April 2026 - Laman 6 dari 9 -

INDOPOS
April 9, 2026
0 Comments

Gibran Respons Usulan JK untuk Menaikkan Harga BBM: Mohon Maaf Tidak Sejalan dengan Arahan Presiden Prabowo

INDOPOS-Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merespons permintaan Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terkait usulan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Gibran menegaskan, usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan, pemerintah sangat menghargai masukan yang disampaikan JK terkait usulan untuk menaikkan harga BBM di tengah ketidakpastian global. “Namun, mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4). Gibran menyatakan, agenda pemerintah saat ini bertekad untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran. Hal itu penting untuk melindungi masyarakat lapisan bawah agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM, seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan akselerasi transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan juga terus didorong. “Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” imbuhnya. Sebelumnya, usulan untuk menaikkan harga BBM disampaikan oleh Jusuf Kalla (JK) pada Rabu (1/4). JK mengungkit masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat dirinya menjabat sebagai Wapres RI, menaikkan harga BBM pada 2005-2006, untuk mengurangi pemakaian BBM. “Ya, kalau mau seperti dahulu yang kita lakukan pada 2005–2006, saat krisis, yaitu dengan menaikkan harga. Supaya dengan harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Mereka tidak pergi ke mana-mana jika tidak perlu. Itu bisa mengurangi setengah pemakaian BBM. Tetapi kalau diberikan harga murah, orang akan seenaknya,” tuturnya. Meski demikian, JK juga tetap mendorong masyarakat untuk kompak melakukan penghematan energi. Ia mendorong masyarakat untuk bersama-sama menggunakan transportasi umum.

INDOPOS
April 9, 2026
0 Comments

RSUD Cibinong Diduga Abaikan Instruksi Bupati, Pengunjung Tetap Dipungut Parkir

INDOPOS-BOGOR – Kebijakan parkir gratis yang sebelumnya diumumkan untuk RSUD Cibinong menuai polemik. Meski Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menegaskan bahwa parkir di RSUD Cibinong digratiskan selama satu bulan—mulai 3 April hingga 3 Mei 2026—namun faktanya, para pasien dan pengunjung tetap diminta membayar biaya parkir. Sebelumnya, PT Baraya selaku pengelola parkir menyatakan telah memberikan klarifikasi dan siap menjalankan parkir gratis selama masa evaluasi oleh pemerintah daerah. Kebijakan itu diumumkan setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait pungutan parkir di fasilitas kesehatan milik pemerintah tersebut. Namun, kondisi berbeda terjadi pada Rabu, 8 April 2026. Pengunjung yang datang ke RSUD Cibinong mengaku masih dikenakan tarif parkir seperti biasa. Bahkan, di area parkir terpasang tulisan bahwa parkir gratis hanya berlaku bagi pasien rawat inap, bukan untuk semua pengunjung seperti instruksi awal. Hal ini menimbulkan kekecewaan sekaligus pertanyaan publik. Banyak warga menilai RSUD Cibinong dan pengelola parkir membangkang instruksi Bupati Bogor. Warga berharap Pemkab Bogor bertindak tegas agar kebijakan yang sudah diumumkan tidak disalahartikan dan benar-benar dijalankan. Mereka menilai ketidakjelasan aturan hanya membuat masyarakat bingung, apalagi di fasilitas penting seperti rumah sakit. Hingga kini, pemerintah daerah masih melakukan evaluasi terhadap pengelolaan parkir yang dikerjakan pihak ketiga, PT Baraya. Namun masyarakat menunggu kepastian, apakah parkir benar-benar digratiskan atau tetap berbayar dalam masa evaluasi.

INDOPOS
April 9, 2026
0 Comments

Indonesia Bangkit, “Raksasa yang Terbangun” Kejutkan Dunia: Presiden Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik di Magelang

INDOPOS-Magelang – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memasuki era kebangkitan industri dan teknologi, bahkan menyebut bahwa “the giant is waking up”—raksasa Indonesia kini bangkit dan siap mengejutkan dunia. Presiden memuji langkah visioner VKTR yang berhasil memproduksi bus dan truk listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen, dan ditargetkan naik hingga 80 persen dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah, kata Prabowo, mendorong seluruh pemda hingga TNI membeli produk dalam negeri untuk memperkuat industri nasional. Prabowo juga menargetkan Indonesia berhenti mengimpor BBM dalam 2–3 tahun ke depan melalui program elektrifikasi 100 gigawatt dan penutupan 13 PLTD milik PLN. “Kita kuat, kita bangkit. Indonesia sangat cerah. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia,” ujarnya. Presiden berharap VKTR kelak menjadi national champion seperti Hyundai di Korea dan Isuzu di Jepang. Ia menyebut peresmian ini sebagai tonggak penting transformasi energi bersih Indonesia. Dengan peresmian ini, Indonesia menegaskan diri bukan lagi “raksasa yang tidur”, tetapi kekuatan baru yang siap berdiri sejajar di panggung teknologi global.

INDOPOS
April 9, 2026
0 Comments

Diduga Begal Berkedok DC Matel Serang Ibu-Ibu di Parkiran Basement Mal Cibubur, Polisi Diminta Bertindak

INDOPOS-CIBUBUR – Aksi diduga begal berkedok debt collector (DC) kembali terjadi dan membuat warga resah. Peristiwa terbaru terjadi di area parkiran basement Trans Studio Mall Cibubur dan terekam dalam video yang diunggah akun dashcamindonesia. Dalam rekaman tersebut, terlihat dua pria mendekati sebuah mobil yang dikendarai seorang ibu. Keduanya mengetuk kaca dan memaksa pemilik kendaraan membuka pintu sambil mengaku sebagai penagih utang. Situasi itu membuat sang ibu panik hingga membunyikan klakson berkali-kali untuk meminta bantuan. Korban Tegaskan Mobil Sudah Lunas Pemilik mobil menegaskan bahwa kendaraannya sudah lunas dan dirinya tidak memiliki tunggakan apa pun. Karena itu, ia curiga bahwa kedua pria tersebut bukan debt collector resmi, melainkan begal yang menyamar. “Mobil saya sudah lunas, saya tidak punya hutang. Mereka maksa dan ngotot, makanya saya takut,” ujar pemilik mobil seperti disampaikan dalam unggahan yang beredar. Respons Warganet: Keamanan Mall Dipertanyakan Unggahan video ini langsung menuai banyak komentar. Warganet mempertanyakan keberadaan petugas keamanan mall, terutama di area basement yang seharusnya dijaga ketat. “Boleh tuntut pengelola, kenapa tidak ada satpam di parkiran?” tulis seorang warganet. Diharapkan Polisi Bertindak Tegas Korban dan warganet mendesak pihak kepolisian agar segera mengusut kasus tersebut. Modus begal berkedok debt collector dinilai semakin meresahkan, terutama karena menyasar perempuan yang sedang sendirian di area parkir tertutup. Masyarakat berharap aparat segera meningkatkan patroli dan menindak tegas para pelaku agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban teror dan intimidasi semacam ini.

INDOPOS
April 9, 2026
0 Comments

Razia Dishub DKI di Plaza Senayan, Belasan Motor Diangkut, Jukir Liar Kabur

INDOPOS-Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggelar razia parkir liar di kawasan sekitar Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Dalam operasi yang digelar siang hari itu, belasan sepeda motor terjaring dan langsung diangkut menggunakan mobil derek. Saat petugas tiba, para juru parkir (jukir) liar yang biasa memungut uang dari pengendara terlihat panik. Mereka berlarian tunggang-langgang menghindari petugas dan menghilang tanpa mau bertanggung jawab. Warga menilai keberadaan jukir liar di lokasi tersebut memang meresahkan karena hanya mencari keuntungan tanpa mengindahkan aturan. Meski begitu, Dishub menegaskan bahwa pemilik motor yang memilih parkir di area tidak resmi juga ikut bersalah. Selain melanggar aturan, keberadaan motor yang parkir sembarangan di bahu jalan menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, terutama pada jam sibuk. Petugas kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan di tempat terlarang dan memanfaatkan lahan parkir resmi yang telah tersedia agar lalu lintas tetap tertib dan aman.

INDOPOS
April 9, 2026
0 Comments

Wajah Jambret HP di Warung Kelontong Jakarta Barat Terekam Jelas, Polisi Kok Belum Bergerak?

INDOPOS-Jakarta – Seorang pria muda nekat melakukan aksi jambret handphone di sebuah warung kelontong di Jalan Duri Utara Raya, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Korban adalah dua perempuan yang sedang berbelanja. Kejadian tersebut terekam dalam video yang kini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku datang dengan santai berpura-pura menjadi pembeli. Tanpa diduga, ia langsung merampas ponsel yang sedang dipegang salah satu korban, kemudian melarikan diri dengan cepat. Korban yang panik langsung mengejar sambil berteriak minta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan ikut membantu mengejar pelaku. Namun, pelaku berhasil melarikan diri dan membawa kabur ponsel milik korban. Menurut keterangan yang beredar, kejadian bermula saat kedua korban sedang memilih barang di warung. Pelaku yang mengenakan hoodie biru tua datang mendekat, lalu langsung melakukan aksinya dalam hitungan detik. Video yang diunggah akun @okezonecom ini memperlihatkan wajah pelaku dengan cukup jelas, meski sempat tertutup sesaat oleh gerakan tangan. Warga dan netizen kini meminta kepolisian segera bertindak. “Wajahnya kelihatan jelas di video. Polisi diminta segera identifikasi dan menangkap pelaku ini sebelum melakukan aksi lagi di tempat lain,” tulis salah satu netizen di kolom komentar. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta Barat mengenai penangkapan pelaku. Polisi diharapkan segera memeriksa rekaman video dan CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Kasus jambret HP di warung-warung kecil maupun trotoar di Jakarta masih kerap terjadi. Masyarakat diminta tetap waspada, terutama saat menggunakan ponsel di tempat umum yang ramai. #JakartaBarat #Tambora #Pencurian #JambretHP

INDOPOS
April 8, 2026
0 Comments

Mahfud MD Bela Saiful Muzani dari Tudingan Makar, Netizen: Wajar, Kan Mantan Konsultan Politiknya Ganjar-Mahfud

INDOPOS-Pernyataan Mahfud MD yang membela akademisi dan pendiri SMRC, Saiful Muzani, dari tudingan makar memicu perdebatan luas di media sosial. Mahfud menilai pernyataan Saiful—yang viral karena dianggap mengajak menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto—bukan tindakan makar, melainkan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat dalam ruang demokrasi. Ia bahkan meminta pemerintahan Prabowo untuk introspeksi. Komentar Mahfud itu langsung menyulut respons tajam di dunia maya. Warganet pun terbelah dalam dua kubu. 🔹 Mahfud: “Itu bukan makar, jangan alergi kritik” Dalam video yang beredar, Mahfud MD menegaskan bahwa ucapan Saiful Mujani tidak memenuhi unsur makar. Ia menyebut kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Mahfud juga menyinggung bahwa pemerintah tidak boleh anti kritik, dan setiap suara publik—sekeras apa pun—patut didengar sebagai bahan evaluasi. 🔹 Netizen Pro-Kontra, Perdebatan Panas Pernyataan Mahfud memunculkan beragam reaksi: Pro-Mahfud: Banyak netizen menilai Mahfud benar bahwa kritik tidak bisa serta-merta dianggap makar. Mereka berpendapat apa yang disampaikan Saiful adalah analisis akademik yang wajar. Kontra-Mahfud: Tidak sedikit yang menilai pembelaan Mahfud sebagai bentuk ketidaknetralan. Sebagian netizen mengungkit hubungan lama keduanya, mengingat Saiful Mujani pernah menjadi konsultan politik pasangan Ganjar–Mahfud pada Pilpres 2024. “Jadi jelas kenapa dibela,” tulis salah satu pengguna. Ada pula yang menilai Mahfud seharusnya memberikan sikap lebih hati-hati agar tidak menimbulkan bias politik pasca-pemilu. 🔹 Saiful Mujani Sudah Bantah Tuduhan Makar Sebelumnya, Saiful Mujani telah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah bermaksud mengajak makar. Ia menyatakan ucapannya adalah bagian dari “ekspresi politik yang konstitusional” dan tidak memuat ajakan tindakan ilegal. Meski begitu, cuplikan video yang beredar terlanjur memicu interpretasi liar, dan isu ini semakin panas setelah Mahfud ikut bersuara. 🔹 Isu Politik Memanas Kasus ini kembali memperlihatkan betapa sensitifnya isu kritik terhadap pemerintah di ruang publik. Dukungan Mahfud kepada Saiful sekaligus kritiknya kepada pemerintah membuat sebagian masyarakat memuji keberaniannya, sementara lainnya justru menilai langkah itu semakin mengaburkan batas antara akademisi, politisi, dan mantan pejabat negara. Perdebatan pun masih terus berlanjut, terutama di Instagram dan X, setelah video terkait kembali viral dan menuai ribuan komentar warganet.

INDOPOS
April 8, 2026
0 Comments

Saiful Muzani : Saya Tegaskan itu Bukan Makar, Tapi Sikap Politik, Ketua Bidang Komunikasi DPP MPG Purwoko : “Yang Jantan dong…Jadi Makar?”

INDOPOS-Saiful Mujani mendadak memberi klarifikasi usai video pidatonya viral karena dinilai mengajak masyarakat menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Saiful menegaskan bahwa ucapannya bukanlah tindakan makar, melainkan sikap politik dan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Namun klarifikasi tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Ketua Bidang Komunikasi DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Purwoko. Ia menilai Saiful Mujani sedang “bermain kata-kata” dan tidak berani bertanggung jawab atas pernyataannya sendiri. “Video yang viral itu jelas-jelas mengandung ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Itu bentuk makar. Sebagai seorang pendidik dan guru besar UIN, seharusnya dia bertanggung jawab penuh atas ucapannya. Yang jantan dong,” tegas Purwoko. Menurutnya, apa yang disampaikan Saiful bukan sekadar kritik atau sikap politik, tetapi ajakan yang dapat mengancam stabilitas negara. Purwoko menambahkan bahwa sejumlah pakar juga menilai pidato tersebut mengandung unsur makar karena berisi seruan untuk menggulingkan presiden yang terpilih secara sah melalui pemilu demokratis. “Konsekuensi hukumnya jelas. Tidak bisa hanya selesai dengan klarifikasi. Kalau dibiarkan, ini akan berbahaya bagi masa depan bangsa. Nanti siapa saja bisa seenaknya memprovokasi rakyat untuk makar tanpa ada tindakan hukum,” lanjutnya. MPG menilai klarifikasi Saiful justru menunjukkan inkonsistensi dan ketidaktegasan. Mereka meminta aparat penegak hukum bersikap tegas agar tidak terjadi preseden buruk yang merusak tatanan demokrasi dan ketertiban nasional. Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait ucapan Saiful Mujani masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik, terutama terkait batas antara kritik politik dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai upaya makar. (***)

INDOPOS
April 8, 2026
0 Comments

Mobil Belum Berhenti Sudah Dimintai Uang, Ibu Ini Cekcok dengan Tukang Parkir

INDOPOS-Video cekcok antara seorang pengendara mobil dan oknum tukang parkir mendadak viral di media sosial. Rekaman yang diunggah oleh akun TikTok Nora Yusra 101188 itu disebut terjadi di kawasan Belakang Balok, Kota Bukittinggi. Dalam video tersebut, terlihat pengendara yang belum sempat memarkirkan mobilnya sudah lebih dulu didatangi seorang pria yang meminta uang parkir. Pengendara pun mempertanyakan alasan dirinya langsung diminta membayar, padahal mobil belum benar-benar berhenti. Warga sekitar yang ikut mengomentari kejadian itu menggunakan bahasa Minang menyebut bahwa biasanya bayar parkir bukanlah masalah, selama petugasnya benar dan sesuai aturan. Namun cara oknum tersebut dinilai tidak benar karena meminta sebelum kendaraan terparkir. “Uda ko minta viral… baru tagak baru alun mati gai masin oto lahnyo mintak parkir,” tulis seorang netizen menyoroti kejadian itu. Warga juga menilai bila petugas parkir resmi, harusnya bisa memberikan karcis. Namun dalam video itu, pengendara menyebut dirinya tidak mendapatkan karcis parkir. “Keceknya resmi, minta karcis dak bisa mangaluaan,” keluh pengendara dalam video. Aksi oknum seperti ini dikhawatirkan merusak citra kota dan membuat pengunjung tidak nyaman. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai status oknum tersebut, apakah petugas parkir resmi atau bukan. Warganet pun ramai meminta pemerintah daerah menertibkan pungutan parkir liar yang meresahkan. Sumber: TikTok / Nora Yusra 101188, IG @sumbar.24jam

INDOPOS
April 7, 2026
0 Comments

Gubernur Pramono Sering Dikibuli Pejabat dan ASN DKI, Tanda Lemahnya Kepemimpinan

INDOPOS-Jakarta – Serangkaian pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari kasus manipulasi laporan warga dengan balasan foto berbasis AI, petugas buang sampah ke sungai, hingga penangkapan seorang pejabat ASN di Bogor karena mengganti pelat merah menjadi pelat hitam. Tak hanya itu, publik juga dikejutkan oleh temuan pejabat yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk mudik saat Lebaran. Rangkaian kejadian ini memicu kritik tajam terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Banyak pihak menilai Pramono gagal menjaga kedisiplinan para ASN di bawahnya dan tidak menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran. Kasus pertama yang mencuat adalah laporan warga melalui aplikasi resmi Pemprov DKI yang dibalas dengan foto AI oleh oknum petugas. Warga merasa dibohongi karena laporan penanganan justru direkayasa, bukan ditangani sebagaimana mestinya. Belum usai polemik tersebut, seorang ASN Pemprov DKI kembali membuat heboh setelah ditangkap polisi di Bogor karena mengganti pelat dinas berwarna merah menjadi pelat hitam untuk kepentingan pribadi. Aksi curang ini membuatnya dijerat pidana karena dianggap mengakali aturan negara. Tak lama berselang, publik juga menemukan seorang pejabat DKI yang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran, padahal hal itu sudah dilarang secara tegas dalam aturan internal pemerintah daerah. Gelombang pelanggaran ini membuat publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Pramono Anung. Ia dinilai kurang tegas, sehingga banyak bawahannya merasa bebas bertindak tanpa takut sanksi. “Ketidaktegasan Gubernur Pramono membuat para ASN meremehkan aturan. Tidak pernah ada sanksi tegas dan transparan yang diumumkan kepada publik,” ujar seorang pengamat kebijakan publik menanggapi kasus tersebut. Hingga kini, Pemprov DKI belum memberikan penjelasan rinci mengenai proses hukum maupun sanksi administratif terhadap para pelanggar. Publik mendesak agar Pramono Anung segera menunjukkan sikap tegas dan memperbaiki tata kelola disiplin ASN agar kejadian serupa tidak terus berulang.