Ketum MPG Jimmy S: Safari Politik Jokowi Menyapa Masyarakat dan Mendukung Astacita Prabowo Gibran, Serta Menargetkan PSI Masuk Senanyan di 2029 Tak Ada Yang Salah, MPG Siap Kawal

INDOPOS-Lampung – Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Lampung, mendapat dukungan penuh dari berbagai organisasi relawan. Kegiatan yang berlangsung pada 26–28 Juni 2026 itu diwarnai konsolidasi bersama relawan, tokoh masyarakat, serta jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ‎ ‎Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S, menilai safari politik tersebut merupakan langkah positif untuk menjaga komunikasi antara Jokowi, relawan, dan masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029. ‎ ‎”Safari politik ini menjadi momentum untuk menyatukan kembali semangat para relawan yang selama ini berjuang bersama Pak Jokowi. Konsolidasi seperti ini penting agar Astacita Prabowo Gibran bisa berjalan”, ujar Jimmy S. ‎ ‎Menurutnya, rencana kehadiran Jokowi di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa mantan kepala negara tersebut masih memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat. Antusiasme warga yang menyambut kedatangan Jokowi dinilai menjadi bukti bahwa pengaruh politiknya masih sangat besar. ‎ ‎Jimmy S menambahkan, organisasi relawan, termasuk MPG, Siap Bersinergi dengan Berbagai Elemen Pendukung dalam Mengawal Agenda Konsolidasi yang Bertujuan Memperkuat PSI sebagai salah satu kekuatan politik pada Pemilu 2029. ‎ ‎Sebelumnya, safari politik Jokowi di Lampung difasilitasi sejumlah organisasi relawan seperti Brigade Rakyat Nusantara (BRN), Selain menghadiri kegiatan bersama pengurus PSI, Jokowi juga bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para pendukungnya. Jimmy Menambahkan, Kebetulan Saya Hadir di Acara Lampung, Tak Ada yang Salah Dalam Safari tersebut, Arahan nya Jelas Dukung Prabowo Gibran 2 Periode dan Sukseskan Program Pemerintahan Yaitu Astacita Prabowo Gibran, Hal itu Jelas berkali kali di ucapkan Jokowi pada Kami Relawan Pendukung Prabowo Gibran di Acara Tersebut dan Juga Kepada PSI yang Merupakan Bagian dari Koalisi Indonesia Maju Pada Pilpres Kemarin. Ya Safari Tersebut Masih Hal yang biasa saja, Hanya Ada Satu Tambahan Arahan lagi ke Kami Relawan Jokowi dan PSI, Untuk Berkerjasama Agar tujuan di 2029 PSI bisa Lolos Sebagai Peserta Pemilu Pada saat Verifikasi di 2027 Mendatang dan Menargetkat PSI Masuk di Senanyan di 2029, Jadi Hal Tersebut Biasa Saja Dalam Tatanan Perpolitikan Indonesia, toh Semua Partai Pasti Melakukan Hal yang sama kan, Tegas Jimmy kepada Awak Media. Prinsipnya Saya Sebagai Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran dan Seluruh Pengurus di Daerah dimana Ormas kami ini juga Tergabung dalam Tim Resmi Pemenangan Pilpres Prabowo Gibran Kemarin Akan Siap Membantu Atas Arahan dari Pak Jokowi tersebut, ‎Selama ini Memang Kami Terbiasa Fokus Dalam Pemenangan Pemilu Presiden atau Eksekutif, dan Kini Kami Mendapatkan Tantangan Untuk Bisa juga Memenangkan Pertarungan secara Komperhensif yaitu Menangkan PSI di Pemilu Legislatif. Memang hal yg Tidak Mudah, Tapi Kami yakin dibawah Komando Sosok Yang Sudah Sangat Berpengalaman dan Memiliki Karir Politik dari Walikota, Gubernur hingga Presiden 2 Periode, Hal Tersebut Bukan Hal yang Sulit untuk di Raih, ibarat Seorang Pilot Pesawat Terbang yg Terbiasa Mengalami Cuaca Buruk di Udara dan Turbolensi yang Sudah biasa di Tembus dan dilalui, Kami Yakin Hal itu Semua Sudah Ada di Pak Jokowi. Ya Saran Saya Kepada Pak Jokowi dan PSI, Segera Sang Pilot tersebut untuk bisa secara sah masuk dalam rencana besar tersebut dan Saran untuk PSI agar untuk bisa Menghire Seluruh Relawan Jokowi dengan cara Menjadikan nya Sayap Partai Secara Resmi agar Target Arah Juang di 2029 bisa Termanage dengan Fokus, tandas Jimmy kepada awak media melalui sambungan telepon. (***)

Usai Bertemu Gubernur, PT MIKO Tegaskan Siap Ikuti Arahan untuk Kelanjutan SJUT

INDOPOS-Komisaris PT. Modular Inti Konstrindo (MIKO) Ediwan Prabowo memberi apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berkenan memberikan arahan langsung terkait keberlanjutan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau underground ducting system yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah DKI Jakarta. “Pertemuan yang positif dan produktif. Apresiatif saya sebesar dan setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur yang berkenan menerima audience kami. Bertatap muka langsung dan memberi arahan jelas terkait keberlanjutan kerjasama PT. MIKO dengan BUMD Jakarta Infrastruktur Property (JIP),’’ ujar Ediwan Prabowo usai audience, di Balaikota Jakarta, Jumat, (26/6/26) Menurut Ediwan, arahan Gubernur saat audience menjadi acuan PT. MIKO dan semua pihak terkait terkait regulasi sekaligus menjadi optimisme baru keberlanjutan kerjasama pembangunan SJUT DKI, setelah tiga tahun berhenti tanpa kepastian. “Hari ini kami harus bersyukur dan manut setelah tiga tahu tanpa kepastian, kebijakan Pak Gubernur Pramono Anung hari ini memberi acuan jelas dan terukur sebagai rujukan kami PT. MIKO dalam melanjutkan kerjasama dengan mengikuti peraturan daerah baru sebagai payung hukum kerjasama bersama BUMD Jakarta Property,’’ jelasnya. Lebih lanjut Ediwan berharap bila dimungkinkan dibentuk saluran komunikasi sebagai akses agar setiap progres kerja sesuai dengan arahan Gubernur. “Bila terjadi hambatan oleh pejabat dibawah bisa langsung terdeteksi oleh Gubernur dan ditemukan pula solusi jalan keluarnya. Bukan tidak mungkin pejabat di bawah kerap mandeg lagi karena merasa tidak diawasi Gubernur,” tambahnya. (***)

‎MPG Desak Sekda DKI Diganti, Jangan Hambat Program Makan Bergizi Gratis ‎

INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, kembali menyoroti polemik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta. Menurutnya, lambatnya implementasi program tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. ‎ ‎Sorotan itu mencuat di tengah polemik penolakan warga RW 01 Cikini, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, terhadap rencana relokasi kantor RW untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). ‎ ‎Penolakan tersebut viral di media sosial dan memicu perdebatan mengenai pelaksanaan program MBG di ibu kota. ‎Purwoko menilai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, perlu dievaluasi atau diganti, karena dinilai tidak optimal dalam menjembatani kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemprov DKI Jakarta. ‎ ‎”SK Sekda dikeluarkan oleh Presiden. Jika Sekda tidak mampu mendukung dan menyinergikan program strategis Presiden, maka harus dievaluasi. Bila memang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sebaiknya diganti dengan pejabat yang mampu bersinergi,” tegas Purwoko. ‎ ‎Menurutnya, nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan Pemprov DKI terkait pelaksanaan MBG belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada lambatnya realisasi program di lapangan. ‎Purwoko juga mengingatkan bahwa persoalan stunting di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data yang disampaikannya, prevalensi stunting di DKI Jakarta masih berada di kisaran 17,2 persen sehingga program MBG harus menjadi prioritas. ‎ ‎Selain itu, MPG mendukung langkah Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, untuk melakukan refocusing anggaran sekaligus mengevaluasi penerima manfaat MBG agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, program sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, sementara pelaksanaan di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dapat ditinjau kembali. ‎ ‎Purwoko berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. (***)

Fakultas Hukum Universitas Borobudur Gelar Hibah PKM 2026, Dampingi Legalitas UMKM Desa Setia Darma Menembus Pasar Global

INDOPOS-BEKASI – Dalam upaya nyata melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta sukses menyelenggarakan program pengabdian masyarakat melalui skema Hibah PKM 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 23 Juni 2026 ini bertempat di Aula Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dengan mengusung fokus pada pentingnya kepemilikan legalitas usaha bagi para pelaku bisnis rumahan, acara ini dihadiri oleh warga setempat dengan suasana hangat serta antusiasme yang sangat tinggi. Rangkaian acara diawali dengan sambutan hangat sekaligus pembukaan secara resmi oleh Kepala Desa Setia Darma, Ibu Hj. Nunung Herawati. Sebagai penanda sinergi yang kuat antara sektor akademisi dan pemerintahan desa dalam mendampingi pelaku usaha lokal, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta menyerahkan plakat penghargaan secara simbolis kepada Ibu Kepala Desa. Penyerahan plakat ini bukan sekadar bentuk tanda terima kasih, melainkan menjadi simbol komitmen bersama dalam mengawal UMKM agar memiliki daya saing yang kuat hingga mampu menembus pasar internasional. Guna memberikan pendampingan yang komprehensif, pelatihan ini dibagi menjadi dua sesi materi yang sangat krusial bagi keberlangsungan usaha. Sesi pertama yang dilaksanakan pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB menghadirkan narasumber Dr. Indah Kusuma Wardhani, SH., MH & Tim. Mengangkat tema “Pelatihan dan Pendampingan UMKM dalam Pengurusan Izin PKRT untuk Meningkatkan Daya Saing Menuju Pasar Internasional”, para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai urgensi legalitas produk sebagai pondasi awal usaha. Melalui materi “Mengapa Legalitas Produk Penting?”, tim narasumber memaparkan bahwa izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan PIRT adalah jembatan emas untuk meningkatkan nilai jual produk, memperluas pemasaran digital ke pasar modern, serta memenuhi syarat ekspor agar produk lokal siap bersaing di kancah internasional. Antusiasme warga Desa Setia Darma tidak surut dan terus berlanjut hingga sesi kedua yang dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai. Sesi kedua ini dipimpin oleh narasumber ahli yaitu Dr. Megawati Barthos, SH., MM & Tim yang membawakan materi mengenai “Transformasi Digital Legalitas Usaha dan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi untuk Akselerasi Usaha Rumahan”. Pada sesi ini, pembahasan difokuskan pada pendampingan legalitas usaha yang menjadi investasi terbaik untuk masa depan bisnis rumahan. Tidak hanya sekadar memaparkan teori hukum, para dosen Fakultas Hukum ini memberikan bimbingan praktis secara langsung mengenai langkah-langkah konkret dalam mengamankan aset usaha, meliputi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA, pengurusan PIRT untuk jaminan keamanan pangan industri rumah tangga, pengajuan Sertifikat Halal untuk memperluas kepercayaan konsumen muslim, serta pendaftaran Merek Dagang guna melindungi identitas unik produk dari risiko plagiarisme. Melalui pelaksanaan program Hibah PKM Fakultas Hukum Universitas Borobudur ini, diharapkan kesadaran hukum para pelaku UMKM di Desa Setia Darma dapat meningkat secara signifikan. Dengan bekal ilmu hukum dan bisnis yang sangat aplikatif ini, langkah kecil yang dimulai dari tingkat desa diharapkan mampu membawa produk-produk lokal bertransformasi, naik kelas, dan siap melesat ke pasar global. Hal ini membuktikan bahwa Universitas Borobudur, terutama Fakultas Hukum, terus berkomitmen nyata dalam memberikan kontribusi positif yang berdampak langsung bagi kemajuan, pemberdayaan, serta kesejahteraan masyarakat luas melalui ilmu pengetahuannya. (***)

Proyek Jumbo Mobil Derek Dishub Rp62,8 Miliar, CBA Desak Kejati DKI Selidiki, Gubernur Pramono Jangan Tutup Mata

INDOPOS-Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan mobil derek milik Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Direktur Eksekutif CBA, Ucok Sky Khadafi, menilai proyek tersebut perlu mendapat perhatian serius karena nilai anggarannya sangat besar, mencapai Rp62,8 miliar. “Kejati DKI fokus kepada anggaran pengadaan mobil derek itu, lantaran anggaran sangat jumbo mencapai sebesar Rp62,8 miliar,” kata Ucok dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026). Menurut Ucok, aparat penegak hukum tidak hanya perlu menelusuri penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan jumlah kendaraan yang dibeli sesuai dengan dokumen pengadaan. Ia meminta Kejati DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap pengadaan 28 unit mobil derek yang tercantum dalam proyek tersebut. “Kejati DKI Jakarta juga harus fokus, dan menghitung benar atau tidak jumlah mobil derek tersebut sebanyak 28 unit atas pengadaan Dinas Perhubungan tahun 2023 tersebut,” ujarnya. Selain jumlah unit, CBA juga menyoroti harga satuan kendaraan derek yang rata-rata mencapai Rp2,2 miliar per unit. Ucok meminta penyidik meneliti kesesuaian harga tersebut dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan. “Yang lebih penting, Kejati DKI Jakarta harus menyelidiki atau menyesuaikan antara harga rata-rata satu mobil derek sebesar Rp2,2 miliar dengan spek dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan,” tegasnya. Tak hanya itu, CBA juga mempertanyakan efektivitas penggunaan armada derek di lapangan. Menurut Ucok, meski operasi penertiban kendaraan pribadi dinilai tidak terlalu sering dilakukan, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pemeliharaan kendaraan derek setiap tahun. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 terdapat anggaran Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Derek sebesar Rp211,68 juta. Sementara pada tahun 2026 dialokasikan lagi anggaran Pemeliharaan Dashcam Kendaraan Derek sebesar Rp271,43 juta. Selain armada derek, Dishub DKI Jakarta juga tercatat melakukan pengadaan kendaraan operasional lainnya pada tahun 2024. “Belum lagi pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Mobil Towing sebesar Rp890,1 juta untuk 1 unit,” tutup Ucok Sky Khadafi. Desakan CBA ini menambah sorotan publik terhadap penggunaan anggaran daerah bernilai besar dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. (***)

Perkuat Jejaring Global, Universitas Borobudur Sambut Kunjungan Kehormatan Kementerian Pendidikan Tiongkok

INDOPOS-JAKARTA – Universitas Borobudur (Unbor) menegaskan komitmennya dalam memperluas jejaring global dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan melalui penerimaan kunjungan kehormatan dari China Center for International People-to-People Exchange, Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok pada Senin, 22 Juni 2026. Bertempat di Auditorium Lantai 8, Gedung D, Kampus Universitas Borobudur, acara internasional yang dipandu oleh Fiorenza dan Cyntia selaku moderator ini diawali dengan prosesi foto bersama, menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, serta penampilan Tari Pasambahan. Dalam sesi sambutan, Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc., menyambut hangat seluruh delegasi dan memaparkan program-program kerja sama internasional Unbor. Secara khusus, beliau menyampaikan rasa hormat atas berjalannya program sinergi yang tengah aktif saat ini. “Kami sangat terhormat dapat ambil bagian dalam Kemitraan Pendidikan Transnasional melalui program 2 + 1 + 1. Program ini merupakan bentuk nyata kolaborasi pendidikan terapan antara Universitas Borobudur dengan para mitra kami, yaitu Zhejiang Industrial Polytechnic College dan Xi’An Vocational and Technical College. Saat ini, sebanyak 27 mahasiswa telah terdaftar di Xi’An Vocational and Technical College pada Program Teknologi Komputer dan Aplikasi, sementara 24 mahasiswa lainnya menempuh studi di Zhejiang Industrial Polytechnic College pada Program Akuntansi dan Manajemen,” ungkap Prof. Bambang dalam pidatonya. Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini juga disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., sementara pihak Tiongkok yang diwakili oleh Mr. Yu Changxue (Direktur Jenderal China Center for International People-to-People Exchange) dan Ms. Nicy Bai (Chairman Sichuan Laima International Education Consulting Co., Ltd.) turut menyampaikan pidato kehormatan mengenai pentingnya pertukaran pemikiran antarbangsa. Sebagai bentuk nyata dari penguatan kemitraan strategis tersebut, agenda utama hari ini diisi dengan penandatanganan kerja sama (Signing Ceremony) antara Universitas Borobudur dengan tiga perguruan tinggi Tiongkok lainnya, yaitu Xianyang Vocational Technical College, Guangdong Finance & Trade Vocational College, dan Hunan Electrical College of Technology. Setelah sesi diskusi interaktif dan pertukaran cenderamata, seluruh rangkaian acara ditutup dengan kunjungan bersama ke International Education Project Display Corner serta tur keliling lingkungan kampus Universitas Borobudur. (***)

HUT JAKARTA KE-499 BELUM MEMENUHI STANDAR SEBAGAI KOTA GLOBAL YANG BERBUDAYA

INDOPOS-Eki Pitung Sebagai Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi menyambut Ulang Tahun Kota Jakarta hari ini tgl 22 juni 2026 yg ke 499. Pemda DKI masih banyak Pekerjaan Rumahnya mengenai Kualitas Udara yg masih buruk melebihi baku Mutu nasional, yang berdampak pada kesehatan Ruang terbuka Hijau (RTH) Belum ideal dan belum mencapai Standar kota Global Hunian layak Masih krusial rumah berdempetan di Wilayah padat, Resiko Kebakaran tinggi dan Belakangan Sering Terjadi. Akses air bersih masih pembenahan Masyarakat masih banyak kesulitan Air Bersih juga Penggusuran Paksa masih ada masih menghantui Warga Jakarta belum lagi kecemasan Warga terhadap Sampah dimana di Bantar Gebang yg menggunung . Intinya, dan lagi lagi Jakarta masih terjebak pada masalah klasik Banjir dan Macet yang Belum tuntas ditambah masalah Sosial Kemiskinan Kota yang Semakin berat Seiring kenaikan biaya hidup. Pembangunan Jakarta tolong dikurangi Bersoleknya mohon Fokuslah pada SDM ( Sumber daya Manusia ) masyarakat Jakarta masih lemah fasilitas Pendidikan , Tenaga Kerja , Ekonomi dan Kesehatan perhatikan dan ditingkatkan Dan ini tak jauh kalah Penting Eki Pitung mengatakan Mengenai Budaya Betawi Menjadi Budaya Utama di Jakarta saya Mengapresiasi pada Pak Gubernur Pramono dan juga Upaya2 Pak Gubernur Selalu Menjaga Silatuarmi utk membangun Komunikasi ke Tokoh2 Betawi dinilai Positif serta Acara2 yg digelar selalu bernuansa Betawi namun tidak hanya itu Keprihatinan Saya Pemerintah DKI seperti masuk dalam Pusaran Politik Sentimen Negatif pada Tokoh2 Betawi yang Like this like belum lagi tampak seperti Merawat Perpecahan Betawi yang Faktanya memang Berkotak2 terpecah Belah dan seperti di Pelihara mendegarkan Sepihak. hal ini tak boleh Terjadi karena Politik Pilkada Sudah Selesai Sejak 2 tahun Lalu. Semua Warga Negara Punya Hak yang sama utk sama2 membangun Kota Jakarta yang Berbudaya. Dengan Demikian harapan saya Persatuan dan Kesatuan Kaum Betawi dengan Pemerintah DKI Jakarta akan Semakin Kokoh dan Kuat dalam Menjaga Jakarta serta Terwujudlah Jakarta sbg Kota Global yg berBudaya Tentu Cita2 Kita Semua menuju 500 tahun atau 5 Abad Kota Jakarta di tahun 2027 kedepan semua Konflik Perang dingin Betawi segera Rapih dan Kedamaian Terjaga. SELAMAT ULANG TAHUN KOTA JAKARTA KE 499 Betawi Bermartabat Jakarta Hebat Indonesia Maju dan Kuat.

Warga Cipinang Melayu Tagih Janji Kampanye Pramono Soal Normalisasi Kali Sunter di Reses Matnoor Tindoan

INDOPOS– Warga Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, menagih realisasi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Pilkada DKI 2024 lalu, terkait program normalisasi Kali Sunter yang melintasi wilayah RW 04 Cipinang Melayu. Aspirasi tersebut disampaikan warga RW 04, Cipinang Melayu, Jaktim dalam kegiatan reses anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Matnoor Tindoan, yang berlangsung di wilayah Cipinang Melayu. Dalam kesempatan itu, anggota DPRD DKI empat periode tersebut turut didampingi Ketua RW 04 dan LMK 04, meninjau langsung kondisi Kali Sunter di pinggir permukiman warga. Matnoor mengatakan saat masa kampanye Pramono Anung di Pilkada DKI lalu, pernah berjanji akan menuntaskan normalisasi Kali Sunter yang melintasi wilayah tersebut. Menurutnya, kondisi kali saat ini sudah memprihatinkan dan berpotensi membahayakan warga. “Ketika kampanye, Pak Pramono pernah menyampaikan komitmennya untuk melakukan normalisasi Kali Sunter yang melewati RW 04 Cipinang Melayu. Saat ini kondisinya sudah longsor, bahkan salah satu sisi jembatan terlihat menggantung dan membahayakan pengguna jalan atau masyarakat setempat,” ujar Matnoor, Minggu (21/6/2026). Dikatakan politisi PPP itu warga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan janji kampanye tersebut agar penanganan Kali Sunter dapat segera dilakukan. “Kami berharap melalui reses ini, Pak Pramono dapat menepati janji kampanyenya untuk menormalisasi Kali Sunter. Selain mencegah banjir, langkah ini juga penting untuk keselamatan warga,” katanya. Lebih lanjut, Matnoor menambahkan, akibat longsor yang terjadi di kali Sunter, saat ini terjadi penyempitan untuk aliran air. Hal itu diperparah, jika sampah dan lumpur mengalami penumpukan. “Untuk normalisasi tinggal menyisakan sekitar 32 bidang tanah. Karena itu, warga berharap percepatan penyelesaian lahan dapat segera dilakukan sehingga proyek normalisasi di wilayah RW 04 Cipinang Melayu dapat direalisasikan,” katanya. Untuk diketahui, Pramono Anung saat kampanye Pilkada DKI 2024 sempat berkunjung dan melihat langsung kondisi kali Sunter, Cipinang Melayu, Jaktim. Saat itu Pram berjanji akan melakukan normalisasi kali Sunter dan menyelesaikan aliran sungai hingga Banjir Kanal Timur. “Sehingga masyarakat bisa terbebas dari banjir lokal dan banjir kiriman,” ucapnya. (Sofian)

Festival Anak Pancasila 2026, Rumah Anak Pancasila Teguhkan Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi

INDOPOS-Rumah Anak Pancasila terus menjadi motor penggerak guna mengingatkan kesadaran kembali karakter bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasialis. Demikian disampaikan Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila Juan Alexander Wake, disela-sela Pagelaran Festival Anak Pancasila. Menurut Juan, Tahun ini Rumah Anak Pancasila menggelar Festival Anak Pancasila 2026, dengan tema Lima Rasa Selaras Dalam Satu Jiwa. Maksud selaras, artinya menyakini orang-orang Indonesia itu selalu Selaras pada Tuhannya, alam dan yang pasti sesamanya. “Ketiga hal ini yang dimiliki manusia manusia Indonesia, dan yang membuat kita menjadi anak anak Pancasila yang baik. Kami ingin menunjukkan apa yang disampaikan oleh penampil disini adalah Pancasila. Kami memberikan pertunjukan tari lagu teater, kepada masyarakat, untuk melihat bahwa Pancasila seperti ini, bahwa Pancasila hidup di tengah tengah budaya beragam,” papar Juan, di Alun Alun Pondok Aren, Tangsel, Sabtu (20/6/2026). Juan menegaskan pihaknya mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mempertahankan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila yang memang diakui mulai tergerus di tengah tantangan globalisasi yang semakin kuat. “Kami dari Rumah Anak Pancasila membuat sebisa mungkin apa yang kita lakukan membangun kembali, mengingatkan kembali masyarakat Indonesia lewat budaya sejarah tentang apa karakter mereka yang sebenarnya memiliki karakter Pancasila di diri masing masing,” tegasnya. Juan juga menyampaikan, pihaknya tiap tahun menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila, ingin membuktikan bahwa Pancasila itu hidup di tengah tengah masyarakat. “Kami mengajarkan kepada masyarakat, kami berbagi cerita, berbagi tentang Pancasila, bahwa Pancasila itu bukan sekedar tulisan yang kita hafal di dalam pelajaran sekolah, tapi Pancasila hidup di tengah tengah kita. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat berkumpul berbeda kenyakinan berbeda budaya bahasa tapi inilah Indonesia, inilah miniatur kecil Indonesia yang ada di Tangsel,” paparnya. Ia juga berharap pemerintah memberikan ruang yang lebih luas lagi, bisa mensupport acara acara seperti ini. Sementara itu Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah memberikan apresiasi tinggi terhadap Festival Anak Pancasila. Baginya penting untuk menanamkan ilmu pengetahuan sanubari kepada anak anak Banten untuk benar benar memiliki jiwa Pancasila. “Kalau saya menyampaikan PancaJiwa, atau K5, yang pertama Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa itulah hebatnya Indonesia, yang kedua Kemanusiaan kita betul betul bagaimana equality setara Bhineka Tunggal Ika, ketiga Kekeluargaan,keempat kemerdekaan, kelima Keadilan. Kita harus tanamkan anak anak kita Pancasialis, jadi anak beriman dan bertaqwa,” tambahnya. Sementara, Warga Tangsel Mugi Rahayu berprofesi Guru TK, menyatakan, Indonesia kaya budaya, kita harus tetap bersatu meski dalam beragam suku. “Dalam acara Festival anak Pancasila, makna Pancasila itu pertama kita percaya kepada ALLOH, kita selalu sebagai warga negara akan menjalankan dari sila pertama sampai sila terakhir,” pungkas Mugi. Festival Anak Pancasila disponsori oleh MPR RI, BPIP, Bank Mandiri, LIFT Literacy For The Future, Antam, Indika Foundation, Bank BTN, Jaya Real Property, Es Teler 77, Bonteh, Gizzi.

BPDP dan ASPEKPIR Lepas Ekspor Perdana 28 Ton Lidi Sawit ke China, Hasil Program Pemberdayaan UMKM Perkebunan

‎INDOPOS-Medan – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia melepas ekspor perdana lidi sawit dalam perhelatan yang berlangsung di gudang PT Arra Setya Abadi di Belawan, Medan, Sumatera Utara, Rabu (17/6/2026). ‎ ‎Sebanyak 28 Ton lidi sawit yang berasal dari perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Aceh akan diberangkatkan menuju China. Produk lidi sawit tersebut dikumpulkan dan diusahakan oleh para petani sawit serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi anggota ASPEKPIR hasil dari rangkaian kegiatan program pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang telah diselenggarakan ASPEKPIR dan BPDP. ‎ ASPEKPIR menggandeng PT Arra Setya Abadi sebagai eksportir yang akan memasarkan produk lidi sawit ke pasar internasional. ‎ ‎Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono, Analis Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Anwar Sadat, Direktur Utama PT Arra Setya Abadi Ilham Setiadi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara yang diwakili Tsarwah, perwakilan Badan Karantina, Sekretaris Jenderal ASPEKPIR Syarifuddin Sirait, perwakilan sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Utara, serta petani dan pengrajin lidi sawit. ‎ ‎Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Anwar Sadat menyampaikan bahwa BPDP telah lama melakukan kegiatan promosi mengenai potensi nilai tambah ekonomi dari produk samping dan limbah kelapa sawit, termasuk lidi sawit. Kerja sama intensif bersama ASPEKPIR dilakukan melalui berbagai kegiatan workshop dan diseminasi sejak tahun 2024 hingga saat ini. ‎ ‎Rangkaian workshop produksi lidi sawit tersebut telah dilaksanakan di berbagai wilayah antara lain Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Muaro Jambi, Belitung Timur, hingga Kabupaten Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengenalkan potensi lidi sawit dan ketersediaan pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan kapasitas petani agar kualitas produk sesuai standar pasar ekspor. ‎ ‎Menurut Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, lidi sawit memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi beragam produk bernilai ekonomi, mulai dari bahan baku ekspor hingga aneka kerajinan yang dapat dikerjakan oleh pelaku UMKM di daerah. ‎ ‎“BPDP sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini karena mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat serta menunjukkan bahwa limbah sawit dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi,” ujarnya. ‎ ‎Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP menjelaskan bahwa BPDP saat ini memiliki berbagai program strategis untuk mendukung penguatan kapasitas dan peningkatan produktivitas petani sawit, antara lain melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Program Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, serta program Promosi Perkebunan yang bertujuan mengenalkan manfaat komoditas perkebunan bagi masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. ‎ ‎Keberhasilan ekspor perdana lidi sawit ini menunjukkan bahwa sawit adalah komoditas yang inklusif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, perempuan, pemuda, UMKM, koperasi hingga pelaku ekspor. ‎“Rantai pasok produksi lidi sawit melibatkan banyak pihak, dari petani, pengrajin, koperasi, dan pelaku ekspor, sehingga dapat memberikan efek ganda bagi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi di daerah,” ujarnya. ‎ ‎Menurut Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, kegiatan ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui ekonomi hijau, memperluas kesempatan kerja berkualitas dengan kewirausahaan, serta pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Umum ASPEKPIR Setiyono menegaskan bahwa pelepasan ekspor perdana ini merupakan tindak lanjut dari berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan ASPEKPIR bersama BPDP di sejumlah daerah di Riau dan Sumatera Utara. ‎ ‎Menurut Setiyono, sedikitnya tujuh koperasi anggota ASPEKPIR terlibat dalam penyediaan bahan baku lidi sawit yang diekspor ke China. Manfaatnya kemudian akan dirasakan kurang lebih 2.800 anggota koperasi tersebut. Keterlibatan koperasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha berbasis limbah sawit mampu menjadi sumber ekonomi baru bagi petani. ‎ ‎“Ekspor perdana ini membuktikan bahwa lidi sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kami berharap semakin banyak petani sawit yang tertarik menjadikan pengumpulan dan pengolahan lidi sawit sebagai sumber penghasilan tambahan,” kata Setiyono. ‎Direktur Utama PT Arra Setya Abadi Ilham Setiadi menjelaskan bahwa sejak akhir 2024 pihaknya bersama ASPEKPIR dan didukung BPDP terus melakukan sosialisasi serta pendampingan pengembangan usaha ekspor lidi sawit di berbagai daerah. ‎ ‎Menurut Ilham, permintaan pasar internasional terhadap lidi sawit terus menunjukkan tren positif sehingga peluang pengembangan usaha ini masih sangat terbuka lebar bagi petani dan UMKM di berbagai daerah sentra perkebunan sawit. ‎ ‎Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara yang diwakili Tsarwah menyampaikan apresiasi atas keberhasilan ekspor perdana tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha…