INDOPOS, Author at - Laman 2 dari 143

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Satpol PP dan Warga Gagalkan Aksi Begal Berkedok Debt Collector di Kembangan

INDOPOS-JAKARTA — Aksi dugaan perampasan sepeda motor oleh oknum yang mengaku sebagai debt collector berhasil digagalkan oleh warga bersama anggota Satpol PP di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Senin (13/4/2026) sore. Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.15 WIB di Jalan Kembangan Baru, Rawa Buaya, Cengkareng. Seorang pengendara motor tiba-tiba diberhentikan secara paksa oleh sekelompok orang yang menuduh korban menunggak cicilan kendaraan selama satu tahun. Korban sempat didorong dan digiring ke arah rolling door milik warga. Namun, korban membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa sepeda motor yang digunakannya telah lunas sejak satu tahun lalu. Keributan yang terjadi menarik perhatian warga sekitar. Bersama anggota Satpol PP yang berada di lokasi, warga kemudian berusaha melerai dan mencegah aksi yang diduga sebagai upaya perampasan tersebut. Situasi sempat memanas lantaran pihak yang mengaku debt collector tetap bersikeras dengan argumennya. Meski demikian, upaya warga dan petugas berhasil menggagalkan aksi tersebut sehingga motor korban tidak jadi dibawa. Hingga kini, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait identitas para pelaku maupun tindak lanjut hukum atas kejadian tersebut. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap modus penagihan yang tidak sesuai prosedur dan segera melapor ke pihak berwajib jika mengalami kejadian serupa.

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Diduga Begal Berkedok Debt Collector, Driver Ojol Jadi Korban di Cileunyi

INDOPOS-BANDUNG — Aksi kriminal berkedok debt collector (DC) atau yang kerap disebut “mata elang” kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang driver ojek online (ojol) diduga menjadi korban setelah dipepet dan digiring oleh sekelompok orang di kawasan Cinunuk, Cileunyi. Peristiwa tersebut terekam kamera warga yang kebetulan melintas di lokasi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa pria menggunakan sepeda motor menghentikan korban di pinggir jalan. Korban tampak tidak berdaya saat dikelilingi dan diduga dipaksa menyerahkan kendaraannya. Informasi yang beredar menyebutkan, korban kemudian dibawa ke arah kawasan Tagog atas bersama sepeda motornya. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti nasib driver ojol tersebut maupun keberadaan kendaraannya. Aksi yang diduga dilakukan oleh oknum “mata elang” ini kembali memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya para pengemudi ojol yang kerap menjadi sasaran penarikan paksa kendaraan di jalan. Warga berharap aparat kepolisian segera turun tangan untuk menyelidiki kejadian tersebut serta menindak tegas pelaku yang meresahkan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati dan segera melapor jika mengalami kejadian serupa.

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Dewan Adat Bamus Betawi Laporkan Penggunaan Logo Bamus, Minta Gubernur Pramono Tidak Berpihak

INDOPOS-JAKARTA — Dewan Adat Bamus Betawi menyoroti pelaksanaan agenda Lebaran Betawi yang dinilai masih berada dalam situasi dualisme organisasi. Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Eki Pitung, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut dan meminta pemerintah daerah bersikap netral serta adil. Menurut Eki, Lebaran Betawi merupakan agenda besar masyarakat Betawi yang seharusnya menjadi ajang pemersatu. Namun, ia menilai pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini terkesan hanya melibatkan satu pihak, padahal konflik dualisme di tubuh Bamus Betawi belum terselesaikan. “Seharusnya kedua belah pihak dipanggil, diajak duduk bersama. Ini keinginan para orang tua Betawi agar kita bersatu. Tapi yang terjadi seolah-olah hanya satu pihak yang dibenarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Eki. Ia juga menyoroti penggunaan logo Bamus Betawi dalam kegiatan Lebaran Betawi yang digelar di Lapangan Banteng. Menurutnya, logo tersebut merupakan hak milik Dewan Adat Bamus Betawi yang memiliki dasar hukum jelas. “Kami merasa dirugikan, bukan hanya secara moral tapi juga material. Ada nilai miliaran rupiah di situ dengan penggunaan logo yang merupakan hak kami. Karena itu, kami akan mengambil langkah hukum,” tegasnya. Ini Bukti foto-foto penggunaan logo Bamus Betawi tanpa yang akan dilaporkan Eki menambahkan, pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan, namun tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum jika tidak ada titik temu. Ia juga mengingatkan potensi konflik horizontal jika persoalan ini terus berlarut. “Kami tidak ingin ribut. Tapi kalau ada keberpihakan dan ketidakadilan, ini berbahaya. Kami hanya ingin menjaga marwah Betawi,” katanya. Wakil Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, Haikal Safar, turut menegaskan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator untuk menyatukan kedua pihak. “Kami meminta keadilan secara profesional dan proporsional. Jangan sampai ini menjadi bola liar yang merugikan semua pihak,” ujar Haikal. Sementara itu, Ketua LBH Dewan Adat Bamus Betawi, Sapto SH, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum terkait dugaan pelanggaran penggunaan logo dan aspek legalitas organisasi. “Kami akan menempuh dua jalur hukum, pidana dan perdata, dengan mengutamakan pidana. Ini terkait dugaan pelanggaran hak cipta serta persoalan akta pendirian,” jelas Sapto. Ia menambahkan, laporan ke pihak kepolisian direncanakan akan segera dilakukan dengan menghadirkan sejumlah saksi untuk memperkuat proses hukum. Dewan Adat Bamus Betawi berharap pemerintah daerah dapat bersikap netral dan tidak memihak, serta mendorong penyelesaian konflik secara adil demi menjaga persatuan masyarakat Betawi dan kelangsungan budaya di Jakarta. KLIK VIDEO DEWAN ADAT BAMUS BETAWI:

INDOPOS
April 13, 2026
0 Comments

Komika Marah Pernyataan Jusuf Kalla Sakiti Umat Kristen dan Picu Perpecahan

INDOPOS-JAKARTA — Pernyataan Jusuf Kalla (JK) menuai reaksi keras dari kalangan umat Kristen. Sejumlah pihak menilai ucapan tersebut menyinggung dan melukai perasaan umat beragama, sehingga memicu polemik di ruang publik. Kontroversi ini bermula dari pernyataan JK yang disinyalir menyebut bahwa dalam ajaran Kristen terdapat konsep membunuh musuh dalam situasi tertentu. Pernyataan tersebut kemudian memicu tuduhan bahwa ia menyamakan ajaran Kristen dengan tindakan pembunuhan demi surga. Ucapan tersebut langsung mendapat respons negatif dari berbagai kalangan. Banyak umat Kristen menyatakan keberatan dan menilai pernyataan itu tidak tepat serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Salah satu kritik keras datang dari komika Gian Luigi, yang dikenal dengan nama panggung Gianluigich. Melalui akun Instagram pribadinya, anggota komunitas Stand Up Indo tersebut secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Gianluca menilai pernyataan JK telah membuat umat Kristen tersinggung. Ia bahkan menyebut ucapan tersebut sebagai fitnah yang sangat keji dan tidak dapat dimaafkan. Polemik ini pun terus bergulir dan memicu perdebatan luas di masyarakat, khususnya di media sosial. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Jusuf Kalla terkait pernyataan yang menjadi sorotan tersebut. Sejumlah pihak berharap agar polemik ini dapat segera diluruskan guna menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

Eks Pejabat Pertamina Nilai Keputusan Pemerintah Tahan Harga BBM untuk Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional Sangat Tepat

INDOPOS-Kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai langkah tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan dan Proyek-proyek PT Pertamina, Rasyidi HY. Dia menilai keputusan itu tepat karena dianggap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Karena keputusan itu memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian inflasi. “Harga minyak di Indonesia saat ini sudah tepat. Dengan tidak menaikkan harga BBM. Dengan begitu pemerintah berhasil mencegah lonjakan inflasi yang bisa berdampak luas,” ujar Rasyidi HY, Minggu (12/4/2026). Mantan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI periode 2019-2024 itu menjelaskan, kenaikan harga BBM umumnya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa, terutama sektor transportasi dan logistik. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat. Selain faktor ekonomi, Ketua Bamusi DKI Jakarta itu juga menyoroti aspek politik dan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan gejolak di berbagai daerah. “Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga distribusi sangat bergantung pada transportasi. Jika harga BBM naik, dampaknya akan terasa di seluruh wilayah dan bisa berpotensi memicu ketidakstabilan,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan harga BBM yang tetap, masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan biaya hidup yang signifikan. “Kalau harga BBM naik, daya beli masyarakat pasti turun. Ini yang dihindari pemerintah,” tambahnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap beban subsidi negara, terutama di tengah harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel. Jika tren kenaikan berlanjut, tekanan terhadap anggaran negara juga akan meningkat. Terkait pasokan energi, ia menilai peluang kerja sama dengan negara produsen seperti Rusia dan Nigeria dapat menjadi salah satu solusi strategis. “Rusia memiliki cadangan minyak besar dan hubungan bilateral dengan Indonesia cukup baik. Ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga ketersediaan energi nasional,”ujarnya. Lebih lanjut, terkait dengan kebijalan menahan harga BBM, Rasyidi HY menegaskan dalam hal ini PT Pertamina hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.”Keputusan ada di pemerintah. Pertamina sebagai operator hanya menjalankan sesuai arahan,” jelasnya. Secara keseluruhan, ia menilai kebijakan mempertahankan harga BBM saat ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga, menghindari gejolak sosial, serta mempertahankan daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global. (***)

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

3 Nelayan Terombang-ambing 13 Jam di Laut, Diselamatkan Pemancing di Tanjung Lesung

INDOPOS-BANTEN — Tiga nelayan dilaporkan selamat setelah terombang-ambing selama kurang lebih 13 jam di perairan Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka berhasil diselamatkan oleh seorang pemancing yang melintas di lokasi kejadian. Dari video yang diupload Deni Permana melalui akun Instagram andreli_48 channel tertulis keterangan, peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 11 April 2026. Ketiga nelayan tersebut sebelumnya diduga mengalami kendala saat melaut hingga akhirnya tidak dapat kembali ke daratan dan terombang-ambing di tengah laut dalam waktu yang cukup lama. Beruntung, seorang pemancing yang sedang berada di sekitar lokasi melihat kondisi mereka dan segera memberikan pertolongan. Aksi cepat tersebut berhasil menyelamatkan para nelayan dari potensi bahaya yang lebih besar di laut lepas. Informasi yang beredar menyebutkan, seluruh nelayan dalam kondisi selamat setelah dievakuasi. Kejadian ini kembali menjadi pengingat akan risiko tinggi yang dihadapi para nelayan saat melaut, terutama ketika menghadapi cuaca dan kondisi teknis yang tidak terduga.

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

Ketua SIB Tahyudin Aditya Dukung Penertiban Ondel-Ondel oleh Pramono Anung, Usul Program Alih Profesi dan Apresiasi LPDP untuk Anak Betawi

INDOPOS–JAKARTA — Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB) yang juga Sekretaris Jenderal Bamus Betawi, Tahyudin Aditya, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam menertibkan praktik pengamen ondel-ondel di jalanan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dibarengi dengan solusi konkret agar tidak memutus mata pencaharian masyarakat kecil. Menurut Tahyudin, penertiban ondel-ondel yang selama ini kerap digunakan untuk mengamen memang diperlukan demi menjaga marwah budaya Betawi. Ia menilai, penggunaan ondel-ondel di jalanan tanpa pakem yang jelas berpotensi menggeser nilai sakral dan kearifan lokal yang terkandung dalam kesenian tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap nasib para pengamen yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. “Penertiban itu baik, tapi jangan sampai memutus nafkah mereka. Kalau sampai itu terjadi, itu bisa menjadi bentuk kezaliman. Harus ada solusi yang manusiawi,” ujar Tahyudin. Sebagai solusi, SIB mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program alih profesi bagi para pengamen ondel-ondel. Program tersebut dinilai penting agar para pelaku seni tetap memiliki sumber penghasilan yang layak. Tahyudin juga mendorong adanya pelatihan keterampilan hidup (life skill) bagi para pengamen, seperti pembuatan suvenir khas Betawi, kerajinan tangan, hingga keterampilan lain yang bisa menunjang ekonomi mereka. “Bisa dilatih membuat suvenir, kerajinan, atau keterampilan lain. Jadi mereka tetap terlibat dalam ekosistem budaya Betawi, tapi dengan cara yang lebih bermartabat dan berkelanjutan,” jelasnya. Ia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat Betawi agar kebijakan pelestarian budaya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Selain itu, Tahyudin turut mengapresiasi inisiatif Gubernur Pramono Anung yang menggagas program beasiswa “LPDP Jakarta” khusus bagi anak-anak Betawi berprestasi. Ia menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Betawi ke depan. “Program LPDP untuk anak Betawi ini sangat baik. Ini bentuk investasi jangka panjang agar generasi Betawi bisa bersaing dan memiliki kapasitas yang unggul,” katanya. Dengan kombinasi antara penertiban, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan, Tahyudin berharap kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dapat berjalan seimbang—menjaga kelestarian budaya sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat. “Budaya Betawi harus dijaga marwahnya, tapi masyarakatnya juga harus sejahtera. Itu yang paling penting,” tutupnya.

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

Poros Betawi Muda Dukung Program Beasiswa LPDP Gubernur Pramono, Siapkan Generasi Muda dalam Persaingan Global

INDOPOS–JAKARTA — Sekretaris Jenderal Poros Betawi Muda, Iman Hendri, S.Hi, menyambut baik program beasiswa “LPDP Jakarta” yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda Betawi agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Iman Hendri mengatakan, akses pendidikan berkualitas melalui skema beasiswa merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak Betawi sebagai masyarakat asli Jakarta. “Ini adalah langkah yang sangat baik dan patut diapresiasi. Program LPDP untuk anak Betawi akan membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkembang, meningkatkan kapasitas diri, serta bersaing di berbagai bidang,” ujarnya. Menurutnya, selama ini masih banyak anak Betawi yang memiliki potensi besar namun terkendala akses dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya program ini, diharapkan kesenjangan tersebut dapat diperkecil. Lebih lanjut, Poros Betawi Muda menyatakan kesiapan untuk mendukung dan menyukseskan program tersebut. Dukungan itu akan diwujudkan melalui pembinaan dan persiapan generasi muda sejak dini. “Kami siap berperan aktif menyiapkan anak-anak muda Betawi, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Pembinaan ini penting agar mereka tidak hanya mendapatkan beasiswa, tetapi juga mampu bersaing dan berprestasi,” jelasnya. Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan sangat penting agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pendampingan berkelanjutan juga dibutuhkan agar para penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Poros Betawi Muda berharap, program LPDP Jakarta tidak hanya menjadi bantuan pendidikan semata, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Betawi yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Jakarta ke depan. “Harapannya, dari program ini lahir generasi Betawi yang cerdas, berdaya saing, dan tetap menjaga identitas budaya. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga masa depan Jakarta,” tutup Iman Hendri.

INDOPOS
April 12, 2026
0 Comments

Viral! Warga Tulang Bawang Sindir Jalan “Kubangan Babi”, Dedi Mulyadi Bereaksi, Bupati Jadi Sorotan

INDOPOS–TULANG BAWANG – Aksi protes warga Tulang Bawang terhadap kondisi jalan rusak viral di media sosial. Sejumlah warga membuat video satir berisi “ucapan terima kasih” kepada Bupati Tulang Bawang karena jalan di wilayah mereka tak kunjung diperbaiki hingga berubah seperti kubangan. Dalam video tersebut, warga terlihat berkumpul di tengah jalan yang rusak parah, dipenuhi genangan air dan lumpur. Dengan nada sindiran, mereka menyampaikan terima kasih karena jalan itu dinilai sudah seperti “kubangan babi” dan sulit dilalui, terutama saat hujan. Kondisi jalan yang tergenang dan berlumpur itu menunjukkan parahnya kerusakan yang dikeluhkan warga. Kendaraan roda dua maupun roda empat disebut kesulitan melintas, sehingga aktivitas masyarakat pun terganggu. Video ini langsung menuai beragam tanggapan dari warganet. Banyak yang memberikan dukungan terhadap aksi warga, sekaligus mengkritik pemerintah daerah yang dinilai lamban menangani persoalan infrastruktur dasar. Sorotan juga datang dari Dedi Mulyadi yang ikut mengomentari unggahan tersebut dengan emotikon api (🔥). Respons singkat itu dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi yang dikeluhkan warga. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terkait video viral tersebut maupun rencana perbaikan jalan yang dikeluhkan warga. Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi infrastruktur, terutama jalan yang menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

INDOPOS
April 11, 2026
0 Comments

Premanisme Tanah Abang Menggila, Warga Rindu Sosok Ahok yang Bisa Bikin Tertib

INDOPOS–JAKARTA – Aksi premanisme di kawasan Tanah Abang kian meresahkan masyarakat. Berbagai praktik ilegal seperti parkir liar, pemalakan pedagang kecil hingga intimidasi terhadap pengendara terus terjadi tanpa penanganan yang jelas dan berkelanjutan. Sejumlah warga dan pedagang mengeluhkan maraknya pungutan liar yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab. Juru parkir ilegal misalnya, dengan bebas mematok tarif tanpa karcis resmi. Tak jarang, pengendara yang menolak membayar mendapat intimidasi bahkan ancaman. Tak hanya itu, pedagang kecil seperti tukang bakso juga kerap menjadi korban. Dalam beberapa kejadian, aksi premanisme bahkan berujung kekerasan. Mangkuk dagangan dipecahkan karena pedagang menolak memberikan uang setoran. “Kalau tidak kasih uang, bisa diusir atau dagangan dirusak,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya. Pengendara mobil pelat luar kota juga menjadi sasaran empuk. Mereka dimintai “uang keamanan” secara paksa dengan dalih menjaga kendaraan. Praktik ini disebut sudah berlangsung lama dan seolah dibiarkan. Selain itu, sejumlah titik di Tanah Abang diduga dikuasai kelompok tertentu yang mengatur lapak dagang hingga aktivitas bongkar muat barang. Para pedagang yang ingin berjualan terpaksa membayar setoran harian agar bisa beroperasi dengan aman. Situasi ini memicu sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Publik menilai, ketertiban di Tanah Abang justru hanya terlihat pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Setelah itu, pada masa Anies Baswedan hingga kini di bawah Pramono Anung, kondisi disebut kembali semrawut dan premanisme semakin marak. Peran Satuan Polisi Pamong Praja juga dipertanyakan. Penertiban dinilai tidak konsisten dan cenderung tidak menyentuh akar persoalan di lapangan. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap lebih sering bergerak setelah kasus viral di media sosial. Masyarakat menilai aparat masih bersifat reaktif, bukan preventif. “Kalau sudah ramai di medsos baru ada tindakan. Padahal ini terjadi setiap hari,” kata warga lainnya. Minimnya koordinasi antara instansi terkait juga disebut menjadi penyebab utama lemahnya penanganan. Tanpa langkah terpadu antara Pemprov, Satpol PP, dan kepolisian, praktik premanisme dinilai akan terus berulang. Hingga kini, belum terlihat adanya strategi komprehensif untuk memberantas premanisme di kawasan tersebut. Masyarakat pun berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan konsisten demi menciptakan rasa aman di pusat perdagangan terbesar di ibu kota itu.