INDOPOS-Jakarta, 23 Desember 2025. Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan konsolidasi bersama untuk memperkuat arah masa depan gerakan kemanusiaan di Indonesia. Mengusung tema “Dari Respon Bencana Banjir dan Longsor Sumatera Menuju Koordinasi Kemanusiaan yang Mandiri dan Kolaboratif Dipimpin oleh Pelaku Lokal”, kongres ini menegaskan pentingnya kepemimpinan pelaku lokal dalam penanganan bencana dan kerja-kerja kemanusiaan.

Dalam pembukaan kongres, Tomy Hendrajati, Dewan Pakar Kongres Kemanusiaan Indonesia III sekaligus Presiden Human Initiative, menekankan bahwa kongres ini merupakan momentum strategis bagi pembenahan sistem kemanusiaan nasional. “Pengalaman respon banjir dan longsor Sumatera menunjukkan bahwa pelaku lokal bukan pelengkap, melainkan fondasi. Mereka hadir paling awal, memahami konteks, dan menjaga martabat penyintas,” ujarnya.

Berangkat dari pengalaman respon bencana banjir dan longsor di Sumatera, kongres ini menyoroti peran komunitas dan organisasi lokal sebagai pihak pertama yang merespons situasi darurat dan pihak terakhir yang bertahan dalam proses pemulihan. Kedekatan dengan wilayah, pemahaman sosial-budaya, serta jejaring komunitas yang kuat menjadikan pelaku lokal aktor kunci dalam memastikan bantuan tepat guna, berkeadilan, dan bermartabat.

Melalui berbagai sesi diskusi dan refleksi, peserta kongres membahas tantangan serta peluang membangun koordinasi kemanusiaan yang lebih setara, dengan penekanan pada kepercayaan, pembagian peran yang jelas, dan kolaborasi lintas aktor, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pemerintah, dunia usaha, hingga mitra internasional, tanpa mengabaikan pengetahuan dan inisiatif lokal.

Sebagai hasil utama, Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 menegaskan lima arah penguatan sistem kemanusiaan nasional. Kongres mendorong kepemimpinan pelaku lokal sebagai inti koordinasi kemanusiaan nasional melalui penguatan IHCP yang mandiri, akuntabel, dan legitimate. Transformasi ekosistem sumber daya kemanusiaan juga menjadi perhatian, dengan dorongan pada diversifikasi pendanaan, penguatan sumber daya lokal, serta akses yang lebih setara bagi pelaku lokal terhadap pendanaan publik, CSR, dan internasional.

Selain itu, kongres menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan standar kemanusiaan nasional melalui pengembangan berkelanjutan organisasi masyarakat sipil lokal, penerapan Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia, serta integrasi kearifan lokal dengan standar global. Dari sisi kebijakan, kongres mendorong hadirnya kebijakan kemanusiaan nasional yang lebih eksplisit dan kolaboratif, yang mengakui masyarakat sipil sebagai mitra setara pemerintah serta memperkuat ruang konsultasi multipihak. Di tingkat yang lebih luas, kongres juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam reformasi sistem kemanusiaan di kawasan dan global.

Menutup rangkaian kongres, M. Ali Yusuf (Gus Ali) selaku Convener AP-KI menegaskan bahwa berakhirnya kongres bukanlah akhir dari proses. “Kongres ini bukan titik selesai, melainkan titik tolak. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa rapi sistem yang dibangun, tetapi pada seberapa banyak martabat manusia yang berhasil kita jaga,” ungkapnya.

Dengan terselenggaranya Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3, diharapkan terbangun kesepahaman bersama mengenai arah penguatan sistem kemanusiaan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil dan pembelajaran dari kongres ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memperkuat koordinasi kemanusiaan ke depan, baik dalam respon darurat maupun pemulihan jangka panjang.