Oktober 2025 -

INDOPOS
Oktober 31, 2025
0 Comments

Rayakan Sumpah Pemuda, EIGER Adventure Land dan Kementerian Lingkungan Hidup Tanam Harapan bagi Ekowisata Puncak

INDOPOS-Dalam semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda, EIGER Adventure Land berpartisipasidalam rangkaian acara upacara dan penanaman pohon bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Bupati Bogor Rudy Susmanto, Camat Megamendung Ridwan, Anggota DPR RI Mulyadi, jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, serta beberapa perwakilan dinas, Kerja Sama Operasional(KSO), organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Agenda penanaman ini juga menjadi implementasi langsung arahan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, setelah keputusan pencabutan sanksi terhadap beberapa KSO, yang kini tengah dalam proses untuk kembali beroperasi sesuai pedoman dan kebijakan keberlanjutan yang telah ditetapkan oleh KLH. Sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut, KLH mengumumkan bahwa kawasan ekowisata, termasuk EIGER Adventure Land, akan segera diizinkan untuk kembali beroperasi. Kabar baik tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI Mulyadi dalam kegiatan penanaman pohon di salah satu lahan area EIGER Adventure Land hari Selasa, 28 Oktober 2025 lalu. “Dalam waktu tidak lama lagi, saya sudah menerima penjelasan bahwa tinggal menunggu proses administrasi. Mudah-mudahan segel dapat dicabut minggu depan, tepatnya hariSelasa,” ujar Mulyadi. Menurutnya, momentum ini menjadi titik temu antara penegakan hukum, pelestarian lingkungan, tanpa melupakan sisi anugerah alam yang bisa dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat. Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH/BPLH Irjen. Pol. Rizal Irawan menyampaikan bahwa terdapat beberapa bidang usaha yang akan dicabut segelnya, termasuk EIGER Adventure Land. “Jadi perlu diingat teman-teman bahwa Undang-Undang 32 itu rohnya adalah restorasi, penegakan lingkungan hidup rohnya adalah restorasi, pengembalian atau pemulihan lingkungan hidup,” katanya. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa langkah KLH bertujuan menjaga kelestariankawasan Bogor Selatan, khususnya Puncak. “Kami ingin dunia investasi di Kabupaten Bogortetap hidup, sehingga semua sektor usaha bisa berjalan tanpa mengabaikan kelestarianlingkungan,” tuturnya. Direktur Utama PT Eiger Ekowisata Nusantara, Imanuel Wirajaya, menyampaikan bahwa EIGER Adventure Land senantiasa berkomitmen menjaga kelestarian alam sekaligus memberdayakan masyarakat setempat. “Bagi EIGER, mencintai alam bukan sekadar slogan, ini adalah panggilan dan tanggung jawab.Kami sangat berharap dapat menjadi bagian dari solusi, tidak hanya melalui kegiatan penanaman, tetapi juga dengan membangun ekosistem wisata alam yang berkelanjutan dan memberi manfaat bagi kehidupan di sekitarnya,” ujar Imanuel Wirajaya. Imanuel juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kebijakan dan keputusan KLH yang mendukung kemajuan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. “Terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang telah membuka ruang dialog danmenunjukkan pertimbangan yang bijaksana. Bagi kami, pencabutan sanksi ini bukan sekadarkeputusan administratif, melainkan sebuah kesempatan untuk mewujudkan ekowisata berkelanjutan sekaligus harapan kita bersama; tempat di mana alam dipelihara, masyarakatdiberdayakan, dan menjadi jejak inspirasi untuk anak bangsa di hari esok,” ujarnya. Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kerja Sama Operasional (KSO) untuk merefleksikan upaya pemulihan kawasan Puncak, Bogor, kawasan yang memiliki peranan vital bagi keseimbangan ekosistem wilayah di bawahnya, termasuk Jakarta. Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan pembangunan, pemulihan Puncak menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga sumber kehidupan yang mengalir bagi jutaan orang. Bagi EIGER, yang telah hadir selama 36 tahun menemani generasi muda Indonesia dalam berpetualang dan mencintai alam, kecintaan itu diwujudkan melalui lahirnya EIGER Adventure Land pada tahun 2017, sebuah ekowisata berkelanjutan di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) seluas 253,66 hektare dan lahan kritis PTPN I Regional 2 seluas 73,23 hektare. Dengan semangat restorasi, EIGER Adventure Land menapaki jalan menuju ekonomi hijau bersama Pemerintah Indonesia, telah menanam lebih dari 100 ribu pohon dan 8 juta tanaman semak dalam beberapa tahun terakhir, agar lahan tersebut pulih kembali, baik dari sisi ekologi maupun ekonomi, menjadi aset negara yang hidup, produktif, dan bermakna.

INDOPOS
Oktober 31, 2025
0 Comments

Pramono–Rano Dinilai Gagal Total Atasi Banjir Jakarta: Warga Sindir “Gubernur Minim Aksi, Penuh Alasan”

INDOPOS-Jakarta, 8 Juni 2025 — Alih-alih membawa solusi baru, kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di DKI Jakarta kini justru dianggap sebagai periode paling lesu dalam sejarah penanganan banjir Ibu Kota. Pengakuan terbuka Pramono yang menyebut dirinya “menyerah” melawan banjir menuai gelombang kritik keras dari publik. “Banjir itu terkadang memang tidak bisa dilawan,” ujar Pramono saat memimpin apel siaga banjir di Rawajati, Jakarta Selatan, Selasa (8/6/2025). Pernyataan itu sontak dianggap sebagai bentuk kepasrahan dan kegagalan moral seorang pemimpin daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan mencari solusi. Warganet langsung menyerbu pernyataan tersebut di media sosial X dan Instagram. Banyak yang menilai Pramono dan Rano tidak memiliki visi dan gebrakan nyata untuk mengatasi persoalan klasik Jakarta. “Sepertinya Pram dan Rano ini gubernur Jakarta yang paling minim gebrakan dalam menangani banjir. Kinerjanya hanya sebatas omon-omon dan seremonial saja,” tulis akun X @rojali98, disertai emoji tawa getir. Tak sedikit warga yang membandingkan era Pramono–Rano dengan gubernur sebelumnya yang dinilai lebih agresif membangun sistem drainase, normalisasi sungai, dan penataan kawasan bantaran. Kini, proyek besar itu seolah mandek tanpa arah. “Kalau setiap kali banjir hanya disikapi dengan apel siaga dan ucapan terima kasih kepada PPSU, sampai kapan Jakarta bisa bebas dari genangan?” tulis seorang pengguna Instagram, disertai foto genangan di kawasan Cawang. Pramono beralasan, banjir di Jakarta disebabkan oleh kombinasi faktor alam seperti curah hujan tinggi, banjir kiriman dari Bogor, hingga rob di pesisir utara. Namun, banyak pihak menilai alasan itu terlalu klasik dan menunjukkan lemahnya komitmen politik serta inovasi kebijakan. “Jakarta butuh pemimpin yang berani membuat terobosan — bukan pemimpin yang menyerah dan berlindung di balik istilah ‘tak bisa dilawan’,” ujar pengamat tata kota Rizal Arifin kepada Jejak Jurnalis TV. Menurutnya, Pemprov DKI seharusnya sudah menyiapkan skema jangka panjang, bukan hanya penanganan darurat setiap musim hujan. Data BPBD DKI Jakarta hingga Selasa (8/7/2025) pukul 07.00 WIB mencatat masih ada 62 RT tergenang banjir di empat wilayah kota. Situasi ini mempertegas bahwa strategi penanganan banjir yang diklaim “antisipatif” oleh Pemprov DKI belum menunjukkan hasil nyata. Sementara warga kembali sibuk menguras rumah dan menyelamatkan barang, Gubernur justru berbicara soal “menyiasati dampak banjir” alih-alih menghapus akar persoalan. Kini publik menanti: apakah Pramono–Rano akan tetap pasrah dengan narasi “banjir tak bisa dilawan”, atau akhirnya sadar bahwa Jakarta butuh kerja nyata, bukan sekadar pernyataan di apel pagi.

INDOPOS
Oktober 29, 2025
0 Comments

AMIEN RAIS MENDUKUNG KEMBALI KE UUD 1945 UNTUK DISEMPURNAKAN DENGAN ADENDUM

MAYJEN TNI PURN PRIJANTO KETUA PPAD DKI JAKARTA JAKARTA, 1 DESEMBER 2021 Sayidina Umar Bin Chottob berkata : Ada kalanya orang yang buruk di masa silam,mereka akan menjadi orang yang paling baik di masa depan. Kata-kata tersebut sering saya dengar pada saat ada khotbah dan pengajian. Artinya, seseorang bisa saja berubah, sehingga stigmanisasi yang berlebihan kepada seseorang sesungguhnya tidaklah perlu. Orang baik bisa berubah menjadi pongah, buruk dan khianat, atau sebaliknya. Pembatasan : Tidak ada maksud tertentu kecuali untuk membedakan dan mempermudah, dalam artikel ini hasil amandemen UUD 1945, kita sebut UUD 2002. Tiga belas tahun yang lalu, dalam kaitan reaksi anak bangsa yang ingin Kembali ke UUD 1945, Amien Rais dalam Kata Pengantar pada buku Valina Singka Subekti “Menyusun Konstitusi Transisi” mengatakan seperti memutar jarum jam searah ke belakang, sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi. Amien Rais menyebut ada sepuluh implikasi yang harus dicamkan jika Kembali ke UUD 1945 : Pertama, DPD otomatis hilang. Kedua, DPA muncul kembali. Ketiga, Otonomi Daerah dibatalkan. Pemerintah pusat kembali memegang sentralisasi kekuasaan. Keempat, MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kelima, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR bukan oleh rakyat. Keenam, pasal HAM dengan sepuluh ayat yang melindungi hak asasi manusia Indonesia menjadi hilang. Ketujuh, tidak ada pasal yang menjamin kelestarian NKRI. Kedelapan, tidak ada ketentuan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan nasional. Kesembilan, UU dibuat oleh eksekutif, sedangkan legislatif hanya menyetujui. Kesepuluh, Presiden dapat dipilih berulang kali tanpa batas. Dalam hal ini, Amien Rais nampak percaya diri bahwa UUD 2002 sebagai konstitusi yang sudah tepat untuk Indonesia. Namun, bagaimana mungkin Amien Rais bisa bilang Kembali ke UUD 1945 sesuatu yang mustahil dan tidak boleh terjadi? Pernyataan yang antagonistis dengan pernyataannya sendiri. Amien bilang hasil amandemen sebagai living constitution yang selalu terbuka untuk diubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Konstitusi bukan ‘Kitab Suci’ yang tidak bisa diubah, kata para pengamandemen. Sejarah juga mencatat, Bung Karno pernah memutar balik pikiran bangsa Indonesia, kembali ke UUD 1945, pada 5 Juli 1959. Jadi, apa dasarnya Amien Rais bilang mustahil dan tidak boleh terjadi? Bukankah perubahan itu bisa perubahan total “Kembali ke UUD 1945, selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan cara adendum?” Itulah kritisi saya dalam artikel berseri pada September 2020 yang menepis sepuluh implikasi yang disampaikan Amien Rais. Baca: https://kronologi.id/2020/09/21/menepis-pendapat-amien-rais-1-intervensi-asing-dan-implikasi-kembali-ke-uud-1945/ Ternyata tiga belas tahun kemudian Amien Rais berubah pikiran dan berpendapat, setelah mengamati perkembangan situasi global, regional dan nasional. Dikatakannya, antara lain, sementara krisis eksistensial di Indonesia berupa masa depan bangsa yang makin suram, bahkan gelap. Kita melihat keterbelahan bangsa yang makin dalam, terutama dirasakan umat Islam. Tonggak-tonggak demokrasi sudah banyak yang roboh. Indonesia makin jauh masuk ke debt-trap China. Kekayaan alam Indonesia banyak yang mengalir ke luar negeri daripada dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kesenjangan kaya miskin semakin menganga, seperti temuan Oxfam London yang menyebut ada empat oknum yang kekayaan mereka lebih besar dari 100 juta penduduk miskin. Demokrasi Indonesia sudah terkubur secara sitematik dan sudah terjadi apa yang dinamakan sebagai The Corporate Coup d’etat. Baca : https://fnn.co.id/2021/11/28/what-to-bedone/ Tampaknya hasil pengamatan situasi dan kondisi Indonesia itulah yang mengubah pemikiran Amien Rais. Setelah mendengarkan penyampaian pemikiran saya dalam buku “Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia” di Rumah Perjuangan Bangsa, 28 November 2021, Amien Rais menyatakan mendukung atas konsepsi “Kembali ke UUD 1945, Untuk Disempurnakan Dengan Adendum”. Alhamdulillah. Pada hakikatnya, konsepsi tersebut merupakan upaya “Pewarisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila, Cita-Cita, dan Tujuan Didirikannya Negara Indonesia Merdeka Demi Terjaga dan Kokohnya Persatuan Indonesia Melalui Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan”. Apakah ada perbedaan antara Dekrit Presiden dengan Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan? Apakah Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan tersebut ada dasar hukumnya? Persoalan ini akan saya sampaikan pada artikel tersendiri. Semoga terinspirasi dan bersedia mendukung demi negeri yang kita cintai. [*]

INDOPOS
Oktober 28, 2025
0 Comments

BI Jakarta Luluskan 40 “JAWARA” UMKM 2025, Omzet Naik 77%, Hampir Setengah Tembus Pasar Ekspor

INDOPOS-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta kembali menorehkan prestasi melalui penyelenggaraan Graduation Program Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) 2025, yang menjadi puncak dari rangkaian program inkubasi bisnis selama enam bulan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebanyak 40 pengusaha UMKM terpilih resmi dinyatakan lulus setelah melalui proses seleksi dan pendampingan intensif yang melibatkan pelatihan, mentoring, serta business matching dengan calon mitra dan lembaga keuangan. Tahun ini, antusiasme pelaku usaha meningkat tajam, tercatat 960 pendaftar, naik dua kali lipat dibanding tahun 2024. “Program JAWARA 2025 mencatat capaian menggembirakan. Rata-rata omzet peserta meningkat 77,58% (yoy), jumlah tenaga kerja tumbuh 56,62% (yoy), dan nilai aset naik hampir dua kali lipat. Bahkan, 48% peserta berhasil menembus pasar ekspor,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, dalam sambutannya. Melalui program JAWARA, para peserta mendapat pendampingan intensif mencakup mindset kewirausahaan, pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, hingga kesiapan ekspor dan sertifikasi produk. Selain sesi coaching dan mentoring, peserta juga dilibatkan dalam business matching bersama perbankan dan pembeli potensial. Salah satu hasil nyata dari fasilitasi ini adalah terjalinnya kolaborasi antara UMKM JAWARA 2025 dengan pelaku usaha ritel besar dan agregator ekspor nasional. Tahun ini, JAWARA menghadirkan sejumlah inovasi dan perluasan kolaborasi dengan berbagai instansi, di antaranya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, lembaga perbankan, serta UMKM binaan BI yang telah sukses menembus pasar global. Sebagai bentuk apresiasi, para lulusan JAWARA 2025 akan difasilitasi untuk menampilkan produk unggulan mereka pada “Pameran Semasa” yang menjadi bagian dari IdeaFest 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 31 Oktober – 2 November 2025. Kegiatan ini diharapkan membuka peluang jejaring bisnis yang lebih luas serta mendorong ekspansi pasar, baik di dalam maupun luar negeri. KPwBI Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif melalui sinergi lintas pihak dan kolaborasi berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar BI dalam melahirkan “UMKM Champion” pelaku usaha yang inovatif, tangguh, dan siap bersaing di pasar global. Acara Graduation JAWARA 2025 turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Yosamartha, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI. Untuk diketahui, pogram Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) merupakan inisiatif Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mencetak wirausahawan unggul yang mampu naik kelas dan berdaya saing global. Sejak diluncurkan, program ini menjadi wadah akselerasi bisnis UMKM dengan pendekatan inkubasi, mentoring, dan kolaborasi strategis lintas sektor. (***)

INDOPOS
Oktober 28, 2025
0 Comments

Putra Ngawi untuk Negeri: Selamat Ulang Tahun Mas Menteri Prasetyo Hadi

INDOPOS–Jakarta, 28 Oktober 2025 — Di usia ke-46 tahun, langkah seorang putra Ngawi kembali menginspirasi banyak orang. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, bukan sekadar pejabat negara — ia adalah teladan tentang bagaimana kerja keras, ketekunan, dan kecerdasan mampu membawa seseorang dari bumi Ngawi menuju ruang-ruang strategis Istana Negara. Saya, Wahyu Sandhya, Ketua Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Jakarta sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan menyampaikan: Selamat Ulang Tahun, Mas Menteri — dari Ngawi untuk Negeri. Darah muda dalam diri Mas Menteri tak pernah padam. Ia merupakan potret generasi cemerlang Indonesia: lahir dari keluarga sederhana di Ngawi, ditempa disiplin di SMA Taruna Nusantara Magelang, dan menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada (UGM) — kawah candradimuka intelektual bangsa. Dari sana, beliau menapaki tangga pengabdian, dari birokrat muda yang gesit hingga akhirnya dipercaya Presiden untuk mengemban amanah besar sebagai Menteri Sekretaris Negara. Dalam setiap tugasnya, Mas Menteri menunjukkan integritas dan profesionalisme yang menjadi cerminan aparatur negara sejati — tenang, cerdas, efektif, dan penuh dedikasi. Di bawah koordinasinya, Kementerian Sekretariat Negara berperan penting memastikan roda pemerintahan berjalan tertib, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan Presiden serta rakyat Indonesia. Sebagai sesama anak bangsa dari Ngawi, Jawa Timur, saya merasa bangga sekaligus terinspirasi. Bahwa di balik kesederhanaan tanah kelahiran, selalu tersimpan potensi besar untuk berbuat bagi Indonesia. Bahwa dari kampung halaman yang jauh dari pusat kekuasaan, bisa lahir pemimpin muda yang mumpuni dan berintegritas tinggi. “Dari Ngawi ia berangkat, membawa semangat yang tak lekang oleh jarak. Di usia 46, ia terus menulis bab baru pengabdian — bukan untuk nama, tapi untuk negeri.” Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada Mas Menteri dalam menunaikan amanah besar mendampingi Presiden dalam mengelola urusan kenegaraan. Semoga setiap langkah beliau senantiasa teguh dalam nilai kejujuran, ketulusan, dan semangat pelayanan publik. Selamat Ulang Tahun ke-46, Mas Menteri Prasetyo Hadi — Putra terbaik Ngawi, inspirasi bagi pemuda Indonesia. Dari Ngawi untuk Negeri, dari hati untuk pengabdian. Wahyu Sandhya (Sandhya) Ketua Alumni UMY Jakarta & Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

INDOPOS
Oktober 27, 2025
0 Comments

SURAT TERBUKA UNTUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PURBAYA YUDHI SADEWA DARI BAMBANG SUNGKONO

Perihal: Permohonan Perlindungan Atas Tindakan “Cidera Janji” Kementerian Keuangan. Kepada Yth. Bapak Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan Republik Indonesia di Tempat Dengan hormat, Perkenankan saya, Bambang Sungkono, warga sekaligus penyewa resmi aset milik negara berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-651/MK.6/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang terletak di Jalan Ancol Barat III Blok A5 No. 1–2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saya menulis surat terbuka ini sebagai bentuk permohonan keadilan dan perlindungan hukum kepada Bapak Menteri atas tindakan yang saya alami dari pihak Kementerian Keuangan. Kronologi dan Permasalahan Sejak tahun 2019, saya menyewa aset negara yang telah lama terbengkalai dan rusak berat tersebut secara resmi dengan harga sewa Rp115 juta per tahun untuk jangka waktu tiga (3) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang apabila diajukan paling lambat tiga bulan sebelum masa sewa berakhir. Saya telah mengajukan perpanjangan sewa lima bulan sebelum masa kontrak berakhir—lebih cepat dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Selama masa sewa, saya mengeluarkan biaya pribadi sekitar Rp2,3 miliar untuk memperbaiki dan menata kembali aset negara tersebut yang sebelumnya terbengkalai lebih dari 20 tahun lebih dalam kondisi rusak berat tanpa atap sempurna, dan tergenang air setinggi lutut. Perbaikan yang telah saya lakukan dan memakan waktu selama 8 bulan, meliputi antara lain: Pengurukan dan pengecoran lantai; Perbaikan dan penggantian atap; Pembuatan pintu, dinding, tembok keliling, penambahan ruang hampir 1000 m2, sehingga total luas bangunan yang tadinya 1.500 m2 menjadi 2.500 m2, serta instalasi listrik PLN; Pemberian uang kerohiman kepada penghuni liar yang sebelumnya menempati lahan tersebut. Namun, pada tahun 2024, muncul pihak LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang mengaku sebagai pengelola baru aset tersebut menagih tarif sewa untuk tahun ke empat dan seterusnya, menjadi hampir Rp1,4 miliar per tahun — atau sekitar 13 kali lipat dari tarif sebelumnya. Lebih ironis lagi, pihak Kementerian Keuangan melakukan pelimpahan kepada LMAN, di saat masih ada perjanjian dengan saya. Pelanggaran terhadap Perjanjian Dalam Pasal 10 Perjanjian Sewa, disebutkan: 10.1 Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 10.2 Apabila tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah, maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai perjanjian. Namun, pihak Kementerian Keuangan tidak pernah memberikan kesempatan untuk melaksanakan musyawarah atau mengoreksi diri, demi menjaga nama baik Kementerian Keuangan yang menggunakan lambang garuda. Sebaliknya, mereka justru melimpahkan urusan kepada LMAN, yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan saya sebagai penyewa berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan. LMAN kemudian mengusir saya untuk kemudian menyewakan kembali aset tersebut kepada pihak lain yang menikmati sekitar Rp1,4 miliar per tahun — tanpa keluar keringat se tetes pun. Saya anggap ini preseden buruk bagi lembaga se kelas Kementerian yang kop suratnya menggunakan lambang garuda. Bagaimana persoalan se kecil ini saja tidak dapat di atasi, apa lagi persoalan yang besar. Karena tidak diberi kesempatan bermusyawarah, saya akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian sewa. Yang lebih mengejutkan lagi, pihak Kementerian Keuangan menghamburkan uang negara untuk membayar 16 pengacara, guna menghadapi gugatan saya, seolah menutup rapat-rapat dugaan kesalahan di internal Kementerian Keuangan. Permohonan kepada Bapak Menteri Dengan segala hormat, saya memohon agar Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkenan: Menindaklanjuti secara tegas tindakan Kementerian Keuangan yang telah merugikan warga negaranya. Melakukan audit dan investigasi internal terhadap kasus ini, dan apakah perjanjian saya dengan Kementerian Keuangan masih berlanjut? Penutup Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, Kementerian Keuangan akan kembali berdiri di sisi keadilan dan berpihak kepada rakyat yang telah berkontribusi memperbaiki aset negara. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan harapan mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang adil, demi tegaknya kebenaran. Hormat saya, Bambang Sungkono Penyewa Resmi Aset Negara Telpon: 08111 9191 12

INDOPOS
Oktober 27, 2025
0 Comments

Human Initiative Kirim 216 Tenda dari Mesir sebagai Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palestina

INDOPOS-Setelah gencatan senjata disepakati di Palestina, situasi perlahan terkendali meski ketegangan masih sesekali muncul. Dalam masa pemulihan ini, ribuan keluarga kehilangan rumah dan membutuhkan tempat tinggal yang layak. Menjelang musim dingin, Human Initiative kembali menggerakkan bantuan agar masyarakat dapat bertahan dalam kondisi yang lebih aman. Pada Sabtu (25/10), tim Human Initiative yang melaporkan dari Kairo, Mesir, menyampaikan bahwa mereka sedang memproses pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Tim memuat 216 tenda keluarga ke dalam truk kargo seberat 40 ton yang akan berangkat menuju Palestina pada Sabtu (25/10). Truk bantuan kemanusiaan melintasi jalur darat melalui perbatasan Rafah dan pintu Karem Abu Salem, salah satu akses utama untuk distribusi logistik. Tenda-tenda ini menjadi bagian penting dari upaya mendukung keluarga Palestina yang kehilangan rumah dan bersiap menghadapi musim dingin. “Kami ingin tenda-tenda ini segera digunakan oleh keluarga di Palestina agar mereka bisa menghadapi musim dingin dengan lebih nyaman. Meskipun situasi di lapangan masih berubah-ubah, kami terus memastikan bantuan ini tiba tepat waktu,” ujar Bapak Muhammad Kaimuddin, Manager Humanitarian Diplomacy Human Initiative, dari Kairo. Setiap tenda dapat menampung lima hingga delapan anggota keluarga. Lebih dari seribu warga Palestina akan memperoleh tempat berlindung yang lebih layak. Menjelang November, suhu di wilayah tersebut mulai menurun, sementara banyak keluarga masih bertahan di penampungan darurat. Human Initiative terus berupaya menjangkau masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan di Palestina dengan langkah-langkah yang terencana dan penuh tanggung jawab. Menjelang musim dingin, mari bersama memperkuat solidaritas dan menumbuhkan harapan bagi saudara-saudara di Palestina. Dukung langkah kemanusiaan ini melalui Solusipeduli.org dan jadilah bagian dari kolaborasi kebaikan bersama Human Initiative. (***)

INDOPOS
Oktober 26, 2025
0 Comments

Jakarta Economic Forum 2025 Resmi Ditutup: Semangat #JagaJakarta Jadi Gerakan Nyata untuk Ketahanan Ekonomi Ibu Kota

INDOPOS-Jakarta — Penyelenggaraan Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 resmi ditutup sore ini di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Acara puncak yang berlangsung selama dua hari, 25–26 Oktober 2025, menjadi simbol kuat kolaborasi seluruh unsur pentahelix seperti pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat dalam mewujudkan semangat #JagaJakarta demi menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi ibu kota. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Yosamartha, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan JEF 2025. “Selama dua hari ini, kawasan Gelora Bung Karno menjadi saksi semangat luar biasa seluruh elemen masyarakat Jakarta. Kolaborasi yang terjalin menunjukkan bahwa semangat #JagaJakarta bukan hanya slogan, tetapi aksi nyata dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah,” ujarnya. Yosamartha juga mengatakan, semangat yang tercermin dalam JEF 2025 menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun masa depan ekonomi Jakarta yang tangguh, inklusif, dan kreatif. “JEF 2025 bukanlah akhir dari kolaborasi, melainkan awal dari perjalanan panjang menjadikan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing,” tutur Yosamartha menutup acara. Untuk diketahui, sejak awal tahun, rangkaian kegiatan JEF 2025 telah digelar dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan. Di antaranya diskusi panel dan peluncuran buku “Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan”, Lomba Karya Tulis dengan lebih dari 400 peserta, Sertifikasi Data Analytic bagi mahasiswa penerima beasiswa BI (GenBI), Workshop Entrepreneurship untuk pelaku usaha penyandang disabilitas, serta JEF Dialogue & Policy Discussion yang menghadirkan berbagai pakar ekonomi dan pembuat kebijakan. Tak hanya sukses dalam penyelenggaraan, JEF 2025 juga mencatat sejumlah capaian membanggakan. Lebih dari 10.000 pengunjung hadir selama kegiatan berlangsung, dengan 5.500 di antaranya aktif memanfaatkan layanan edukasi dan informasi di berbagai booth instansi seperti Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia, OJK, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, perbankan, dan komunitas lokal. Aktivitas ekonomi selama forum bahkan menembus lebih dari Rp 1 miliar, yang berasal dari transaksi UMKM, kegiatan business matching, serta aktivitas daring di platform e-commerce. Prestasi lain turut diraih oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang menerima Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori “Penanganan Pengaduan Konsumen Sistem Pembayaran Terbanyak” yakni 4.211 pengaduan dalam tiga tahun terakhir. Menanggapi penghargaan itu, Ketua Umum MURI, Prof. Dr. (HC) KP Jaya Suprana, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya capaian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta tersebut dapat menjadi semangat dalam memberikan pelayanan kepada Jakarta. “Dengan prestasi ini, kami berharap semangat memberikan pelayanan terbaik untuk Jakarta dan kejayaan Indonesia terus dijaga dan ditingkatkan,” kata Jaya Suprana. Melalui semangat #JagaJakarta, seluruh pihak diharapkan terus bergandeng tangan untuk menjaga kota, menjaga ekonomi, dan menjaga persatuan karena hanya dengan kebersamaan, Jakarta dapat tumbuh sebagai kota yang tidak hanya maju, tetapi juga berbudaya.

INDOPOS
Oktober 25, 2025
0 Comments

Jakarta Economic Forum 2025: Sinergi Pentahelix Perkuat Transformasi Jakarta Menuju Kota Global Berdaya Saing

INDOPOS-JAKARTA – Jakarta kembali menegaskan posisinya sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global yang berdaya saing melalui penyelenggaraan Jakarta Economic Forum (JEF) 2025. Forum kolaboratif ini diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, OJK JABODEBEK, BMPD DKI Jakarta, serta seluruh unsur pentahelix—pemerintah, regulator, dunia usaha, akademisi, dan komunitas. Mengusung semangat #JagaJakarta, JEF 2025 menjadi wadah sinergi untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan inovatif. Memasuki tahun ketiganya, JEF bertransformasi dari forum akademis menjadi gerakan kolaboratif lintas sektor, dengan fokus pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penggerak ekonomi rakyat Jakarta. Puncak acara JEF 2025 dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Gubernur DKI Jakarta, Kepala OJK JABODEBEK, perwakilan Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Korps Marinir, serta unsur FORKOMPIMDA dan pentahelix Jakarta. Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa sejak awal tahun, rangkaian kegiatan JEF telah berlangsung secara intensif, mencakup diskusi panel, peluncuran buku “Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan”, lomba karya tulis dengan lebih dari 400 peserta, sertifikasi Data Analytic untuk GENBI, serta workshop entrepreneurship bagi pelaku usaha disabilitas. Selain itu kata Iwan, JEF Dialogue dan JEF Policy Discussion pada September–Oktober 2025 turut memperkuat peran forum ini dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis. “Puncak acara JEF 2025 digelar dalam format festival ekonomi kolaboratif yang menghadirkan lebih dari 80 booth dari pelaku UMKM binaan Pemda DKI, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, OJK, perbankan, dan komunitas kreatif,” ujar Iwan Setiawan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi simbol nyata sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi Jakarta yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Iwan menegaskan bahwa Jakarta tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional, tetapi juga jantung ekonomi berbasis jasa, kreatif, inovatif, dan digital. “Lebih dari 56% ekonomi Jakarta tumbuh dari sektor ini, dan di sanalah masa depan Jakarta berada. Jakarta Economic Forum merupakan wujud nyata komitmen kita semua untuk menggerakkan ekonomi melalui kolaborasi, kreativitas, dan partisipasi,” ungkapnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa JEF bukan sekadar ruang diskusi, tetapi juga wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan langkah kolaboratif dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan ekonomi. “Dengan semangat #JagaJakarta, kita menjaga kota ini bukan hanya dari sisi fisik dan ekonomi, tetapi juga dari semangat kolaborasi, kreativitas, dan kepedulian sosial warganya,” ujar Pramono. Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jakarta yang positif, inflasi yang terkendali, serta peningkatan investasi menjadi bukti kekuatan kolaborasi tersebut. Gubernur Pramono mengatakan, digitalisasi juga menjadi pilar penting transformasi ekonomi Jakarta, termasuk melalui implementasi QRIS dan digitalisasi pasar, guna meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tema “simfoni” pada JEF 2025 menggambarkan harmoni antara kebijakan, inovasi, dan partisipasi publik yang akan mengantarkan Jakarta menjadi kota global yang kompetitif, kreatif, dan inspiratif. Sedangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali melalui tayangan rekaman di acara pembukaan itu, menegaskan pentingnya pengembangan sumber ekonomi baru di Jakarta. “Potensi besar sumber ekonomi baru perlu dioptimalkan melalui program pendampingan dan pelatihan UMKM. Banyak UMKM binaan yang telah sukses go digital dan go ekspor, memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah,” jelas Ricky. Ia juga menyoroti pentingnya urban tourism dan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), termasuk pengembangan kawasan Kota Tua dan Kepulauan Seribu, sebagai potensi besar yang perlu terus dikembangkan. Melalui penyelenggaraan Jakarta Economic Forum 2025, Bank Indonesia bersama seluruh mitra strategis menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan berbudaya. Diharapkan dengan kolaborasi pentahelix, JEF diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang stabil, kreatif, dan inklusif, sekaligus menjadikan semangat #JagaJakarta sebagai sumber optimisme baru bagi Indonesia.

INDOPOS
Oktober 24, 2025
0 Comments

Presiden Prabowo Hadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Fokus Perkuat Relevansi Kawasan di Tengah Ketidakpastian Global

INDOPOS-Jakarta, 24 Oktober 2025 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26–28 Oktober 2025. Kepala Negara direncanakan bertolak menuju Kuala Lumpur pada Sabtu, 25 Oktober 2025. “Mungkin sebelum 26 (Oktober), 25 (Oktober) mungkin (berangkat ke Malaysia),” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono, di Jakarta, Jumat (24/10/2025). Menlu Sugiono menjelaskan, kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ASEAN kali ini akan difokuskan pada upaya memperkuat relevansi dan peran ASEAN di tengah dinamika global yang kian kompleks. “Ya, bagaimana memperkuat relevansi ASEAN. Terutama relevansi ASEAN di tengah situasi yang seperti ini,” jelas Sugiono. KTT ASEAN ke-47 diperkirakan akan membahas berbagai isu strategis, mulai dari stabilitas kawasan, kerja sama ekonomi, keamanan maritim, hingga ketahanan pangan dan energi. Selain itu, forum tersebut juga menjadi ajang penting bagi negara-negara anggota untuk memperkuat solidaritas dan posisi ASEAN sebagai poros perdamaian dan pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik.