• INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 6, 2024
  • 0 Comments
Sampaikan Pemandangan Umum RPJPD, Demokrat Soroti Tujuh Isu Penting dan Strategis Jakarta

INDOPOS-JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI menyoroti tujuh isu penting dan strategis Jakarta dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-20244 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Tujuh poin penting yang menjadi sorotan Partai Demokrat tersebut dibacakan Ketua Fraksi Demokrat, Desie Christhyana Sari. Desie membeberkan beberapa persoalan diantaranya, kemacetan, banjir dan pencemaran udara. Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani, Desie menyampaikan pandangan awal dari Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045. “Sama-sama kita ketahui bahwa Jakarta telah menampung beban sebagai lbukota Negara selama puluhan tahun, dimana Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus merupakan pusat perekonomian nasional,” kata Desie. Menurutnya, RPJPD 2025 – 2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Dalam hal ini, Jakarta telah berubah status dari pusat politik pemerintahan menjadi pusat perekonomian dan kota global. “RPJPD DKI Jakarta berperan sebagai peta jalan bagi pembangunan Jakarta dalam jangka waktu yang panjang. Ada beberapa alasan penting perlu disusunnya RPPD,” ujarnya. Dirinya lantas mengungkapkan beberapa alasan diantaranya, pertama, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan jangka panjang pembangunan Jakarta, sehingga semua upaya dan sumber daya dapat diarahkan ke arah yang sama. Kedua, keputusan-keputusan terkait pembangunan dapat diambil secara lebih terukur dan strategis, karena telah mempertimbangkan kondisi jangka panjang. Ketiga, berbagai program dan proyek pembangunan dapat disinkronkan, sehingga menghindari tumpang tindih dan inefisiensi. Keempat, lanjut dia, mengingat bahwa proses penyusunan RPJPD melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan Jakarta. “Kelima, memastikan bahwa pembangunan Jakarta tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan untuk generasi mendatang.” RPJPD Jakarta, kata dia, harus disusun untuk memastikan perkembangan wilayah yang berinovasi menjadi Kota Global maju, berdaya saing dan sustainable. Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa beberapa 7 (tujuh) isu penting dan strategis Jakarta harus benar-benar mendapatkan arahan atau peta jalan yang clear dalam RPJPD yang akan kita susun yakni: 1. Isu Kemacetan: Terkait dengan tersedianya transportasi publik yang efisien dan terintegrasi. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai rencana jangka panjang terhadap program- program seperti: MRT, LRT, BRT, integrasi antarmoda, dan disinsentif kendaraan pribadi. Termasuk rencana perluasan dan integrasi program tersebut dalam kawasan aglomerasi Jabodetabekjur. Mohon Penjelasan! 2. Isu Penanganan Banjir: Terkait dengan peningkatan sistem drainase dan pengendalian banjir. Kami minta penjelasan terkait rencana jangka panjang dari pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi kali, pembangunan tanggul laut, sumur resapan termasuk upaya penanganan banjir yang melibatkan kota-kota penyangga, Mohon Penjelasan! 3. Isu Pencemaran Udara. Terkait dengan pengurangan limbah dan peningkatan kualitas Udara. Mohon dapat dijelaskan bagaimana rencana jangka panjang untuk pengolahan limbah industri maupun limbah domestik, penggunaan energi bersih, dan pengawasan emisi. 4. Isu Kesenjangan Sosial: Berdasarkan tren Rasio Gini Jakarta pada tahun 2019-2023 nilai Rasio Gini Jakarta terus meningkat seiring dengan ketimpangan pendapatan di Jakarta dan berada diatas rata-rata nasional, dari 0,39 hingga 0,431. Angka ini menunjukkan semakin tingginya ketimpangan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas. RPJPD yang disusun harus dapat menjawab rencana penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan warga Jakarta. Mohon dapat dijelaskan rencana jangka panjang mengatasi kesenjangan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perumahan. 5. Isu Keterbatasan Lahan, keterbatasan lahan merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan Jakarta, dampak dari keterbatasan lahan yang selama ini terjadi antara lain: peningkatan harga tanah yang menyulitkan kalangan muda dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal; menjamurnya permukiman kumuh, berkurangan ruang terbuka hijau. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai rencana jangka panjang untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan tersebut. 6. Isu Perubahan Iklim, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh DKI Jakarta saat ini dan masa depan. Sebagai kota metropolitan dengan kepadatan penduduk tinggi. Jakarta sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Darmpak Perubahan lklim di Jakarta antara lain: a) Kenaikan Permukaan Air Laut: Jakarta merupakan salah satu kota yang paling cepat tenggelam di dunia akibat kenaikan permukaan air laut. Hal ini mengancam wilayah pesisir dan infrastruktur kota. b) Intensitas dan Frekuensi Banjir: Perubahan pola curah hujan menyebabkan banjir semakin sering dan intens. c) Kualitas Udara yang Buruk: Peningkatan suhu dan polusi udara semakin memperburuk kualitas udara di Jakarta. d) Kekurangan Air Bersih: Perubahan iklim menyebabkan kekeringan yang lebih sering dan panjang, sehingga mengancam ketersediaan air bersih. e) Migrasi Penduduk: Kenaikan permukaan air laut dan banjir dapat memaksa jutaan…

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 6, 2024
  • 0 Comments
Sri Kandi Demokrat Dorong Pemprov DKI Selesaikan Permasalahan Banjir

INDOPOS-JAKARTA-Persoalan banjir masih menjadi fokus para wakil rakyat di Kebon Sirih. Srikandi Demokrat, Neneng Hasanah mendorong agar penyelesaian permasalahan banjir tidak hanya berfokus pada pembangunan bangunan pengendali banjir yang besar, melainkan juga pembangunan skala mikro yang usulannya telah disampaikan melalui reses maupun aspirasi masyarakat. “Selain itu penyelesaian pembangunan waduk atau situ atau lembung, folder dan sungai segera dilakukan percepatan,” ujar anggota Komisi D, Neneng Hasanah, terkait laporan Badan anggaran DPRD DKI Jakarta hasil pembahasan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/8). Menurut politisi yang akrab disapa Bunda itu Dinas SDA harus menyiapkan langkah-langkah terkait dengan pernyataan BMKG terkait prediksi iklim dan cuaca ke depan agar potensi dampak kekeringan di Jakarta dapat diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya. “DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas SDA untuk melakukan percepatan penyelesaian pembangunan tanggul laut NCICD, mengingat pembangunan tersebut sangat krusial dalam upaya mitigasi bencana banjir rob yang semakin sering terjadi dan berdampak luas pada masyarakat Jakarta,” bebernya. Disamping itu, pemprov DKI Jakarta perlu mendorong peningkatan pengawasan dan manajemen di lapangan. Termasuk koordinasi lintas SKPD secara berkelanjutan dan komprehensif untuk mencegah terulangnya temuan BPK di masa depan. “Dalam hal sedang disusunnya dokumen RPJP 2025-2045, DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar eksekutif menjaga kesinambungan program antara periodenya, khususnya bagi program-program yang menjadi praktik baik dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut anggota DPRD 4 periode itu merekomendasikan kenaikan upah PJLP dengan jenis pekerjaan beresiko tinggi. Seperti PJLP Dinas pertamanan dan hutan kota yang bertugas sebagai penebang atau penopingan pohon, PJLP Dinas Sumber Daya Air yang bertugas di rumah pompa dan PJLP Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas di Pengelola Sampah Badan Air. “DPRD DKI Jakarta mendorong adanya akselerasi penambahan rasio RTH hingga mencapai 30 persen dari total luas Jakarta yang mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” bebernya. Selain itu, kata Neneng DPRD DKI Jakarta merekomendasikan perlunya mengatur tata kelola dan layanan pemakaman, termasuk penataan atau revitalisasi makam, optimalisasi sarana prasarana penunjang layanan pemakaman, serta penghapusan retribusi layanan mobil ambulans. Mengacu pada data peningkatan indeks kualitas udara di Jakarta yang mengkhawatirkan, DPRD DKI Jakarta mendessk Dinas LH untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap program penanggulangan pencemaran udara yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar upaya untuk mengatasi masalah polusi udara dapat berjalan lebih baik dan optimal. DPRD DKI Jakarta mendorong penanganan Sampah di Badan Air untuk dapat dioptimalkan melalui pembangunan saringan Sampah, pengerukan Sampah dengan antisipasi dan pak resiko terhadap warga sekitar, serta perlu dilakukan penataan dan pengembangan di area sekitar Badan air. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 6, 2024
  • 0 Comments
Kaspa Pecahkan Rekor, Kini Duduki Posisi 20 Kripto Terbaik

INDOPOS–Kaspa , mata uang crypto yang sedang naik daun, telah mencapai rekor tertinggi baru untuk ketiga kalinya berturut-turut dalam 3 bulan terakhir. Hal ini menunjukkan minat yang kuat dari para investor dan komunitas terhadap proyek crypto ini. Saat ini Kaspa menduduki posisi 20 terbaik, dari sebelumnya di posisi 22. Tren positif ini diyakini semakin meningkat, mengingat latar belakang Kaspa sebagai crypto yang disebut-sebut versi canggih dari bitcoin. Investor Kaspa Bersemangat Menambang Harga Kaspa umumnya dipengaruhi oleh kondisi pasar crypto yang lebih luas. Namun, kali ini situasinya berbeda. Altcoin ini didorong bukan oleh pasar, tetapi oleh komunitasnya, terutama para penambang. Hashrate penambangan, yang telah meningkat secara konsisten dan cepat sejak awal Juli, berhenti dan sedikit menurun pada 27 Juli. Penurunan harga Kaspa sedikit memengaruhi hashrate, yang sejak itu naik lagi. Ini adalah sinyal adopsi crypto yang berkembang yang didorong oleh permintaan altcoin serta keengganannya untuk menyerah pada kondisi bearish. Baca Juga: Memecoin WHY Diprediksi Mampu Jadi Dogecoin Berikutnya Setelah Mencapai $100 Juta!   Harga Kaspa Berpotensi Naik Lebih Tinggi Harga Kaspa membentuk rekor tertinggi baru hari ini, mencapai $0,2079. Altcoin ini telah mengalami bull run selama tiga bulan terakhir, mencatat peningkatan 91% dalam durasi ini. Ini adalah ATH ketiga yang dibentuk oleh harga Kaspa dalam tiga bulan terakhir, karena tren naik yang sedang berlangsung. Keyakinan di antara investor juga sangat tinggi, yang memungkinkan altcoin untuk melawan bearish pasar yang lebih luas selama seminggu terakhir. Rekor tertinggi sebelumnya di $0,198 sekarang menjadi level support baru untuk altcoin. Sementara intra-day low mencapai support ini, harga Kaspa bangkit kembali untuk diperdagangkan pada $0,204 pada saat penulisan. Kemungkinan kehilangan support ini rendah, tetapi penurunan ke $0,184 tidak dapat dikesampingkan jika penjualan terjadi. Koreksi lebih lanjut akan membatalkan tesis bullish dan kemungkinan rekor tertinggi baru. Penutup Kaspa adalah proyek yang menarik dengan komunitas yang kuat dan teknologi yang menjanjikan. Kenaikan harga baru-baru ini menunjukkan minat yang kuat dari investor crypto dan komunitas terhadap proyek ini. Jika tren ini berlanjut, Kaspa berpotensi untuk mencapai rekor tertinggi baru di masa mendatang. Baca Juga: Dogizen: Game Penghasil Uang Baru yang Siap Tantang Hamster Kombat dan Catizen! Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan berita-berita terbaru seputar crypto. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan beritanya. *Disclaimer: Konten ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli dan investasi aset crypto menjadi tanggung jawab pembaca.   Referensi BeInCrypto. Kaspa (KAS) Price Forms a New All-Time High. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 Featured Image: Kaspa

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 6, 2024
  • 0 Comments
KEMENTERIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MENDESAK DIBENTUK, INI ALASANNYA!!

Alasan pentingnya petisi ini Sebelumnya Asosiasi Masyarakat Hukum Adat (APHA) telah memberikan kuasa khusus kepada Viktor Santoso Tandiasa, dkk dari VST and Partners Law Firm untuk menempuh upaya ke Mahkamah Konstitusi dengan melakukan pengujian Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 67/PUU-XXII/2024. Dimana APHA menilai Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan scara bersyarat terhadap UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “termasuk urusan adat”. Hal tersebut didasari pada landasan konstitusional Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Alasannya Dalam UU 39/2008, kemudian mengatur lebih rinci tentang urusan pemerintahan. Dimana dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan: “Setiap Menteri membidangi Urusan tertentu dalam pemerintahan”. Kemudian Pasal 4 ayat (2) membagi urusan pemerintahan tersebut menjadi 3 (tiga) yakni: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 inilah yang menjadi dasar untuk menyusun Nomenklatur kementerian negara, namun dalam bagian penjelasan yang dibatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Apabila mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU 39/2008 seharusnya ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 memuat semua urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, termasuk urusan masyarakat hukum adat yang disebutkan secara ekslisit dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarkat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Artinya apabila ditafsirkan secara sistematis, urusan adat dimana yang menjadi subjek hukumnya adalah Masyarakat Hukum adat yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD 1945, seharusnya dimasukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU 39/2008.. Namun apabila kita melihat ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 hanya memasukan urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Padahal urusan “adat” yang subjek hukumnya Masyarakat Hukum Adat secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Desakan agar rencana pembentukan Kementerian yang mengurusi urusan masyarkat hukum adat melalui Mahkamah Konstitusi semakin meluas. Selain Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) yang menjadi Pemohon dalam Perkara No. 67/PUU-XXII/2024, ada enam orang yang juga masuk menjadi Pemohon, dan sudah menandatangani kuasa, antara lain: 1. Yanto Eluay (tokoh adat Kampung Sereh, Sentani, Papua) 2. Salfius Sako (Sekretaris Jenderal Majelis Hakim Adat Dayat Nasional) 3. Wiwin Indiarti (Ketua Pengurus Daerah AMAN Osing) 4. Mujianto (Kepada Desa Ngadas/tokoh adat Suku Tengger) 5. Gunritno (wagra Seludur Sikep) 6. Samuel Pakage (Warga Papua) Dengan masuknya Tokoh adat, Aktivis, masyarakat Adat, dan pengajar hukum adat diyakini akan memperkuat kedudukan hukum para pemohon dan menunjukan besarnya harapan masyarakat adat yang ada diseluruh Indonesia agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon sehingga terdapat mandat konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah untuk membentuk Kementerian yang mengurusi urusan Masyarakat Adat. Sebagaimana diketahui urusan masyarakat adat terpecah dibeberapa kementerian, dan setiap kementerian yang mengurusi urusan masyarakat adat banyak yang kurang memahami tentang urusan-urusan masyarakat disetiap masing-masing adat sehingga kerap menimbulkan penolakan yang berakibat pada terlanggarnya hak-hak dari masyarakat adat yang sejatinya sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk. Dan yang paling ironis dimana tidak jarang masyarakat adat yang ingin mendapatkan status sebagai masyarakat hukum adat melalui penetapan pemerintah daerah, permohonannya tersebut ditolak dengan alasan yang tidak jelas, sehingga kerap tidak bisa mendapatkan hak-haknya untuk mengurusi urusan pemerintahan. Termasuk mengurus perda adat yang kemudian sering mendapatkan penolakan karena ketidakpahaman pemerintah terhadap urusan adat yang diminta untuk dimuat dalam perda tersebut. Oleh karenanya menjadi sangat penting adanya kementerian yang mengurusi urusan masyarakat adat termasuk melakukan inventarisir dan memberikan status sebagai masyarakat hukum adat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarkat adat sehingga bisa mendapatkan haknya untuk mengurusi urusan pemerintahan yang terkait dengan kepentingan masyarakat hukum adat disetiap daerah yang ada di Indonesia Adapun beberapa Urusan yang akan menjadi kewenangan Kementerian Masyarakat Hukum Adat antara lain: 1. Urusan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia. 2. Urusan Penetapan Masyarkat Hukum Adat beserta Wilayah Adat dan Tanah Ulayat 3. Urusan Evaluasi terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat 4. Urusan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat antara lain: – Pelindungan…

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 6, 2024
  • 0 Comments
Usai Dapat Anugerah Kehormatan “ABANG” dari Dewan Adat Bamus Betawi, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti Sambangi Dua Tokoh Senior Betawi Babe Nuri Taher dan Babe Edi Marzuki Nalapraya

INDOPOS-Usai Mendapat Anugrah Kehormatan Gelar ‘ ABANG ” pak Nyalla Mataliti Ketua DPD RI mewakili Para Tokoh Yg Mendapat Gelar Abang dari Dewan Adat Bamus Betawi pimpinan Bang Eki Pitung..bang Nyalla menyambangi Dua Tokoh Senior di Betawi Babe Nuri Taher dan Babe Edi Marzuki Nalapraya…Insha Allah Beliau Mewakili Para Tokoh yg di Anugrahi dgn didampingi Mpok Silvyana Murni. Alhamdulillah Beliau Menerima dan setuju Bahwa Gelar itu telah dijalankan dgn Baik dan Syakral.Bang Nyala sangat Faham Fhisikologi Orang Betawi yg sangat menjunjung tinggi Ke adaban…Prosesi gelar ABANG di berikan dalam acara RAKER I DEWAN ADAT BAMUS BETAWI dihadiri 68 ormas Betawi dgn masing2 Perwakilan 2 orang .prosesi Gelar Abang di angkat oleh Ketua Majelis Adat Babe Brignjend Abd Syukur ( Bang Dudung ) dan Babe Rusdi Saleh pendiri Bamus Betawi didampingi Mpok Sylviana Murni tokoh perempuan Betawi dan Ibu Ida istri Babe Alm Efendi Yusuf Pendiri Bamus Betawi..prosesi itu sangat Khitmat dan Kekeluargaan. Dan di Bacakan Langsung oleh Ketua Dewan Adat Bang H.Eki Pitung lalu diberi Dua helai Daun Sirih sbg Tanda Persaudaraan dan dikalungkan Cukin Batik tulis Khas Betawi berlogo Dewan Adat Bamus Betawi Alhamdulillah para tokoh2 yg di Anugrahkan adalah 1.Ketua MPR RI Bambang Susatyo menjadi ” Bang H.Bamsoet ” 2. LA NYALLA MATALITI KETUA DPD RI menjadi ” BANG NYALA ” 3.Pak Wamenaker Afriansyah Noor ” Bang Ferry ” 4. Ryano Panjaitan Ketum DPP KNPI / Enterpruener 5. FAHD EL FOUZ ARAFIQ KETUM BAPERA / POLITISI partai Golkar 6.Adtya Usma Staff Ahli BNPT ” Bang Adiet.” Prosesi ini dapat menjadi bertambah Keluarga dan Menjaga Silaturahmi di Betawi ( Jakarta ) Jika ada ucapan2 diluar Betawi terpecah ,Eki menepis Kita selalu Bersatu kok.gak ada yg disebut2 terpecah sesungguhnya inikan Sebutan2 Orang saja yg sengaja mempertajam Perbedaan dalam Organisasi… Biasa sebuah dinamika Organisasi .. Kami Kaum Betawi tak bisa dipecahkan oleh orang2 yg ingin Berkepentingan dijakarta.kami masih ada , kami tetap menjaga Hubungan Baik..dan terus Berkarya buat Budaya dan Martabat Betawi Semoga Perjuangan Dewan Adat Bamus Betawi…terus bisa menjaga Marwah dan Derajat Betawi kedepan.. Allahu Akbar. !!  

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 5, 2024
  • 0 Comments
NBRI dan Queen Mary University of London United Kingdom, Universitas Dian Nusantara Sukses Gelar International Conference on Battery for Renewable Energy and Electric Vehicles

INDOPOS-Universitas Dian Nusantara bekerja sama National Battery Research Institute (NBRI) dengan Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom dan telah berhasil menyelenggarakan International Conference on Battery for Renewable Energy and Electric Vehicles (ICB-REV) 2024 dan Focus Discussion Group (FDG) UK-Indonesia, bersamaan dengan Batavia Transdisciplinary Symposium (BTS) 2024 yang diadakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Indonesia pada 31 Juli 2024.International Conference BTS merupakan acara konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nusantara sebagai wadah bagi para peneliti khususnya dosen dan mahasiswa Universitas Dian Nusantara memaparkan hasil dari temuan terbaru sesuai bidang masing-masing. Kegiatan BTS yang sebelumnya telah berhasil diselenggarakan pada tahun 2020 di Jakarta dan tahun 2022 di Yogyakarta. BTS tahun ini mengusung tema “Social and Economy Transformation in the Adoption of Clean Energy Towards Net Zero Emission”.  Sementara International Conference ICB-REV adalah konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh NBRI yang kini telah memasuki tahun keempat, guna memfasilitasi para peneliti dan periset baik dalam dan luar negeri untuk memaparkan penemuan terbaru mereka dalam ranah teknologi baterai, energi terbarukan, kendaraan listrik dan ekosistemnya. Tema dari ICB-REV tahun ini adalah “Advancing Clean Energy Solutions Towards Net Zero Emission”. Selain International Conference NBRI juga berkolaborasi bersama dengan  Queen Mary University of London (QMUL) untuk melaksanakan Focus Discussion Group (FDG) UK-Indonesia  tentang adopsi kendaraan listrik roda dua di Indonesia di bawah program Queen Mary Impact Fund 2023- 2024. Forum tersebut menghadirkan panelist lintas stakeholder yang berkaitan dengan adopsi kendaraan listrik di Indonesia, sekaligus memberikan masukan terhadap hasil riset sebagai dasar perumusan kebijakan dan peta jalan. Serangkaian acara ini telah menghadirkan lebih dari 80 peserta dan 30 pembicara, dari 5 negara (Indonesia, Inggris, Jerman, Australia, Malaysia). Acara ini juga mendapatkan dukungan dari ThermoFisher Scientific dan Harita Nickel sebagai sponsor utama, begitu juga dengan sponsor pendukung seperti LSP EBTKE Indonesia, LSP Kimia Industri, RCMS, LSP Migas, dan PT Lintas Kajima. Sementara FDG UK-Indonesia didanai oleh Queen Mary University of London (QMUL).  Acara konferensi ini juga turut dihadiri oleh Prof. Evvy Kartini selaku Founder NBRI dan jajaran pimpinan Universitas Dian Nusantara seperti Prof. Dr. H. Suharyadi selaku Rektor Universitas Dian Nusantara, Ir. Margono Sugeng, M.Sc selaku Wakil Rektor I Universitas Dian Nusantara, Dr. Ir. Muhammad Hasanuddin Thoyieb, MM selaku Wakil Rektor III, dan Dr. Ir. Muhammad Hanafi, MBA, IPU selaku Direktur Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dian Nusantara, beserta jajaran pimpinan UNDIRA lainnya. Dalam konferensi ini baik BTS dan ICB-REV telah menghadirkan narasumber yang ahli dibidangnya, yakni Prof. Alan J Drew – Director of Material Research Institute, Queen Mary University of London, United Kingdom, Prof. Vanessa Peterson selaku Senior Principal Research Scientist of Australian Nuclear Science and Technology Organisation, Australia, Prof. Dr. Eng, Eniya Listiani Dewi – Director General of New Renewable Energy and Energy Conservation, Ministry of Energy and Mineral Resources, Indonesia, Dr.Ir Muhammad Hanafi, M.B.A., IPU Direktur – LRPM UNDIRA & The Professional Expert of Resources & Economy Studies National Resilience Institute Republic of Indonesia, Prof. Dr. Anees Janee Ali, Associate Professor School of Management (SOM) Universitas Sains Malaysia, dan Prof. Dr.-ing Silke Christiansen – Head of Department: Correlative Microscopy and Material Data Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and System IKTS, Germany. Dan dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa UNDIRA hingga peserta umum. “Harapan terbesar dalam berlangsungnya kolaborasi kegiatan konferensi antara BTS dan ICB-REV ini adalah memperluas jaringan dengan rekan sesama peneliti dari berbagai institusi, sehingga dapat membuka peluang untuk berkolaborasi dalam bidang penelitian yang lebih mendalam dan dari berbagai lintas disiplin ilmu serta meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan.” Ujar Prof. Suharyadi selaku Rektor UNDIRA dalam sambutannya.  Disamping itu, Dr. Ir, Muhammad Hanafi, MBA, IPU yang juga menjadi ketua pelaksana dalam kegiatan ini mengungkapkan harapannya dalam kegiatan konferensi ini untuk meningkatkan kualitas publikasi dosen dan mahasiswa dan dapat menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam dunia penelitian dan memberikan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (wok) 

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 5, 2024
  • 0 Comments
Anak Eka Tjipta Laporkan Sinarmas Land dan BSD ke KPK

INDOPOS-JAKARTA -Freddy Widjaja, anak dari pendiri Sinarmas, Eka Tjipta Widjaja, melaporkan Sinarmas Land dan BSD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan membawa sejumlah berkas sebagai bukti, Freddy Widjaja datang ke Gedung Merah Putih didampingi oleh kuasa hukumnya Alvin Lim. Kepada wartawan, Freddy mengatakan, ia melaporkan beberapa bukti ketidakpantasan yang dimiliki Sinarmas untuk mendapatkan status proyek strategis nasional (PSN) dari pemerintah pusat. Tujuannya agar Presiden Joko Widodo tidak salah pilih dan terlibat kasus hukum usai menjabat sebagai presiden. “Saya melaporkan beberapa bukti terkait ketidakpantasan yang dimiliki Sinarmas Land memegang proyek strategis nasional (PSN). Saya ingin mengingatkan Pak Presiden Joko Widodo untuk lebih jeli, ” kata Freddy Widjaja kepada wartawan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 5 Juli. Bukti yang dilaporkan Freddy ke KPK terdiri dari 7 barang bukti. Diantaranya, annual report dari Sinarmas Land, Company Profile dari PT Sinarmas Land, PT Paraga Artamida, PT Ekacentra Usaha Maju, PT Bumi Serpong Damai (BSD) dan Peraturan Pemerintah terkait PSN. “Kurang lebih ada tujuh barang bukti yang saya laporkan ke KPK terkait Sinarmas Land dan PT Bumi Serpong Damai, “kata Freddy Widjaja. Freddy menjelaskan dirinya sangat mencintai tanah air ini dan menyayangi Presiden Joko Widodo. Dia menyebutkan tidak ingin melihat Presiden ketujuh itu terlibat kasus hukum seusai menjabat. ” Saya sangat mencintai tanah air ini. Laporan ini saya buat juga bagian dari saya menyayangi Presiden Jokowi. Saya tidak ingin beliau pusing karena terlibat kasus hukum usai tidak menjabat sebagai presiden, “imbuhnya. Freddy menjelaskan dari bukti yang diserahkan ke KPK, menunjukkan adanya PMA (penanaman modal asing) dalam struktur saham di Sinarmas Land. “Sinarmas Land itu didirikan di Singapura, dan berdasarkan annual reportnya, struktur saham terbesarnya dari Sinarmas Land itu dimiliki PT Lyon Investments Limited yang berada di Bahamas, “tandasnya. Kuasa Hukum Freddy Widjaja, Alvin Lim, menegaskan, akan terus memperjuangkan keadilan bagi Freddy Widjaja. Kedatangan mereka ke KPK kali ini, untuk melengkapi berkas untuk KPK agar segera memproses kasus ini. “Keadilan harus diketagakan untuk Freddy, dan Sinarmas serta BSD harus mempertanggungjawabkan perbuatanya,” tegas Alvin. Humas BSD Fajar Jupri dan Humas Sinarmas Group Dave saat di tanyakan hal ini enggan untuk memberikan jawaban. Tak ada bedanya dengan mantan politisi Hanura, Saleh Husin yang kini menjadi Managing Director di Sinarmas. Politisi yang pernah menjadi Menperindag ini diam seribu bahasa saat ditanyakan tentang Sinarmas Land.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 5, 2024
  • 0 Comments
Humanitarian Aid Continues, Wujud Human Initiative dan Seluruh Mitra Kolaborasi Bangun Komitmen Berkelanjutan Terhadap Dukungan Kemanusiaan di Palestina

INDOPOS-Bencana kemanusiaan yang mendera Gaza, Palestina, tidak pernah lepas dari perhatian seluruh pasang mata dan telinga warga dunia. Eskalasi yang semakin menguat dimulai pada Oktober 2023 telah menarik perhatian global dan mengundang reaksi serta dukungan internasional. Dalam konteks ini, Human Initiative sebagai organisasi kemanusiaan berdaya jangkau global mengambil langkah kolaboratif melalui Palestine 300 Days: Humanitarian Aid Continues. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen berkelanjutan terhadap dukungan kemanusiaan di tengah krisis Gaza, Palestina, yang telah mencapai 300 hari sejak 7 Oktober 2023. Situasi di Palestina kian tidak menentu. Pendudukan militer Israel terhadap kantong-kantong wilayah pengungsian dan permukiman warga Palestina terjadi setiap waktu. Situation Report UN OCHA – Days 292 bahkan menyebutkan bahwa Nuseirat dan pusat kota Gaza telah menjadi wilayah perang, yang menyebabkan lanskap Jalur Gaza semakin sempit. Dalam kondisi bantuan kemanusiaan yang terbatas, militer Israel terus mendesak hingga 90% warga Gaza terpaksa mengungsi ke zona-zona yang ditentukan.Terhitung 300 Hari Palestina sejak eskalasi besar pada 7 Oktober 2023, Human Initiative beserta seluruh mitra kolaborasi menggerakkan kebaikan bertajuk Palestine 300 Days: Humanitarian Aid Continues. Dalam momentum yang diselenggarakan di CGV FX Sudirman, Jakarta (2/8) Human Initiative mempresentasikan situasi terkini dan kebaikan apa saja yang telah masyarakat Indonesia kirimkan ke Palestina. Kebaikan-kebaikan ini terhimpun dari kolaborasi kemanusiaan bersama masyarakat Indonesia serta komunitas-komunitas seperti One Day One Juz (ODOJ), BTS ARMY Indonesia, Fitrop & Warga CPR, dan entitas lainnya. Tomy Hendrajati selaku President Human Initiative mengungkapkan bahwa peristiwa yang terjadi di Gaza-Palestina telah mengonfirmasi karakter kedermawanan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Human Initiative meyakini bahwa fenomena ini tidak hanya tentang karakter kedermawanan, melainkan panggilan kemanusiaan yang sangat kuat ketika menyaksikan betapa beratnya penderitaan yang dirasakan oleh Saudara-saudara di Gaza-Palestina. “Human Initiative juga sangat terkejut. Ternyata dukungan terhadap perjuangan Gaza-Palestina, khususnya bagi organisasi kemanusiaan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, juga didukung oleh banyak komunitas yang berasal dari lintas hobi, lintas minat, dan berbagai kelompok lainnya. Human Initiative menyaksikan bahwa peristiwa di Gaza-Palestina telah memanggil banyak semangat kedermawanan sekaligus semangat kepedulian, dan pada akhirnya dukungan terhadap kemanusiaan yang harus kita jaga,” ungkap Tomy.Lebih mendalam, ia menceritakan tantangan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan adalah hal lumrah. Akan tetapi, proses menyampaikan amanah kebaikan dan kepedulian masyarakat Indonesia kepada Saudara-saudara di Gaza-Palestina jauh lebih kompleks. Meskipun begitu, Human Initiative tetap memiliki keinginan dan semangat untuk mengantarkan amanah hingga sampai kepada mereka yang berhak. “Organisasi kemanusiaan, khususnya Human Initiative, membagi mekanisme respons kemanusiaan dengan berbagai pendekatan. Dimulai dengan menjadi bagian dari delegasi bantuan kemanusiaan Republik Indonesia ke Gaza, berkolaborasi dengan mitra lokal di Palestina melalui Indonesian Humanitarian Alliance, hingga mengakses kemitraan strategis dengan pihak-pihak yang memiliki akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza-Palestina. Ini sebagai langkah untuk memudahkan dan menjaga keselamatan pekerja kemanusiaan,” ujarnya. Memfasilitasi kebaikan masyarakat Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza-Palestina bukan perkara yang mudah, lanjut Tomy. Kendati demikian, ikhtiar untuk meneruskan amanah ini terus berlanjut hingga sebanyak 219.815 jiwa merasakan dampak kebaikan dari bantuan kemanusiaan yang diberikan. Bantuan kemanusiaan ini terdiri berbagai varian program, mulai dari water sanitation and hygiene (WASH), cash assistant, food security, phsycosocial support, health, dan winter aid, yang tersebar di 6 wilayah di Palestina.  Bangun komitmen Humanitarian Aid Continues, Human Initiative berikhtiar untuk meneruskan kebaikan masyarakat Indonesia untuk warga Palestina berupa kebutuhan pangan, distribusi air bersih, penguatan layanan medis, dan bantuan tunai bagi paramedis di Gaza. Sedangkan bantuan lainnya akan didistribusikan di camp pengungsian Mesir melalui bantuan tunai untuk pengungsi, pasien, paramedis, hunian, pengadaan ambulans, dan dukungan psikososial. Bagi Tomy, kolektif kebaikan ini membuktikan bahwa kemanusiaan adalah sesuatu yang tidak pernah hilang dari semua manusia di dunia.  Atas nama kemanusiaan, ia mewakili Human Initiative menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa atas semua kepedulian masyarakat Indonesia untuk meringankan krisis kemanusiaan di Gaza-Palestina. “Ini semua adalah kerja-kerja kolaboratif, kerja-kerja kebaikan masyarakat, yang tentu saja Human Initiative pada konteks ini memainkan perannya sebagai fasilitator. Kami bukanlah pemilik dari semua semangat kebaikan ini, sebagaimana visi organisasi yang kami miliki yaitu Menggerakkan Kebaikan untuk Memartabatkan Manusia,” pungkas Tomy.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 5, 2024
  • 0 Comments
Binance Luncurkan Layanan Penambangan KASPA, Harga Diprediksi Meroket

INDOPOS-Binance Pool telah meluncurkan layanan penambangan KASPA (KAS) dengan biaya nol kolam selama periode promosi dari 5 Agustus hingga 5 November 2024. Binance Pool memperkenalkan penambangan KASPA (KAS) dengan nol biaya Binance Pool telah secara resmi meluncurkan layanan penambangan KASPA Network (KAS), yang memungkinkan penambang untuk menikmati biaya nol kolam selama periode promosi terbatas. Pengumuman itu, dibuat pada 5 Agustus 2024, menyoroti upaya berkelanjutan Binance untuk memperluas layanan penambangannya. Menurut Binance, periode promosi untuk biaya nol pool akan berlangsung dari 5 Agustus 2024, hingga 5 November 2024. Selama waktu ini, penambang dapat memanfaatkan pengabaian biaya untuk memaksimalkan pengembalian penambangan mereka. Bagaimana memulai Untuk mulai menambang kaSpa (KAS) di Binance Pool, pengguna harus mengikuti langkah -langkah ini: Masuk ke akun Binance yang diverifikasi dan mendaftar untuk akun Binance Pool. Ikuti panduan langkah demi langkah yang disediakan dalam tutorial penambangan KAS. Pantau hashrate saat ini dari bagian Pekerja di Binance Pool. Tutorial terperinci dan informasi tambahan dapat ditemukan di halaman dukungan Binance. Pertimbangan penting Penting untuk dicatat bahwa Kaspa (KAS) saat ini tidak terdaftar atau dapat diperdagangkan di Binance.com. Peluncuran Layanan Penambangan KAS di Binance Pool tidak menjamin daftar token di Exchange. Selain itu, pengguna harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memastikan penghasilan mereka dikreditkan dengan benar: Penghasilan harus di atas ambang pembayaran minimum 100 KAS. Pengguna harus mengatur alamat pembayaran yang valid di akun Binance Pool mereka yang mendukung ambang pembayaran minimum. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan mengakibatkan pendapatan yang diadakan di Binance Pool Wallet Balance. syarat dan Ketentuan Untuk berpartisipasi dalam promosi penambangan KAS, pengguna harus mematuhi persyaratan berikut: Pegang Akun Binance Terverifikasi. Berikan alamat pihak ketiga yang valid di akun Binance Pool mereka untuk menerima hadiah KAS. Binance berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang merusak kode program atau mengganggu operasinya menggunakan perangkat lunak lain. Binance juga mengeluarkan penafian yang mencatat risiko pasar tinggi dan volatilitas harga yang terkait dengan aset digital. Pengguna didorong untuk sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen jika perlu. Peluncuran ini adalah bagian dari strategi Binance yang lebih luas untuk meningkatkan ekosistem penambangannya dan menawarkan insentif kompetitif kepada para penambang. Promosi nol-biaya diharapkan dapat menarik sejumlah besar penambang yang ingin mengoptimalkan pengembalian mereka di pasar cryptocurrency yang mudah menguap. Sumber Gambar: Shutterstock Binance Kaspa pertambangan Cryptocurrency

  • INDOPOSINDOPOS
  • Agustus 4, 2024
  • 0 Comments
Hashrate KASPA Capai 730 PH/s Jadikan Kripto dengan Transaksi Tercepat

INDOPOS-Hashrate KASPA adalah yang tertinggi, yakni 730 PH/s. Hal ini menjadikan Kaspa sebagai lapisan transaksi konfirmasi instan tercepat dan paling skalabel yang dibangun di atas mesin #PoW. Trabsaksi yang dikirim ke penambang dapat langsung dimasukkan ke dalam buku besar, disusun secara revolusioner #blockDAG. Penjelasan ini terlihat dalam postingan X @KASPAEnthusiast Minggu (4/8/2024).