2025 - Laman 10 dari 53 -

INDOPOS
November 6, 2025
0 Comments

Ditopang Konsumsi dan Stimulus Pemerintah, Ekonomi Jakarta Diproyeksi Bangkit di Akhir 2025

INDOPOS-Jakarta — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta optimistis perekonomian Ibu Kota akan tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV 2025, setelah sempat melambat pada triwulan sebelumnya. Optimisme ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, dalam kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) yang digelar di Jakarta, Kamis (6/11). Iwan menjelaskan, ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,96% (yoy), sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya. Perlambatan tersebut sejalan dengan pola tahunan di mana aktivitas ekonomi biasanya melemah di triwulan III, akibat berakhirnya momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan normalisasi mobilitas masyarakat pascalibur sekolah. “Selain faktor musiman, perlambatan juga dipengaruhi oleh kerusuhan yang terjadi di triwulan III 2025 yang berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat serta penundaan investasi dan ekspansi usaha,” ujar Iwan. Dampak tersebut tercermin pada laju Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan 5,18% pada triwulan sebelumnya. Sementara investasi (PMTB) juga melambat menjadi 3,67% (yoy) dari 5,50% (yoy) pada triwulan II 2025. Namun demikian, Iwan menegaskan bahwa berbagai langkah cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menahan perlambatan lebih lanjut. “Melalui perbaikan fasilitas umum, penggratisan transportasi Transjakarta, penebalan bantuan sosial seperti tambahan kartu sembako, serta penyelenggaraan berbagai event besar, perekonomian Jakarta mampu bertahan di tengah tekanan,” jelasnya. Kinerja positif juga terlihat dari Konsumsi Pemerintah yang tumbuh signifikan sebesar 20,06% (yoy), meningkat tajam dibandingkan 5,16% pada triwulan sebelumnya. Menurut Iwan, peningkatan ini didorong oleh dibukanya blokir anggaran oleh pemerintah pusat, yang mendorong percepatan realisasi belanja barang, subsidi, dan bantuan sosial. Sedangkan dari sisi Lapangan Usaha (LU), sektor jasa masih menjadi motor utama pertumbuhan, terutama pada Informasi dan Komunikasi, Perdagangan, serta Jasa Perusahaan. “Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penggunaan layanan internet, aktivitas agen perjalanan termasuk perjalanan Umroh, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan MICE dan event di Jakarta,” katanya. Sementara memasuki triwulan IV 2025, Bank Indonesia mencatat sejumlah indikator yang menunjukkan penguatan ekonomi Jakarta. Iwan mengatakan, maraknya penyelenggaraan event besar seperti konser musik dan olahraga, percepatan realisasi stimulus pemerintah, serta berlanjutnya proyek infrastruktur menjadi faktor utama penggerak ekonomi. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga diperkirakan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), didorong oleh meningkatnya optimisme masyarakat. Iwan menyebut hal ini terlihat dari kenaikan sejumlah indeks, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Penjualan Eceran (IPE). Dengan berbagai faktor tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada akhir tahun 2025 akan berada pada kisaran 4,6%–5,4% (yoy). Di sisi lain, inflasi Jakarta diproyeksikan tetap terjaga dalam sasaran 2,5±1% (yoy). Hal ini sejalan dengan penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). “Sinergi ini dijalankan melalui strategi 4K — Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif — agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” pungkas Iwan. (***)

INDOPOS
November 6, 2025
0 Comments

APHA Gelar Seminar Nasional, Bahas Transformasi Hukum Adat Hadapi Dunia Global

INDOPOS-Surabaya, 13 Desember 2025 — Ketua Panitia Seminar Nasional Revitalisasi Hukum Adat dalam Transformasi Hukum Nasional dan Tantangan Global, Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, menegaskan pentingnya para pengajar hukum adat memperluas wawasan melalui studi banding ke luar negeri. Dalam keterangannya, Dr. Rina mengungkapkan bahwa belum lama ini ia melakukan kunjungan akademik ke dua universitas ternama di Eropa Barat, yakni Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dan Universiteit Maastricht (UM) di Belanda. “Kedua kampus itu mengajarkan hukum dengan metode studi kasus yang aktual. Pendekatan itu sangat menarik dan relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran hukum adat di Indonesia. Hal ini juga akan saya sampaikan dalam seminar serta rencana penyusunan RPS Hukum Adat,” ujarnya. Rijksuniversiteit Groningen (RUG), yang berdiri sejak 1614, dikenal sebagai universitas tertua kedua dan terbesar ketiga di Belanda serta menjadi salah satu kampus paling bergengsi di Eropa. Sementara Universiteit Maastricht (UM), didirikan pada 1976, merupakan universitas riset negeri termuda kedua dari 13 universitas di Belanda. — Ajang Akademik dan Penguatan Jejaring Dr. Rina menjelaskan bahwa Seminar Nasional dan Workshop RPS Hukum Adat ini akan digelar pada 13–14 Desember 2025 di Hotel Grand Darmo Suite, Surabaya, dengan dukungan dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA). Acara ini akan dihadiri para pengajar hukum adat dari berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia. “Melalui mekanisme call for paper, kegiatan ini menjadi ajang berbagi hasil penelitian, diskusi akademik, dan penguatan jejaring antar akademisi, praktisi, serta pembuat kebijakan,” katanya. Ia menambahkan, kombinasi antara workshop dan seminar nasional diharapkan mampu menyinkronkan materi ajar dengan perkembangan hukum adat di lapangan, sekaligus memperkaya khazanah akademik hukum adat nasional. — Deretan Pembicara Bergengsi Seminar ini menghadirkan sejumlah pakar hukum adat terkemuka, di antaranya: Prof. Dr. Anak Agung Ari Atu Dewi, S.H., M.H. (Guru Besar FH Udayana) Prof. Dr. Dominikus Rato (Universitas Jember) Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H. (BRIN) Prof. Dr. Robert K. Hammar (Papua) Topik utama yang akan dibahas mencakup Paradigma Baru Hukum Adat, pluralisme hukum, keadilan sosial, hingga tantangan hukum adat di era digital. — Dorong Pemerintah Bahas RUU Hukum Adat Lebih jauh, Dr. Rina menegaskan bahwa tujuan utama seminar ini adalah memperbarui dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Hukum Adat agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan dinamika sosial hukum di Indonesia. > “Kami ingin mendorong agar pemerintah segera membahas RUU Hukum Adat, karena hukum adat adalah akar sistem hukum nasional yang perlu dihidupkan kembali secara kontekstual,” tegasnya. Acara ini terbuka untuk 60 peserta, dengan fasilitas berupa sertifikat, dokumen RPS Hukum Adat, serta kesempatan memperoleh pengetahuan baru langsung dari para pakar.(***)

INDOPOS
November 5, 2025
0 Comments

Future Initiative Forum 2025: Menguatkan Solidaritas dan Kolaborasi untuk Dampak Berkelanjutan

INDOPOS-Rabu, 5 November 2025 – Human Initiative menggelar Future Initiative Forum (FIF) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Forum ini mengangkat tema “Driving Sustainable Impact Through Multi-Stakeholders Collaboration” dan menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat sinergi serta membangun solusi kolaboratif yang berkelanjutan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga filantropi, akademisi, media, hingga sektor perusahaan. Seluruh peserta berdiskusi tentang pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan isu ekonomi yang semakin kompleks. Dalam sambutannya, President of Human Initiative Tomy Hendrajati menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menciptakan kebaikan yang berkelanjutan. “Tidak ada kebaikan yang tumbuh tanpa kolaborasi. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan tantangan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Tomy. Pernyataan serupa disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, yang menekankan bahwa kolaborasi menjadi fondasi dalam memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat. “Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi dan membangun rumah layak huni. Kami berharap sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam urusan kemanusiaan dan perentasan kemiskinan bisa semakin kokoh,” tuturnya. Sementara itu, Retno Marsudi, selaku UN Secretary-General Special Envoy on Water, menyoroti pentingnya memperkuat solidaritas di tengah perubahan global yang cepat. “Situasi dunia sangat dinamis, maka yang dapat kita perkuat bersama adalah solidaritas dan kerja sama melalui acara yang diinisiasi oleh Human Initiative ini,” ungkapnya. Melalui FIF 2025, Human Initiative menekankan kolaborasi sebagai kekuatan dalam menenun dampak berkelanjutan. Forum ini menjadi momentum untuk mempertemukan visi kemanusiaan dengan strategi bisnis yang berorientasi pada Sustainable Development Goals (SDGs) serta menciptakan nilai bersama yang memberi manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan usaha. FIF 2025 menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam menggerakkan kebaikan dan memartabatkan manusia. Sinergi lintas sektor membuka peluang lebih luas untuk menciptakan perubahan berkelanjutan, memperkuat ketahanan sosial, serta menumbuhkan nilai kemanusiaan yang inklusif di setiap langkah kolaborasi. (***)

INDOPOS
November 5, 2025
0 Comments

Energi Mengalir, Rakyat Tertinggal: Seruan Ketum HIGEMURA untuk Keadilan Madura

INDOPOS-Persoalan yang melibatkan PT KEI di perairan Kepulauan Kangean kembali menyeruak ke permukaan. Penolakan warga terhadap aktivitas eksplorasi seismik di wilayah laut mereka bukan tanpa alasan. Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, penurunan hasil tangkapan ikan, serta ancaman terhadap ekosistem laut menjadi alasan utama di balik gelombang protes yang terus menguat. Bagi masyarakat Kangean, laut bukan sekadar hamparan air asin, melainkan sumber kehidupan. Mereka hidup dari hasil tangkapan, dari arus yang selama ini menafkahi keluarga. Maka ketika datang kapal-kapal besar membawa alat eksplorasi dengan teknologi tinggi, yang suaranya memecah keheningan laut dan menimbulkan gelombang kecemasan, wajar bila masyarakat bersuara. Menanggapi fenomena ini, Muhlis Ali, Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (HIGEMURA), angkat bicara. Ia menilai penolakan warga Kangean adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan pembangunan yang telah lama dirasakan masyarakat Madura. “Madura ini kaya, tapi warganya tetap miskin. Infrastrukturnya rusak, saat kemarau masih banyak daerah kekurangan air bersih, dan sekolah-sekolah banyak yang rusak. Tapi di saat yang sama, eksplorasi minyak dan gas dilakukan besar-besaran, baik di darat maupun di laut. Pertanyaannya: ke mana semua hasil itu mengalir?” tegas Muhlis. Komentar tersebut menampar kesadaran publik tentang ketimpangan antara potensi dan realita. Di satu sisi, Madura dikenal sebagai salah satu kawasan dengan sumber daya energi melimpah. Di sisi lain, wajah kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi potret sehari-hari. Jalan-jalan rusak, jembatan tak terawat, dan pelayanan publik terbatas menjadi pemandangan yang seolah lumrah. Lebih dari itu, warga Madura juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar yang menyangkut tanah dan laut mereka. Perusahaan datang membawa izin dari pusat, sementara masyarakat hanya menjadi penonton di rumah sendiri. “Ini bukan semata soal eksplorasi, tapi soal martabat. Jangan jadikan Madura hanya sebagai ladang eksploitasi sumber daya, sementara rakyatnya dibiarkan tertinggal,” lanjut Muhlis Ali. Suara penolakan dari Kangean bukan sekadar protes emosional, melainkan jeritan yang lahir dari rasa dikhianati oleh janji pembangunan yang tak kunjung datang. Selama puluhan tahun, Madura telah menyumbang banyak bagi pundi-pundi energi nasional, namun tidak mendapatkan bagian yang layak dari kemakmuran itu. Kini, masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar hadir—tidak hanya melindungi kepentingan korporasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat lokal terjamin. Eksplorasi boleh saja dilakukan, namun harus transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kelestarian alam serta kesejahteraan warga. Karena pada akhirnya, bagi masyarakat Kangean, laut bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal kehidupan. Dan kehidupan tidak bisa digantikan dengan janji investasi yang hanya meninggalkan luka. (***)

INDOPOS
November 3, 2025
0 Comments

Peran MKB dalam Perspektif Rekonstruksi Adat Istiadat dan Sejarah Kaum Betawi; Perkuat Sinergi dan Pelestarian Budaya Betawi

INDOPOS-Jakarta (2/11/2025) — Majelis Kaum Betawi (MKB) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peran Majelis Kaum Betawi pada Minggu, 2 November 2025, bertempat di Hotel Diradja, Mampang, Jakarta Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran strategis MKB sebagai wadah pembinaan, pelestarian, serta pengembangan nilai-nilai budaya Betawi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkarakter dan berbudaya. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh Betawi dan pejabat daerah, antara lain: Bapak H. Marullah Matali, Lc., M.A., selaku Ketua Wali Amanah Majelis Kaum Betawi dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; Mayjen TNI (Purn) H. Narcrowi Ramli, Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982; H. Zaenudin, M.H., Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982; serta Camat Mampang Prapatan, para tokoh ormas Betawi, dan Ketua DPD Bamus Suku Betawi 1982 dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, H. Marullah Matali, menyampaikan bahwa kehadiran Majelis Kaum Betawi menjadi bagian penting dari upaya pelestarian kearifan lokal Betawi di tengah perkembangan kota yang modern dan multikultural. Betawi di dirikan oleh Wali – wali Allah, maka dari itu tanah Betawi selalu di jaga. Betawi sudah ada Dimana-mana makanya kita sekarang sudah melakukan Diaspora, orang Betawi ada Dimana – mana ada yang menjadi tokoh nasional, dipemerintahan, Tokoh Agama Anak Betawi bukan jago kandang. “Majelis Kaum Betawi harus mampu menjadi wadah pemersatu masyarakat Betawi, sekaligus mitra strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga nilai-nilai budaya, moral, dan sosial masyarakat. Budaya Betawi harus hidup di tengah kemajuan zaman,” ujar H. Marullah Matali. Kongres Istimewa yang pada waktu digelar pada tanggal 18 Oktober 2025 dan Ketika kaum Betawi kumpul hanya ada satu tekad yaitu Bersatu membangun dan menjaga Nilai-nilai budaya Betawi. Sementara itu, Mayjen TNI (Purn) H. Narcrowi Ramli menekankan pentingnya peran MKB sebagai lembaga adat yang mendorong pembinaan generasi muda Betawi agar tetap berakar pada identitas budaya sekaligus siap menghadapi tantangan global. “Kita ingin budaya Betawi tidak hanya dikenang, tetapi terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jakarta hari ini dan masa depan,” tuturnya. Acara sosialisasi ini juga menjadi momentum penguatan kolaborasi antara tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan unsur pemerintah. Melalui sinergi tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan Betawi sebagai identitas daerah yang membanggakan. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung berbagai program pelestarian dan pengembangan budaya Betawi melalui kebijakan, kegiatan, serta kerja sama lintas sektor. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kegiatan kebudayaan, pembinaan kelembagaan masyarakat Betawi, serta penguatan peran budaya Betawi sebagai bagian integral dari pembangunan Jakarta yang maju, lestari, dan berbudaya. “Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga eksistensi dan nilai-nilai luhur budaya Betawi sebagai akar identitas Jakarta, agar tetap hidup, relevan, dan diwariskan kepada generasi penerus,”.

INDOPOS
November 2, 2025
0 Comments

JF PKPM Ujung Tombak Kebijakan Implementasi Tata Kelola Investasi Nasional

INDOPOS-Staf Khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Bidang Hubungan Dengan Daerah, Ir. H. Didi Apriadi, M.Ak., M.H. menegaskan peran JF PKPM dalam upaya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi ujung tombak tata kelola investasi nasional, sekaligus memegang peran krusial dalam menjembatani kebijakan penanaman modal dengan implementasinya di lapangan. Berdasarkan mandat Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022, JF PKPM tidak hanya bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan, tetapi juga menjadi katalis transformasi iklim investasi. “Faktanya bahwa investasi (PMTB) menyumbang 28,03% PDB pada Triwulan I 2025 mengonfirmasi urgensi penguatan kapasitas JF PKPM guna menutup kesenjangan menuju target pertumbuhan ekonomi 8%.,’’ ujar Didi dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan JF PKPM di Makassar, Sulawesi Selatan, hari ini, Kamis, (30/10/25) Didi menyebut pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagai prioritas nasional pada periode 2025-2029. Untuk mencapai ambisi strategis ini, diperlukan akumulasi investasi (PMA dan PMDN) senilai Rp13.032,8 triliun. “Capaian tersebut mensyaratkan percepatan signifikan realisasi investasi dengan pertumbuhan rata-rata 15,67% per tahun selama lima tahun ke depan, menjadi sebuah lompatan besar dari realisasi Rp1.650 triliun pada tahun 2024,” tambah Didi. Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi dan hilirisasi/ BKPM Ir. H. Didi Apriadi, M.AK. MH Disaat yang sama, Tengku Puspita Sari, Kepala Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal, memberi penguatan dampak ganda dari mobilisasi investasi tidak hanya terukur pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja rata-rata 3,35 juta jiwa per tahun. Berdasarkan data pada Triwulan I 2025, terungkap ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan +4,87% (y-on-y) meskipun terkontraksi -0,98% secara kuartalan. “Secara analisis komponen pengeluaran menunjukkan investasi (PMTB) menjadi pilar utama dengan kontribusi 28,03% terhadap PDB – tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga,’’ ujar Tengku Puspita. Sementara itu Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani, mengatakan fakta krusial ini memperkuat urgensi peningkatan realisasi investasi untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Dengan PMTB yang tumbuh 2,12% (y-on-y) pada TW I 2025, penguatan tata kelola investasi melalui optimalisasi peran JF PKPM menjadi salah satu faktor keberhasilan. “Sehingga efektivitas implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025) dan sinergi lintas sektor akan menjadi katalis utama percepatan investasi,’’papar Asrul Sani. Didi mengatakan, Kementerian BKPM berharap peran JF PKPM dalam Upaya Peningkatan Investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan diseminasi kebijakan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal, setidaknya dapat mendorong tiga aksi strategis, meliputi; Peningkatan kompetensi teknis melalui diseminasi kebijakan dan coaching clinic, khususnya dengan penyesuaian PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2025 tentang JF PKPM sebagai pengganti PermenPANRB 51/2022; Sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi penyerapan investasi Rp13.032,8 triliun (2025-2029) yang mampu menyerap 3,35 juta tenaga kerja/tahun; Optimalisasi implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP 28/2025 oleh JF PKPM untuk mempercepat realisasi proyek strategis di sektor prioritas dalam rangka peningkatan investasi. Dengan kolaborasi ini, Didi meyakini JF PKPM akan menjadi game-changer dalam mentranslasikan target makro menjadi akselerasi investasi berbasis dan efisiensi birokrasi, sekaligus menopang ambisi Indonesia sebagai pusat ekonomi berkelas dunia. “Pada akhirnya, kesuksesan kita diukur dari: seberapa cepat investasi teraktualisasi, sejauh mana pertumbuhan ekonomi terdongkrak, dan seberapa inklusif dampaknya bagi masyarakat. Mari wujudkan mimpi besar ini dari garis depan pelayanan investasi oleh JF PKPM,’’ pungkas Didi, menutup sambutannya. Selain Didi Apriadi dan Tengku Puspita Sari dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM turut hadir dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan JF PKPM di Makassar, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dan para kepala dinas dari DPMPTSP Provinsi, Kabupaten/Kota. (***)

INDOPOS
November 2, 2025
0 Comments

Warisan Jokowi Diserang Lewat Isu Kereta Cepat Whoosh

INDOPOS-Ketegangan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrat makin memanas. Kali ini, isu kereta cepat Whoosh menjadi bahan bakar baru dalam adu argumen dua partai tersebut. Juru Bicara PSI, Dian Sandi Utama, menilai kritik beruntun kader Demokrat terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan terjadi secara spontan, melainkan terkoordinasi. “Demokrat sepertinya kompak soal Whoosh dan menyerang Pak Jokowi,” ujar Dian melalui akun X pribadinya, @DianSandiU, Selasa (28/10/2025). Dian menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh memiliki kesamaan dengan proyek transportasi publik lain seperti LRT dan MRT yang tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan pelayanan publik. “LRT dan MRT itu dikelola oleh badan usaha, apa tugasnya nyari untung? Setiap tahun disubsidi karena tugas utamanya adalah mengurai beban jalan raya Jakarta,” tandasnya. Di sisi lain, sejumlah kader Demokrat seperti Yan Harahap, Cipta Panca Laksana, dan Andi Arief terus menyuarakan kritik terhadap proyek kereta cepat tersebut. Yan Harahap bahkan menilai pernyataan Jokowi bahwa proyek Whoosh adalah investasi sosial hanyalah upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan inefisiensi dan kerugian finansial proyek tersebut. “Demi meredam kritik soal inefisiensi dan kerugian, maka terbitlah narasi investasi sosial,” ujar Yan melalui akun X @YanHarahap. Ia menuding pemerintah berusaha mengubah persepsi publik bahwa proyek ini adalah murni bisnis, padahal menurutnya kini justru digiring menjadi pembenaran politik. (***)

INDOPOS
November 2, 2025
0 Comments

Human Initiative Jadikan Golf Sebagai Medium Kolaborasi untuk Peduli pada Isu Kemanusiaan

INDOPOS-Bogor, 1 November 2025 — Human Initiative menyelenggarakan turnamen Golf for Humanity di Sentul Highlands, Bogor, sebagai bentuk kolaborasi untuk peduli terhadap isu kemanusiaan, khususnya penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini mengusung tema “Satu Ayunan, Sejuta Harapan” dan diikuti oleh komunitas golfer, filantropi, serta pelaku usaha. Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya lembaga dalam mempertemukan ruang hobi dengan semangat kemanusiaan. “Human Initiative ingin mempertemukan hobi dengan kepedulian sosial untuk menjawab isu-isu kemanusiaan. Dalam hal ini, golf menjadi medium yang kami gunakan untuk membangun kepedulian terhadap isu stunting di NTT,” ujarnya. Tomy menambahkan, “Stunting berhubungan langsung dengan masa depan bangsa. Karena itu, kami berupaya mendorong kolaborasi multipihak, dan merasa bersyukur dapat bertemu dengan Gubernur serta Wakil Gubernur NTT yang memiliki komitmen kuat terhadap isu ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada para peserta golf yang melalui hobinya turut berkontribusi dalam upaya kebaikan bersama.” Melalui kegiatan ini, Human Initiative ingin memperluas dampak kolaborasi dengan mendorong berbagai program kemanusiaan di Indonesia Timur. Fokusnya adalah menghadirkan inisiatif yang memperkuat kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak agar dapat menikmati masa depan yang lebih baik. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menyampaikan apresiasinya. “Atas nama Pemerintah NTT, kami mengucapkan terima kasih kepada Human Initiative, para golfer, dan sponsor. Stunting merupakan masalah yang perlu ditangani bersama. Kegiatan ini menjadi contoh baik bagaimana kepedulian bisa datang dari berbagai kalangan,” ujarnya. Salah satu peserta turnamen, Saleh Husin, Managing Director Sinarmas, turut memberikan pandangannya. “Saya melihat kegiatan seperti ini sangat positif. Golf menjadi sarana yang menyenangkan untuk mempertemukan banyak pihak dan menumbuhkan kepedulian terhadap isu-isu sosial. Saya berharap inisiatif seperti ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya. Para peserta turnamen menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Bagi mereka, Golf for Humanity bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk berjejaring dan berkontribusi dalam menjawab isu kemanusiaan, dalam hal ini tentang stunting di Indonesia Timur. Suasana kebersamaan dan semangat berbagi menjadi penutup yang hangat dari sebuah kegiatan yang memadukan sportivitas dan kepedulian sosial. (***)

INDOPOS
Oktober 31, 2025
0 Comments

Rayakan Sumpah Pemuda, EIGER Adventure Land dan Kementerian Lingkungan Hidup Tanam Harapan bagi Ekowisata Puncak

INDOPOS-Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda, EIGER Adventure Land berpartisipasidalam rangkaian acara upacara dan penanaman pohon bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bupati Bogor Rudy Susmanto, Camat Megamendung Ridwan, Anggota DPR RI Mulyadi, jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, serta beberapa perwakilan dinas, Kerja Sama Operasional(KSO), organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Agenda penanaman ini juga menjadi implementasi langsung arahan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, setelah keputusan pencabutan sanksi terhadap beberapa KSO, yang kini tengah dalam proses untuk kembali beroperasi sesuai pedoman dan kebijakan keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh KLH. Sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut, KLH mengumumkan bahwa kawasan ekowisata, termasuk EIGER Adventure Land, akan segera diizinkan untuk kembali beroperasi. Kabar baik tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI Mulyadi dalam kegiatan penanaman pohon di salah satu lahan area EIGER Adventure Land hari Selasa, 28 Oktober 2025 lalu. “Dalam waktu tidak lama lagi, saya sudah menerima penjelasan bahwa tinggal menunggu proses administrasi. Mudah-mudahan segel dapat dicabut minggu depan, tepatnya hariSelasa,” ujar Mulyadi. Menurutnya, momentum ini menjadi titik temu antara penegakan hukum, pelestarian lingkungan, tanpa melupakan sisi anugerah alam yang bisa dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH/BPLH Irjen. Pol. Rizal Irawan menyampaikan bahwa terdapat beberapa bidang usaha yang akan dicabut segelnya, termasuk EIGER Adventure Land. “Jadi perlu diingat teman-teman bahwa Undang-Undang 32 itu rohnya adalah restorasi, penegakan lingkungan hidup rohnya adalah restorasi, pengembalian atau pemulihan lingkungan hidup,” katanya. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa langkah KLH bertujuan menjaga kelestariankawasan Bogor Selatan, khususnya Puncak. “Kami ingin dunia investasi di Kabupaten Bogortetap hidup, sehingga semua sektor usaha bisa berjalan tanpa mengabaikan kelestarianlingkungan,” tuturnya. Direktur Utama PT Eiger Ekowisata Nusantara, Imanuel Wirajaya, menyampaikan bahwa EIGER Adventure Land senantiasa berkomitmen menjaga kelestarian alam sekaligus memberdayakan masyarakat setempat. “Bagi EIGER, mencintai alam bukan sekadar slogan, ini adalah panggilan dan tanggung jawab.Kami sangat berharap dapat menjadi bagian dari solusi, tidak hanya melalui kegiatan penanaman, tetapi juga dengan membangun ekosistem wisata alam yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi kehidupan di sekitarnya,” ujar Imanuel Wirajaya. Imanuel juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kebijakan dan keputusan KLH yang mendukung kemajuan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. “Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang telah membuka ruang dialog danmenunjukkan pertimbangan yang bijaksana. Bagi kami, pencabutan sanksi ini bukan sekadarkeputusan administratif, melainkan sebuah kesempatan untuk mewujudkan ekowisata berkelanjutan sekaligus harapan kita bersama; tempat di mana alam dipelihara, masyarakatdiberdayakan, dan menjadi jejak inspirasi untuk anak bangsa di hari esok,” ujarnya. Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kerja Sama Operasional (KSO) untuk merefleksikan upaya pemulihan kawasan Puncak, Bogor, kawasan yang memiliki peranan vital bagi keseimbangan ekosistem wilayah di bawahnya, termasuk Jakarta. Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan pembangunan, pemulihan Puncak menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga sumber kehidupan yang mengalir bagi jutaan orang. Bagi EIGER, yang telah hadir selama 36 tahun menemani generasi muda Indonesia dalam berpetualang dan mencintai alam, kecintaan itu diwujudkan melalui lahirnya EIGER Adventure Land pada tahun 2017, sebuah ekowisata berkelanjutan di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) seluas 253,66 hektare dan lahan kritis PTPN I Regional 2 seluas 73,23 hektare. Dengan semangat restorasi, EIGER Adventure Land menapaki jalan menuju ekonomi hijau bersama Pemerintah Indonesia, telah menanam lebih dari 100 ribu pohon dan 8 juta tanaman semak dalam beberapa tahun terakhir, agar lahan tersebut pulih kembali, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi, menjadi aset negara yang hidup, produktif, dan bermakna.

INDOPOS
Oktober 31, 2025
0 Comments

Pramono–Rano Dinilai Gagal Total Atasi Banjir Jakarta: Warga Sindir “Gubernur Minim Aksi, Penuh Alasan”

INDOPOS-Jakarta, 8 Juni 2025 — Alih-alih membawa solusi baru, kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di DKI Jakarta kini justru dianggap sebagai periode paling lesu dalam sejarah penanganan banjir Ibu Kota. Pengakuan terbuka Pramono yang menyebut dirinya “menyerah” melawan banjir menuai gelombang kritik keras dari publik. “Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan,” ujar Pramono saat memimpin apel siaga banjir di Rawajati, Jakarta Selatan, Selasa (8/6/2025). Pernyataan itu sontak dianggap sebagai bentuk kepasrahan dan kegagalan moral seorang pemimpin daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan mencari solusi. Warganet langsung menyerbu pernyataan tersebut di media sosial X dan Instagram. Banyak yang menilai Pramono dan Rano tidak memiliki visi dan gebrakan nyata untuk mengatasi persoalan klasik Jakarta. “Sepertinya Pram dan Rano ini gubernur Jakarta yang paling minim gebrakan dalam menangani banjir. Kinerjanya hanya sebatas omon-omon dan seremonial saja,” tulis akun X @rojali98, disertai emoji tawa getir. Tak sedikit warga yang membandingkan era Pramono–Rano dengan gubernur sebelumnya yang dinilai lebih agresif membangun sistem drainase, normalisasi sungai, dan penataan kawasan bantaran. Kini, proyek besar itu seolah mandek tanpa arah. “Kalau setiap kali banjir hanya disikapi dengan apel siaga dan ucapan terima kasih kepada PPSU, sampai kapan Jakarta bisa bebas dari genangan?” tulis seorang pengguna Instagram, disertai foto genangan di kawasan Cawang. Pramono beralasan, banjir di Jakarta disebabkan oleh kombinasi faktor alam seperti curah hujan tinggi, banjir kiriman dari Bogor, hingga rob di pesisir utara. Namun, banyak pihak menilai alasan itu terlalu klasik dan menunjukkan lemahnya komitmen politik serta inovasi kebijakan. “Jakarta butuh pemimpin yang berani membuat terobosan — bukan pemimpin yang menyerah dan berlindung di balik istilah ‘tak bisa dilawan’,” ujar pengamat tata kota Rizal Arifin kepada Jejak Jurnalis TV. Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya sudah menyiapkan skema jangka panjang, bukan hanya penanganan darurat setiap musim hujan. Data BPBD DKI Jakarta hingga Selasa (8/7/2025) pukul 07.00 WIB mencatat masih ada 62 RT tergenang banjir di empat wilayah kota. Situasi ini mempertegas bahwa strategi penanganan banjir yang diklaim “antisipatif” oleh Pemprov DKI belum menunjukkan hasil nyata. Sementara warga kembali sibuk menguras rumah dan menyelamatkan barang, Gubernur justru berbicara soal “menyiasati dampak banjir” alih-alih menghapus akar persoalan. Kini publik menanti: apakah Pramono–Rano akan tetap pasrah dengan narasi “banjir tak bisa dilawan”, atau akhirnya sadar bahwa Jakarta butuh kerja nyata, bukan sekadar pernyataan di apel pagi.