• INDOPOSINDOPOS
  • April 23, 2026
  • 0 Comments
‎ASN DKI Disorot, Rangkap Jabatan di Lembaga Non Struktural Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

INDOPOS-Jakarta — Maraknya pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua atau pimpinan lembaga non struktural menuai sorotan. Secara hukum, ASN memang dilarang menduduki jabatan di organisasi non struktural yang menerima anggaran atau dana hibah dari pemerintah. Larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan serta menjaga profesionalisme dalam pelayanan publik. ‎Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kedua aturan ini menegaskan pentingnya netralitas dan fokus ASN dalam menjalankan tugas negara. Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, menilai langkah ASN yang mencoba merangkap jabatan di lembaga non struktural berpotensi melanggar aturan. ‎“Kalau pejabat ASN merangkap jabatan di instansi non struktural yang mendapat anggaran atau dana hibah pemerintah, itu jelas melanggar prinsip dan ketentuan yang ada. Jangan sampai aturan ditabrak,” ujarnya. Ia menegaskan, ASN seharusnya fokus pada tugas pelayanan publik dan tidak mengambil peran tambahan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Terlebih jika organisasi tersebut mengelola dana hibah pemerintah, risiko penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar. Meski terdapat dinamika regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, prinsip dasar netralitas dan profesionalitas ASN tetap harus menjadi acuan utama. Tahyudin pun mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi regulasi yang berlaku. “ASN harus jadi contoh. Jangan sampai jabatan publik dimanfaatkan untuk kepentingan lain,” tegasnya. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 21, 2026
  • 0 Comments
Maknai Perjuangan Emansipasi, Desainer Migi Rihasalay Bersama Sosialita Wanita Hebat Rayakan Hari RA Kartini

INDOPOS: Dalam rangka melanjurkan semangat perjuangan Ibu RA Kartini, desainer Migi Rihasalay bersama  kolega sejumlah wanita tangguh merayakanya di Tugu Kunstkring Paleis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/4). Perkumpulan sosialita wanita hebat ini saling bertukar informasi soal bisnis, masalah sosial, sekaligus memaknai semangat emansipasi sesuai keahlian masing-masing. ‎ ‎”Saya senang banget, di hari istimewa ini bisa berkumpul dengan teman-teman inspiratif untuk banyak hal,” ujar perancang busana tematik Migi Rihasalay di Jakarta bertepatan dengan perayaan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Para wanita hebat dan cantik tersebut berkumpul di Kunstkring dengan mengenakan kebaya yang merupakan cirikhas perayaan Hari Kartini. ‎ ‎Migi melanjutkan bahwa sebagian besar yang hadir pada acara tersebut merupakan sosialita yang members Lavender dan Sweet Lady, termasuk wanita istimewa Lianjel atau Lian Juwita. “Momen ini dirayakan untuk mengenang perjuangan RA Kartini dalam memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia,” lanjut Migi didampingi putri cantiknya berwajah indo bernama Kinikita James. ‎ ‎Menurutnya perayaan ini dikemas dalam acara sederhana tapi penuh makna, termasuk membahas masalah sosial untuk membantu sesama. “Acarqnya cuma makan bersama, berbagi cerita, bertukar relasi untuk bisnis, dan saling menguatkan bahwa kita wanita Indonesia, memiliki hak dan keberanian untuk belajar, mandiri dan berpendidikan,” tandas Migi yang namanya makin berkisar di dunia fashion. ‎ ‎Menurutnya, Hari Kartini menjadi simbol keberanian, pendidikan, dan hak-hak perempuan Indonesia. Momen ini merupakan peringatan emansipasi wanita dan penghormatan terhadap perjuangan RA Kartini. “Kartini’s Day  yaitu peringatan nasional Indonesia setiap tanggal 21 April untuk menghormati kelahiran dan jasa Ibu Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita,” papar Migi. ‎ <span;>‎Harapan Migi dengan pertemuan para sosialita  ini, mengajak kaum perempuan  bisa terus mempertahankan simbolik  Kartini. “Bahwasanya perempuan memiliki hak kebebasan untuk kemandirian, berkarya, berkarir, bahkan mengerjakan tugas tugas sebagai seorang wanita sekaligus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai wanita, termasuk menjadi seorang ibu,” tandas Migi.

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 21, 2026
  • 0 Comments
Ketua DPP MPG Purwoko Kritik Kinerja BKP, Soroti Lemahnya Komunikasi Pemerintah Hadapi Gelombang Kritik

INDOPOS-‎Di tengah derasnya kritik yang diarahkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sorotan kini tertuju pada peran Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Sejauh ini dinilai belum menjalankan fungsinya secara optimal. ‎ ‎Sejumlah pengamat dan kelompok oposisi belakangan semakin intens melontarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. ‎ ‎Namun, di sisi lain, respons resmi yang diharapkan mampu menjernihkan situasi justru dinilai minim. ‎ ‎Kondisi ini memunculkan kesan adanya kekosongan komunikasi publik dari pemerintah. ‎Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) bidang komunikasi, Purwoko, menilai bahwa BKP seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengelola arus informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan publik. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam meredam polemik yang berkembang. ‎ ‎“Dalam situasi seperti sekarang, komunikasi yang jelas, terbuka, dan cepat sangat dibutuhkan. BKP seharusnya hadir untuk menjelaskan berbagai isu secara jernih agar tidak berkembang menjadi opini liar,” ujar Purwoko. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa kritik dari pengamat maupun oposisi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, tanpa adanya respons yang memadai dari pemerintah, kritik tersebut berpotensi berkembang menjadi persepsi negatif yang meluas di masyarakat. ‎ ‎Lebih jauh, Purwoko menyayangkan sikap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik namun dinilai tidak aktif menghadapi dinamika yang ada. Ia bahkan menyinggung adanya kesan bahwa sebagian pejabat terkait justru menghindar dari tanggung jawabnya. ‎ ‎“Jangan sampai muncul kesan sembunyi dari masalah, apalagi sampai dianggap hanya menerima gaji tanpa bekerja maksimal. Jika memang tidak mampu menjalankan tugas, seharusnya berani mengambil sikap untuk mundur,” tegasnya. ‎Menurutnya, pemerintah saat ini membutuhkan tim komunikasi yang tidak hanya mampu menyusun narasi, tetapi juga sigap merespons isu dan berani berdialog dengan berbagai pihak, termasuk mereka yang kritis. ‎Dalam kesempatan itu, Purwoko juga menyampaikan kesiapan MPG untuk turut berperan apabila dibutuhkan. Ia mengatakan, jaringan kader MPG yang tersebar di berbagai daerah telah terbiasa menghadapi persoalan langsung di tengah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik. ‎“MPG siap menjadi bagian dari solusi. Kami memiliki kader di lapangan yang memahami dinamika masyarakat dan mampu menjalin komunikasi yang konstruktif, termasuk dengan pihak oposisi,” ujarnya. ‎Ia berharap ke depan pemerintah dapat memperkuat strategi komunikasi publiknya agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya dipahami secara utuh oleh masyarakat, tetapi juga mampu meminimalisir kesalahpahaman yang berpotensi memicu polemik. ‎Di tengah iklim politik yang dinamis, komunikasi yang efektif dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. ‎

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 21, 2026
  • 0 Comments
El Nino Godzilla Diprediksi Terjadi, Yuke Dorong Antisipasi Sejak Dini di Jakarta

‎INDOPOS-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi terjadinya El Nino Godzila pada pertengahan tahun 2026. ‎Ditengah prediksi tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike meminta agar pemerintah provinsi melakukan sejumlah  langkah antisipasi. ‎Apalagi, fenomena El Nino dengan intensitas kuat berpotensi memicu kemarau panjang yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan dan ketersediaan air di Jakarta. ‎ ‎”Di luar permasalahan lingkungan yang ada, kita juga menghadapi ancaman faktor alam, yakni El Nino yang cukup ekstrem. Ini harus diantisipasi bersama, karena tantangan kita bukan hanya fiskal, tetapi juga kondisi alam,” ujar Yuke, Senin (19/4/2026). ‎ ‎Langkah antisipasi lainnya, Wakil Bendahara DPP PDIP itu   mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipatif, seperti menghemat penggunaan air dan kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesadaran terhadap ketahanan pangan rumah tangga. ‎ ‎Sebab, sambung Wakil Bendahara DPP PDIP itu kesiapan masyarakat menjadi kunci menghadapi ketidakpastian durasi fenomena tersebut. ‎ ‎”Kami berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah strategis, termasuk memastikan stok pangan tetap aman. Selain itu  pentingnya kerja sama dengan daerah lain dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok masyarakat,” bebernya. ‎ ‎Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu  mendorong upaya mitigasi lingkungan seperti pembuatan biopori, sumur resapan, hingga optimalisasi ruang terbuka hijau untuk menampung air. ‎ ‎”Penanaman pohon juga dinilai penting untuk membantu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau,” paparnya. ‎ ‎Mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Yuke menyebut sebelum puncak El Nino, potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai krusial. ‎ ‎”Pemprov sudah menginstruksikan agar terus bersinergi dengan BMKG. Semua langkah antisipasi harus disiapkan sejak sekarang,” katanya. ‎ ‎Ia juga mengingatkan meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kemungkinan langkah tambahan seperti modifikasi cuaca jika diperlukan. ‎ <span;>‎”Yang terpenting adalah kesiapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar dampak dari kemarau panjang ini bisa diminimalkan,” tandasnya. (***)

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 21, 2026
  • 0 Comments
‎‎Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Karena Saya, ‎Jokowi : Saya Bukan Siapa Siapa, Saya Orang Kampung ‎Ketum MPG Jimmy S : Jokowi From Zero To Hero untuk Indonesia ‎

INDOPOS-Pernyataan Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa Joko Widodo bisa menjadi Presiden karena perannya, memicu beragam tanggapan di ruang publik. ‎ ‎Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo memberikan pernyataan yang merendah. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan berasal dari kalangan elit, melainkan hanya “orang kampung” yang meniti karier dari bawah hingga mencapai posisi tertinggi di pemerintahan. ‎ ‎Di sisi lain, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, turut memberikan pandangannya terkait dinamika politik tersebut. Ia menyebut bahwa dalam dunia politik tidak ada sesuatu yang didapat secara cuma-cuma. ‎“Dalam politik tak ada makan siang gratis. Tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah didapat,” Ungkit Mengungkit dalam Dunia Politik tak Pantas dilakukan diruang publik, karena Sejati nya dalam Dunia Politik hal tersebut sangat tabu, tak ada itu dalam politik mengumbar umbar jasa politik, karena Politik itu Kesepakatan Kepentingan ujar Jimmy, dalam keterangannya kepada media. ‎ ‎Ia juga menegaskan bahwa, sosok Joko Widodo merupakan inspirasi nyata tentang perjalanan dari nol hingga sukses, karir politik nya dari pimpinan Pejabat tingkat Kota, Provinsi hingga Menjadi Orang Nomor Satu Memimpin Negara ini selama 10 tahun bukan hal mudah untuk diraih, dan selama perjalanan karir politik tersebut dipastikan banyak para pihak yang mendapatkan peluang peluang politik atas kesepakatan politik tersebut. ‎ ‎“Jokowi adalah contoh nyata from zero to hero bagi kami,” Ya Pembangunan di Indonesia nyata dan pesat bisa kita liat dan rasakan bersama manfaat nya”, tambahnya. ‎ ‎Pernyataan-pernyataan ini kembali menyoroti dinamika hubungan politik antara tokoh-tokoh nasional, sekaligus memperlihatkan bagaimana narasi kepemimpinan dan dukungan politik terus berkembang menjelang momentum politik ke depan.

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 19, 2026
  • 0 Comments
‎Astronot Artemis II Sebut Bumi Seperti Sekoci, Netizen Kaitkan dengan Ayat Al-Qur’an

‎INDOPOS — Pernyataan menarik datang dari astronot misi Artemis II, Christina Koch, yang menggambarkan Bumi seperti “sekoci” saat dipandang dari luar angkasa. Ungkapan tersebut memicu perbincangan luas, termasuk dikaitkan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur’an. ‎Dalam keterangannya, Koch menyebut bahwa dari perspektif luar angkasa, Bumi tampak kecil, rapuh, namun menjadi satu-satunya tempat aman bagi kehidupan—ibarat sekoci di tengah luasnya samudra kosmik. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan sejumlah astronot lain yang menyebut Bumi sebagai “rumah ternyaman” bagi manusia. ‎ ‎Pernyataan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet menilai deskripsi itu memiliki kemiripan dengan penjelasan dalam Al-Qur’an mengenai Bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman dan layak huni. ‎ ‎Dalam beberapa ayat, seperti QS. Nuh: 19, QS. Al-Baqarah: 22, dan QS. Thaha: 53, disebutkan bahwa Allah menjadikan Bumi sebagai “hamparan” (firasya), yakni tempat yang luas, mudah dijelajahi, serta mendukung kehidupan manusia. Konsep ini oleh sebagian pihak diinterpretasikan sebagai gambaran Bumi yang aman dan stabil, layaknya “geladak sekoci” bagi makhluk hidup. ‎ ‎Pengamat menilai, kesesuaian deskripsi tersebut menunjukkan bagaimana perspektif ilmiah modern kerap menemukan titik temu dengan teks-teks keagamaan. Meski demikian, para ahli mengingatkan agar interpretasi semacam ini tetap dipahami secara proporsional, baik dari sisi sains maupun tafsir agama. ‎ ‎Misi Artemis II sendiri merupakan bagian dari program ambisius NASA untuk mengembalikan manusia ke sekitar Bulan, sekaligus menjadi langkah awal menuju eksplorasi lebih jauh, termasuk ke Mars. Perspektif para astronot dari luar angkasa pun kerap memberikan sudut pandang baru tentang pentingnya menjaga Bumi sebagai satu-satunya rumah bagi umat manusia.

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 18, 2026
  • 0 Comments
Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN

INDOPOS-Jakarta,_ Melalui Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, Presiden Prabowo ingin fokuskan MBG untuk anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu. Sebuah kebijakan genuin untuk kembalikan ruh program unggulan ini ke misi besarnya. Yaitu atasi stunting dan kekurangan gizi anak bangsa, cetak generasi emas Indonesia, serta dongkrak roda ekonomi rakyat kecil dan penambahan 0,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, Presiden Prabowo apresiasi Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang terus lakukan sidak lapangan, dan dtemukan banyak dapur MBG tidak memenuhi syarat. Bahkan “ada dapur hasil nyogok”. Untuk itu, kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, serta mendesak dapur MBG ditutup permanen yang terbukti hasil “NYOGOK”, dan tidak memenuhi persyaratan, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Sabtu, 18/4/2026 Lebih lanjut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998 ini menuturkan, banyak aroma tidak sedap, ada dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Mulai dari dugaan praktek sogok menyogok dapatkan titik dapur MBG, pengadaan 21.081 motor listrik @Rp 42 juta, 31 paket event organizir senilai Rp. 113,9 milyar, pengadaan 5000 laptop, pengadaan alat makan 315 SPPG senilai Rp 215 milyar hingga pengadaan kaos kaki @Rp 100 ribu. Anggaran MBG ini dari APBN. Artinya itu uang negara, uang rakyat. Menukil Presiden Prabowo, uang ranyat, uang negara walau 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Atau kata orang jawa, ngunu yo ngunu tapi yo ngunu. Untuk itu, saya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa BGN RI, kenapa? Ketika adanya dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di BGN ini dibiarkan, pertama, akan mencoreng ruh dan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Kedua, program unggulan MBG yang sangat luhur dan mulia tujuannya, serta belum tentu ada dimasa mendatang ini terancam gagal. Dan ketiga, MBG hanya jadi sarang kongkalingkong, bancaan, dan penggarongan uang negara, uang rakyat. Sekali lagi, saya mendesak KPK segera periksa BGN RI , pungkas Dewan Pembina PP IPNU 2012-2015.

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 17, 2026
  • 0 Comments
Polwan Cantik Gagalkan Aksi Begal Berkedok DC Matel Tuai Pujian

INDOPOS – Aksi dugaan percobaan perampasan kendaraan bermotor terjadi di kawasan lampu merah Sadang, Purwakarta, pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden tersebut berhasil digagalkan oleh seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) dari Satlantas Purwakarta yang kebetulan melintas di lokasi. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh warga setempat yang melihat adanya upaya penghadangan terhadap seorang pengendara motor di tengah jalan. Dua kendaraan disebut-sebut tiba-tiba menghentikan laju korban, sehingga memicu kecurigaan sebagai aksi kejahatan jalanan. Beruntung, saat kejadian berlangsung, seorang Polwan yang tengah melintas menggunakan kendaraan pribadi segera menghentikan kendaraannya dan mendatangi lokasi. Kehadiran aparat tersebut membuat para terduga pelaku panik dan langsung melarikan diri sebelum sempat melancarkan aksinya. “Alhamdulillah kendaraan korban tidak berhasil dirampas pelaku,” ujar salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Tindakan cepat anggota Polwan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Aksi sigap itu dinilai berhasil mencegah tindak kriminal yang berpotensi meresahkan, terutama karena terjadi pada siang hari di lokasi yang cukup ramai. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait identitas para pelaku maupun langkah lanjutan atas peristiwa tersebut. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan jalanan dan segera melaporkan jika menemukan kejadian mencurigakan.

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 16, 2026
  • 0 Comments
Pelantikan Berjarak TMT Tuai Kritik, Penunjukan Kadishub yang Tak Punya Keahlian Bisa Bikin Pramono Gagal Total Tangani Kemacetan

‎INDOPOS—Kebijakan pelantikan pejabat dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang baru berlaku beberapa bulan setelah pelantikan menuai sorotan tajam. Praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ‎ ‎Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam roda birokrasi. ‎ ‎“Kalau pelantikan sudah dilakukan, seharusnya TMT mengikuti. Kalau tidak, akan ada masa jeda yang membingungkan dan bisa menghambat proses pengambilan keputusan,” ujarnya. ‎ ‎Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo juga mengkritik alasan penundaan TMT yang disebut untuk menghindari kekosongan jabatan atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). ‎ ‎“Alasan menghindari Plt itu terlalu dicari-cari. Mekanisme Plt justru sudah lazim dan sah dalam sistem pemerintahan,” kata Agus. ‎ ‎Ia menambahkan, meskipun secara legal pelantikan tersebut dapat dianggap sah, namun dari sisi tata kelola pemerintahan praktik ini dinilai tidak ideal. ‎ ‎“Ini mencederai asas efisiensi, menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta berpotensi mengganggu stabilitas psikologis organisasi,” jelasnya. ‎ ‎Selain itu, kritik juga mengarah pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang dinilai kurang cermat dalam menentukan pejabat strategis. ‎ ‎Salah satu sorotan adalah penunjukan Kepala Dinas Perhubungan, Budi Awaluddin, yang dianggap tidak memiliki latar belakang maupun pengalaman di bidang transportasi. ‎ ‎Padahal, sektor transportasi menjadi salah satu persoalan krusial di Jakarta, terutama terkait kemacetan yang hingga kini belum tertangani secara optimal. ‎ ‎Pengamat menilai, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi dapat memperlambat penyelesaian masalah, bahkan berpotensi memperburuk kondisi yang ada. ‎ ‎“Jakarta butuh solusi konkret untuk kemacetan dan transportasi. Kalau penempatan pejabat tidak berbasis kompetensi, maka kebijakan yang dihasilkan juga berisiko tidak tepat sasaran,” ujar Agus. ‎ ‎Dengan berbagai catatan tersebut, para pengamat menilai penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal konsistensi aturan dan penempatan pejabat sesuai keahlian. ‎

  • INDOPOSINDOPOS
  • April 16, 2026
  • 0 Comments
‎Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 ‎“Mengelola Limbah Serabut Kelapa Menjadi Komoditas Ekspor”

‎INDOPOS-Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui pengolahan limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. ‎ ‎Saat ini, koperasi telah menerima pesanan ekspor hingga 300 ton per bulan ke China. Produk unggulan yang dihasilkan berupa olahan serabut kelapa, yaitu coconut chip, yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. ‎Program ini pertama kali dijalankan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KMP 08 Kabupaten Magelang. Dalam pelaksanaannya, koperasi melibatkan ibu rumah tangga dan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama produksi. Hal ini menjadikan program tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. ‎ ‎Ketua DPC KMP 08 Kabupaten Magelang, Prayono, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Kayuares, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran. Program ini menjadi solusi dalam mengurangi limbah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. ‎ ‎“Program ini bukan hanya tentang produksi, tetapi bagaimana kami memberdayakan masyarakat agar memiliki penghasilan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan,” ujarnya. ‎ ‎Ke depan, Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 berencana mengembangkan program ini ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan melibatkan lebih banyak masyarakat, koperasi berharap dapat membuka lapangan kerja baru dan memperluas dampak positif bagi perekonomian desa. ‎ ‎Selain itu, koperasi juga mengharapkan dukungan dari pemerintah agar program ini dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi nasional. ‎ ‎Pengolahan limbah kelapa ini merupakan langkah awal dari pengembangan industri berbasis potensi lokal. Ke depan, berbagai produk turunan kelapa akan dikembangkan, seperti cocopeat, cocofiber, minyak kelapa, pakan ternak, pupuk, hingga produk ramah lingkungan berbasis kelapa yang memiliki daya saing global. ‎ ‎Dengan semangat “Mengelola Limbah Serabut Kelapa menjadi Komoditas Ekspor”, Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 optimis menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus pelopor pengelolaan limbah berbasis pemberdayaan di Indonesia. ‎