2025 - Laman 3 dari 53 -

INDOPOS
Desember 12, 2025
0 Comments

SGY : 6,5 Tahun Syafrin Liputo Memimpin, ERP Masih Nol: Saatnya Gubernur Pramono Bertindak!

INDOPOS– Tulisan artikel ini merupakan lanjutan dari dua artikel saya sebelumnya berjudul “Duet Pramono–Rano Perlu Mempertimbangkan Penggantian Kadishub DKI Syafrin Liputo karena Telah Menjabat Lebih dari Enam Tahun” dan “Era Syafrin Liputo 6,5 Tahun, Jakarta Makin Macet: Perjalanan 10 KM Kini Mencapai 25 Menit 31 Detik, Naik dari Tahun 2023 yang Hanya 23 Menit 20 Detik.” Baiklah, saya melanjutkannya. Semoga dapat menjadi masukan positif bagi Pemprov DKI Jakarta, khususnya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno. Izinkan saya menyampaikan pendapat bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, termasuk mempertimbangkan opsi rotasi atau pergantian jabatan. Syafrin telah menjabat sejak 8 Juli 2019, yang berarti lebih dari enam tahun lima bulan (6,5 tahun) tanpa rotasi. Durasi masa jabatan tersebut tergolong sangat panjang untuk sebuah posisi strategis. Bahkan, masa jabatan Kadishub Syafrin telah melampaui durasi masa jabatan gubernur yang dipilih rakyat untuk periode lima tahun. Jabatan teknis strategis seperti ini semestinya memiliki ruang evaluasi dan penyegaran, karena menuntut inovasi, pembaruan kebijakan, serta konsistensi dalam implementasi program secara berkelanjutan. Sebagai contoh konkret, saya mengaitkan masa jabatan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dengan program strategis berupa sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). Selama masa kepemimpinannya, Syafrin belum berhasil mewujudkan penerapan ERP, sebuah kebijakan yang secara luas dinilai paling adil dan rasional dibandingkan sistem Ganjil-Genap. Melalui ERP, setiap pengendara tetap dapat melintasi jalan, namun dengan membayar sesuai penggunaan ruang jalan yang mereka manfaatkan. Selain menjadi instrumen pengendalian volume lalu lintas, ERP juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dialokasikan untuk peningkatan layanan transportasi umum. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Kegagalan implementasi ERP berpotensi memberikan kontribusi langsung terhadap semakin parahnya kemacetan di Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk. Oleh karena itu, komitmen dan kesungguhan Dishub DKI serta Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan ERP tidak bisa lagi ditawar. Tidak ada lagi ruang untuk alasan yang berulang, karena kondisi saat ini sudah cukup menunjukkan adanya kegagalan yang nyata. Sebagaimana diketahui, kemacetan parah di Jakarta terutama disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang melintas, sehingga kondisi lalu lintas semakin memburuk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan turut memperparah situasi tersebut. Oleh karena itu, Dishub dan Pemprov DKI Jakarta wajib menunjukkan keseriusan serta komitmen tinggi dalam menerapkan ERP. Sebagaimana kita ketahui bersama, hingga April 2025 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tercatat lebih dari 10 juta unit, terdiri dari sekitar 7,7 juta sepeda motor, 2,1 juta mobil penumpang, dan lebih dari 450 ribu kendaraan barang. Tanpa kebijakan pembatasan kendaraan berbasis teknologi seperti ERP, lonjakan jumlah kendaraan berpotensi semakin tidak terkendali dan menimbulkan kemacetan parah yang berkepanjangan di Jakarta. ERP sebenarnya merupakan salah satu kebijakan paling efektif dan berkeadilan dalam mengatur lalu lintas. Dengan penerapan tarif pada zona tertentu, pengendara akan mempertimbangkan kembali penggunaan kendaraan pribadi dan cenderung beralih ke transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, atau LRT. Jika ERP diterapkan dengan benar, kualitas layanan transportasi publik akan meningkat karena adanya dukungan pendanaan tambahan, sekaligus berkurangnya beban lalu lintas di jalan raya. Selain itu, rencana penerapan ERP juga telah sejalan dengan jaringan transportasi umum yang semakin berkembang, baik layanan berbasis bus seperti Transjakarta maupun moda berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL Commuter Line. Fasilitas transportasi publik ini turut dilengkapi dengan layanan Mikrotrans (JakLingko), yaitu bus kecil yang beroperasi di area permukiman sebagai feeder, serta bus sedang non-BRT yang melayani berbagai rute pengumpan. Saat ini, Transjakarta memiliki 13 koridor utama dan 1 koridor JIS-Senen serta sekitar puluhan rute non-BRT yang beroperasi sebagai pelengkap jaringan. Dengan infrastruktur transportasi massal yang sudah tersedia secara luas, penerapan ERP merupakan suatu keharusan. Tidak ada alasan lagi bagi Dishub DKI Jakarta untuk tidak mampu menuntaskan implementasi ERP di Ibu Kota. Terlebih lagi, Unit Pengelolaan Jalan Berbayar Sistem Elektronik (UP JBSE) telah lama berada di bawah kewenangan Dishub DKI Jakarta. Alasan terkait aturan dan regulasi juga sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan dalih. Gagasan penerapan ERP telah muncul sejak lama, bahkan sejak periode tahun 2000-2006. Kini sudah sekitar tahun 2025, artinya sudah lebih dari dua dekade sejak konsep tersebut diperkenalkan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesungguhan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta—siapa pun orangnya—untuk mengupayakan percepatan penyusunan dan pengesahan regulasi pendukung ERP. Jika hingga kini masih muncul alasan bahwa kegagalan ERP disebabkan oleh belum tersedianya peraturan daerah, peraturan…

INDOPOS
Desember 12, 2025
0 Comments

Terbukti Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Terbaik PTS di Indonesia 2025

INDOPOS-Berdasarkan penelusuran di Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dan PD Dikti terlihat bahwa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur masih menjadi pilihan Terbaik untuk studi lanjut S3 Ilmu Hukum. Dari Banyak PTS penyelenggara Program Doktor Ilmu Hukum di Indonesia, Program Doktor Ilmu Universitas Borobudur yang mendapat predikat Unggul dengan nilai sangat sempurna 375. Ini menandakan kualitas sangat terjaga dengan baik antara penyelenggara pendidikan, mahasiswa dan para alumni yang tersebar di Indonesia dan mancanegara terus bersinergi untuk menjaga kualitas Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Dengan jumlah mahasiswa aktif 348 dan alumni yang berjumlah 373 saat ini dan akan terus bertambah, menambah kekuatan dan keberadaan Program Doktor Ilmu Hukum untuk memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara Indonesia. Diampu lebih dari 21 Dosen tetap dan tidak tetap, adanya lecturing ke luar negeri di kampus-kampus world class University serta dengan rutin setiap semester nya menyelenggarakan Internasional Conference, sera sarana prasarana yang modern dan ditunjang akses internet yang terhubung dengan data yang bisa diakses free oleh seluruh mahasiswa untuk riset guna penulisan disertasi nya semakin membuktikan keberadaan dan keunggulannya dibandingkan PTS yang lain. Prof Faisal Santiago Ketua Program Doktor Ilmu Hukum ketika dihubungi oleh wartawan hanya mengucapkan syukur dan terima kasih atas pencapaian ini, Semoga pencapaian hari ini akan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. (***)

INDOPOS
Desember 12, 2025
0 Comments

Dua Debt Colektor Mata Elang Tewas Dikeroyok, Diduga Buntut Sering Rampas Motor

INDOPOS- Aksi pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal menyasar dua mata elang yang tengah bertugas di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025). Akibatnya satu dari dua mata elang tersebut tewas bersimbah darah di lokasi usai menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal tersebut. “Kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada awak media, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Usai melangsungkan ksi kejihnya tersebut, sekelompok orang tersebut lantas melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian berdarah tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly Lantas, dua mata elang itu pun dilarikan ke rumah sakit diantaranya seorang yang mengalami luka kritis oleh para kerabatnya. Namun, upaya pertolongan medis pun tak dapat menyalematkan nyawa satu dari dua mata elang yang dalam kondisi kritis. “Satu lagi meninggal di rumah sakit,” kata Nicolas. Nicolas menjelaskan tewasnya dua mata elang ini membuat para kerabtanya tak dapat menahan amarah dan mengamuk di lokas kejadian. Bahkan massa yang mengatasnamakan korban pun kini mulai mencari sendiri pelaku aksi pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang tersebut. “Dari peristiwa tersebut, maka kelompok daripada kedua almarhum ini datang meminta pertanggungjawaban. Karena warga di sini ada yang melihat, mereka meminta kalau bisa yang mengeroyok itu diserahkan ke pihak kepolisian,” ungkapnya. Massa Mata Elang Mengamuk di TMP Kalibata aksi pengeroyokan yang tak jauh dari Pos Polisi Kalibata itu pun memancing amarah rekan dari korban hingga menggeruduk lokasi pengeroyokan tersebut. Alhasil, massa yang mengatasnamakan rekan korban pun melakukan aksi pengrusakan sekaligus pembakaran sejumlah warung yang ada di lokasi dengan dalih mencari pelaku pengeroyokan terhadap dua matel tersebut. Sejak sekira pukul 19.00 WIB, massa mengamuk hingga apparat kepolisian tak dapat membendung amarah buntut peristiwa pengeroyokan itu. Arus kendaraan pun berdampak hingga kemacetan dan penutupan arus lalu lintas terpaksa dilakukan mengingat kondisi yang tak kondusif dan membahayakan pengguna jalan.

INDOPOS
Desember 11, 2025
0 Comments

Kebakaran Gedung Terra Drone, Ongen Minta Pihak Yang Terlibat Harus Bertanggungjawab

INDOPOS-Kebakaran yang terjadi di Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa hari lalu menjadi sorotan serius anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem, Ongen Sangaji. Loyalis Surya Paloh itu meminta pihak yang terlibat harus bertanggungjawab. Apalagi, kebakaran tersebut menimbulkan 22 orang meninggal. “Semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab. Termasuk PTSP dan Citata sebagai pihak yang memberikan ijin terhadap bangunan harus bertanggungjawab,” ujar Ongen kepada wartawan, Kamis (11/12/2025). Dikatakannya, permintaan agar PTSP dan Citata ikut diperiksa merunut pada diterbitkannya ijin pembangunan dan kelayakan gedung dalam hal unsur keselamatan pekerja. Jika dikaitkan dengan kejadian yang terjadi di gedung Terra Drone, lanjut Ongen banyaknya korban jiwa dikarenakan standarisasi keamanan gedung yang tergolong jauh dari standart operasional gedung (SOP) cenderung diabaikan. “Standarisasi gedung bertingkat harus memprioritaskan akses penyelamatan bagi pengguna disaat ada musibah kebakaran. Yang terjadi dengan Glodok beberapa waktu lalu dan saat ini gedung Terra Drone. Sangat jelas perizinan gedung yang dikeluarkan PTSP dan Citata asal keluar tanpa memikirkan faktor keselamatan pengguna,” kesalnya. Sebab itu, Ongen berharap gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengeluarkan pergub yang mengatur Dinas Gulkarmat menjadi bagian dari perijinan kelayakan gedung di Jakarta. “Sehingga, kedepan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi terhadap gedung di Jakarta. Apakah layak atau tidak. Apakah memenuhi unsur keselamatan atau tidak saat terjadi kebakaran,” katanya. Tidak hanya itu, kata dia Dinas Gulkarmat harus juga diberikan kewenangan dalam hal mengeluarkan sertifikasi terhadap petugas security atau keamanan gedung. Dengan begitu, sambung Ongen petugas security bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dini saat musibah kebakaran terjadi. “Kalau perlu pengelola gedung menyediakan fasilitas 1 mobil pemadam kebakaran. Agar bisa digunakan memadamkan api sebelum petugas Gulkarmat tiba di lokasi,” bebernya. Data yang dimilikinya, data Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, terdapat 694 Gedung bertingkat di Jakarta yang tidak memenuhi unsur keselamatan saat terjadi musibah kebakaran. “Itu data Gulkarmat, ratusan gedung di Jakarta saat ini tidak memiliki atau tidak memperbarui Sertifikat Layak Fungsi (SLF), sehingga rawan kebakaran,”tandasnya. (***)

INDOPOS
Desember 11, 2025
0 Comments

Peneliti Eksaminasi Hukum Indonesia Telah Memberikan Keterangan di Mahkamah Konstitusi Usai Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait

INDOPOS-Perkumpulan Peneliti Eksaminasi Hukum Melalui Tim Kuasa Hukumnya Alichia Faradillah, S.H dan Syifa Khaffah Ananda, secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini menguji konstitusionalitas Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara yang dinilai bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena mengakibatkan Kekuasaan Kehakiman menjadi tidak memiliki kemandirian Anggaran sehingga Kekuasaan Kehakiman menjadi tidak merdeka seutuhnya. Organisasi Peneliti Eksaminasi Hukum, yang diwakili oleh Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H., selaku Ketua dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.H. selaku Sekretaris, dalam keterangannya, menegaskan bahwa isu kemandirian anggaran lembaga yudikatif menjadi sangat penting untuk diperjuangkan oleh mereka, karena memiliki kaitan langsung (causal verband) dengan kepentingan mereka. Organisasi ini adalah badan hukum perkumpulan yang berfokus pada eksaminasi eksternal terhadap kualitas Putusan Badan Peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung dan Putusan MK. “Kami hadir karena eksaminasi internal di Mahkamah Agung (berdasarkan SEMA 1/1967, 3/1974, dan 8/1984) dinilai belum efektif dalam mengontrol kualitas putusan. Eksaminasi eksternal oleh lembaga independen seperti kami adalah solusi untuk menjaga kredibilitas hakim,” ujar Ketua Lembaga Peneliti Eksaminasi Hukum Prof. Laksanto Utomo Peneliti Eksaminasi Hukum berargumen bahwa ketiadaan kemandirian anggaran pada Mahkamah Agung (MA) menimbulkan kerugian langsung bagi aktivitas mereka: Salah satunya adalah Hambatan Akses Putusan, dimana ketiadaan kemandirian anggaran menyebabkan lambatnya perkembangan Teknologi Informasi di badan peradilan, terutama dalam publikasi putusan pada website pengadilan. Hal ini merugikan peneliti karena mengalami kesulitan mengakses putusan yang akan dieksaminasi. Selain itu menurut Laksanto, Lembaga Peneliti Eksaminasi Hukum memiliki tujuan untuk menunjang pembenahan MA dan mengukur kredibilitas serta kualitas hakim. Jika kemandirian anggaran tidak terjamin, memungkinkan putusan pengadilan yang tidak adil, kontroversi, atau menyimpang dari substansi hukum, merusak sendi-sendi penegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. “Besar harapan kami agar permohonan menjadi Pihak Terkait ini disetujui oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami bisa memberikan keterangan secara komprehensif dan holistik menyangkut Kepentingan kami sangat erat kaitannya dengan kemandirian badan peradilan daam hal ini kemandirian anggaran, yang merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan putusan yang kredibel dan berkualitas, serta terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel yang pada akhirnya akan memudahkan kami dalam menjalankan aktivitas eksaminasi hukum,” tutup Laksanto Utomo. (wok)

INDOPOS
Desember 11, 2025
0 Comments

Indopos News Siarkan Langsung Final Arutmin Cup XVI 2025 di Lapangan Dalasangit Kubah Geronggang

INDOPOS-KOTABARU — Indopos News menyiarkan secara langsung laga final Turnamen Sepak Bola Arutmin Cup XVI Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Dalasangit Kubah, Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu (10/12/2025). Partai puncak yang ditunggu-tunggu mempertemukan Arutmin FC menghadapi Bungkukan FC. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi. Ribuan penonton memadati area lapangan sejak sore, menjadikan suasana final semakin meriah dan penuh energi. Turnamen Arutmin Cup XVI menjadi salah satu kompetisi sepak bola lokal terbesar di wilayah Kotabaru. Selain menjadi ajang unjuk kemampuan para pemain, gelaran ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar-klub, masyarakat, serta pihak penyelenggara. Pada malam hari, acara dilanjutkan dengan hiburan rakyat sekaligus penyerahan piala kepada para juara: Juara 1: Arutmin FC Juara 2: Bungkukan FC Juara 3: Geronggang FC Seluruh rangkaian kegiatan—mulai dari pertandingan, antusias penonton, hingga seremoni penghargaan—dilaporkan langsung oleh Saberan.SH dari lokasi acara.

INDOPOS
Desember 10, 2025
0 Comments

IKA PPM Ikut Meriahkan Turnamen Golf Antar-Alumni Perguruan Tinggi 2025 (INALUC), Ciptakan Sportivitas dan Solidaritas

INDOPOS-Ikatan Alumni PPM School of Management (IKA PPM) ikut memeriahkan Turnamen Golf Antar-Alumni Perguruan Tinggi 2025 yang tergabung dalam INALUC (Inter Alumni University Cup). Turnamen bergengsi ini bertujuan mempererat persatuan sekaligus menciptakan sportivitas dan solidaritas tinggi antar-alumni perguruan tinggi. Kegiatan ini berlangsung di Imperial Golf Club, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Ahad, 07 Desember 2025. Para peserta yang mengikuti turnamen ini adalah merupakan alumni-alumni perguruan tinggi negeri dan swasta. Mereka adalah Ikatan Alumni PPM School of Management (IKA PPM), Ikatan Alumni Prasetiya Mulya (IKA Prasmul), Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti), Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP). Lalu, Himpunan Alumni IPB (HA-IPB), Ikatan Alumni Fakuktas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI FTUI) serta, Ikatan Alumni IPMI (IA IPMI). Ajang bergengsi ini mempertemukan para alumni lintas perguruan tinggi yang tergabung dalam INALUC dengan suasana penuh sportivitas, persaudaraan, dan nostalgia kampus. Mereka tampak semangat dan antusias mengikuti turnamen golf tersebut. Ciptakan Sportivitas dan Solidaritas Golfer Turnamen golf ini diikuti oleh 144 golfer alumni dari berbagai perguruan tinggi yang berkompetisi dalam berbagai kategori pertandingan. Baik antar-universitas maupun individu sambil menikmati atmosfer hangat khas keluarga besar INALUC. Salah satu peserta dari alumni perguruan tinggi adalah David Chandrawan, S. T., M. M. Ia merupakan ketua umum (ketum) Ikatan Alumni PPM School of Management (IKA PPM). Di sela-sela kegiatan, David menjelaskan bahwa Turnamen Golf Antar-Alumni Perguruan Tinggi 2025 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Club Golf INALUC yang anggotanya adalah beberapa kampus terkenal. Kegiatan ini, kata David, bertujuan mengumpulkan alumninya agar tetap guyub, rukun, dan terkoneksi. Pererat Jejaring Lintas Generasi Lebih dari sekadar turnamen olah raga, Turnamen Golf Antar -Alumni Perguruan Tinggi 2025 ini, ucap David, menjadi wadah untuk mempererat jejaring lintas generasi dan memperkuat rasa bangga sebagai bagian dari almamater. “Para peserta menunjukkan semangat fair play yang tinggi sekaligus memperkuat komitmen alumni dalam mendukung berbagai kegiatan kolaboratif antar-alumninya” tandasnya. Banyak Hadiah dan Doorprize Puluhan Juta Turnamen Golf Antar-Alumni Perguruan Tinggi 2025 berlangsung selama satu hari penuh dengan mempertandingkan 18 hole. Kompetisi ini mempertandingkan beberapa kategori dan pemenang. Hadiah “hole in one” berupa sebuah mobil disediakan panitia. Selain itu, kegiatan ini juga bertabur hadiah dan doorprize senilai ratusan juta rupiah. Khusus grand lucky draw, telah disiapkan hadiah uang tunai sebesar Rp 10 juta. Suasana hangat kian terasa saat alumni dari beragam profesi dan latar belakang saling bertukar cerita di tengah lapangan Imperial Golf Club, Lippo Karawaci, Tangerang hingga foto dan bernyanyi bersama. Momen ini menjadi pengingat akan kuatnya ikatan antar-alumni perguruan tinggi yang tidak lekang oleh waktu. Melalui penyelenggaraan turnamen ini, beberapa club golf perguruan tinggi menegaskan bahwa kebersamaan dan kolaborasi lintas sekolah tinggi merupakan kekuatan besar. Yakni untuk terus membawa alumni antaruniversitas berprestasi di berbagai bidang. Termasuk dalam olah raga golf ini. “Sampai jumpa di Turnamen Golf Antar-Alumni Perguruan Tinggi 2026 yang akan diselenggarakan bersama oleh Ikatan Alumni PPM School of Management (IKA PPM) dan Ikatan Alumni IPMI (IA IPMI),” pungkas David yang juga merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia itu.

INDOPOS
Desember 10, 2025
0 Comments

WAG 47 Prefektur Jepang Buka Peluang Sukses WNI di Negeri Sakura

INDOPOS-TOKYO – Pembentukan WAG 47 baru-baru ini yang menaungi WNI di seluruh prefektur Jepang dinilai memperkuat silaturahmi, solidaritas, serta jaringan antar-diaspora. Komunitas ini mempermudah koordinasi dalam situasi darurat maupun kegiatan sosial, budaya, dan bisnis. Selain itu, WAG 47 membantu hubungan dengan pemerintah setempat dan meningkatkan kontribusi diaspora Indonesia. WhatsApp Group (WAG 47) yang menghimpun WNI di 47 prefektur Jepang membuka peluang besar bagi diaspora Indonesia di Negeri Sakura. “Tentu kami sangat mendukung setiap inisiatif yang membawa manfaat bagi diaspora Indonesia yang tinggal di Jepang,” ujar Muhammad Rizal Pabuarany, pelajar Indonesia sekaligus Ketua PPI Jepang, baru-baru ini. Menurut Rizal, kehadiran Komunitas Indonesia per Prefektur Jepang (WAG 47 Prefektur) merupakan langkah positif yang memperkuat hubungan dan rasa kebersamaan antar-WNI. Melalui komunitas ini, WNI dapat menjalin silaturahmi, saling mengenal, serta membangun jaringan kuat di wilayah masing-masing. Dalam situasi darurat seperti bencana, grup ini juga membantu memastikan kondisi sesama WNI, mempercepat koordinasi, dan menyampaikan kabar penting kepada keluarga di Indonesia. Komunitas berbasis prefektur ini juga membuka peluang kolaborasi, mulai dari pengajian, olahraga, hingga kegiatan budaya dan matsuri. “Bahkan kerja sama bisnis antar-WNI di satu prefektur jauh lebih mungkin terwujud ketika komunikasi sudah terbentuk dengan baik,” tambah Rizal. Pendapat serupa disampaikan Prima Gandhi, mantan Ketua PPI Jepang. Ia menilai pembentukan komunitas WNI di setiap prefektur sangat strategis dan penting. “Hal ini memperkuat solidaritas dan identitas warga Indonesia yang tersebar di seluruh Jepang,” ujarnya. Dengan karakteristik demografis dan sosial tiap prefektur yang berbeda, komunitas lokal memudahkan akses informasi, dukungan sosial, serta adaptasi budaya. Selain itu, komunitas ini mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah Jepang maupun pemerintah Indonesia untuk kegiatan sosial, edukasi, bantuan hukum, dan perlindungan warga. Keberadaan WAG 47 juga mendorong pengembangan jaringan kerja antar-pengusaha dan mahasiswa Indonesia sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kontribusi diaspora. “Karena itu, membangun komunitas di seluruh prefektur bukan hanya penting secara administratif, tetapi juga untuk memperkuat kohesi sosial dan peran Indonesia di luar negeri,” tambah Gandhi. Komunitas Pencinta Jepang yang berdiri sejak 12 Juli 2019 kini telah hadir di seluruh 47 prefektur, lengkap dengan berbagai divisi seperti PJ Kuliner, PJ Bisnis, PJ Medis, PJ Musik, PJ Olahraga, PJ Handicraft, PJ Arsitek, dan lainnya. Pendirinya Richard Susilo yang pernah mendapatkan penghargaan Serifikat Pemghargaan berkat kontribusinya kepada Pemda Katsushikaku Tokyo, WNI Pertama Penerima Penghargaan dari Pemda Jepang, berusaha untuk meningkatkan solidarisasi WNI yang ada di Jepang dan sekaligus meningkatkan silaturahmi antar WNI yang ada di prefektur asing-masing. “Ibaratnya satu RT kita, maka akan mudah melakukan berbagai kegiatan. Mulai olahraga bersama, pengkajian bersama, matsuri (festival) bersama, dan kalau ada informasi peda setempat akan cepat bermanfaat bagi kelompok prefektur tersebut, misalnya dapat subsidi dan sebagainya,” ungkap Richard Susilo. Terlebih lagi, tambahnya, apabila ada bencana alam para WNI akan segera dapat saling bantu karena rumahnya berdekatan dan komunikasi mudah lewat WAG47 tersebut. Dari tanah air juga akan semakin mudah kontak atau komunikasi mengetahui keberadaan keluarganya di prefektur yang bersangkutan kalau ada wadah WAG47 tersebut. “Misalnya saat bencana alam di Aomori yang lalu, keluarga di Indonesia khawatir, tinggal WA ke saya nanti ditanyakan ke WAG PJ Aomori bagaimana keadaan si ABC yang ada di Aomori. Dengan cepat keluarga akan mendapat kabar mengenai keluarganya. InsyaAllah akan sangat banyak manfaatnya bagi semua WNI yang ada di Jepang dengan jaringan WAG47 ini,” jelas Richard lebih lanjut.. WNI domisili di Jepang dapat bergabung gratis kirimkan WA ke nomor +62-859-4381-9379.

INDOPOS
Desember 9, 2025
0 Comments

“Salah Arah” Jadi Lagu Terbaru KITANA, Suara Patah Hati untuk Mereka yang Salah Waktu Mencintai

INDOPOS-JAKARTA – Band pop alternatif KITANA kembali menyapa para penikmat musik dengan karya terbaru berjudul Salah Arah, lagu yang mengisahkan tentang cinta yang indah namun hadir di waktu yang salah. Lagu ini menjadi curahan hati bagi siapa pun yang pernah mencintai tanpa bisa memiliki. Berbekal aransemen pop alternatif yang hangat dan lirik menyentuh, Salah Arah menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang berjuang melepaskan cinta tanpa kepastian. Lagu ini telah resmi dirilis pada 15 November 2025 di seluruh platform musik digital. Menurut Khaka, manajer sekaligus pendiri KITANA yang juga menjadi penulis lagu, Salah Arah lahir dari pengalaman nyata tentang perasaan yang tersesat di antara cinta dan realita. Ia mengaku menulis liriknya dengan penuh perenungan dan kejujuran. “Kadang cinta itu bukan soal siapa yang paling tulus, tapi siapa yang paling tepat waktunya,” ungkap Khaka. “Salah Arah adalah tentang mencintai seseorang yang seharusnya tidak kita kejar, tapi sulit kita lepaskan.” KITANA sendiri digawangi oleh tiga personel utama: Yamo sebagai vokalis, Khaka di posisi gitar sekaligus produser, dan Kiki sebagai pengisi instrumen tambahan. Band ini berdiri enam tahun lalu dan dikenal dengan warna musik pop alternatif yang jujur dan emosional. Sebelum Salah Arah, KITANA sempat menarik perhatian publik lewat single perdana mereka Hanyalah Dirimu, lagu sederhana namun sarat makna tentang cinta tulus yang membuat seseorang percaya bahwa satu nama saja cukup untuk melengkapi hidup. Jika Hanyalah Dirimu menghadirkan nuansa lembut dan penuh harapan, Salah Arah justru menjadi titik balik perjalanan musikal mereka — menghadirkan sisi kelam cinta yang tak sampai. Melodi melankolis dan sentuhan gitar akustik memperkuat pesan emosional di dalamnya. Yamo, sang vokalis yang juga dikenal sebagai figur populer di TikTok, membawakan lagu ini dengan karakter suara yang dalam dan penuh perasaan. “Lagu ini berat buat saya karena liriknya terasa sangat nyata,” kata Yamo. Sementara itu, Kiki, mantan personel The Salemba Band yang ikut terlibat dalam produksi bass, memberikan warna baru dalam dinamika musik KITANA. Kolaborasi ini menghasilkan komposisi yang seimbang antara kekuatan emosi dan keindahan aransemen. Video klip Salah Arah turut menjadi sorotan dengan visual sinematik dan simbolisme kuat. Sutradaranya menampilkan perjalanan seseorang yang berjuang memahami kehilangan, dengan adegan-adegan puitis yang menggambarkan kebingungan hati. Khaka menjelaskan bahwa konsep visual video klip ini terinspirasi dari perjalanan emosional banyak orang yang tersesat dalam cinta. “Kami ingin video ini terasa seperti cermin bagi siapa pun yang menonton,” ujarnya. Band yang bernaung di label independen ini menegaskan komitmennya untuk terus menghasilkan karya yang autentik dan dekat dengan realitas perasaan manusia. Musik bagi mereka bukan sekadar hiburan, melainkan cara untuk menyembuhkan luka batin. “Kalau dulu kami bernyanyi untuk seseorang yang kami yakini,” lanjut Khaka, “sekarang kami bernyanyi untuk seseorang yang akhirnya harus kami relakan.” Perjalanan musikal KITANA terasa seperti catatan harian tentang cinta — dari hangatnya harapan hingga pahitnya perpisahan. Dari Hanyalah Dirimu ke Salah Arah, mereka menegaskan bahwa cinta bukan hanya soal bertemu, tapi juga keberanian untuk mengaku kalah pada waktu. Lagu Salah Arah telah tersedia di Spotify, Apple Music, Joox, dan YouTube Music mulai 15 November 2025. Video klip resminya juga akan tayang di kanal YouTube KITANA Official. Melalui lagu ini, KITANA berharap pendengar dapat menemukan refleksi diri, bahkan di tengah patah hati yang tak terucap. Sebab setiap cinta, betapapun singkat, pasti meninggalkan pelajaran tentang arah pulang yang sesungguhnya. Band ini juga berencana merilis mini album dalam waktu dekat, melanjutkan tema perjalanan cinta dan kehilangan yang menjadi benang merah karya-karya mereka. Dengan karakter khasnya, KITANA sekali lagi menunjukkan bahwa musik terbaik selalu lahir dari kejujuran hati. Dan kali ini, mereka bernyanyi bukan untuk dimiliki, tapi untuk dikenang.

INDOPOS
Desember 9, 2025
0 Comments

Dikenal Doyan Dugem! Jejak Anggota DPR Endipat Wijaya yang Sindir Donasi Rp10 Miliar

INDOPOS-Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya ramai disentil publik usai menyinggung warga yang datang ke wilayah bencana Sumatra tetapi merasa yang paling bekerja dan menyumbangkan donasi Rp10 miliar untuk korban banjir dan longsor Sumatra. Sejumlah netizen yang yang mengaku mengenal latar belakang yang bersangkutan, menyebut, bahwa politisi muda ini senang dugem. “Politisi minim akhlak, senang dugem, pantas nyinyir orang yang niat baik nyumbang bencana. Prabowo harus tegas dan pecat kader seperti ini, bisa merusak bama baik partai dan presiden,” ujar salah satu netizen di laman X. Mengutip dari laman resmi Fraksi Gerindra, politikus kelahiran Bengkulu tahun 1984 itu merupakan lulusan Teknik Metalurgi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melanjutkan pendidikannya di Swiss German University dengan jurusan Manajemen. Endipat merupakan anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Riau. Awal karirnya dimulai dari menjadi teknisi di Double A Group selama satu tahun. Setelah itu sempat pindah ke Kalimantan Timur dan bergabung dengan PT Kaltim Prima Coal. Di tahun 2011, Ia terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Gerindra. Nama Endipat menjadi sorotan ketika membandingkan bantuan pemerintah yang ia klaim triliunan rupiah dengan donasi warga yang hanya Rp10 miliar untuk korban bencana Sumatra saat Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). “Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” ujar Endipat. Ia mengharapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mampu menggencarkan informasi kerja pemerintah. Dirinya juga menyinggung bantuan ke korban bencana yang diberikan pemerintah yang nilainya berjumlah triliunan. “Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” tambahnya. Selanjutnya, Endipat menyoroti kinerja Kementerian Kehutanan yang telah melakukan reboisasi dalam skala besar. Namun ia menyebut hal tersebut kurang terpublikasi sehingga Kemenhut terus menerima kritik. “Sebagai contoh kami misalnya mendengar sebenarnya Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin lah, Bu, padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” Endipat mengatakan kinerja pemerintah perlu secara masif diinformasikan ke publik dan berharap Komdigi lebih aktif dan sensitif supaya informasi yang disampaikan bisa viral seperti konten di media sosial. “Jadi kami mohon, Ibu, fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu, Bu,” sambungnya.