2026 - Laman 2 dari 21 -

INDOPOS
April 24, 2026
0 Comments

‎Korban Penipuan Kerja Diusir Polisi Saat Pertanyakan Kasus, Setahun Laporan Tak Diproses Polres Bekasi

INDOPOS–Bekasi – Nasib pahit dialami korban penipuan kerja luar negeri yang hingga kini belum mendapat kejelasan hukum. Saat mencoba menanyakan perkembangan laporannya, korban justru diusir oleh petugas di Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat (24/4/2026). Kapolres Bekasi diminta segera menindak anak buahnya yang memperlakukan korban secara tidak baik, dan juga tidak memproses laporan korban sejak setahun lalu. ‎Kasus ini bermula dari laporan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dibuat sejak 2025. Namun, setelah hampir satu tahun berjalan, penanganan perkara dinilai mandek tanpa perkembangan signifikan. ‎Korban, Mariston Manurung, mengungkapkan kekecewaannya karena setiap kali menanyakan kelanjutan kasus, ia hanya mendapat jawaban serupa dari penyidik, yakni masih menunggu gelar perkara. “Sudah hampir satu tahun saya bolak-balik tanya, jawabannya tetap menunggu gelar perkara. Tidak pernah ada kepastian kapan,” ujar Mariston. ‎Ia menyebut penyidik bernama Firmansyah terus memberikan alasan yang sama tanpa kejelasan progres. Kondisi ini membuat korban merasa laporannya seolah jalan di tempat. ‎“Entah sampai kapan harus menunggu. Kalau begini terus, wajar kalau masyarakat berpikir percuma lapor polisi,” tegasnya. Lebih jauh, Mariston mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat kembali mendatangi Polres Metro Bekasi Kota. Bukannya mendapat penjelasan, ia justru diminta meninggalkan lokasi oleh petugas. ‎Kasus yang dialaminya bermula dari pertemuan dengan terduga pelaku berinisial Anggel di kawasan Harapan Indah, Bekasi. Pelaku menjanjikan pekerjaan di luar negeri, seperti Australia dan Hong Kong. ‎Namun kenyataannya, setibanya di Australia, pekerjaan tersebut tidak pernah ada. Korban kemudian dipindahkan ke Korea Selatan, tetapi justru ditangkap oleh pihak imigrasi setempat dan dideportasi. ‎Tidak berhenti di situ, korban juga sempat dibawa ke Makau dan Malaysia tanpa kejelasan pekerjaan. Bahkan, ia mengaku sempat mengalami penyekapan dan terlantar tanpa uang di luar negeri.‎ ‎“Saya sempat terlantar, tidak punya uang. Saya bisa pulang ke Indonesia karena dibantu sesama WNI yang iba,” ungkapnya. ‎Dalam proses hukum, penyidik sempat mempertemukan korban dengan terduga pelaku sebanyak dua kali. Saat itu, pelaku berjanji akan mengganti kerugian korban. Namun hingga kini, janji tersebut belum direalisasikan. Merasa tidak mendapatkan keadilan, korban kini meminta perhatian dari pimpinan tertinggi negara. Ia berharap Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto dapat turun tangan agar kasusnya segera diproses. ‎“Saya mohon perhatian Bapak Kapolri dan Bapak Presiden agar kasus ini bisa segera ditindaklanjuti. Saya hanya ingin keadilan,” ujarnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Metro Bekasi Kota belum memberikan keterangan resmi terkait lambannya penanganan kasus tersebut. ‎

INDOPOS
April 23, 2026
0 Comments

Vidi Galenso Syarief Sukses Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum usai Pertahankan Disertasinya di Universitas Jayabaya

INDOPOS-Ing. Ir. H. Vidi Galenso Syarief VDI, S. H., M. H. sukses meraih gelar doktor ilmu hukum. Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Pasca-Sarjana Universitas Jayabaya, Program Doktor Ilmu Hukum, Vidi mendapatlan predikat cumlaude. Untuk diketahui, Vidi merupakan adik pengacara kondang, Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S. H., M. H., CIQnR, CIQaR. Sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum itu dilaksanakan, di Gedung Rektorat, Lantai 5, Universitas Jayabaya, Jl. Pulomas Selatan, Kav. 23, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selasa, 21 April 2026, Selasa, 21 April 2026. Vidi berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Kewenangan Negara Dalam Pembebanan Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan Terhadap Investor Tambang Batu Bara”. Disertasinya itu diuji para guru besar yang dipimpin Rektor Universitas Jayabaya Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S. H., M. Hum. Hasilnya, Vidi dinyatakan lulus dalam sidang tersebut dan berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum. Ketua Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ) itu memperoleh predikat cumlaude dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,99. “Saudara Vidi adalah doktor ke-502 di Universitas Jayabaya dan ke-157 yang punya nilai cumlaude. IPK-nya adalah 3,99,” ucap Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S. H., M. Hum. “Saya sebagai rektor mengucapkan selamat dan sampaikan salam kepada keluarga,” lanjut sang rektor. Kepada wartawan, usai acara, Vidi pun membeberkan isi atau inti dari disertasinya tersebut. Ia pun menyebutkan judul disertasinya secara lengkap. Kemudian, Vidi memaparkan bahwa negara sebagai penguasa mempunyai kewenangan dalam mengelola dan mengawasi sumber daya alam. “Tetapi, pada faktanya, sampai saat ini, ada kelemahan, tereduksi hanya sebatas pada perizinian dan administratif,” ujar Vidi. Padahal, kata dia, pertambangan batu bara ini merusak lingkungan yang terbesar. “Dan pemulihan lingkungan tidak menjadi konsentrasi yang harus diutamakan. Padahal, itu adalah amanah yang ada di Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, baik Pasal 33 maupun Pasal 28H tentang hak konstitusi rakyat dan hidup layak dan sehat,” cetusnya. Ketika ditanya soal, permintaan sang rektor kepada awak media agar menyampaikan ke DPR terkait hasil disertasinya, Vidi mengatakan sebagai berikut. “Memang para pemimpin atau unsur yang ada di negara itu, kebetulan di sini ada hadir juga seorang profesor yang anggota DPR juga, ya, saya harap beliau bisa menyampaikan hasil disertasi kepada wakil rakyat di dewan. Supaya, kewenangan negara ini betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi,” tukasnya. Apa harapannya ke depan? “Harapan depan, kalau hasil disertasi saya ini bisa dilaksanakan oleh negara dan komponennya, maka kita tidak akan mengalami kemiskinan. Rakyat yang ada di sekitar area pertambangan tidak akan mengalami kemiskinan. Dan yang paling penting adalah kerusakan lingkungan hidup yang tidak teratasi karena berbagai hal, yang pada intinya terjadi kesenjangan antara norma yang sudah ada dan penerapan di lapangan,” tegas Vidi. Ia pun menyarankan, negara perlu memperkuat kewenangan konstitusional melalui penerapan polluter pays, strict liability, perluasan tanggung jawab hingga investor, serta penguatan political will. “Dan, perlu dilakukan reformulasi kebijakan minerba dengan menegaskan, negara sebagai ecological guarantor, memperluas tanggung jawab hingga investor, serta memperkuat pengawasan untuk menutup accountability gap,” paparnya. Vidi pun mendapat banyak ucapan selamat (karangan bunga) dari berbagai tokoh. Di antaranya Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S. H., M. M., putra mantan Presiden RI, H. M. Soeharto (H. Hutomo Mandala Putra, S. H.), kakak kandung Vidi, Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S. H., M. H., CIQnR, CIQaR. Para tamu undangan yang hadir tampak khidmat dan serius mengikuti jalannya sidang terbuka tersebut. Mereka yang hadir, teman-teman, kolega serta keluarga Vidi pun ikut mengucapkan selamat. Sebagai informasi, yang bertindak sebagai promotor dan ko-promotor Vidi dalam sidang terbuka promosi doktor ilmu hukum ini adalah Dr. H. Atma Suganda, S. H., M. H. dan Prof. Dr. Yuhelson, S. H., M. H., M. Kn. Pada kesempatan sidang terbuka/promosinya itu, Dr. Vidi juga meluncurkan buku ber-ISBN terkait dengan disertasinya. Buku tersebut berjudul “Negara, Investor, dan Keadilan Ekologis, Rekonstruksi Tanggung Jawab Lingkungan Dalam Pertambangan Batu Bara”. (***)

INDOPOS
April 23, 2026
0 Comments

Ini Daftar Nama Siswa Lolos Seleksi Tahap II SMA Unggul Garuda

INDOPOS-Pengumuman hasil seleksi Tahap II (Tes CAT) SMA Unggul Garuda Baru telah resmi dirilis pada April 2026, di mana peserta dapat mengecek status kelulusan melalui akun masing-masing di Instagram @sekolahgaruda.ri dan situs resmi smaunggulgaruda.id. Program sekolah unggulan ini merupakan inisiatif nasional yang diluncurkan di 16 titik untuk mendukung Generasi Emas 2045. Nama peserta lolos tahap 2 garuda SMA Unggul Garuda Baru +4 Berikut adalah ringkasan informasi terkait Sekolah Garuda: Pengumuman Seleksi Siswa (PPDB): Hasil seleksi Tahap 1 dan Tahap 2 (Tes CAT) dapat dipantau langsung melalui akun pendaftar di laman resmi SMA Unggul Garuda Baru. Seleksi Guru: Pengumuman seleksi PPPK JF Guru untuk SMA Unggul Garuda Baru dilakukan secara berkala melalui kemdiktisaintek.go.id. Tentang Sekolah: Sekolah Garuda merupakan program unggulan pemerintah yang diluncurkan serentak untuk menghadirkan pendidikan berstandar internasional, yang saat ini mencakup 12 sekolah transformasi. Informasi Lebih Lanjut: Pantau Instagram @sekolahgaruda.ri untuk kabar terbaru.

INDOPOS
April 23, 2026
0 Comments

‎ASN DKI Disorot, Rangkap Jabatan di Lembaga Non Struktural Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

INDOPOS-Jakarta — Maraknya pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua atau pimpinan lembaga non struktural menuai sorotan. Secara hukum, ASN memang dilarang menduduki jabatan di organisasi non struktural yang menerima anggaran atau dana hibah dari pemerintah. Larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan serta menjaga profesionalisme dalam pelayanan publik. ‎Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kedua aturan ini menegaskan pentingnya netralitas dan fokus ASN dalam menjalankan tugas negara. Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, menilai langkah ASN yang mencoba merangkap jabatan di lembaga non struktural berpotensi melanggar aturan. ‎“Kalau pejabat ASN merangkap jabatan di instansi non struktural yang mendapat anggaran atau dana hibah pemerintah, itu jelas melanggar prinsip dan ketentuan yang ada. Jangan sampai aturan ditabrak,” ujarnya. Ia menegaskan, ASN seharusnya fokus pada tugas pelayanan publik dan tidak mengambil peran tambahan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Terlebih jika organisasi tersebut mengelola dana hibah pemerintah, risiko penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar. Meski terdapat dinamika regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, prinsip dasar netralitas dan profesionalitas ASN tetap harus menjadi acuan utama. Tahyudin pun mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku. “ASN harus jadi contoh. Jangan sampai jabatan publik dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” tegasnya. (***)

INDOPOS
April 21, 2026
0 Comments

Maknai Perjuangan Emansipasi, Desainer Migi Rihasalay Bersama Sosialita Wanita Hebat Rayakan Hari RA Kartini

INDOPOS: Dalam rangka melanjurkan semangat perjuangan Ibu RA Kartini, desainer Migi Rihasalay bersama kolega sejumlah wanita tangguh merayakanya di Tugu Kunstkring Paleis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Perkumpulan sosialita wanita hebat ini saling bertukar informasi soal bisnis, masalah sosial, sekaligus memaknai semangat emansipasi sesuai keahlian masing-masing. ‎ ‎”Saya senang banget, di hari istimewa ini bisa berkumpul dengan teman-teman inspiratif untuk banyak hal,” ujar perancang busana tematik Migi Rihasalay di Jakarta bertepatan dengan perayaan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Para wanita hebat dan cantik tersebut berkumpul di Kunstkring dengan mengenakan kebaya yang merupakan cirikhas perayaan Hari Kartini. ‎ ‎Migi melanjutkan bahwa sebagian besar yang hadir pada acara tersebut merupakan sosialita yang members Lavender dan Sweet Lady, termasuk wanita istimewa Lianjel atau Lian Juwita. “Momen ini dirayakan untuk mengenang perjuangan RA Kartini dalam memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia,” lanjut Migi didampingi putri cantiknya berwajah indo bernama Kinikita James. ‎ ‎Menurutnya perayaan ini dikemas dalam acara sederhana tapi penuh makna, termasuk membahas masalah sosial untuk membantu sesama. “Acarqnya cuma makan bersama, berbagi cerita, bertukar relasi untuk bisnis, dan saling menguatkan bahwa kita wanita Indonesia, memiliki hak dan keberanian untuk belajar, mandiri dan berpendidikan,” tandas Migi yang namanya makin berkisar di dunia fashion. ‎ ‎Menurutnya, Hari Kartini menjadi simbol keberanian, pendidikan, dan hak-hak perempuan Indonesia. Momen ini merupakan peringatan emansipasi wanita dan penghormatan terhadap perjuangan RA Kartini. “Kartini’s Day yaitu peringatan nasional Indonesia setiap tanggal 21 April untuk menghormati kelahiran dan jasa Ibu Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita,” papar Migi. ‎ <span;>‎Harapan Migi dengan pertemuan para sosialita ini, mengajak kaum perempuan bisa terus mempertahankan simbolik Kartini. “Bahwasanya perempuan memiliki hak kebebasan untuk kemandirian, berkarya, berkarir, bahkan mengerjakan tugas tugas sebagai seorang wanita sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai wanita, termasuk menjadi seorang ibu,” tandas Migi.

INDOPOS
April 21, 2026
0 Comments

Ketua DPP MPG Purwoko Kritik Kinerja BKP, Soroti Lemahnya Komunikasi Pemerintah Hadapi Gelombang Kritik

INDOPOS-‎Di tengah derasnya kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sorotan kini tertuju pada peran Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Sejauh ini dinilai belum menjalankan fungsinya secara optimal. ‎ ‎Sejumlah pengamat dan kelompok oposisi belakangan semakin intens melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. ‎ ‎Namun, di sisi lain, respons resmi yang diharapkan mampu menjernihkan situasi justru dinilai minim. ‎ ‎Kondisi ini memunculkan kesan adanya kekosongan komunikasi publik dari pemerintah. ‎Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) bidang komunikasi, Purwoko, menilai bahwa BKP seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengelola arus informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan publik. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam meredam polemik yang berkembang. ‎ ‎“Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi yang jelas, terbuka, dan cepat sangat dibutuhkan. BKP seharusnya hadir untuk menjelaskan berbagai isu secara jernih agar tidak berkembang menjadi opini liar,” ujar Purwoko. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa kritik dari pengamat maupun oposisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, tanpa adanya respons yang memadai dari pemerintah, kritik tersebut berpotensi berkembang menjadi persepsi negatif yang meluas di masyarakat. ‎ ‎Lebih jauh, Purwoko menyayangkan sikap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik namun dinilai tidak aktif menghadapi dinamika yang ada. Ia bahkan menyinggung adanya kesan bahwa sebagian pejabat terkait justru menghindar dari tanggung jawabnya. ‎ ‎“Jangan sampai muncul kesan sembunyi dari masalah, apalagi sampai dianggap hanya menerima gaji tanpa bekerja maksimal. Jika memang tidak mampu menjalankan tugas, seharusnya berani mengambil sikap untuk mundur,” tegasnya. ‎Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan tim komunikasi yang tidak hanya mampu menyusun narasi, tetapi juga sigap merespons isu dan berani berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang kritis. ‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyampaikan kesiapan MPG untuk turut berperan apabila dibutuhkan. Ia mengatakan, jaringan kader MPG yang tersebar di berbagai daerah telah terbiasa menghadapi persoalan langsung di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik. ‎“MPG siap menjadi bagian dari solusi. Kami memiliki kader di lapangan yang memahami dinamika masyarakat dan mampu menjalin komunikasi yang konstruktif, termasuk dengan pihak oposisi,” ujarnya. ‎Ia berharap ke depan pemerintah dapat memperkuat strategi komunikasi publiknya agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya dipahami secara utuh oleh masyarakat, tetapi juga mampu meminimalisir kesalahpahaman yang berpotensi memicu polemik. ‎Di tengah iklim politik yang dinamis, komunikasi yang efektif dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. ‎

INDOPOS
April 21, 2026
0 Comments

El Nino Godzilla Diprediksi Terjadi, Yuke Dorong Antisipasi Sejak Dini di Jakarta

‎INDOPOS-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi terjadinya El Nino Godzila pada pertengahan tahun 2026. ‎Ditengah prediksi tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike meminta agar pemerintah provinsi melakukan sejumlah langkah antisipasi. ‎Apalagi, fenomena El Nino dengan intensitas kuat berpotensi memicu kemarau panjang yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan dan ketersediaan air di Jakarta. ‎ ‎”Di luar permasalahan lingkungan yang ada, kita juga menghadapi ancaman faktor alam, yakni El Nino yang cukup ekstrem. Ini harus diantisipasi bersama, karena tantangan kita bukan hanya fiskal, tetapi juga kondisi alam,” ujar Yuke, Senin (19/4/2026). ‎ ‎Langkah antisipasi lainnya, Wakil Bendahara DPP PDIP itu mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipatif, seperti menghemat penggunaan air dan kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesadaran terhadap ketahanan pangan rumah tangga. ‎ ‎Sebab, sambung Wakil Bendahara DPP PDIP itu kesiapan masyarakat menjadi kunci menghadapi ketidakpastian durasi fenomena tersebut. ‎ ‎”Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah strategis, termasuk memastikan stok pangan tetap aman. Selain itu pentingnya kerja sama dengan daerah lain dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat,” bebernya. ‎ ‎Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu mendorong upaya mitigasi lingkungan seperti pembuatan biopori, sumur resapan, hingga optimalisasi ruang terbuka hijau untuk menampung air. ‎ ‎”Penanaman pohon juga dinilai penting untuk membantu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau,” paparnya. ‎ ‎Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Yuke menyebut sebelum puncak El Nino, potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai krusial. ‎ ‎”Pemprov sudah menginstruksikan agar terus bersinergi dengan BMKG. Semua langkah antisipasi harus disiapkan sejak sekarang,” katanya. ‎ ‎Ia juga mengingatkan meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kemungkinan langkah tambahan seperti modifikasi cuaca jika diperlukan. ‎ <span;>‎”Yang terpenting adalah kesiapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar dampak dari kemarau panjang ini bisa diminimalkan,” tandasnya. (***)

INDOPOS
April 21, 2026
0 Comments

‎‎Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Karena Saya, ‎Jokowi : Saya Bukan Siapa Siapa, Saya Orang Kampung ‎Ketum MPG Jimmy S : Jokowi From Zero To Hero untuk Indonesia ‎

INDOPOS-Pernyataan Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa Joko Widodo bisa menjadi Presiden karena perannya, memicu beragam tanggapan di ruang publik. ‎ ‎Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo memberikan pernyataan yang merendah. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan berasal dari kalangan elit, melainkan hanya “orang kampung” yang meniti karier dari bawah hingga mencapai posisi tertinggi di pemerintahan. ‎ ‎Di sisi lain, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, turut memberikan pandangannya terkait dinamika politik tersebut. Ia menyebut bahwa dalam dunia politik tidak ada sesuatu yang didapat secara cuma-cuma. ‎“Dalam politik tak ada makan siang gratis. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah didapat,” Ungkit Mengungkit dalam Dunia Politik tak Pantas dilakukan diruang publik, karena Sejati nya dalam Dunia Politik hal tersebut sangat tabu, tak ada itu dalam politik mengumbar umbar jasa politik, karena Politik itu Kesepakatan Kepentingan ujar Jimmy, dalam keterangannya kepada media. ‎ ‎Ia juga menegaskan bahwa, sosok Joko Widodo merupakan inspirasi nyata tentang perjalanan dari nol hingga sukses, karir politik nya dari pimpinan Pejabat tingkat Kota, Provinsi hingga Menjadi Orang Nomor Satu Memimpin Negara ini selama 10 tahun bukan hal mudah untuk diraih, dan selama perjalanan karir politik tersebut dipastikan banyak para pihak yang mendapatkan peluang peluang politik atas kesepakatan politik tersebut. ‎ ‎“Jokowi adalah contoh nyata from zero to hero bagi kami,” Ya Pembangunan di Indonesia nyata dan pesat bisa kita liat dan rasakan bersama manfaat nya”, tambahnya. ‎ ‎Pernyataan-pernyataan ini kembali menyoroti dinamika hubungan politik antara tokoh-tokoh nasional, sekaligus memperlihatkan bagaimana narasi kepemimpinan dan dukungan politik terus berkembang menjelang momentum politik ke depan.

INDOPOS
April 19, 2026
0 Comments

‎Astronot Artemis II Sebut Bumi Seperti Sekoci, Netizen Kaitkan dengan Ayat Al-Qur’an

‎INDOPOS — Pernyataan menarik datang dari astronot misi Artemis II, Christina Koch, yang menggambarkan Bumi seperti “sekoci” saat dipandang dari luar angkasa. Ungkapan tersebut memicu perbincangan luas, termasuk dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur’an. ‎Dalam keterangannya, Koch menyebut bahwa dari perspektif luar angkasa, Bumi tampak kecil, rapuh, namun menjadi satu-satunya tempat aman bagi kehidupan—ibarat sekoci di tengah luasnya samudra kosmik. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan sejumlah astronot lain yang menyebut Bumi sebagai “rumah ternyaman” bagi manusia. ‎ ‎Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet menilai deskripsi itu memiliki kemiripan dengan penjelasan dalam Al-Qur’an mengenai Bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman dan layak huni. ‎ ‎Dalam beberapa ayat, seperti QS. Nuh: 19, QS. Al-Baqarah: 22, dan QS. Thaha: 53, disebutkan bahwa Allah menjadikan Bumi sebagai “hamparan” (firasya), yakni tempat yang luas, mudah dijelajahi, serta mendukung kehidupan manusia. Konsep ini oleh sebagian pihak diinterpretasikan sebagai gambaran Bumi yang aman dan stabil, layaknya “geladak sekoci” bagi makhluk hidup. ‎ ‎Pengamat menilai, kesesuaian deskripsi tersebut menunjukkan bagaimana perspektif ilmiah modern kerap menemukan titik temu dengan teks-teks keagamaan. Meski demikian, para ahli mengingatkan agar interpretasi semacam ini tetap dipahami secara proporsional, baik dari sisi sains maupun tafsir agama. ‎ ‎Misi Artemis II sendiri merupakan bagian dari program ambisius NASA untuk mengembalikan manusia ke sekitar Bulan, sekaligus menjadi langkah awal menuju eksplorasi lebih jauh, termasuk ke Mars. Perspektif para astronot dari luar angkasa pun kerap memberikan sudut pandang baru tentang pentingnya menjaga Bumi sebagai satu-satunya rumah bagi umat manusia.

INDOPOS
April 18, 2026
0 Comments

Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN

INDOPOS-Jakarta,_ Melalui Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, Presiden Prabowo ingin fokuskan MBG untuk anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu. Sebuah kebijakan genuin untuk kembalikan ruh program unggulan ini ke misi besarnya. Yaitu atasi stunting dan kekurangan gizi anak bangsa, cetak generasi emas Indonesia, serta dongkrak roda ekonomi rakyat kecil dan penambahan 0,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, Presiden Prabowo apresiasi Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang terus lakukan sidak lapangan, dan dtemukan banyak dapur MBG tidak memenuhi syarat. Bahkan “ada dapur hasil nyogok”. Untuk itu, kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, serta mendesak dapur MBG ditutup permanen yang terbukti hasil “NYOGOK”, dan tidak memenuhi persyaratan, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Sabtu, 18/4/2026 Lebih lanjut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998 ini menuturkan, banyak aroma tidak sedap, ada dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Mulai dari dugaan praktek sogok menyogok dapatkan titik dapur MBG, pengadaan 21.081 motor listrik @Rp 42 juta, 31 paket event organizir senilai Rp. 113,9 milyar, pengadaan 5000 laptop, pengadaan alat makan 315 SPPG senilai Rp 215 milyar hingga pengadaan kaos kaki @Rp 100 ribu. Anggaran MBG ini dari APBN. Artinya itu uang negara, uang rakyat. Menukil Presiden Prabowo, uang ranyat, uang negara walau 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Atau kata orang jawa, ngunu yo ngunu tapi yo ngunu. Untuk itu, saya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa BGN RI, kenapa? Ketika adanya dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di BGN ini dibiarkan, pertama, akan mencoreng ruh dan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Kedua, program unggulan MBG yang sangat luhur dan mulia tujuannya, serta belum tentu ada dimasa mendatang ini terancam gagal. Dan ketiga, MBG hanya jadi sarang kongkalingkong, bancaan, dan penggarongan uang negara, uang rakyat. Sekali lagi, saya mendesak KPK segera periksa BGN RI , pungkas Dewan Pembina PP IPNU 2012-2015.