuk memberikan efek jera,” tegas anggota Kompolnas periode 2012–2016 itu. Sebelumnya, Kapolri memerintahkan jajaran Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam Polri) untuk melaksanakan pemeriksaan urine secara menyeluruh di tingkat Mabes Polri maupun Polda jajaran. Perintah tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus narkoba yang melibatkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa tes urine akan dilakukan secara serentak sebagai bentuk komitmen institusi terhadap pemberantasan narkoba. Langkah ini juga disebut sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penanganan dan pemberantasan narkoba. Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan Didik sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba setelah ditemukan koper berisi sabu seberat 16,3 gram, 49 butir ekstasi, sisa pakai 23,5 gram, 19 butir alprazolam, 2 butir Happy Five, dan 5 gram ketamin. Hasil uji sampel rambut melalui metode Hair Follicle Drug Test juga menunjukkan yang bersangkutan positif mengonsumsi narkoba. Selain itu, Didik juga diduga menerima aliran dana sebesar Rp2,8 miliar dari bandar narkoba Koh Erwin melalui anak buahnya, selama periode Juni hingga November 2025. Atas perbuatannya, ia telah dijatuhi sanksi PTDH dan kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Edi Hasibuan berharap, langkah tegas Kapolri ini menjadi momentum pembenahan internal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkoba. (wok)

INDOPOS
Februari 21, 2026
0 Comments

Kontroversi LPDP Menguat: Dugaan Suap hingga Loyalitas Penerima Beasiswa Dipertanyakan

INDOPOS-Polemik kembali menerpa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kasus pasangan penerima beasiswa, Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya Arya Iwantoro, memicu gelombang kritik publik setelah unggahan kontroversial terkait kewarganegaraan anaknya viral di media sosial. Unggahan video berjudul “cukup saya WNI, anak jangan” dianggap mencederai semangat kebangsaan, terlebih karena keduanya pernah menerima pembiayaan pendidikan bernilai miliaran rupiah dari negara. Publik pun mempertanyakan komitmen nasionalisme para penerima beasiswa pemerintah. Di tengah kontroversi tersebut, muncul pula dugaan lebih serius di masyarakat: proses seleksi LPDP diduga tidak sepenuhnya objektif. Sejumlah pihak menuding adanya praktik suap dalam pemberian beasiswa serta penerima yang berasal dari keluarga mampu, bukan dari kandidat terbaik yang benar-benar membutuhkan dan berkomitmen membangun Indonesia. Hingga kini tudingan tersebut belum terbukti secara hukum, namun tekanan publik agar dilakukan audit menyeluruh terus meningkat. Saat ini LPDP dipimpin oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama Sudarto. Kinerjanya ikut disorot karena berbagai polemik yang muncul berturut-turut. Publik menilai lembaga pengelola dana abadi pendidikan itu belum transparan dalam memberikan penjelasan. Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, menilai kasus DS menunjukkan masalah mendasar dalam desain program. Menurutnya, banyak penerima LPDP tidak merasa memiliki tanggung jawab moral kepada negara. “Akhirnya muncul kasus seperti ini: dapat LPDP tapi tidak merasa berutang kepada negara,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026). Ia menilai proses seleksi kurang menekankan komitmen pengabdian. Akibatnya, sebagian penerima lebih memilih bekerja di luar negeri setelah lulus. Indra juga menyebut fenomena ini sudah lama terjadi, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Banyak mahasiswa penerima beasiswa pemerintah menetap di luar negeri karena peluang ekonomi lebih menjanjikan. Ia menyarankan pemerintah menyiapkan jalur karier yang jelas bagi penerima beasiswa. “Di negara lain, penerima beasiswa sudah tahu setelah lulus akan bekerja di mana. Tidak dilepas begitu saja,” katanya. LPDP Angkat Bicara LPDP menyatakan menyayangkan polemik yang ditimbulkan DS karena tidak mencerminkan nilai integritas alumni. Namun lembaga tersebut menegaskan yang bersangkutan telah menyelesaikan studi dan masa pengabdian. Menurut LPDP, setiap penerima wajib berkontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Dalam kasus DS, kewajiban tersebut dinyatakan telah terpenuhi sejak lulus pada 31 Agustus 2017 sehingga tidak ada lagi ikatan hukum. Meski demikian, LPDP menyebut akan tetap melakukan komunikasi dan mengingatkan kewajiban moral kebangsaan para alumni. Desakan Audit Publik Terlepas dari klarifikasi itu, tekanan publik tidak mereda. Sejumlah kalangan menuntut audit independen terhadap mekanisme seleksi, transparansi latar belakang ekonomi penerima, serta penelusuran dugaan praktik suap. Bagi masyarakat, polemik ini bukan sekadar soal satu alumni, melainkan menyangkut kepercayaan terhadap pengelolaan dana pendidikan negara. Jika tidak dijawab terbuka, dikhawatirkan legitimasi program beasiswa strategis Indonesia akan terus tergerus. (***)

INDOPOS
Februari 20, 2026
0 Comments

Bang Jazzy: Perayaan Ramadhan di Bundaran HI Akan Meriah dengan Rangkaian Acara Religi dan Budaya

INDOPOS–MENYAMBUT bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri, Bundaran HI dipastikan akan kembali meriah. Hal tersebut disampaikan Bang Jazzy, Ketua Militan Jakarta sekaligus Ketua Pemerhati Lingkungan DKI Jakarta. Menurutnya, rangkaian acara yang sebelumnya digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAREKRAF) di Bundaran HI sejak NATARU (Natal dan Tahun Baru) hingga Tahun Baru Imlek berlangsung sangat sukses. Kemeriahan serupa juga terasa di Kota Tua Jakarta dan Monumen Nasional dengan pagelaran yang sama sehingga suasana semakin semarak. Hal itu diungkapkan Bang Jazzy dengan senyum khasnya. Saat kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Doel, di Bundaran HI, keduanya tampak sangat antusias melihat kemeriahan perayaan NATARU dan Imlek. Ketika menjawab pertanyaan awak media terkait rencana bulan Ramadhan dan Idul Fitri, mereka kompak menyampaikan bahwa Jakarta merupakan kota keberagaman yang dihuni berbagai agama, suku, dan budaya sehingga perayaannya juga harus ada. “Saya pun sangat bahagia mendengarnya,” ujar Bang Jazzy saat ditemui di Bundaran HI. Ia menambahkan, peralihan nuansa Imlek langsung berubah menjadi nuansa Ramadhan pada malam tanggal 18. Kepala Dinas pun sedang menyiapkan rangkaian acara suasana Ramadhan hingga Idul Fitri nanti dan dipastikan tidak akan kalah meriah, ujar Bang Jazzy yang juga Ketua Pemerhati Lingkungan DKI Jakarta. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bekerja sama dengan Jakarta Light Festival untuk menyelenggarakan acara tersebut. Pertunjukan akan dibuat spektakuler, bahkan direncanakan menghadirkan Festival Bedug dan musik-musik Islami di Bundaran HI sehingga warga Jakarta dapat datang dan menyaksikannya. Di akhir pernyataannya, Bang Jazzy turut menyampaikan ucapan, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan serta memohon maaf apabila terdapat salah kata. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Jazzy, Ketua Militan Jakarta.

INDOPOS
Februari 20, 2026
0 Comments

Tobat Ekologis Laudato Si’ Sesuai Spirit Pengajar Hukum Adat se-Indonesia

INDOPOS—Istilah “tobat ekologis” selama ini dikenal luas melalui ajaran Paus Fransiskus. Namun dalam konteks Indonesia, gagasan dengan semangat serupa juga lama disuarakan oleh St. Laksanto Utomo. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dikenal konsisten mengangkat persoalan lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Pemikirannya menekankan bahwa krisis ekologis bukan semata persoalan alam, melainkan persoalan hukum, keadilan, dan arah pembangunan. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih sangat berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pendekatan yang terlalu “profit oriented” membuat aspek sosial dan lingkungan kerap terabaikan. Kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sering diperlakukan sebagai formalitas administratif, bukan instrumen perlindungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan meluas dan masyarakat adat kehilangan ruang hidup serta tanah ulayatnya. Karena itu ia menegaskan perlunya kembali pada hukum adat dan kearifan lokal. Dalam pandangannya, masyarakat adat merupakan penjaga keseimbangan alam yang telah terbukti selama ratusan tahun menjaga hutan, air, dan tanah. Negara yang hanya bertumpu pada hukum positif modern tanpa mengintegrasikan kearifan lokal dianggap melakukan kekeliruan besar dalam kebijakan pembangunan. Melalui APHA Indonesia, ia mendorong pemerintah menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, baik individu maupun korporasi. Ia juga menolak aktivitas tambang yang merusak ekosistem dan mengancam hak masyarakat adat, termasuk polemik tambang nikel di Raja Ampat. Selain itu, ia mengingatkan agar perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat adat menjadi prioritas nasional dalam agenda pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Semangat pertobatan ekologis sendiri menuntut pengakuan kesalahan manusia terhadap alam, perubahan cara pandang, serta tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan. Dalam kerangka Indonesia, gagasan tersebut diterjemahkan sebagai koreksi terhadap model pembangunan eksploitatif, penegakan hukum lingkungan, dan pengakuan hak masyarakat adat. Pertobatan ekologis tidak berhenti pada kesadaran individu, tetapi menjadi tanggung jawab negara, korporasi, dan sistem hukum. Gagasan ini sebenarnya telah lama disuarakan kalangan akademisi APHA meski belum populer. Berbagai bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, serta sejumlah wilayah Pulau Jawa, dipandang sebagai peringatan akibat pengabaian keseimbangan alam. Sejak awal 2020, Laksanto Utomo telah mengkritisi rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu ekosistem dan hak masyarakat adat Dayak serta mengingatkan negara agar tidak mengabaikan komunitas penjaga hutan. Memasuki 2024, suaranya semakin kuat. Ia mendesak agar perlindungan masyarakat adat dan lingkungan hidup masuk dalam program prioritas pemerintahan baru, sekaligus mendukung gerakan penghentian tambang nikel di Raja Ampat. Ia bahkan menyebut izin tambang di kawasan konservasi dan tanah ulayat sebagai bentuk pengingkaran konstitusi. Dengan demikian, gagasan yang selaras dengan tobat ekologis telah ia suarakan secara terbuka sejak 2020 dan menguat pada 2024, seiring meningkatnya kasus kerusakan lingkungan di Indonesia serta menguatnya posisi organisasi yang dipimpinnya. (***)

INDOPOS
Februari 16, 2026
0 Comments

Langkah Baru Desainer Migi Rihasalay: Luncurkan Koleksi Anak di Ajang Modest Fashion Week 2026 Lewat Brand ‘Kini Kita’

INDOPOS-Desainer ternama Migi Rihasalay resmi memperkenalkan brand busana anak dengan merek ‘Kini Kita’. Pengenalan brand yang mengambil nama dari anaknya sendiri berlangsung dalam ajang Tangerang Modest Fashion Week yang berlangsung selama dua yakni Sabtu dan Minggu di kawasan BSD Tangerang Selatan. Peluncuran ini menjadi momen istimewa karena menandai debut perdana brand tersebut di panggung mode bergengsi. Migi mengungkapkan bahwa ide awal pembentukan ‘Kini Kita’ sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2023 saat dirinya tengah mengandung. “Nama ‘Kini Kita’ sudah ada sejak 2023, namun persiapan serius seperti logo dan konsep visual baru kami matangkan pada Maret 2025,” ujarnya. Kehadiran brand ini dirasakan sebagai rezeki berkelanjutan karena Migi pernah terlibat dalam ajang yang sama saat masih mengandung janin Kini Kita. “Waktu itu saya tampil dalam kondisi hamil, sekarang anak saya sudah berusia dua setengah tahun dan menjadi bagian perjalanan brand ini,” tuturnya. Kesempatan untuk tampil di panggung utama tersebut tidak lepas dari dukungan penuh para kolega serta tim terdekatnya. Migi menyebut peran penting Wisnu Aji dan rekan-rekan yang membantunya hingga ‘Kini Kita’ berhasil menggelar peragaan produk perdana. Dalam debutnya, ‘Kini Kita’ menampilkan 12 model busana anak dengan sekitar 8 hingga 10 koleksi yang diperagakan di atas runway. Koleksi ini mengusung gaya modern yang dirancang agar tetap kasual untuk di rumah namun tetap stylish saat bepergian. “Kami ingin menghadirkan pakaian anak yang tidak hanya nyaman, tetapi juga mampu membuat mereka tampil percaya diri,” jelas Migi, istri arsitek asal Australia, Andrew James. Ia menambahkan bahwa karakter ceria anak-anak menjadi inspirasi utama dalam setiap potongan desain koleksi tersebut. Menariknya, Migi sempat mempertimbangkan identitas sang anak sebelum memutuskan untuk menjadikannya sebagai inspirasi utama brand tersebut. “Saya sempat khawatir identitasnya terganggu karena ambisi saya, namun ternyata anak saya sangat menikmati proses saat peragaan di depan kamera maupun panggung,” ungkapnya. Tampak putri cantik berparas Indo sangat menikmati suasana di depan orang banyak. Ke depan, Migi berharap ‘Kini Kita’ dapat berkembang menjadi brand busana anak yang mampu membangun rasa percaya diri sejak dini. Ia optimis bahwa brand ini akan membuat anak-anak lebih ceria melalui pakaian yang mereka kenakan sehari-hari. Fokus produk untuk pakaian anak mulai dari 1 sampai 12 tahun. (***)

INDOPOS
Februari 16, 2026
0 Comments

Ketum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S Prediksi Tensi Politik Meningkat Pasca-Idulfitri 2026 hingga 2028

INDOPOS–Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, memprediksi dinamika politik nasional akan mengalami peningkatan tensi yang cukup signifikan setelah Idulfitri 2026. Ia menilai suhu politik berpotensi terus menghangat hingga menjelang akhir 2028. Menurut Jimmy, fase pasca-Idulfitri biasanya menjadi momentum konsolidasi kekuatan politik. Berbagai kelompok, baik partai maupun relawan, mulai menyusun strategi, memperkuat jaringan, dan membaca arah koalisi menjelang kontestasi politik berikutnya. “Setelah Lebaran 2026, saya melihat akan ada pergerakan yang lebih intens. Komunikasi politik akan semakin terbuka, manuver juga makin terlihat. Semua pihak tentu ingin mengamankan posisi menuju 2028,” ujar Jimmy dalam keterangannya, Senin (16/2/2026). Jimmy yang memimpin organisasi relawan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menilai dinamika tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kompetisi politik tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan tidak memecah belah masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah meningkatnya perbedaan pandangan politik. Menurutnya, peran tokoh masyarakat, elite partai, serta aparat penegak hukum sangat krusial dalam memastikan tensi politik tidak berkembang menjadi konflik horizontal. “Perbedaan pilihan itu biasa. Yang tidak boleh adalah narasi provokatif yang bisa mengganggu persatuan. Kita harus dewasa dalam berdemokrasi,” tegasnya. Jimmy memprediksi isu-isu strategis seperti ekonomi, penegakan hukum, hingga regenerasi kepemimpinan nasional akan menjadi tema sentral yang mewarnai perdebatan publik hingga 2028. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih fokus pada adu gagasan dan program, bukan pada serangan personal. Selain itu, Jimmy mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi dari para pengurus MPG di berbagai daerah di Indonesia mengenai adanya pergerakan yang mulai menghangat pasca-Idulfitri. Ia menyebut banyak pengurus di daerah berlatar belakang pelaku media, aktivis, maupun figur pergerakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, arah isu yang berkembang di sejumlah daerah cenderung mengangkat program-program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Pendukung Gibran sebagai organisasi kemasyarakatan pendukung yang terdaftar resmi dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu, dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi ke seluruh pengurus di daerah. Langkah tersebut dilakukan guna mengawal dan menyukseskan program Astacita Prabowo-Gibran agar dapat terwujud dengan baik. “Politik boleh panas, tapi negara harus tetap berjalan. Stabilitas dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (***)

INDOPOS
Februari 15, 2026
0 Comments

Pak Pram, di Jakarta Utara 35 Tahun Got Pemukiman Warga Tidak Pernah Disentuh Pembangunan

INDOPOS– Warga Jalan Lontar VIII, Kelurahan Tugu Koja Utara, Koja Jakarta Utara mengeluhkan persoalan saluran got pemukimannya yang sejak 35 tahun tidak pernah tersentuh program pembangunan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI. Warga setempat, justru selama puluhan tahun melakukan urunan dalam melakukan perbaikan pada saluran got, yang bertujuan hanya untuk pemukimannya bebas dari banjir. Hal itu yang disampaikan warga RW 10, RT 07, yakni Kande saat pelaksanaan reses anggota DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, Minggu (15/2/2026). “Sejak dulu, kami selalu melakukan urunan membeli batu bata dan matarial lainya agar saluran got di RT 6 dan RT 7 bisa mengalir dengan baik. 35 tahun saluran got ini tidak pernah dilakukan u ditch oleh Pemkot atau Pemprov DKI,” ujarnya. Ketua RT 03, Nanang pun ikut mengeluhkan kondisi lingkungannya yang kerap menjadi langganan banjir. Padahal, kata dia hujan yang terjadi hanya grimis. “Karenanya kita minta ada peninggian jalan dengan cara melakukan pengaspalan,” katanya. Warga lainnya, Stio Munanto malah merasa miris dengan kondisi lingkungan yang sudah puluhan tahun ditinggalkannya tertinggal jauh dalam hal pembangunan. “Lingkungan kita ini berada dibelakang kantor kelurahan, tapi kumuh. Jalan berantakan dan saluran air mampet. Harusnya kita bisa merasakan dampak dari pembangunan,” kesalnya. Ketua RW 010, Neneng pun merasakan kondisi wilayahnya yang kerap menjadi lapangan banjir saat hujan. Ditambahkannya lagi, saluran got yang tidak tersentuh program u ditch sejak puluhan tahun. “Dengan kehadiran Bunda Neneng di wilayah kami. Mudah-mudahan bisa cepat ditanggapi. Khusus untuk warga saya harapkan mengikhlaskan bangunannya jika terbongkar karena ada pengerjaan u ditch,” pintanya. Kasatpel SDA Kecamatan Tugu Utara Koja, Slamet mengungkapkan saat ini pihaknya masih melakukan pengerjaan u ditch disekitar jalan raya. Dalam waktu dekat, kata dia akan dilakukan u ditch di wilayah pemukiman warga yang berada dalam gang. “Kami harapkan masyarakat juga bisa membantu, khususnya saat ada bangunan yang terbongkar. Agar diberikan penjelasan pada pemilik bangunan,” pintanya. Menyikapi aspirasi masyarakat, anggota Komisi D DPRD DKI, Neneng Hasanah berharap pengerjaaan u ditch bisa dilakukan dalam waktu cepat, khususnya di Jalan Lontar 6,7,8 dan 9. “Pembangunan jangan hanya yang berada di jalan protokol, Sudirman, Thamrin. Tapi juga gang-gang sempit agar masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan,” tandasnya.

INDOPOS
Februari 13, 2026
0 Comments

Gayus Lumbuun: Korupsi Hakim Bukan Karena Gaji, Tapi Karakter dan Integritas

INDOPOS-Jakarta – Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun menegaskan praktik korupsi yang melibatkan aparat peradilan tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan kesejahteraan. Menurutnya, pelanggaran etik dan pidana oleh hakim lebih disebabkan faktor karakter pribadi dibanding rendahnya gaji atau tunjangan. Ia menolak anggapan bahwa kenaikan remunerasi otomatis menghilangkan praktik suap di pengadilan. Bagi Gayus, integritas hakim adalah persoalan moral sejak awal rekrutmen. “Diberi gaji berapa pun, kalau karakternya memang tidak beretika, tetap akan melanggar. Jadi jangan dikaitkan dengan gaji,” ujarnya. Hakim adalah profesi pengabdian Gayus menjelaskan profesi hakim berbeda dengan jabatan publik lainnya. Hakim merupakan jabatan yang bertumpu pada panggilan moral untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar pekerjaan administratif negara. Menurutnya, seorang hakim seharusnya tidak bisa dipengaruhi kekuasaan maupun uang. Karena itu, pengawasan saja tidak cukup bila mentalitas awal sudah keliru. “Hakim itu pengabdian pada kebenaran. Kalau dari awal jiwanya salah, sebesar apa pun penghasilannya tidak akan mengubah perilakunya,” katanya. Tiga penyebab korupsi Ia memaparkan secara kriminologis terdapat tiga faktor seseorang melakukan korupsi: Kebutuhan (need) – karena tekanan ekonomi Keserakahan (greed) – ingin lebih walau sudah cukup Kesempatan (chance) – adanya celah sistem Dalam konteks hakim, Gayus menilai mayoritas kasus tidak berasal dari kebutuhan ekonomi, melainkan keserakahan dan peluang. “Kalau sudah diberi tunjangan, allowance, dan fasilitas tapi masih korupsi, itu bukan kebutuhan lagi — itu keserakahan,” tegasnya. Pengawasan sudah ada, tapi tak cukup Ia menambahkan lembaga peradilan sebenarnya telah memiliki berbagai aturan pengawasan berjenjang, termasuk sanksi berat hingga pemberhentian seumur hidup. Namun dalam praktiknya, hakim tetap sulit diawasi karena putusan berada pada wilayah independensi pribadi. Gayus juga mengingatkan adanya rencana pembenahan jangka panjang lembaga peradilan agar menjadi peradilan unggulan. Namun target tersebut tidak akan tercapai bila persoalan integritas tidak diperbaiki sejak seleksi awal. Rekrutmen harus berbasis karakter Menurutnya, solusi utama bukan sekadar menaikkan gaji atau menambah aturan, melainkan memperketat seleksi moral calon hakim. “Yang harus dicari adalah karakter. Kalau orang yang salah masuk jadi hakim, sistem sebaik apa pun akan ditembus,” pungkasnya. Ia berharap pimpinan lembaga peradilan kembali menegaskan komitmen reformasi integritas agar kepercayaan publik terhadap hukum dapat dipulihkan. (wok)