INDOPOS
- April 2, 2026
- 0 Comments
Pernyataan Jusuf Kalla Minta Pemerintah Naikkan Harga BBM Tuai Gelombang Kritik Warganet
INDOPOS-Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi sorotan publik setelah komentarnya mengenai kebijakan harga BBM viral di media sosial. Dalam unggahan yang ramai dibagikan, JK menilai bahwa kenaikan harga BBM perlu dilakukan demi menjaga beban subsidi dan kesehatan APBN di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan AS–Israel. Menurut JK, ada tiga alasan kuat mengapa harga BBM semestinya dinaikkan, salah satunya untuk mengurangi beban APBN karena subsidi BBM akan mengecil bila harga disesuaikan dengan kondisi internasional. Ia menilai langkah tersebut membuat pemerintah tidak terbebani subsidi yang membengkak. Namun, pernyataan JK justru memicu reaksi keras dari pengguna media sosial. Banyak warganet yang menilai pendapat tersebut tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Seorang pengguna menulis, “Pas BBM dinaikkan paling dia juga akan ngomong, kenapa BBM dinaikkan.” Komentar lain bernada lebih keras menyebut bahwa persoalan subsidi bukanlah akar masalah utama, melainkan kebocoran anggaran dan korupsi. “Maaf JK, yang membuat negara ini bangkrut bukan subsidi, tapi koruptor yang korupsi gila-gilaan,” tulis warganet lain. Ada pula yang menilai subsidi justru lebih baik diberikan kepada rakyat ketimbang dikorupsi. “Subsidi membengkak kalau dipakai rakyat Indonesia, itu lebih baik daripada dikorup oleh para koruptor,” tulis pengguna lain. Beberapa komentar bahkan menyinggung sisi pribadi dan memberikan respons kasar, menunjukkan bahwa pernyataan JK kali ini benar-benar memicu emosi sebagian masyarakat. “Provokator tingkat tinggi,” tulis salah satu akun. Gelombang kritik ini menunjukkan bahwa isu harga BBM masih sangat sensitif di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pemerintah sendiri sebelumnya memastikan tidak akan menaikkan harga BBM untuk mencegah beban tambahan bagi masyarakat, berbeda dengan pandangan yang disampaikan JK. Hingga kini, pernyataan JK tetap menjadi perdebatan hangat di jagat maya, sementara publik menunggu langkah pemerintah berikutnya terkait kebijakan energi nasional.
