INDOPOS, Author at

INDOPOS
Mei 23, 2026
0 Comments

Aktivis Anti Korupsi Apresiasi Kerja Cepat Kejari Jakarta Timur Bongkar Kasus Pengadaan Mesin Jahit

INDOPOS-Jakarta – Aktivis penggiat anti korupsi, Ical Syamsudin, mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin jahit di lingkungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Topik Gunawan menjelaskan, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa sekitar 30 saksi dan ahli serta mengumpulkan sejumlah alat bukti dalam proses penyidikan kasus tersebut. Dalam perkara ini, Kejari Jakarta Timur menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni IRM selaku Direktur PT SCS sebagai penyedia pengadaan mesin jahit, serta PAR dan DER yang diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Ical Syamsudin, pengusutan kasus tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ia menilai penyidik juga perlu memeriksa pihak lain yang berkaitan dengan proses pengadaan, termasuk pejabat di tingkat lebih tinggi, guna membuka kasus tersebut secara terang-benderang. “Seharusnya Kejari Jakarta Timur juga memeriksa Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta agar kasus ini benar-benar terbuka dan kejadian serupa tidak terulang lagi,” tegas Ical. Ia berharap penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran negara. (BK)

INDOPOS
Mei 22, 2026
0 Comments

Budi Awaluddin Diragukan Mampu Jalankan Tugas sebagai Kadishub, Penempatan Pejabat DKI Disorot

INDOPOS-‎Pramono Anung kembali menjadi sorotan terkait proses pelantikan pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai penuh kejanggalan dan terkesan terburu-buru. Kritik keras terutama mengarah pada proses pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin. ‎ ‎Kalangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan urgensi pelantikan yang dilakukan bulan lalu apabila pada Rabu (20/5/2026) gubernur kembali melantik ratusan pejabat eselon II, III, dan IV secara bersamaan. ‎ ‎“Kalau memang beberapa hari kemudian masih ada pelantikan besar-besaran lagi untuk eselon II, III, dan IV, lalu kenapa sebelumnya harus buru-buru melantik Kadishub? Ini yang menjadi tanda tanya publik. Kan aneh,” ujar sejumlah anggota dewan menanggapi proses tersebut. ‎ ‎Sorotan paling keras datang dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh. Ia sejak awal menilai penunjukan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sangat disayangkan karena posisi strategis tersebut semestinya diisi figur dengan kapasitas dan pengalaman kuat di bidang transportasi. ‎ ‎Menurut Nova, jabatan Kepala Dinas Perhubungan bukan sekadar posisi administratif biasa, melainkan jabatan teknis strategis yang menangani persoalan transportasi Jakarta yang semakin kompleks dari hari ke hari. ‎“Berbagai persoalan transportasi di Jakarta terus bertambah belakangan ini. Tentu dengan segala macam permasalahannya yang juga semakin bertambah setiap hari,” kata Nova kepada wartawan. ‎ ‎Ia menilai penempatan figur tanpa latar belakang transportasi berpotensi membuat penanganan masalah transportasi Jakarta tidak berjalan optimal. Terlebih, berdasarkan data yang beredar, baik Kepala Dinas Perhubungan maupun Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini sama-sama berasal dari latar belakang ilmu pemerintahan dan bukan spesialis transportasi. ‎ ‎Keduanya diketahui merupakan lulusan STPDN dengan pengalaman birokrasi pemerintahan umum, bukan teknokrat transportasi. Kondisi itu memunculkan kritik bahwa Pemprov DKI Jakarta lebih mengedepankan pendekatan administratif dibanding kebutuhan kompetensi teknis di lapangan. ‎ ‎Pengamat birokrasi pun menilai pola penempatan pejabat seperti ini berbahaya bagi efektivitas pelayanan publik. Sebab, Dishub DKI merupakan salah satu OPD paling strategis yang bersentuhan langsung dengan kemacetan, integrasi transportasi publik, pengaturan lalu lintas, hingga keselamatan pengguna jalan di ibu kota. ‎Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menjelaskan pelantikan ratusan ASN pada Rabu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan agar roda organisasi berjalan optimal. ‎ ‎“Yang pertama, memang nanti sore seperti biasa hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena saya sengaja dalam melantik itu biasanya hari Rabu supaya ASN yang dilantik naik transportasi umum memakai identitas Betawi: ujung serong, encim, dan sebagainya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta. ‎ ‎Ia menyebut pelantikan kali ini bukan hanya untuk eselon II, tetapi juga mencakup 891 pejabat eselon III dan IV. ‎Pramono menegaskan dirinya tidak ingin ada jabatan kosong atau terlalu lama diisi pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, seluruh posisi strategis harus segera diisi agar organisasi berjalan efektif. ‎“Jadi saya memang berkeinginan semua jabatan itu jangan sampai ada idle dan ada kosong. Karena organisasi itu tercermin bagaimana berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi plt,” ujarnya. ‎ ‎Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredam kritik publik terkait pola pelantikan dan penempatan figur di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. DPRD menilai persoalan utama bukan sekadar mengisi kursi kosong, melainkan memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. ‎ ‎Kritik terhadap pengangkatan Kadishub DKI pun kini berkembang menjadi sorotan lebih luas terhadap tata kelola mutasi dan promosi ASN di era kepemimpinan Pramono Anung.

INDOPOS
Mei 22, 2026
0 Comments

Perkuat Eksistensi Masyarakat Adat, MAI Dorong Pemda Se-Indonesia Rancang Perda Living Law

INDOPOS–Majelis Adat Indonesia (MAI) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk duduk bersama lembaga-lembaga adat guna merancang Peraturan Daerah (Perda) terkait hukum adat. Langkah strategis ini diambil sebagai implementasi nyata dari visi dan misi MAI dalam pelestarian adat dan budaya, sekaligus menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan nasional terbaru. Upaya ini merujuk langsung pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law). Regulasi tersebut memberikan ruang yuridis yang kuat bagi pengakuan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang kini diintegrasikan sebagai prioritas utama dalam Program Kerja MAI Tahun 2026. Sebagai langkah konkret, MAI di masing-masing daerah diharapkan segera merampungkan penyusunan naskah akademik untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi. Naskah akademik ini diproyeksikan menjadi pedoman dan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah kabupaten/kota untuk diturunkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hukum Adat. Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Koaso, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus administratif untuk memastikan hukum adat memiliki kepastian hukum di mata negara. “Langkah ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memastikan hukum adat memiliki kekuatan hukum tetap di mata negara. Selain sebagai upaya pelestarian, ini menjadi momentum penting agar sinergisitas antara lembaga adat dan pemerintah daerah dapat terbangun secara kokoh dan berkelanjutan,” ujar M. Rafik. Melalui penguatan regulasi ini, MAI berharap hak-hak tradisional dan tatanan sosial masyarakat adat di seluruh penjuru kepulauan dapat lebih terlindungi, dihormati, dan berjalan selaras dengan pembangunan nasional.

INDOPOS
Mei 21, 2026
0 Comments

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur Gelar PKM Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Edukasi Kesehatan Preventif dan Kewirausahaan

INDOPOS–DEPOK – Dalam rangka mewujudkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur sukses menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan yang mengusung tema “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga melalui Edukasi Kesehatan Preventif dan Kewirausahaan” ini dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026. Acara tersebut berlangsung dengan tertib dan interaktif di Klinik Mega Kartika, yang berlokasi di Jl. Putri Tunggal No.60, Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pelaksanaan program pengabdian ini mendapat perhatian khusus dan dukungan penuh dari jajaran pimpinan universitas. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Wakil Rektor 1 Universitas Borobudur di lokasi acara. Tidak hanya itu, Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borobudur juga turut hadir mendampingi jalannya kegiatan untuk memastikan program edukasi ini berjalan dengan optimal. Untuk memberikan dampak yang komprehensif bagi para ibu rumah tangga, kegiatan PKM ini menghadirkan dua sesi materi utama dari disiplin ilmu yang berbeda. Sesi pertama fokus pada bidang kesehatan preventif (pencegahan) yang disampaikan oleh dr. Bona, seorang Dokter Spesialis Jantung yang juga aktif sebagai pengajar di Universitas Borobudur. Dalam pemaparannya, dr. Bona mengupas tuntas mengenai berbagai langkah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang sering diderita oleh orang tua, salah satunya terkait kesehatan jantung koroner. Setelah pemaparan materi kesehatan selesai, acara dilanjutkan dengan sesi kedua yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi. Pada sesi ini, hadir dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur, yaitu Bapak Mohammad Jon Tasrif, SE., MM, untuk memaparkan materi mengenai peluang dan strategi wirausaha di era digital. Materi ini sengaja dirancang untuk membuka wawasan para peserta agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi digital terkini dalam membangun atau mengembangkan usaha rumahan secara mandiri. Melalui perpaduan edukasi kesehatan dan ekonomi ini, para ibu rumah tangga yang hadir sebagai peserta tampak sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian pemaparan hingga sesi tanya jawab. Pada akhirnya, kegiatan ini menjadi bukti bahwa Universitas Borobudur terus berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam memberikan kontribusi serta dampak positif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat luas. (***)

INDOPOS
Mei 21, 2026
0 Comments

‎Santoso: Sekolah Rakyat Jadi Bagian Program “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”

INDOPOS- Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” dinilai sangat relevan dengan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang diprogramkan Presiden Prabowo Subianto. ‎ Program SR merupakan salah satu ASTA CITA Presiden Prabowo yang disampaikan dalam visi misi kampanye Pilpres 2024 lalu, yakni meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan Indonesia maju. ‎ ‎Hal tersebut disampaikan Santoso, Anggota DPR RI Partai Demokrat periode 2019-2024 yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo-Gibran, usai memimpin jalannya upacara Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di halaman kantor PT Brantas Abipraya (Persero). ‎ ‎Menurut Santoso, pembangunan SR yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah untuk menjawab dan mengatasi ketimpangan akses serta kualitas pendidikan yang dialami siswa dari keluarga kurang mampu. Negara, kata dia, wajib membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengubah kualitas hidup menjadi lebih baik. ‎ ‎“Jika keluarga kurang mampu terbantu dengan adanya Sekolah Rakyat, maka capaian menuju Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai. Pencapaian itu akan terwujud jika SDM rakyat meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Santoso. ‎ ‎Ia menjelaskan, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada periode 2035 hingga 2045, di mana jumlah usia angkatan kerja lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif, baik usia anak maupun usia pensiun. ‎ ‎Santoso menilai peningkatan SDM juga akan mempengaruhi peringkat Development Index Education yang dirilis UNDP bagi Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun dalam kemajuan bangsa. ‎ ‎“Indonesia harus mampu bangkit dari ketertinggalan bangsa lain yang telah maju. Potensi Indonesia untuk maju sangat besar dengan kondisi demografi, sumber daya alam, ekonomi sebagai anggota G20, serta peran Indonesia dalam politik global di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” katanya. ‎ ‎Selain itu, program Sekolah Rakyat dinilai berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perdagangan bahan material bangunan akan meningkat dan lapangan pekerjaan juga akan tercipta, mulai dari tahap pembangunan hingga operasional Sekolah Rakyat berjalan. ‎ ‎Santoso juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo dalam kebijakan politik anggaran pendidikan melalui realisasi mandatory spending anggaran pendidikan yang tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga menjangkau masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. ‎ ‎Sementara itu, PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang konstruksi dan pembangunan infrastruktur mendapat kehormatan dari pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat di sejumlah daerah bersama BUMN konstruksi lainnya. ‎ ‎Santoso menyebut kepercayaan tersebut merupakan wujud dedikasi kepada negara. Karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga kualitas material sesuai ketentuan serta memastikan ketepatan waktu penyelesaian pembangunan gedung Sekolah Rakyat. ‎ ‎“Kita sambut Sekolah Rakyat jelang tahun ajaran 2026 yang bertepatan dengan momentum 118 tahun Kebangkitan Nasional. Selamat datang siswa-siswi Sekolah Rakyat, generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka,” tutup Santoso. (***)

INDOPOS
Mei 20, 2026
0 Comments

Waka Komisi D DPRD DKI Tolak Pergeseran Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup

INDOPOS–Wakil Ketua (Waka) Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Idris, menolak keras rencana pergeseran anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta yang dilakukan tanpa pembahasan bersama DPRD DKI. Menurut Idris, anggaran yang telah disahkan melalui proses panjang tidak bisa serta-merta dihapus atau dialihkan ke program lain tanpa mekanisme yang sesuai aturan. “Anggaran yang saat ini sudah hampir pelaksanaan itu prosesnya panjang. Mulai dari pra-RKPD, RKPD, KUA-PPAS sampai terbit SPD. Semua melalui pembahasan dan seleksi bersama DPRD,” ujar Idris, Rabu (20/5/2026). Ia menegaskan, sejumlah program di DLH yang sebelumnya telah disetujui DPRD justru hendak dihapus oleh pimpinan dinas yang baru. Bahkan, kata dia, pengalihan anggaran dilakukan untuk kegiatan lain yang belum pernah dibahas di DPRD. “Bukan sekadar mengurangi, tapi menghapus anggaran yang sudah disahkan. Kemudian digeser ke kegiatan lain yang sama sekali tidak pernah dibahas di DPRD,” ujarnya. Politisi Partai Nasdem di DPRD DKI itu menilai langkah tersebut menyalahi mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan, apabila ada program yang batal dilaksanakan, maka anggarannya harus lebih dulu dikembalikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas kembali sebelum dialokasikan ke kegiatan baru. “Kalau tidak jadi dilaksanakan, harus dikembalikan dulu ke Banggar. Baru kemudian dibahas untuk dialokasikan ke kegiatan lain. Ada aturan hukumnya,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa tata kelola APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui DPRD. Jadi tidak bisa dinas menghapus atau menggeser anggaran sendiri,” katanya. Menurut Idris, jika tindakan seperti itu dibiarkan, maka fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah akan hilang. “Kalau semua dinas bisa melakukan hal ini, lalu di mana fungsi anggota dewan?. Di mana kontrol dan pengawasan DPRD?. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya. Ia juga mengkritik rencana pembangunan atau pengadaan baru yang disebut dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa pembahasan bersama legislatif. “Jangan sampai ada pembangunan dengan anggaran ratusan miliar tanpa perencanaan yang jelas. Ini bisa berdampak hukum,” bener anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil 2 Jakut itu. Idris meminta pimpinan baru DLH DKI tetap menjalankan program yang telah dirancang dan disepakati sebelumnya bersama DPRD. Menurutnya, gagasan baru bisa diajukan dalam pembahasan anggaran berikutnya, tanpa mengabaikan program yang sudah berjalan. “Laksanakan dulu yang sudah ada dan disepakati. Kalau punya ide atau gagasan baru untuk memperbaiki DLH, itu bisa dibahas kemudian secara profesional,” tandasnya.

INDOPOS
Mei 19, 2026
0 Comments

Pengangkatan Budi Awaluddin Jadi Kadishub DKI Dinilai Janggal, Pramono Anung Diminta Kaji Ulang

INDOPOS-Pengangkatan Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta menuai sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung diminta mengkaji ulang keputusan tersebut karena dinilai tidak tepat, terburu-buru, dan menimbulkan tanda tanya publik. ‎ ‎Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, yang juga anggota Komisi B bidang transportasi, Jupiter, menilai proses pengangkatan Budi Awaluddin terkesan tidak wajar. Menurutnya, selain kapasitas Budi yang diragukan untuk memimpin sektor transportasi ibu kota, proses pelantikannya juga dianggap membingungkan karena sudah dilantik namun tidak langsung menjalankan tugas sebagai Kadishub. ‎ ‎“Ini menimbulkan pertanyaan publik. Kalau memang siap menjabat, kenapa setelah dilantik justru harus menunggu beberapa bulan untuk aktif bekerja. Kondisi ini membuat proses pengangkatannya terlihat terburu-buru dan tidak matang,” ujar Jupiter. ‎ ‎Ia menegaskan, jabatan strategis seperti Kepala Dinas Perhubungan seharusnya diisi figur yang memiliki kapasitas kuat, pengalaman memadai, serta mampu menjawab berbagai persoalan transportasi Jakarta yang kompleks. ‎ ‎Menurut Jupiter, pergantian Kadishub DKI Jakarta semestinya dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan keputusan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. ‎ ‎Sementara itu, pengamat perkotaan Nirwono Joga juga menilai pengangkatan pejabat publik harus dilakukan secara profesional dan terukur. Ia mengingatkan bahwa sektor transportasi Jakarta membutuhkan kepemimpinan yang kuat mengingat berbagai tantangan seperti kemacetan, integrasi transportasi publik, hingga penataan lalu lintas perkotaan. ‎ ‎“Jabatan Kadishub bukan posisi biasa. Harus diisi orang yang benar-benar memahami persoalan transportasi perkotaan dan mampu bekerja cepat. Karena itu proses pengangkatan pejabat harus dilakukan secara matang agar tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat,” kata Nirwono. ‎ ‎Sorotan terhadap pengangkatan Budi Awaluddin pun kini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak meminta Gubernur Pramono Anung mengevaluasi kembali keputusan tersebut demi memastikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dipimpin figur yang tepat dan profesional. Proses pengangkatannya pun sangat membingungkan publik, karena saat dilantik itu tidak langsung menjabat, namun baru menjabat 1 bulan kemudian. Ada juga yang saat dilantik kemudian menjabat 3 bulan kemudian. (***)

INDOPOS
Mei 17, 2026
0 Comments

‎Rakerda MPG Papua Tengah Bahas Program Kerja dan Dukungan Asta Cita Prabowo-Gibran

INDOPOS-‎Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dihadiri jajaran DPP, DPW Provinsi Papua Tengah, serta delapan DPD kabupaten se-Papua Tengah. Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja guna mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. ‎ ‎Acara turut dihadiri Ketua Umum DPP MPG Jimmy S, Sekjen MPG David Lande, serta Ketua DPW MPG Papua Tengah Harun Holombou Homeyo bersama para pengurus pusat dan daerah. ‎ ‎Dalam sambutannya, Ketua DPW MPG Papua Tengah Harun Holombou Homeyo menyampaikan bahwa kepengurusan MPG di Papua Tengah memiliki tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua. ‎ ‎Ia menegaskan bahwa keberadaan MPG bukan sekadar organisasi, tetapi menjadi wadah perjuangan untuk membawa aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. ‎ ‎“Ini bukan sebatas bendera, tetapi saya membawa hati dan pikiran Mas Gibran di tanah Papua, khususnya Pegunungan Tengah,” ujar Harun saat menerima penyerahan bendera pataka dari pengurus DPP MPG. ‎ ‎Rakerda tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda pembahasan program kerja di seluruh kabupaten di Papua Tengah agar dapat terorganisir dengan baik melalui DPW. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Umum MPG Jimmy S mengatakan, Rakerda menjadi momentum untuk menyerap aspirasi dari masing-masing daerah sehingga dapat dikolaborasikan dengan program Asta Cita Prabowo-Gibran. ‎ ‎“Kita akan mendengarkan aspirasi dari masing-masing kabupaten agar bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah pusat, khususnya di wilayah Papua Tengah,” katanya. ‎ ‎Selain penyusunan program kerja, kegiatan juga diisi dengan penyerahan bendera pataka kepada DPW MPG Papua Tengah sebagai simbol semangat perjuangan dan penguatan organisasi di daerah. ‎ ‎Harun berharap seluruh program yang nantinya disusun dapat diterima DPP dan diteruskan kepada pemerintah pusat demi pembangunan masyarakat Papua Tengah.

INDOPOS
Mei 15, 2026
0 Comments

KADIN Indonesia Dorong Penguatan Kerja Sama Investasi, Perdagangan dan Industri Guna Perkuat Posisi RI Dalam Dinamika Ekonomi Global

Oleh: Andi Anzhar Cakra Wijaya – Waketum KADIN Indonesia Bidang Diplomasi Multilateral – ⁠Waketum ICMI Pusat Bidang Politik dan Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Diplomasi Multilateral sangat mendorong penguatan kerja sama investasi, perdagangan, dan industri sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan, memperkuat posisi negara Republik Indonesia (RI) dalam dinamika ekonomi global. Dalam pelaksanaannya, KADIN Indonesia memprioritaskan pendekatan pertumbuhan regional yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antarnegara mitra. Khususnya, di Kawasan ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, serta kawasan strategis lainnya. Bangun Konektivitas Pelaku Usaha dan Mitra Internasional Melalui diplomasi ekonomi multilateral, KADIN Indonesia berupaya membangun konektivitas yang lebih kuat antara para pelaku usaha Indonesia dan mitra internasional. Sekaligus, membuka akses pasar, transfer teknologi, penguatan rantai pasok industri, serta peningkatan investasi yang mampu menciptakan nilai tambah untuk perekonomian nasional maupun daerah. Tingkatkan Volume Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume perdagangan dan investasi. Tetapi, juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilirisasi, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ciptakan Ekosistem Ekonomi yang Kondusif KADIN Indonesia juga memandang bahwa stabilitas kawasan, kolaborasi lintas negara, dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta lembaga internasional merupakan faktor penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif dan resilien di tengah tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, KADIN Bidang Diplomasi Multilateral terus mendorong dialog strategis, forum bisnis internasional, serta kemitraan konkret yang dapat menghasilkan proyek-proyek investasi dan kerja sama industri yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kerja Sama Multilateral Jadi Instrumen Utama Ke depan, KADIN Indonesia berharap, kerja sama multilateral dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, memperluas peluang usaha untuk para pelaku industri nasional. Serta, menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang strategis di kawasan maupun di tingkat global. Danantara Perlu Libatkan Tokoh Dunia Usaha Daerah Danantara Indonesia sebagai pemegang saham strategis BUMN perlu mempertimbangkan keterlibatan tokoh dunia usaha daerah, termasuk Ketua KADIN provinsi yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman bisnis memadai dalam struktur pengawasan maupun pengelolaan BUMN tertentu. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif praktis terkait pengembangan investasi, perdagangan, hilirisasi industri, dan penguatan konektivitas ekonomi daerah dengan agenda pembangunan nasional.

INDOPOS
Mei 14, 2026
0 Comments

‎Gelar MeiLawan 2026, ILUNI UI FIB Ajak Masyarakat Merawat Ingatan Tragedi Mei 1998

‎INDOPOS-Depok, 13 Mei 2026 — Reformasi 1998 tidak hanya menjadi tonggak perubahan Indonesia menuju era demokrasi, tetapi juga menyisakan luka sejarah berupa berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), tercatat sedikitnya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan, dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. ‎ ‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya merawat ingatan sejarah dan memperjuangkan nilai kemanusiaan, Ikatan Alumni Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (ILUNI UI FIB), FIB UI, Badan Eksekutif Mahasiswa FIB UI 2026, dan Keluarga Besar UI (KB UI) menggelar rangkaian kegiatan MeiLawan Merawat Ingatan pada 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok. ‎ ‎Dekan FIB UI, Dr. Untung Yuwono, S.S. menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan MeiLawan Merawat Ingatan. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari ini merupakan bentuk nyata keberanian generasi muda dalam menjaga memori kolektif bangsa melalui ruang-ruang kreatif, reflektif, dan partisipatif. ‎ ‎Sebagai institusi humaniora, Untung mengatakan FIB UI memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk merawat ingatan kolektif bangsa. Humaniora tidak hanya mengajarkan bahasa, sastra, sejarah, dan budaya, tetapi juga mengajarkan keberanian untuk memahami manusia secara utuh, termasuk penderitaan, ketidakadilan, dan suara-suara yang selama ini dibungkam. ‎ ‎”Saya berharap diskusi ini tidak berhenti sebagai diskusi seremonial semata, tetapi menjadi ruang refleksi bersama untuk membangun kesadaran bahwa perjuangan menghadirkan keadilan gender, perlindungan terhadap korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah tanggung jawab kita bersama.” tuturnya. ‎ ‎Ketua ILUNI UI FIB, Visna Vulovik menjelaskan rangkaian kegiatan MeiLawan menjadi bagian dari upaya bersama upaya kolaboratif dalam merawat ingatan akan tragedi Mei ‘98, serta sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, hingga menyuarakan kembali kemanusiaan yang sering dilupakan. ‎ ‎“Sejarah bukan sekadar deretan angka di kalender, ia adalah luka yang harus dirawat ingatannya agar kita tidak. kehilangan arah. Melalui kolaborasi ILUNI UI FIB, FIB UI, BEM FIB UI 2026, dan KA-KBUI, kami kembali membuka lembaran arsip Tragedi Mei ‘98. Bukan hanya tentang pergerakan massa, tapi juga tentang sisi gelap yang seringkali dipinggirkan: isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang hingga kini masih menuntut keadilan,” ungkap Visna. ‎ ‎Lebih lanjut, Visna menambahkan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis terhadap isu kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan marginalisasi yang masih relevan hingga saat ini. ‎ ‎“Kekerasan seksual yang menimpa perempuan sayangnya masih terus berulang sejak peristiwa Tragedi Mei 1998. Hal ini terjadi bahkan di lingkungan terdekat kita, seperti institusi pendidikan. Melalui kegiatan MeiLawan, kami mengajak mahasiswa, alumni, dan segenap elemen masyarakat, khususnya generasi muda untuk bersuara untuk menghentikan kekerasan seksual itu sendiri dan menindak pelaku dengan tegas melalui mekanisme hukum. Untuk itu kami mendukung penuh adanya Perpres Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Institusi Pendidikan ,” tukasnya. ‎ ‎Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti lonjakan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akibat penyalahgunaan relasi kuasa lintas jenjang. Penanganan saat ini masih bersifat sektoral, ketiadaaan standar nasional, dan regulasi yang ada belum mengatur tata kelola perlindungan terintegrasi. Pada 2024 tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat menjadi 641 kasus pada 2025, dengan 370 kasus atau 57,65 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Bahkan, pada awal 2026, puncak kedaruratan, 91 persen kasus kekerasan di institusi pendidikan yang tercatat didominasi kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi. Menurut Rieke, kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya kekerasan seksual. ‎ ‎“Berdasarkan anatomi dan spektrum bentuk kekerasannya ada seksual, fisik, psikis, verbal, perundungan, ekonomi, diskriminasi, eksploitasi berbasis relasi kuasa, berbasis elektronik atau digital. Kekerasan artinya sudah menembus seluruh jenjang dan wujud pendidikan, mengindikasikan kegagalan perlindungan bersifat universal,” tegasnya. ‎ ‎Lebih jauh, Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengesahkan Perpres Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lembaga Pendidikan. Rieke menegaskan kondisi darurat perlindungan di lembaga pendidikan tidak dapat lagi diselesaikan secara sektoral dan parsial. ‎ ‎“Pembentukan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan adalah imperatif mutlak. Ini adalah rekonstruksi tata kelola yang terintegrasi, responsif gender, berpusat pada korban, diperkuat oleh satu data Indonesia dan ketegasan hukum terpusat. Perpres ini bukan sekadar regulasi administratif, ini adalah pelindung strategis nasional bagi keselamatan dan masa depan generasi bangsa dan dunia pendidikan Indonesia,” tukasnya. ‎ ‎Rangkaian kegiatan MeiLawan menghadirkan berbagai agenda reflektif dan edukatif selama 11–13 Mei 2026 di FIB UI, Kampus UI Depok, mulai dari live mural, pemutaran film dokumenter, pameran instalasi, panggung penampilan, hingga aksi simbolik menyalakan lilin dan tabur bunga untuk merawat ingatan kolektif atas Tragedi Mei 1998 serta menyuarakan kembali nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Pada acara puncak, digelar talkshow…