INDOPOS, Author at

INDOPOS
Juni 22, 2026
0 Comments

Perkuat Jejaring Global, Universitas Borobudur Sambut Kunjungan Kehormatan Kementerian Pendidikan Tiongkok

INDOPOS-JAKARTA – Universitas Borobudur (Unbor) menegaskan komitmennya dalam memperluas jejaring global dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan melalui penerimaan kunjungan kehormatan dari China Center for International People-to-People Exchange, Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok pada Senin, 22 Juni 2026. Bertempat di Auditorium Lantai 8, Gedung D, Kampus Universitas Borobudur, acara internasional yang dipandu oleh Fiorenza dan Cyntia selaku moderator ini diawali dengan prosesi foto bersama, menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, serta penampilan Tari Pasambahan. Dalam sesi sambutan, Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc., menyambut hangat seluruh delegasi dan memaparkan program-program kerja sama internasional Unbor. Secara khusus, beliau menyampaikan rasa hormat atas berjalannya program sinergi yang tengah aktif saat ini. “Kami sangat terhormat dapat ambil bagian dalam Kemitraan Pendidikan Transnasional melalui program 2 + 1 + 1. Program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi pendidikan terapan antara Universitas Borobudur dengan para mitra kami, yaitu Zhejiang Industrial Polytechnic College dan Xi’An Vocational and Technical College. Saat ini, sebanyak 27 mahasiswa telah terdaftar di Xi’An Vocational and Technical College pada Program Teknologi Komputer dan Aplikasi, sementara 24 mahasiswa lainnya menempuh studi di Zhejiang Industrial Polytechnic College pada Program Akuntansi dan Manajemen,” ungkap Prof. Bambang dalam pidatonya. Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini juga disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., sementara pihak Tiongkok yang diwakili oleh Mr. Yu Changxue (Direktur Jenderal China Center for International People-to-People Exchange) dan Ms. Nicy Bai (Chairman Sichuan Laima International Education Consulting Co., Ltd.) turut menyampaikan pidato kehormatan mengenai pentingnya pertukaran pemikiran antarbangsa. Sebagai bentuk nyata dari penguatan kemitraan strategis tersebut, agenda utama hari ini diisi dengan penandatanganan kerja sama (Signing Ceremony) antara Universitas Borobudur dengan tiga perguruan tinggi Tiongkok lainnya, yaitu Xianyang Vocational Technical College, Guangdong Finance & Trade Vocational College, dan Hunan Electrical College of Technology. Setelah sesi diskusi interaktif dan pertukaran cenderamata, seluruh rangkaian acara ditutup dengan kunjungan bersama ke International Education Project Display Corner serta tur keliling lingkungan kampus Universitas Borobudur. (***)

INDOPOS
Juni 22, 2026
0 Comments

HUT JAKARTA KE-499 BELUM MEMENUHI STANDAR SEBAGAI KOTA GLOBAL YANG BERBUDAYA

INDOPOS-Eki Pitung Sebagai Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi menyambut Ulang Tahun Kota Jakarta hari ini tgl 22 juni 2026 yg ke 499. Pemda DKI masih banyak Pekerjaan Rumahnya mengenai Kualitas Udara yg masih buruk melebihi baku Mutu nasional, yang berdampak pada kesehatan Ruang terbuka Hijau (RTH) Belum ideal dan belum mencapai Standar kota Global Hunian layak Masih krusial rumah berdempetan di Wilayah padat, Resiko Kebakaran tinggi dan Belakangan Sering Terjadi. Akses air bersih masih pembenahan Masyarakat masih banyak kesulitan Air Bersih juga Penggusuran Paksa masih ada masih menghantui Warga Jakarta belum lagi kecemasan Warga terhadap Sampah dimana di Bantar Gebang yg menggunung . Intinya, dan lagi lagi Jakarta masih terjebak pada masalah klasik Banjir dan Macet yang Belum tuntas ditambah masalah Sosial Kemiskinan Kota yang Semakin berat Seiring kenaikan biaya hidup. Pembangunan Jakarta tolong dikurangi Bersoleknya mohon Fokuslah pada SDM ( Sumber daya Manusia ) masyarakat Jakarta masih lemah fasilitas Pendidikan , Tenaga Kerja , Ekonomi dan Kesehatan perhatikan dan ditingkatkan Dan ini tak jauh kalah Penting Eki Pitung mengatakan Mengenai Budaya Betawi Menjadi Budaya Utama di Jakarta saya Mengapresiasi pada Pak Gubernur Pramono dan juga Upaya2 Pak Gubernur Selalu Menjaga Silatuarmi utk membangun Komunikasi ke Tokoh2 Betawi dinilai Positif serta Acara2 yg digelar selalu bernuansa Betawi namun tidak hanya itu Keprihatinan Saya Pemerintah DKI seperti masuk dalam Pusaran Politik Sentimen Negatif pada Tokoh2 Betawi yang Like this like belum lagi tampak seperti Merawat Perpecahan Betawi yang Faktanya memang Berkotak2 terpecah Belah dan seperti di Pelihara mendegarkan Sepihak. hal ini tak boleh Terjadi karena Politik Pilkada Sudah Selesai Sejak 2 tahun Lalu. Semua Warga Negara Punya Hak yang sama utk sama2 membangun Kota Jakarta yang Berbudaya. Dengan Demikian harapan saya Persatuan dan Kesatuan Kaum Betawi dengan Pemerintah DKI Jakarta akan Semakin Kokoh dan Kuat dalam Menjaga Jakarta serta Terwujudlah Jakarta sbg Kota Global yg berBudaya Tentu Cita2 Kita Semua menuju 500 tahun atau 5 Abad Kota Jakarta di tahun 2027 kedepan semua Konflik Perang dingin Betawi segera Rapih dan Kedamaian Terjaga. SELAMAT ULANG TAHUN KOTA JAKARTA KE 499 Betawi Bermartabat Jakarta Hebat Indonesia Maju dan Kuat.

INDOPOS
Juni 22, 2026
0 Comments

Warga Cipinang Melayu Tagih Janji Kampanye Pramono Soal Normalisasi Kali Sunter di Reses Matnoor Tindoan

INDOPOS– Warga Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, menagih realisasi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Pilkada DKI 2024 lalu, terkait program normalisasi Kali Sunter yang melintasi wilayah RW 04 Cipinang Melayu. Aspirasi tersebut disampaikan warga RW 04, Cipinang Melayu, Jaktim dalam kegiatan reses anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Matnoor Tindoan, yang berlangsung di wilayah Cipinang Melayu. Dalam kesempatan itu, anggota DPRD DKI empat periode tersebut turut didampingi Ketua RW 04 dan LMK 04, meninjau langsung kondisi Kali Sunter di pinggir permukiman warga. Matnoor mengatakan saat masa kampanye Pramono Anung di Pilkada DKI lalu, pernah berjanji akan menuntaskan normalisasi Kali Sunter yang melintasi wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi kali saat ini sudah memprihatinkan dan berpotensi membahayakan warga. “Ketika kampanye, Pak Pramono pernah menyampaikan komitmennya untuk melakukan normalisasi Kali Sunter yang melewati RW 04 Cipinang Melayu. Saat ini kondisinya sudah longsor, bahkan salah satu sisi jembatan terlihat menggantung dan membahayakan pengguna jalan atau masyarakat setempat,” ujar Matnoor, Minggu (21/6/2026). Dikatakan politisi PPP itu warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan janji kampanye tersebut agar penanganan Kali Sunter dapat segera dilakukan. “Kami berharap melalui reses ini, Pak Pramono dapat menepati janji kampanyenya untuk menormalisasi Kali Sunter. Selain mencegah banjir, langkah ini juga penting untuk keselamatan warga,” katanya. Lebih lanjut, Matnoor menambahkan, akibat longsor yang terjadi di kali Sunter, saat ini terjadi penyempitan untuk aliran air. Hal itu diperparah, jika sampah dan lumpur mengalami penumpukan. “Untuk normalisasi tinggal menyisakan sekitar 32 bidang tanah. Karena itu, warga berharap percepatan penyelesaian lahan dapat segera dilakukan sehingga proyek normalisasi di wilayah RW 04 Cipinang Melayu dapat direalisasikan,” katanya. Untuk diketahui, Pramono Anung saat kampanye Pilkada DKI 2024 sempat berkunjung dan melihat langsung kondisi kali Sunter, Cipinang Melayu, Jaktim. Saat itu Pram berjanji akan melakukan normalisasi kali Sunter dan menyelesaikan aliran sungai hingga Banjir Kanal Timur. “Sehingga masyarakat bisa terbebas dari banjir lokal dan banjir kiriman,” ucapnya. (Sofian)

INDOPOS
Juni 21, 2026
0 Comments

Festival Anak Pancasila 2026, Rumah Anak Pancasila Teguhkan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi

INDOPOS-Rumah Anak Pancasila terus menjadi motor penggerak guna mengingatkan kesadaran kembali karakter bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasialis. Demikian disampaikan Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila Juan Alexander Wake, disela-sela Pagelaran Festival Anak Pancasila. Menurut Juan, Tahun ini Rumah Anak Pancasila menggelar Festival Anak Pancasila 2026, dengan tema Lima Rasa Selaras Dalam Satu Jiwa. Maksud selaras, artinya menyakini orang-orang Indonesia itu selalu Selaras pada Tuhannya, alam dan yang pasti sesamanya. “Ketiga hal ini yang dimiliki manusia manusia Indonesia, dan yang membuat kita menjadi anak anak Pancasila yang baik. Kami ingin menunjukkan apa yang disampaikan oleh penampil disini adalah Pancasila. Kami memberikan pertunjukan tari lagu teater, kepada masyarakat, untuk melihat bahwa Pancasila seperti ini, bahwa Pancasila hidup di tengah tengah budaya beragam,” papar Juan, di Alun Alun Pondok Aren, Tangsel, Sabtu (20/6/2026). Juan menegaskan pihaknya mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila yang memang diakui mulai tergerus di tengah tantangan globalisasi yang semakin kuat. “Kami dari Rumah Anak Pancasila membuat sebisa mungkin apa yang kita lakukan membangun kembali, mengingatkan kembali masyarakat Indonesia lewat budaya sejarah tentang apa karakter mereka yang sebenarnya memiliki karakter Pancasila di diri masing masing,” tegasnya. Juan juga menyampaikan, pihaknya tiap tahun menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila, ingin membuktikan bahwa Pancasila itu hidup di tengah tengah masyarakat. “Kami mengajarkan kepada masyarakat, kami berbagi cerita, berbagi tentang Pancasila, bahwa Pancasila itu bukan sekedar tulisan yang kita hafal di dalam pelajaran sekolah, tapi Pancasila hidup di tengah tengah kita. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat berkumpul berbeda kenyakinan berbeda budaya bahasa tapi inilah Indonesia, inilah miniatur kecil Indonesia yang ada di Tangsel,” paparnya. Ia juga berharap pemerintah memberikan ruang yang lebih luas lagi, bisa mensupport acara acara seperti ini. Sementara itu Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah memberikan apresiasi tinggi terhadap Festival Anak Pancasila. Baginya penting untuk menanamkan ilmu pengetahuan sanubari kepada anak anak Banten untuk benar benar memiliki jiwa Pancasila. “Kalau saya menyampaikan PancaJiwa, atau K5, yang pertama Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa itulah hebatnya Indonesia, yang kedua Kemanusiaan kita betul betul bagaimana equality setara Bhineka Tunggal Ika, ketiga Kekeluargaan,keempat kemerdekaan, kelima Keadilan. Kita harus tanamkan anak anak kita Pancasialis, jadi anak beriman dan bertaqwa,” tambahnya. Sementara, Warga Tangsel Mugi Rahayu berprofesi Guru TK, menyatakan, Indonesia kaya budaya, kita harus tetap bersatu meski dalam beragam suku. “Dalam acara Festival anak Pancasila, makna Pancasila itu pertama kita percaya kepada ALLOH, kita selalu sebagai warga negara akan menjalankan dari sila pertama sampai sila terakhir,” pungkas Mugi. Festival Anak Pancasila disponsori oleh MPR RI, BPIP, Bank Mandiri, LIFT Literacy For The Future, Antam, Indika Foundation, Bank BTN, Jaya Real Property, Es Teler 77, Bonteh, Gizzi.

INDOPOS
Juni 20, 2026
0 Comments

BPDP dan ASPEKPIR Lepas Ekspor Perdana 28 Ton Lidi Sawit ke China, Hasil Program Pemberdayaan UMKM Perkebunan

‎INDOPOS-Medan – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia melepas ekspor perdana lidi sawit dalam perhelatan yang berlangsung di gudang PT Arra Setya Abadi di Belawan, Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/6/2026). ‎ ‎Sebanyak 28 Ton lidi sawit yang berasal dari perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Aceh akan diberangkatkan menuju China. Produk lidi sawit tersebut dikumpulkan dan diusahakan oleh para petani sawit serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi anggota ASPEKPIR hasil dari rangkaian kegiatan program pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang telah diselenggarakan ASPEKPIR dan BPDP. ‎ ASPEKPIR menggandeng PT Arra Setya Abadi sebagai eksportir yang akan memasarkan produk lidi sawit ke pasar internasional. ‎ ‎Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono, Analis Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Anwar Sadat, Direktur Utama PT Arra Setya Abadi Ilham Setiadi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara yang diwakili Tsarwah, perwakilan Badan Karantina, Sekretaris Jenderal ASPEKPIR Syarifuddin Sirait, perwakilan sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara, serta petani dan pengrajin lidi sawit. ‎ ‎Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Anwar Sadat menyampaikan bahwa BPDP telah lama melakukan kegiatan promosi mengenai potensi nilai tambah ekonomi dari produk samping dan limbah kelapa sawit, termasuk lidi sawit. Kerja sama intensif bersama ASPEKPIR dilakukan melalui berbagai kegiatan workshop dan diseminasi sejak tahun 2024 hingga saat ini. ‎ ‎Rangkaian workshop produksi lidi sawit tersebut telah dilaksanakan di berbagai wilayah antara lain Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Muaro Jambi, Belitung Timur, hingga Kabupaten Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengenalkan potensi lidi sawit dan ketersediaan pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan kapasitas petani agar kualitas produk sesuai standar pasar ekspor. ‎ ‎Menurut Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, lidi sawit memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi beragam produk bernilai ekonomi, mulai dari bahan baku ekspor hingga aneka kerajinan yang dapat dikerjakan oleh pelaku UMKM di daerah. ‎ ‎“BPDP sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini karena mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat serta menunjukkan bahwa limbah sawit dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi,” ujarnya. ‎ ‎Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP menjelaskan bahwa BPDP saat ini memiliki berbagai program strategis untuk mendukung penguatan kapasitas dan peningkatan produktivitas petani sawit, antara lain melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Program Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, serta program Promosi Perkebunan yang bertujuan mengenalkan manfaat komoditas perkebunan bagi masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. ‎ ‎Keberhasilan ekspor perdana lidi sawit ini menunjukkan bahwa sawit adalah komoditas yang inklusif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, perempuan, pemuda, UMKM, koperasi hingga pelaku ekspor. ‎“Rantai pasok produksi lidi sawit melibatkan banyak pihak, dari petani, pengrajin, koperasi, dan pelaku ekspor, sehingga dapat memberikan efek ganda bagi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi di daerah,” ujarnya. ‎ ‎Menurut Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, kegiatan ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui ekonomi hijau, memperluas kesempatan kerja berkualitas dengan kewirausahaan, serta pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono menegaskan bahwa pelepasan ekspor perdana ini merupakan tindak lanjut dari berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan ASPEKPIR bersama BPDP di sejumlah daerah di Riau dan Sumatera Utara. ‎ ‎Menurut Setiyono, sedikitnya tujuh koperasi anggota ASPEKPIR terlibat dalam penyediaan bahan baku lidi sawit yang diekspor ke China. Manfaatnya kemudian akan dirasakan kurang lebih 2.800 anggota koperasi tersebut. Keterlibatan koperasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha berbasis limbah sawit mampu menjadi sumber ekonomi baru bagi petani. ‎ ‎“Ekspor perdana ini membuktikan bahwa lidi sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kami berharap semakin banyak petani sawit yang tertarik menjadikan pengumpulan dan pengolahan lidi sawit sebagai sumber penghasilan tambahan,” kata Setiyono. ‎Direktur Utama PT Arra Setya Abadi Ilham Setiadi menjelaskan bahwa sejak akhir 2024 pihaknya bersama ASPEKPIR dan didukung BPDP terus melakukan sosialisasi serta pendampingan pengembangan usaha ekspor lidi sawit di berbagai daerah. ‎ ‎Menurut Ilham, permintaan pasar internasional terhadap lidi sawit terus menunjukkan tren positif sehingga peluang pengembangan usaha ini masih sangat terbuka lebar bagi petani dan UMKM di berbagai daerah sentra perkebunan sawit. ‎ ‎Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara yang diwakili Tsarwah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan ekspor perdana tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha…

INDOPOS
Juni 19, 2026
0 Comments

JKF 2026 Siap Digelar, BI dan Pemprov DKI Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Jakarta

INDOPOS-Jakarta – Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Jakarta terus menunjukkan ketahanan dan kinerja ekonomi yang kuat. Sebagai pusat ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia, yakni mencapai 16,67 persen, ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh 5,59 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,95 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan kinerja sektor jasa, khususnya lapangan usaha perdagangan, informasi dan komunikasi, serta akomodasi dan makan minum. Untuk menjaga momentum tersebut, berbagai pemangku kepentingan di Jakarta terus memperkuat kolaborasi guna mendorong permintaan domestik dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2026 yang akan mencapai puncaknya pada 4–5 Juli 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK Jabodebek, serta berbagai institusi strategis lainnya. Mengusung tema “A Creative Movement for A Sustainable Global City” dengan tagline “INXPIRE: Innovate, Explore, Empower” dan semangat #JagaJakarta, JKF 2026 hadir sebagai platform kolaboratif pentahelix yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam menggerakkan ekonomi Jakarta, khususnya sektor ekonomi kreatif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Jakarta karena mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan industri kreatif secara berkelanjutan. “Puncak JKF 2026 akan menghadirkan ruang kolaborasi yang memperkuat pengembangan ekonomi kreatif melalui tiga lini utama, yaitu sport, music, dan film,” ujar Iwan, di Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2026). Berbagai kegiatan menarik akan mewarnai festival ini, mulai dari JKF Padel Competition, aktivasi sport lifestyle, Band Competition, Swara Bankers, hingga Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas ekonomi lainnya seperti pameran UMKM, digitalisasi pembayaran, literasi ekonomi syariah, festival urban farming, serta pameran produk olahan pangan. Salah satu inovasi baru yang dihadirkan dalam JKF 2026 adalah penyediaan ruang khusus untuk pemutaran film pendek karya sineas muda Jakarta yang mengikuti JYFF 2026. Festival ini sekaligus menjadi ajang pengumuman para pemenang kompetisi film tersebut. Menurut Iwan, kehadiran JYFF merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat industri perfilman Jakarta. Ia menilai industri film memiliki dampak ekonomi berantai (multiplier effect) yang luas terhadap berbagai sektor jasa seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, hingga akomodasi dan makanan-minuman yang berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa JKF 2026 merupakan bentuk nyata sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing, berbudaya, dan berkelanjutan. “JKF 2026 menjadi bagian dari momentum perayaan HUT ke-499 Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan semakin mendorong geliat ekonomi dan aktivitas masyarakat di Jakarta,” kata Pramono. Ia juga menambahkan bahwa penyelenggaraan festival film bagi generasi muda dalam rangkaian JKF 2026 sejalan dengan visi Jakarta Kota Sinema yang tengah dipersiapkan menyambut lima abad Jakarta pada 2027. Inisiatif tersebut bertujuan menjadikan Jakarta sebagai pusat produksi, industri, dan ekosistem film bertaraf global yang mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi sektor ekonomi kreatif. Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi, menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan JKF 2026, khususnya dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Menurut Edwin, ekonomi kreatif memiliki prospek yang sangat besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta, sejalan dengan karakteristik ibu kota yang didominasi sektor jasa dan ekonomi urban. Melalui semangat kolaborasi, inovasi, dan pemberdayaan, JKF 2026 diharapkan menjadi katalisator penguatan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, serta percepatan digitalisasi ekonomi. Lebih dari itu, festival ini diharapkan semakin mengukuhkan posisi Jakarta sebagai kota global yang kreatif, modern, inklusif, dan berdaya saing menuju perayaan 500 Tahun Kota Jakarta pada 2027. (***)

INDOPOS
Juni 19, 2026
0 Comments

Jelang 5 Abad Jakarta, Yuke Harapkan Masyarakat Ikut Jaga Fasilitas Umum yang Dibangun Pemprov

INDOPOS-Menjelang 5 abad kota Jakarta, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yukike, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga berbagai fasilitas umum dan ikon kota yang telah dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelang peringatan lima abad atau 500 tahun Kota Jakarta. Menurut Yuke, memasuki usia ke-499 tahun Jakarta, seluruh pihak harus tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi ekonomi yang tengah dihadapi. Wabendum DPP PDIP itu menilai berbagai pembangunan yang telah dilakukan selama ini harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. “Di tengah segala situasi yang ada, kita tetap harus optimistis. Apa yang sudah dianggarkan, dibuat, dan dibangun harus kita jaga bersama. Ada beberapa ikon dan simbol ibu kota yang patut kita syukuri karena Jakarta masih terus tumbuh meski menghadapi berbagai kesulitan,” ujar Yuke, Kamis (18/6/2026). Anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu menegaskan, rasa memiliki terhadap fasilitas publik harus ditumbuhkan di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai sarana yang dibangun menggunakan uang rakyat sehingga wajib dijaga bersama. “Jangan cuma setelah dibangun lalu tidak dijaga. Harus ada rasa memiliki dari warga Jakarta. Apa yang sudah dibuat dari pajak masyarakat Jakarta harus kita rawat bersama,” ujarnya. Yuke mencontohkan sejumlah fasilitas publik seperti taman, trotoar, jalan hingga jembatan penyeberangan orang (JPO) yang membutuhkan biaya besar dalam pembangunannya. Karena itu, keberlangsungan dan perawatannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. “Taman-taman itu bukan biaya yang murah, trotoar, jalan, JPO dan lain-lain juga harus kita jaga sama-sama ke depan,” beber Srikandi PDIP di Kebon Sirih itu. Selain itu, Yuke mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang terus mencari berbagai alternatif pembiayaan agar program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan yang ada. Ia berharap kondisi ekonomi segera membaik sehingga berbagai program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal dan tidak tertunda. “Kalau kondisi seperti sekarang pasti ada program yang terpending atau belum diprioritaskan. Dampaknya tentu masyarakat harus menunggu lebih lama. Padahal kita ingin berbagai persoalan di lingkungan bisa segera diselesaikan,” tuturnya. Lebih lanjut, Yuke menilai pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus mampu memperkecil kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Dari sisi lain, lanjut Yuke, pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan program pemerintah serta mendukung regulasi yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan Jakarta. “Dari sisi kami di DPRD, sebesar mungkin akan mengawasi dengan ketat. Regulasi-regulasi yang memang perlu didukung untuk membenahi Jakarta akan kami support. Tapi yang terpenting, kami juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk ikut mengawasi sehingga kita bisa membangun Jakarta yang lebih baik lagi saat memasuki lima abad nanti,” tandasnya. (***)

INDOPOS
Juni 19, 2026
0 Comments

‎Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi Purwoko Bela Gibran, Sebut Tuduhan Guntur Romli Soal Ajak Mahasiswa Kunker ke Papua hingga NTT Tidak Berdasar

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) bidang Komunikasi, Purwoko, mengecam keras pernyataan politikus PDI Perjuangan Guntur Romli yang menuding Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki agenda politik tertentu saat mengajak sejumlah mahasiswa mengikuti kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT). ‎ ‎Menurut Purwoko, tudingan tersebut merupakan bentuk prasangka politik yang berlebihan dan tidak mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dengan kalangan akademisi. ‎ ‎”Justru langkah Mas Gibran mengajak mahasiswa melihat langsung pelaksanaan program pemerintah merupakan bentuk keterbukaan dan transparansi. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menyaksikan fakta di lapangan secara langsung, bukan sekadar menerima informasi dari satu sisi saja,” kata Purwoko, dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026). ‎ ‎Sebelumnya, Guntur Romli menilai keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja Wakil Presiden berpotensi menjadi upaya “penjinakan” terhadap kelompok kritis di lingkungan kampus. Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk soft power yang dapat memengaruhi independensi mahasiswa. ‎ ‎Menanggapi hal itu, Purwoko menegaskan bahwa mahasiswa adalah kelompok intelektual yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan tidak mudah dipengaruhi hanya karena mengikuti perjalanan dinas atau mendapatkan fasilitas selama kunjungan kerja. ‎ ‎”Menganggap mahasiswa kehilangan independensi hanya karena diajak melihat langsung program pemerintah adalah bentuk pelecehan terhadap kapasitas intelektual mereka. Mahasiswa tetap memiliki kebebasan menilai, mengkritik, maupun memberikan masukan kepada pemerintah,” ujarnya. ‎ ‎Ia menilai program yang dilakukan Gibran justru patut diapresiasi karena membuka ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda. Menurutnya, selama ini publik sering menuntut pemerintah agar lebih dekat dengan masyarakat dan kelompok akademik. Ketika hal itu dilakukan, justru muncul tudingan negatif yang tidak berdasar. ‎ ‎Ia juga membantah anggapan bahwa langkah Gibran merupakan upaya membangun loyalitas politik pribadi atau menandingi otoritas Presiden Prabowo Subianto. ‎ ‎”Tuduhan tersebut sangat jauh dari kenyataan. Wakil Presiden Gibran bekerja dalam satu garis komando bersama Presiden Prabowo untuk memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan dengan baik. Tidak ada agenda lain selain memastikan masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Purwoko mengatakan kunjungan mahasiswa ke lokasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kesempatan untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. ‎ ‎”Kalau mahasiswa menemukan kekurangan, silakan sampaikan. Kalau programnya baik, silakan juga disampaikan. Itu namanya partisipasi publik yang sehat dalam demokrasi,” katanya. ‎ ‎MPG menilai narasi yang menyebut Gibran sedang memecah belah gerakan mahasiswa hanya akan memperkeruh ruang demokrasi dan menghambat sinergi antara pemerintah dengan kalangan akademisi. ‎ Purwoko Menambahkan, Jika Politikus PDIP Guntur Romli bisa dengan Mudah nya Membuat Narasi Politik yang berlebihan tersebut, Maka Saya bisa saja Menduga bahwa memang dari gerakan gerakan mahasiswa tersebut bisa saja ada sekelompok gerakan senyap politik yang dengan sengaja masuk menyusup ke kanal kanal gerakan murni mahasiswa untuk memprovokasi gerakan murni tersebut, dan Saya ingatkan bagi para pemain pembuat gaduh yang ada dibelakang layar, Jika nanti Kami MPG menemukan hal dugaan tersebut ternyata benar adanya terbukti di lapangan, Kami Jaringan MPG Se Indonesia tidak akan Segan segan Melawan dan Membuka Topeng tersebut, tandas Purwoko kepada Awak Media dengan nada keras. ‎”Kami mengajak semua pihak untuk melihat langkah ini secara objektif. Jangan setiap upaya membangun komunikasi dengan mahasiswa selalu dicurigai sebagai manuver politik. Bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan prasangka,” pungkasnya. (***) ‎

INDOPOS
Juni 18, 2026
0 Comments

TVRI Kunci Hak Siar Piala Dunia 2026 Rp1 Triliun Sejak Tahun Lalu, Setara Spanyol, Ini Kata Pengamat

‎INDOPOS-JAKARTA – Indonesia diketahui telah mengamankan hak siar Piala Dunia 2026 sejak tahun lalu dengan nilai kontrak mencapai US$65 juta atau sekitar Rp1 triliun. Nilai tersebut disebut setara dengan yang dibayarkan Spanyol untuk memperoleh hak siar ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. ‎Hal itu disampaikan pengamat penyiaran publik A.H. Jauzie dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, banyak pertanyaan publik terkait proses perolehan hak siar Piala Dunia 2026, termasuk perbandingan biaya yang harus dikeluarkan Indonesia dengan negara lain. ‎”Untuk mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sebuah negara harus menjalani mekanisme bidding ke FIFA yang berbeda-beda antarnegara. Secara resmi FIFA tidak pernah membuka nilai kesepakatan setiap negara, meskipun dari berbagai sumber angka tersebut dapat diketahui,” ujar Jauzie. ‎Ia menjelaskan, selama ini Indonesia biasanya memperoleh hak siar Piala Dunia melalui agency yang berbasis di Singapura sehingga terdapat komponen biaya tambahan untuk pihak perantara. Namun, untuk edisi 2026, FIFA menawarkan hak siar secara langsung kepada sejumlah televisi nasional melalui roadshow yang dilakukan sejak April 2025. ‎Menurut Jauzie, FIFA menggunakan jumlah populasi sebagai salah satu acuan dalam menentukan harga penawaran hak siar. ‎”Semakin besar jumlah penduduk suatu negara, maka semakin tinggi harga yang ditawarkan. Itu sebabnya China sempat ditawari sekitar US$300 juta, sementara India ditawari US$100 juta,” katanya. ‎Jauzie mengungkapkan bahwa TVRI mendapat penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan hak siar Piala Dunia 2026 agar masyarakat Indonesia dapat menikmati pertandingan secara luas. ‎”Tentu prosesnya mengikuti mekanisme bidding bersama televisi swasta lainnya, dalam hal ini MNC dan SCTV. Karena itu dalam RDP di DPR saat itu, Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno menolak membuka nilai penawaran karena masih dalam proses bidding dengan FIFA,” jelasnya. ‎Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, TVRI akhirnya disebut berhasil mengungguli pesaingnya dan memperoleh hak siar dengan nilai kontrak sebesar US$65 juta atau sekitar Rp1 triliun berdasarkan kurs Rp16.000 per dolar AS saat itu. ‎”Nilai tersebut sama dengan Spanyol yang memperoleh hak siar dengan harga 55 juta euro atau sekitar US$65 juta,” ujarnya. ‎Jauzie menambahkan, perbandingan dengan Spanyol juga menjadi salah satu referensi Kementerian Keuangan saat menyetujui pembayaran langsung kepada FIFA. ‎Ia juga menepis kabar yang menyebut nilai yang harus dibayarkan TVRI mencapai Rp1,3 triliun. ‎”Jika ada angka Rp1,3 triliun yang beredar, itu karena terdapat tambahan pajak sekitar Rp300 miliar yang harus dibayarkan TVRI kepada negara,” katanya. ‎Lebih lanjut, Jauzie menilai perbandingan biaya hak siar Indonesia dengan negara lain tidak bisa dilakukan secara langsung karena waktu penguncian kontrak berbeda-beda. ‎Menurutnya, Indonesia harus mengamankan hak siar sebelum tahun anggaran 2025 berakhir karena menggunakan dana APBN. Sementara sejumlah negara baru mencapai kesepakatan mendekati pelaksanaan turnamen sehingga memperoleh harga yang lebih rendah. ‎Ia mencontohkan India yang disebut baru menandatangani kesepakatan sekitar satu minggu sebelum kick off sehingga harga turun dari US$100 juta menjadi US$40 juta. Sementara China yang awalnya ditawari US$300 juta akhirnya memperoleh hak siar dengan nilai sekitar US$60 juta setelah menyepakati kontrak sebulan sebelum turnamen dimulai. ‎Jauzie juga menjelaskan bahwa di China tidak terdapat televisi swasta yang ikut dalam proses bidding sehingga FIFA hanya bernegosiasi dengan China Media Group (CMG), lembaga penyiaran milik pemerintah. ‎Kondisi serupa disebut terjadi di Vietnam yang hanya memiliki Vietnam Television (VTV) sebagai mitra negosiasi. Negara tersebut dikabarkan memperoleh hak siar sekitar dua bulan sebelum kick off dengan nilai US$15 juta. ‎Sementara itu, Malaysia disebut baru mengunci kesepakatan satu bulan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Berdasarkan laporan media setempat, nilai hak siar yang dibeli Malaysia mencapai US$35 juta atau sekitar 137 juta ringgit Malaysia, dengan kontribusi pemerintah sebesar 24 juta ringgit dan sisanya ditanggung pihak swasta. (***)

INDOPOS
Juni 18, 2026
0 Comments

Jimmy S: Pengusutan Korupsi MBG Bukti Nyata Komitmen Prabowo-Gibran Berantas Korupsi, Tak Ada yang Kebal Hukum

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua Umum DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, menilai pengusutan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi. ‎Menurut Jimmy, langkah hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak memberikan perlindungan kepada siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi, termasuk pejabat yang pernah dipercaya mengelola program strategis nasional. ‎”Kasus ini menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo serius dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada yang kebal hukum. Ketika ada dugaan penyimpangan, proses hukum tetap berjalan meskipun yang diperiksa adalah pejabat yang sebelumnya memegang peran penting dalam program prioritas pemerintah,” kata Jimmy dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026). ‎ ‎Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dianggap cukup. ‎ ‎Jimmy menyoroti bahwa penetapan tersangka tersebut terjadi setelah adanya pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo melakukan pembenahan di tubuh lembaga pelaksana MBG menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. ‎ ‎”Yang perlu dicatat, tidak ada upaya menutup-nutupi kasus ini demi menjaga citra program. Justru dugaan korupsi dibongkar dan diproses secara terbuka. Ini menunjukkan keberanian politik dan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang bersih,” ujarnya. ‎ ‎Jimmy menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, menurutnya, dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas agar tidak merugikan masyarakat yang menjadi penerima manfaat. ‎ ‎”Program MBG adalah program yang sangat mulia. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan Indonesia. Karena itu, apabila ada oknum yang diduga memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya. ‎ ‎Dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga saling mengetahui dan bekerja sama dalam praktik yang sedang diselidiki. Dugaan penyimpangan tidak hanya terkait pengadaan barang, tetapi juga menyangkut pengelolaan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. ‎ ‎Penyidik juga mendalami dugaan pengaturan mitra serta mark-up dalam pengadaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. ‎Jimmy menilai pengungkapan kasus tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan mentoleransi praktik korupsi, bahkan jika terjadi di dalam program prioritas pemerintah sendiri. ‎ ‎”Kalau pemerintah ingin melindungi oknum, tentu kasus ini tidak akan sampai sejauh ini. Faktanya justru sebaliknya. Aparat penegak hukum diberi ruang untuk bekerja dan mengusut perkara hingga ke tingkat pimpinan lembaga. Ini menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Jimmy menyampaikan, Sebenarnya saat itu sebelum ketiga orang tersebut di copot oleh presiden, saya sudah mendapatkan informasi diawal dari lingkaran istana, saat itu salah satu tersangka tsb sedang berada diluar negeri dan saya mendapatkan informasi bahwa para ketiga tersangka tsb akan di ganti dan diproses hukum atas tindakan nya yang bisa di duga ugal ugalan dalam memimpin BGN, setelah mendapatkan informasi tersebut saya hampir tidak percaya atas informasi tsb, karena melihat hubungan kedekatan Pimpinan BGN dengan Presiden sangat dekat, informasi tersebut memang tidak saya anggap serius pada saat itu, namun berjalan nya waktu begitu si pimpinan itu tiba di indonesia dan bahkan sempat mau mengusulkan wacana Program memberi makan anak anak sekolah yang berada diluar negeri ke presiden, dalam hitungan jam dimalam hari nya ada berita di media pengumuman pencopotan para pimpinan BGN tersebut. Saat itu saya hampir tidak percaya atas berita tersebut, saya langsung terdiam sesaat dan langsung menghubungi orang yg memberikan informasi tsb, dan di dalam komunikasi tersebut, si pemberi informasi hanya tertawa saja sambil bercanda gurau hal yang lain. Dari kejadian atau kisah tersebut, saya berpendapat dan berkesimpulan bahwa memang Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memberikan sedikit ruang pun untuk para pembantu nya untuk melakukan tindak pidana korupsi, ya artinya Presiden dan Wakil Presiden saat ini dalam menjalan kan pemerintahan memang sama sekali tidak ada upaya melindungi, bahkan melakukan tindakan secara bersama sama untuk merugikan Negara dan Bangsa. Keseriusan Menindak kejahatan korupsi yg dilakukan oleh pembantu nya pun tidak segan segan di tindak, dan jika masih ada yg berani melakukan hal seperti itu, saya yakin hanya tinggal menunggu waktu saja pasti akan bernasib sama. Jadi wahai para pembantu presiden dan wakil presiden, anda jangan coba coba melakukan tindakan…