‎Gelar MeiLawan 2026, ILUNI UI FIB Ajak Masyarakat Merawat Ingatan Tragedi Mei 1998

‎INDOPOS-Depok, 13 Mei 2026 — Reformasi 1998 tidak hanya menjadi tonggak perubahan Indonesia menuju era demokrasi, tetapi juga menyisakan luka sejarah berupa berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), tercatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan, dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. ‎ ‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya merawat ingatan sejarah dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (ILUNI UI FIB), FIB UI, Badan Eksekutif Mahasiswa FIB UI 2026, dan Keluarga Besar UI (KB UI) menggelar rangkaian kegiatan MeiLawan Merawat Ingatan pada 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok. ‎ ‎Dekan FIB UI, Dr. Untung Yuwono, S.S. menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan MeiLawan Merawat Ingatan. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari ini merupakan bentuk nyata keberanian generasi muda dalam menjaga memori kolektif bangsa melalui ruang-ruang kreatif, reflektif, dan partisipatif. ‎ ‎Sebagai institusi humaniora, Untung mengatakan FIB UI memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk merawat ingatan kolektif bangsa. Humaniora tidak hanya mengajarkan bahasa, sastra, sejarah, dan budaya, tetapi juga mengajarkan keberanian untuk memahami manusia secara utuh, termasuk penderitaan, ketidakadilan, dan suara-suara yang selama ini dibungkam. ‎ ‎”Saya berharap diskusi ini tidak berhenti sebagai diskusi seremonial semata, tetapi menjadi ruang refleksi bersama untuk membangun kesadaran bahwa perjuangan menghadirkan keadilan gender, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah tanggung jawab kita bersama.” tuturnya. ‎ ‎Ketua ILUNI UI FIB, Visna Vulovik menjelaskan rangkaian kegiatan MeiLawan menjadi bagian dari upaya bersama upaya kolaboratif dalam merawat ingatan akan tragedi Mei ‘98, serta sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, hingga menyuarakan kembali kemanusiaan yang sering dilupakan. ‎ ‎“Sejarah bukan sekadar deretan angka di kalender, ia adalah luka yang harus dirawat ingatannya agar kita tidak. kehilangan arah. Melalui kolaborasi ILUNI UI FIB, FIB UI, BEM FIB UI 2026, dan KA-KBUI, kami kembali membuka lembaran arsip Tragedi Mei ‘98. Bukan hanya tentang pergerakan massa, tapi juga tentang sisi gelap yang seringkali dipinggirkan: isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang hingga kini masih menuntut keadilan,” ungkap Visna. ‎ ‎Lebih lanjut, Visna menambahkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap isu kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan marginalisasi yang masih relevan hingga saat ini. ‎ ‎“Kekerasan seksual yang menimpa perempuan sayangnya masih terus berulang sejak peristiwa Tragedi Mei 1998. Hal ini terjadi bahkan di lingkungan terdekat kita, seperti institusi pendidikan. Melalui kegiatan MeiLawan, kami mengajak mahasiswa, alumni, dan segenap elemen masyarakat, khususnya generasi muda untuk bersuara untuk menghentikan kekerasan seksual itu sendiri dan menindak pelaku dengan tegas melalui mekanisme hukum. Untuk itu kami mendukung penuh adanya Perpres Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan ,” tukasnya. ‎ ‎Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti lonjakan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akibat penyalahgunaan relasi kuasa lintas jenjang. Penanganan saat ini masih bersifat sektoral, ketiadaaan standar nasional, dan regulasi yang ada belum mengatur tata kelola perlindungan terintegrasi. Pada 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat menjadi 641 kasus pada 2025, dengan 370 kasus atau 57,65 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Bahkan, pada awal 2026, puncak kedaruratan, 91 persen kasus kekerasan di institusi pendidikan yang tercatat didominasi kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi. Menurut Rieke, kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya kekerasan seksual. ‎ ‎“Berdasarkan anatomi dan spektrum bentuk kekerasannya ada seksual, fisik, psikis, verbal, perundungan, ekonomi, diskriminasi, eksploitasi berbasis relasi kuasa, berbasis elektronik atau digital. Kekerasan artinya sudah menembus seluruh jenjang dan wujud pendidikan, mengindikasikan kegagalan perlindungan bersifat universal,” tegasnya. ‎ ‎Lebih jauh, Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Perpres Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lembaga Pendidikan. Rieke menegaskan kondisi darurat perlindungan di lembaga pendidikan tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral dan parsial. ‎ ‎“Pembentukan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan adalah imperatif mutlak. Ini adalah rekonstruksi tata kelola yang terintegrasi, responsif gender, berpusat pada korban, diperkuat oleh satu data Indonesia dan ketegasan hukum terpusat. Perpres ini bukan sekadar regulasi administratif, ini adalah pelindung strategis nasional bagi keselamatan dan masa depan generasi bangsa dan dunia pendidikan Indonesia,” tukasnya. ‎ ‎Rangkaian kegiatan MeiLawan menghadirkan berbagai agenda reflektif dan edukatif selama 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok, mulai dari live mural, pemutaran film dokumenter, pameran instalasi, panggung penampilan, hingga aksi simbolik menyalakan lilin dan tabur bunga untuk merawat ingatan kolektif atas Tragedi Mei 1998 serta menyuarakan kembali nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Pada acara puncak, digelar talkshow…

Prabowo: Membangun Fondasi Indonesia Berdaulat, Transformasi dari Desa hingga Diplomasi Dunia

INDOPOS-Jakarta — Ketua Lembaga Pemikiran Strategik Prabowonomic, Tommy Nicson, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin jelas, terukur, dan berorientasi pada penguatan kedaulatan bangsa. ‎ ‎Dalam wawancara khusus dengan media nasional di Jakarta, Tommy mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sekadar menjalankan program populis jangka pendek, melainkan sedang membangun fondasi strategis Indonesia menuju negara maju yang mandiri secara pangan, ekonomi, teknologi, hingga geopolitik. ‎ ‎Menurut Tommy, banyak pihak hanya melihat program-program pemerintah secara parsial, padahal bila disatukan, seluruh kebijakan Presiden Prabowo membentuk sebuah arsitektur besar pembangunan nasional yang saling terhubung. ‎ ‎“Kalau kita lihat secara utuh, ada benang merah yang sangat kuat. Presiden Prabowo sedang membangun kemandirian nasional dari desa, pangan, industri, pertahanan, sampai diplomasi global. Ini bukan program yang berdiri sendiri-sendiri,” ujar Tommy, Rabu (13/5/2026). ‎ ‎Ia menilai arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Astacita yang menempatkan kedaulatan bangsa sebagai inti pembangunan nasional. ‎ ‎Transformasi Desa Jadi Fondasi Ekonomi Baru ‎ ‎Tommy menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih sebagai salah satu kebijakan paling strategis dalam transformasi ekonomi nasional. ‎ ‎Menurutnya, selama puluhan tahun desa hanya dijadikan objek pembangunan, sementara pada era Presiden Prabowo desa mulai diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program pembentukan 70 ribu Kopdes Merah Putih dinilai menjadi instrumen penting untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi petani, sekaligus membangun ekonomi kerakyatan berbasis produksi. ‎ ‎“Selama ini petani kita lemah karena rantai distribusi terlalu panjang dan permainan tengkulak terlalu kuat. Nah, Kopdes Merah Putih hadir untuk memutus ketimpangan itu,” katanya. ‎ ‎Tommy menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya membangun koperasi secara administratif, tetapi juga sedang membangun ekosistem ekonomi desa modern yang berbasis manajemen profesional, teknologi digital, dan kolaborasi lintas sektor. ‎ ‎Ia juga menyoroti tingginya antusiasme generasi muda dalam rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih yang mencapai ratusan ribu pelamar. Menurutnya, fenomena itu menunjukkan bahwa anak muda Indonesia masih memiliki idealisme tinggi untuk membangun desa dan bangsa. ‎ ‎“Ini luar biasa. Anak muda sekarang tidak lagi hanya berpikir bekerja di kota besar. Mereka mulai melihat desa sebagai ruang pengabdian dan ruang ekonomi masa depan,” ujarnya. ‎ ‎Tommy mengatakan keberhasilan pemerintah menghadirkan sistem rekrutmen berbasis digital dan transparan juga menjadi indikator adanya reformasi tata kelola birokrasi yang mulai berjalan lebih modern. ‎ ‎Kedaulatan Pangan Jadi Pilar Utama ‎ ‎Selain koperasi desa, Tommy menilai keberhasilan pemerintahan Prabowo juga terlihat dari fokus besar terhadap kedaulatan pangan Nasional. Ia menyebut Presiden Prabowo memahami bahwa pangan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan isu pertahanan dan keberlangsungan negara. ‎ ‎“Presiden Prabowo punya cara pandang geopolitik yang sangat kuat. Beliau memahami bahwa bangsa yang tidak berdaulat pangan akan mudah ditekan oleh kekuatan asing,” kata Tommy. ‎Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri. ‎ ‎Menurut Tommy, langkah pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan nilai tukar petani, serta membangun integrasi pertanian dan koperasi desa merupakan bagian dari strategi besar ketahanan nasional. ‎ ‎“Ini bukan sekadar soal beras atau jagung. Ini soal survival negara di tengah krisis global yang semakin tidak menentu,” ujarnya. ‎ ‎Ia menilai kebijakan pangan Presiden Prabowo juga mulai memperlihatkan hasil karena pemerintah berani melakukan intervensi langsung terhadap rantai distribusi dan tata niaga pangan yang selama ini dinilai merugikan petani maupun konsumen. ‎ ‎MBG Dinilai Sebagai Investasi Peradaban ‎ ‎Tommy juga memberikan perhatian khusus terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya merupakan salah satu kebijakan paling visioner dalam sejarah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. ‎ ‎Ia menilai banyak pihak masih melihat MBG sebatas program bantuan sosial, padahal substansi sebenarnya adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas generasi bangsa. “Kalau kita bicara negara maju, maka fondasinya adalah kualitas manusianya. Presiden Prabowo memahami bahwa pembangunan SDM harus dimulai dari gizi anak-anak,” kata Tommy. ‎ ‎Menurutnya, pendekatan MBG yang melibatkan pangan lokal juga memiliki dampak ekonomi berantai karena menghidupkan petani, UMKM pangan, dan ekonomi daerah secara bersamaan. “Ini yang disebut efek multiplier pembangunan. Anak-anak sehat, petani bergerak, ekonomi lokal hidup, kualitas pendidikan meningkat. Jadi dampaknya lintas sektor,” ujarnya. ‎ ‎Tommy mengatakan program MBG menunjukkan bahwa pemerintah saat ini mulai berani berpikir dalam horizon jangka panjang, bukan sekadar mengejar popularitas politik sesaat. ‎ ‎Hilirisasi dan Industrialisasi Nasional ‎ ‎Dalam bidang ekonomi makro, Tommy menilai pemerintahan Prabowo melanjutkan dan memperkuat agenda hilirisasi nasional sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. ‎ ‎Ia mengatakan Indonesia tidak boleh terus menjadi eksportir bahan mentah karena hal itu hanya akan membuat bangsa ini bergantung pada negara…

‎Shopee Tebar Voucher Baru, Dukungan untuk Produk Lokal Tembus Rp100 Miliar hingga Mei 2026

INDOPOS–Jakarta, 11 Mei 2026 ‎-Voucher promosi Akselerasi Usaha Lokal akan hadir mulai 17 Mei 2026 untuk membantu meningkatkan eksposur dan penjualan toko yang 100% menjual produk lokal. ‎ ‎-Kanal Shopee Pilih Lokal membantu penjual meningkatkan penjualan hingga 40% melalui berbagai jenis voucher untuk produk lokal senilai Rp165 miliar sepanjang 2025. ‎ ‎-Kampanye Hari Belanja Lokal turut membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga 2X melalui dukungan voucher selama periode kampanye. ‎ ‎-Shopee memperkenalkan “Voucher Akselerasi Usaha Lokal” sebagai tambahan dukungan bagi pelaku usaha lokal untuk membantu meningkatkan eksposur dan penjualan penjual dengan 100% produk lokal di tokonya. ‎ Shopee Indonesia kembali mempertegas komitmennya untuk memperkuat daya saing usaha lokal melalui peluncuran Voucher Akselerasi Usaha Lokal yang akan hadir pada 17 Mei 2026. Inisiatif ini menyasar peningkatan eksposur dan penjualan toko yang menyediakan 100% produk lokal. Dukungan ini sekaligus untuk mendorong minat masyarakat dalam membeli produk lokal. ‎ ‎Program ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Shopee dalam memperkuat ekosistem usaha lokal melalui berbagai inisiatif, termasuk kampanye Hari Belanja Lokal dan kanal Shopee Pilih Lokal. Sejak Januari hingga Mei 2026, Shopee telah menggelontorkan dukungan bagi usaha lokal hingga Rp100 miliar. ‎ ‎Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan bahwa dukungan yang konsisten dan relevan menjadi kunci penting agar usaha lokal dapat terus berkembang dan berdaya saing di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang semakin cepat. ‎ ‎“Kam melihat dukungan promosi dalam bentuk voucher memberikan dampak nyata dalam membantu meningkatkan minat beli konsumen dan memperbesar peluang transaksi. Berangkat dari efektivitas tersebut, Shopee menghadirkan Voucher Akselerasi Usaha Lokal sebagai bentuk dukungan tambahan bagi Penjual dengan 100% produk lokal agar dapat berkembang lebih berkelanjutan,” ujar Radynal. ‎ ‎Melalui program ini, penjual yang memenuhi syarat akan secara otomatis menerima voucher senilai Rp500.000 per toko mulai 17 Mei 2026 yang dapat langsung digunakan untuk menarik pembeli saat bertransaksi di toko mereka. ‎ ‎Selanjutnya, voucher akan diberikan secara rutin setiap tanggal 17 pada bulan berikutnya guna membantu meningkatkan daya tarik produk lokal dan mendorong pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. ‎ ‎Voucher untuk Pembeli Beri Dampak Nyata Pada Pertumbuhan Usaha Penjual ‎Kehadiran Voucher Akselerasi Usaha Lokal melanjutkan berbagai upaya Shopee untuk memperkuat performa usaha lokal di platform. Dukungan promosi berbasis voucher dipilih karena terbukti efektif dalam membantu penjual meningkatkan kinerja bisnis. ‎ ‎Misalnya, sepanjang 2025, kampanye Hari Belanja Lokal telah membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga 2X lipat melalui dukungan berbagai voucher selama periode kampanye. ‎ ‎Sementara itu, kanal Shopee Pilih Lokal juga membantu penjual mencatat peningkatan pendapatan hingga 40% pada tahun 2025 melalui berbagai promo khusus produk lokal, didukung oleh kehadiran berbagai jenis voucher Shopee senilai total Rp165 miliar. ‎ ‎“Data internal kami menunjukkan bahwa dukungan promosi dan subsidi dari platform menjadi salah satu stimulus penting untuk menjaga daya saing usaha lokal dan mendorong pertumbuhan transaksi secara berkelanjutan di ekosistem digital. Melalui dukungan ini, kami ingin memastikan produk lokal tidak hanya hadir di ekosistem digital, tetapi juga mampu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia serta memiliki daya saing yang semakin kuat di era digital,” tutup Radynal. ‎ ‎Penelitian yang dipublikasikan di ScienceDirect yang menggunakan data transaksi riil dari platform e-commerce menemukan bahwa promosi berbasis dukungan finansial seperti voucher dan kupon memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan dan conversion rate. Studi ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih responsif terhadap promo yang memberikan penghematan secara langsung. ‎ ‎Riset tersebut juga menegaskan bahwa voucher berfungsi sebagai alat untuk mengurangi hambatan psikologis dalam proses checkout. Dalam praktiknya, promo berbasis diskon dinilai mampu mempercepat keputusan pembelian dan meningkatkan probabilitas transaksi, terutama di tengah tingginya persaingan antarpenjual di platform marketplace. ‎ ‎Tentang Shopee ‎ ‎Shopee Indonesia⁠� adalah perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara dan Taiwan, serta e-commerce terkemuka di Brasil. Shopee menghadirkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung bisnis melakukan transformasi digital dan meningkatkan cakupan online mereka, membantu lebih banyak orang mengakses dan memanfaatkan layanan digital, serta memberdayakan komunitas lokal. ‎ ‎Shopee menawarkan pengalaman belanja yang mudah, aman, dan menyenangkan untuk dinikmati oleh jutaan pengguna setiap harinya. Shopee juga merupakan salah satu kontributor utama dalam pengembangan ekonomi digital, dengan komitmen kuat untuk mendukung mitra brand dan pengusaha lokal sukses di e-commerce. ‎ ‎Shopee merupakan bagian dari Sea Limited, perusahaan teknologi global dengan tiga lini bisnis utama, yakni Shopee, Garena, dan Monee. (***)

‎Sehari Menjabat, Ipda Wahyu Bagus Pratama Langsung Cek Kesehatan dan Kesiapsiagaan Anggota

‎INDOPOS-KOTABARU – Baru sehari menjabat sebagai Plh. Kapolsek Kelumpang Tengah, Wahyu Bagus Pratama langsung bergerak memastikan kondisi kesehatan dan kesiapsiagaan anggotanya. ‎ ‎Dalam rangka menjaga kesehatan personel, Polsek Kelumpang Tengah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Rikes) gratis di Puskesmas Tamianggeronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Senin pukul 11.00 WITA. KLIK VIDEO: ‎https://youtube.com/shorts/kHRJs18meCE?feature=share ‎Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ipda Wahyu Bagus Pratama, S.H., M.M., dan dihadiri Kepala Puskesmas Tamianggeronggang, Zainal Akhyar beserta jajaran tenaga kesehatan lainnya. ‎Dalam pemeriksaan tersebut, personel mendapatkan layanan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, tinggi dan berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, screening telinga, hingga pemeriksaan gigi dan mulut. ‎ ‎Ipda Wahyu Bagus Pratama mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan instansi kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima dalam menjalankan tugas kepolisian. ‎ ‎“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan personel dalam kondisi sehat dan siap bertugas, sekaligus mempererat hubungan kerja sama dengan pihak puskesmas sebagai mitra pelayanan masyarakat,” ujarnya. ‎ ‎Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara jajaran Polsek Kelumpang Tengah dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah. ‎ ‎Kehadiran personel Polri di lokasi juga bertujuan memberikan rasa aman serta mendukung kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ‎ ‎Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta diikuti sejumlah personel Polsek Kelumpang Tengah bersama tenaga medis dari Puskesmas Tamianggeronggang.

‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH ‎WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA

‎H. ARIEF RAHMAN SH, MH merupakan salah satu kader senior Partai Gerindra yang telah aktif berjuang sejak awal berdirinya partai. Sosoknya dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penggalangan relawan, serta berbagai agenda politik strategis di wilayah DKI Jakarta maupun tingkat nasional. ‎Kiprah : ‎ ‎Sering menggelar aksi sosial, termasuk menyantuni anak yatim dan membagikan paket sembako di wilayah Jakarta. ‎Kegiatan sosial tersebut rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil dan warga yang membutuhkan bantuan. H. Arief Rahman dikenal dekat dengan masyarakat dan aktif hadir dalam berbagai kegiatan kemanusiaan serta sosial kemasyarakatan di lingkungan warga Jakarta. ‎ ‎Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎ ‎Dengan KTA No AA.04.006572.10.08. ‎KTA masih tersimpan sebagai bukti loyalitas dan pengabdian terhadap Partai Gerindra sejak awal perjalanan partai. ‎Awal Tahun 2010 Diangkat Menjadi Wakil Ketua. ‎ ‎Di komandoi oleh almarhum Mohammad Taufik di wilayah Jakarta. ‎Ikut serta berkontribusi membesarkan partai dan memperkuat jaringan organisasi Partai Gerindra di berbagai wilayah DKI Jakarta. ‎ ‎Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok. ‎Menjabat Koordinator Humas, Antar Lembaga, KPUD, PANWAS & Kepolisian. ‎Dalam posisi tersebut, H. Arief Rahman berperan membangun komunikasi politik dan koordinasi lintas lembaga demi mendukung jalannya proses pemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2012. ‎ ‎Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎Keikutsertaan dalam Pemilu Legislatif menjadi bagian dari perjuangan politik dan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur parlemen. ‎Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub Anies – Sandi. ‎ ‎Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan di komandoi oleh Mardani Ali Sera & almarhum Mohammad Taufik. ‎Dipercaya menjadi Koordinator Relawan di Posko Pemenangan Inti Cicuruk. ‎ ‎Dalam peran tersebut, H. Arief Rahman aktif melakukan penguatan jaringan relawan serta konsolidasi wilayah untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2019 Menjadi Koordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro) Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎Pada momentum Pilpres 2019, H. Arief Rahman turut aktif mengawal gerakan relawan sekaligus membantu bidang advokasi hukum dalam perjuangan politik pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. ‎ ‎Di Tahun 2024 Pilpres Prabowo – Gibran Menjabat Wakil Koordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎Peran tersebut dijalankan dalam rangka memperkuat dukungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. ‎Pilkada DKI Jakarta 2024 Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎ ‎(Koordinator Relawan & Ormas). ‎Dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, H. Arief Rahman dipercaya mengoordinasikan jaringan relawan dan organisasi masyarakat guna memperkuat konsolidasi politik dan dukungan di lapangan bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. ‎ ‎Dengan pengalaman panjang di dunia organisasi, sosial, dan politik, H. ARIEF RAHMAN SH, MH dikenal sebagai sosok yang aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta konsisten mengawal perjuangan politik dan kegiatan sosial di DKI Jakarta. ‎ ‎Profil H. ARIEF RAHMAN SH, MH WAKIL KETUA DPD GERINDRA DKI JAKARTA ‎ ‎Kiprah : ‎# Sering menggelar aksi sosial , Termasuk menyantuni anak yatim dan Membagikan Paket sembako di wilayah Jakarta. ‎ ‎# Menjadi Kader Gerindra Sejak Tahun 2008. ‎Dgn  KTA No AA .04.006572.10.08. ‎KTA masih Tersimpan. ‎ ‎# Awal Tahun 2010 Di Angkat Menjadi Wakil Ketua. ‎Di Komandoi Oleh  H. Mohammad Taufik  Di Wilayah Jakarta. ‎Ikut Serta Berkontribusi  Membesarkan Partai. ‎ ‎# Di Tahun 2012 Menjadi Tim Khusus Pemenangan Pilgub Jokowi – Ahok Menjabat Kordinator Humas, Antar Lembaga ,KPUD, PANWAS & KEPOLISIAN. ‎ ‎# Di Tahun 2014 Ikut Pemilihan Anggota Legislatif. ‎ ‎# Di Tahun 2017 Memenangkan Pilgub  Anies – Sandi Menjabat Wakil Bidang Teritori & Jaringan Di Komandoi  Oleh Mardani Ali Sera & H. Moh,Taufik. ‎Di Percaya Menjadi  Kordinator Relawan Di Posko  Pemenangan inti  Cicuruk. ‎ ‎# Di Tahun 2019 Menjadi Kordinator Relawan & Ketua Advokasi Bidang Hukum Di Seknas  (Sekretariat Nasional Posko Cikditiro). Pemenangan Pilpres Prabowo – Sandi. ‎ ‎# Di Tahun 2024  Pilpres Prabowo  – Gibran Menjabat Wkl Kordinator Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan. ‎ ‎# Pilkada Dki Jakarta  2024  Ridwan Kamil – Suswono Menjabat Wakabid Penggalangan Relawan. ‎( Kordinator Relawan  & Ormas ). ‎

Polisi Tahan Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Terseret Kasus Penipuan Investasi

INDOPOS-Status TD, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kab. Bandung, resmi naik menjadi tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi bisnis. Polisi mengungkap, TD diduga menggunakan cek kosong senilai Rp3 miliar untuk meyakinkan korban agar menyerahkan dana investasi. Penetapan tersangka itu diumumkan setelah TD memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Bandung. Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Ia menyebut kasus itu kini telah masuk proses hukum dan ditangani Satreskrim Polresta Bandung. “Kami mendapat laporan dari Kasat Reskrim, ada laporan terhadap laki-laki berinisial TD terkait kasus penipuan dan penggelapan. Untuk teknis kasus nanti dijelaskan oleh Reskrim,” kata Aldi, Jumat (8/5/2026). Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengungkapkan, laporan tersebut berasal dari seorang pengusaha asal Cikarang berinisial IS yang melapor pada 24 April 2026. “Kami telah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan korban berinisial IS selaku pengusaha asal Cikarang pada tanggal 24 April 2026,” ujar Luthfi. Menurutnya, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, TD akhirnya hadir memenuhi panggilan penyidik. Polisi kemudian menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. “Setelah kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, kemarin saudara TD hadir memenuhi panggilan kami. Dan hari ini berdasarkan dua alat bukti yang telah kami penuhi, status yang bersangkutan kami tingkatkan menjadi tersangka,” katanya. Tak hanya itu, polisi juga berencana langsung melakukan penahanan terhadap TD di Rutan Polresta Bandung. “Rencana saudara TD akan kami lakukan penahanan di Rumah Tahanan Polresta Bandung berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan kepada korban,” ujarnya. Dalam kasus ini, polisi mengungkap modus yang digunakan tersangka untuk meyakinkan korban agar menanamkan modal usaha. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. “Modusnya, saudara TD memberikan cek kosong berjumlah Rp3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban, sehingga korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan saudara TD,” ungkap Luthfi. Saat ditanya terkait jabatan TD sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung, Luthfi membenarkan hal tersebut. Namun ia menegaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan secara pribadi dan tidak berkaitan dengan organisasi. “Betul, pelaku ini kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Bandung. Namun dalam proses tindak pidana ini, yang bersangkutan bekerja secara pribadi, tidak membawa organisasi,” tegasnya. (***)

Kasus Pelecehan Seksual di Pati Jadi Alarm Pengawasan Pesantren, Sandhya Tekankan Perlindungan Korban

INDOPOS-Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik. Peristiwa yang kini mencuat di Kabupaten Pati dinilai bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan persoalan serius terkait perlindungan anak, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan lingkungan pendidikan. Ketua Keluarga Alumni Universitas Yogyakarta (KAUMY) Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Sandhya YP menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. “Persoalan ini tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku saja. Negara harus hadir sejak awal melalui sistem pengawasan dan pencegahan yang efektif, karena anak merupakan kelompok rentan yang berada dalam pengaruh tekanan,” ujar Sandhya dalam keterangannya. Menurut Sandhya, santri perempuan maupun anak di bawah umur merupakan kelompok rentan (vulnerable group) yang secara psikologis belum memiliki kemampuan penuh untuk menghadapi ancaman, tekanan, maupun relasi kuasa yang timpang. Dalam kultur pesantren, santri dididik untuk menghormati dan patuh kepada kiai atau pengasuh sebagai bagian dari pendidikan moral. Namun relasi tersebut dapat berubah menjadi alat dominasi apabila disalahgunakan oleh oknum tertentu. “Dalam perspektif hukum dan kriminologi, kondisi demikian dikenal sebagai relasi subordinatif, yakni hubungan yang menempatkan korban pada posisi tidak berdaya karena adanya ketimpangan kekuasaan maupun pengaruh psikologis,” jelasnya. Ia menilai kondisi tersebut kerap membuat korban memilih diam karena takut, malu, atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Padahal, dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga merusak kesehatan mental, psikologis, hingga masa depan sosial korban. Sandhya menegaskan, perlindungan anak merupakan constitutional obligation atau kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebut setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena itu, menurutnya, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi ujian bagi negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan. Sandhya yang juga merupakan Managing Partner Jakarta Law Office menilai reformasi sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren, perlu segera dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang. Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret, di antaranya pengetatan syarat izin operasional pesantren, evaluasi berkala terhadap lembaga pendidikan yang telah mengantongi izin, pengawasan rutin dan inspeksi mendadak oleh dinas terkait serta lembaga perlindungan anak, hingga standarisasi sistem pengawasan internal terhadap santri. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembatasan interaksi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan relasi kuasa antara tenaga pendidik dan santri, penyediaan mekanisme pengaduan yang aman bagi korban, serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang lalai. Menurutnya, di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi, perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen bangsa. Lingkungan pendidikan, kata dia, harus tetap menjadi ruang aman bagi pembentukan karakter dan masa depan generasi muda. “Perlindungan anak tidak cukup dilakukan ketika suatu kasus telah menjadi perhatian publik. Yang dibutuhkan adalah langkah pencegahan, pengawasan berkelanjutan, dan sistem perlindungan yang benar-benar efektif di lingkungan pendidikan,” ujarnya. “Ketika anak kehilangan rasa aman dalam proses pendidikannya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan korban, tetapi juga masa depan bangsa,” tutup Sandhya. (***)

Ricuh Face Off UFC 328, Khamzat Chimaev Tendang Sean Strickland di Atas Panggung

INDOPOS-Ajang face off jelang UFC 328 memanas setelah petarung kelas menengah Khamzat Chimaev terlibat insiden dengan Sean Strickland. Dalam video yang viral di media sosial, Chimaev terlihat menendang ke arah Strickland saat keduanya menjalani sesi staredown di atas panggung. Situasi sempat memanas dan membuat petugas keamanan serta official UFC langsung turun tangan untuk memisahkan kedua petarung. Insiden itu terjadi di hadapan Presiden UFC Dana White dan para penonton yang memadati arena konferensi pers UFC 328. Ketegangan disebut sudah terasa sejak awal face off dimulai, ketika kedua petarung saling menatap tajam dan melontarkan provokasi. Video kericuhan tersebut langsung ramai diperbincangkan penggemar MMA. Banyak netizen menilai duel antara Chimaev dan Strickland bakal berlangsung panas jika benar-benar terjadi di oktagon. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari UFC terkait kemungkinan sanksi atas aksi tendangan tersebut. Namun momen itu sukses membuat UFC 328 semakin jadi sorotan publik dunia MMA.

Prabowo Menginjakkan Kaki di Filipina, Apa Saja Agendanya?

INDOPOS–Presiden RI Prabowo Subianto kembali pergi ke luar negeri. Kali ini, Prabowo berkunjung ke Filipina dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7-8 Mei 2026. Ketika tiba di Bandara Benito Ebuen Airbase, Cebu, Filipina pada Kamis (7/5/2026), Prabowo tampak didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Saat mendarat, Prabowo disambut tarian khas Filipina yang diiringi marching band serta pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi lengkap dengan seragam dan atribut resmi. Baca juga: Prabowo Ajak Brunei, Malaysia, dan Filipina Responsif ke Kebutuhan Warga Prabowo turut disambut langsung pejabat Filipina yakni Gen (Ret) Eduardo Oban, National Security Adviser of the Philippines. Menariknya, Prabowo ternyata dijemput oleh Maung MV3 Garuda Limousine, mobil yang biasa dia pakai di Indonesia. Ini merupakan kali pertama Prabowo menaiki kendaraan buatan dalam negeri ketika berkunjung ke luar negeri. Soroti Ketahanan Energi Prabowo mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA. Prabowo menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Prabowo menyampaikan, tekanan global yang meningkat, serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons. “Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo. Baca juga: Prabowo Tantang Transisi ASEAN ke Energi Terbarukan: Apakah kita Siap? Prabowo menjelaskan, kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan Menurutnya, tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur belum dimanfaatkan secara optimal di kawasan BIMP-EAGA. Lalu, Prabowo mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN. “Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN,” tuturnya. Kembangkan Energi Surya Selanjutnya, Prabowo mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan.

‎Sahroni Kritik Keras Dishub DKI soal Kemacetan dan Parkir Liar Blok M: Kalau Tak Mampu, Ganti Saja Kadishub

‎INDOPOS-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan kritik keras terhadap penanganan kemacetan dan parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kritik itu disampaikan setelah ia melihat langsung kondisi semrawut di kawasan Blok M hingga depan gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan. ‎ ‎Menurut Sahroni, kondisi parkir liar yang memakan badan jalan menunjukkan lemahnya penataan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak asal menunjuk pejabat di lingkungan Dishub. ‎ ‎“Jangan asal tunjuk pejabat di Dishub yang tidak punya kemampuan bekerja. Harus benar-benar orang yang mampu menangani kemacetan Jakarta,” kata Sahroni, Kamis (7/5/2026). ‎ ‎Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan dan wakilnya dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kemacetan, Sahroni menilai pejabat terkait sebaiknya segera diganti. ‎ ‎“Kalau perlu evaluasi tiap bulan. Kalau tidak ada perbaikan penanganan macet, ganti saja kepala dinas dan wakilnya. Cari yang benar-benar kompeten,” tegasnya. ‎Sorotan Sahroni muncul setelah viral video dan laporan masyarakat mengenai kondisi parkir semrawut di kawasan kuliner Blok M pada malam hari. ‎ Sejumlah kendaraan pengunjung disebut parkir hingga memakan badan jalan, bahkan sampai ke area depan gedung Kejaksaan Agung RI. ‎ ‎Kondisi tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas dan menambah kemacetan di kawasan yang memang dikenal padat aktivitas pada malam hari. ‎ ‎Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Pasaribu sebelumnya menyebut area kuliner kaki lima di Blok M memang merupakan wilayah parkir binaan Dishub. Namun ia mengakui penempatan kendaraan tidak seharusnya meluas hingga depan kantor pemerintahan. ‎ ‎Sahroni pun mendesak Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dishub DKI segera turun melakukan penertiban menyeluruh. ‎ ‎“Walaupun Blok M dikenal sebagai pusat kuliner dan perputaran ekonominya tinggi, tetap tidak boleh dibiarkan semrawut seperti ini. Parkir sampai memakan badan jalan, bahkan sampai ke depan instansi vital seperti Kejagung, ini jelas harus ditertibkan,” ujarnya. ‎ ‎Selain kemacetan, Sahroni juga menyoroti dugaan maraknya praktik parkir liar dengan tarif yang dianggap memberatkan masyarakat. ‎ ‎“Jangan sampai orang datang menikmati kuliner malah dipalak parkir. Ini merusak wajah kawasan itu sendiri,” tandasnya.