News Archives -

INDOPOS
Oktober 17, 2025
0 Comments

Satpol PP Matraman Gelar Giat Kamis Tertib, Tertibkan 10 PKL di Jalan Kayu Manis Timur

INDOPOS-Jakarta Timur, 16 Oktober 2025 — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Matraman menggelar kegiatan “Giat Kamis Tertib” di wilayah Jalan Kayu Manis Timur, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin RAKA Tertib (Rabu-Kamis Tertib) dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kecamatan Matraman, Ahmad Baiquni dengan melibatkan 10 personel Satpol PP dari regu piket dan cadangan, serta dukungan dari unsur pengelola Kecamatan Matraman. Penertiban 10 PKL di Bahu Jalan dan Trotoar Dalam kegiatan tersebut, petugas Satpol PP menertibkan sebanyak 10 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area bahu jalan dan trotoar Jalan Kayu Manis Timur. Adapun jenis pedagang yang ditertibkan meliputi: Lontong Sayur Sate Ayam Gorengan Bubur Ayam (Gerobak) Bubur Ayam (Motor) Es Buah Rujak Buah Soto Ayam Aneka Makanan Ringan Rokok LIHAT VIDEO KEGIATAN SATPOL PP MATRAMAN DI CHANNEL INDOPOS NEWS TV: Dari hasil penertiban, dua pedagang yakni penjual gorengan dan es buah, diberikan teguran tertulis (Kartu Kuning) sebagai bentuk pembinaan agar tidak kembali melanggar ketentuan yang berlaku. Teguran tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang larangan berjualan di fasilitas umum, seperti trotoar dan bahu jalan. Selain itu, petugas juga menurunkan satu spanduk dan menertibkan lapak gorengan yang berada di depan Indomaret Jalan Kayu Manis I, karena dinilai mengganggu ketertiban dan estetika lingkungan. Dasar Hukum dan Tujuan Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Instruksi Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Jalan Unggulan Tertib, Ketentraman, dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.K Kasatpol PP Kecamatan Matraman, Ahmad Baiquni menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif agar para pedagang memahami pentingnya menjaga ketertiban umum. “Kami tidak melarang warga untuk berdagang, namun harus sesuai dengan aturan. Trotoar dan bahu jalan bukan tempat berjualan, karena fungsinya untuk pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas,” ujarnya. Kegiatan Berjalan Aman dan Kondusif Selama kegiatan berlangsung, situasi di lapangan terpantau aman, tertib, dan kondusif. Petugas juga memberikan sosialisasi langsung kepada para pedagang agar ke depan dapat menempati lokasi berdagang yang sesuai dengan ketentuan. Satpol PP Kecamatan Matraman menegaskan bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan Perda akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sebagai wujud komitmen dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) di wilayah Matraman.

INDOPOS
Oktober 16, 2025
0 Comments

Chairul Tanjung Kepala Batu, Belum Mau Minta Maaf Ke Pesantren dan Kyai

INDOPOS-Ratusan massa dari Nahdlatul Ulama (NU) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Trans7, menuntut pengusaha Chairul Tanjung bertanggung jawab atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menyinggung kiai dan kalangan santri. Chairul Tanjung yang merupakan pendiri CT Corp dan pemilik CT Media, induk perusahaan yang menaungi Trans7, diminta untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pesantren dan umat Islam. “Massa NU meminta kepada Chairul Tanjung sebagai Founder CT Corp, Dirut Trans Corp dan seluruh jajaran direksi Trans7 untuk bertanggung jawab kepada umat dengan cara meminta maaf, mengklarifikasi, dan melakukan pembenahan dalam produksi tayangan atau pemberitaan,” ujar Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Lukman Hakim Hamid, saat membacakan tuntutan aksi pada Rabu siang. Menurut Lukman, tayangan yang disiarkan dalam program Xpose Uncensored beberapa waktu lalu dinilai mengandung unsur pelecehan terhadap simbol-simbol keagamaan serta mencederai kehormatan para kiai dan santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan agar Trans7 segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara resmi. Hingga berita ini diturunkan, Chairul Tanjung maupun pihak manajemen Trans7 belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan dari warga Nahdliyin tersebut.

INDOPOS
Oktober 16, 2025
0 Comments

Golf for Humanity: Dari Lapangan Hijau, Tumbuh Harapan untuk Anak Bebas Stunting

INDOPOS-Jakarta, 16 Oktober 2025 — Masalah stunting masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, satu dari lima bayi di Tanah Air mengalami stunting. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, yang berakibat pada terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting hingga di bawah 18 persen pada tahun 2025, namun upaya ini menuntut kolaborasi lintas sektor dan kepedulian dari seluruh elemen bangsa. Salah satu provinsi dengan angka stunting tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai 35,3 persen atau sekitar 509 ribu anak. Angka tersebut menjadi alarm bahwa jutaan anak Indonesia masih membutuhkan dukungan agar dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya. Menjawab tantangan ini, Human Initiative menggandeng berbagai pihak untuk menggelar kegiatan “Golf for Humanity” pada 1 November 2025 di Sentul Highlands Golf Club. Kegiatan ini menggabungkan semangat sportivitas dengan aksi kemanusiaan, menjadikan lapangan hijau sebagai simbol kepedulian terhadap masa depan anak-anak Indonesia. > “Melalui Golf for Humanity, kami ingin menggerakkan kepedulian lewat olahraga. Setiap pukulan di lapangan hijau melambangkan harapan baru agar semakin banyak anak bisa tumbuh sehat dan kuat,” ujar Bambang Suherman, Vice President WPND Human Initiative. Partisipasi peserta dan mitra dalam kegiatan ini akan langsung berdampak pada program peningkatan gizi anak di wilayah prioritas, termasuk Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang mencatat angka stunting 18,1 persen atau sekitar 3.400 anak. Selain menggalang dana dan dukungan publik, kegiatan ini juga memperkuat keberlanjutan program SAGITA (Sahabat Gizi Kita) — sebuah inisiatif Human Initiative yang berfokus pada edukasi gizi, pendampingan ibu hamil, serta penyediaan makanan bergizi untuk balita di berbagai daerah Indonesia. Apresiasi Pemerintah Provinsi NTT Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Dalam audiensi bersama tim Human Initiative pada Senin, 13 Oktober 2025, ia menyampaikan apresiasi atas langkah konkret lembaga kemanusiaan tersebut dalam membantu percepatan penanganan stunting di NTT. > “Stunting bukan sekadar isu kesehatan, tetapi persoalan masa depan generasi. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama—pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Melkiades. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur, turut hadir Ketua TP PKK Provinsi NTT, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta tim Human Initiative. Melkiades menambahkan bahwa Human Initiative memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pihak yang ingin membantu dengan masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan Golf for Humanity dapat menjadi model kolaborasi kemanusiaan yang berkelanjutan, sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan pengusaha lokal di NTT. Satu Ayunan, Satu Harapan Human Initiative kini menjadi mitra resmi Pemerintah Provinsi NTT dalam memperluas program kesehatan dan edukasi anak di wilayah timur Indonesia. Melalui Golf for Humanity, setiap ayunan golf bukan hanya soal permainan, tetapi simbol nyata dukungan terhadap peningkatan gizi, pemeriksaan kesehatan, dan pendidikan bagi anak-anak di pelosok negeri. > “Satu ayunan kecil di lapangan, satu langkah besar untuk masa depan bangsa.” Golf for Humanity mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam gerakan ini. Donasi dan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui solusipeduli.org — karena dari lapangan hijau, harapan untuk Indonesia bebas stunting terus tumbuh.

INDOPOS
Oktober 15, 2025
0 Comments

KOMWAJA dan PAM JAYA Bersinergi Dukung Transformasi Menuju Jakarta 100% Air Bersih

INDOPOS-Jakarta, 15 Oktober 2025 — Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PAM JAYA untuk mewujudkan layanan 100 persen cakupan air bersih mendapat dukungan nyata dari masyarakat. Salah satunya datang dari Komunitas Warga Jaga Jakarta (KOMWAJA) yang berkolaborasi dengan PAM JAYA menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Publik bertema “Pentingnya Dukungan Warga dalam Inovasi dan Transformasi PAM JAYA Guna Percepatan 100% Cakupan Air Bersih di Jakarta”, bertempat di Aula Amir Center, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025). Acara yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 16.30 WIB ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh lingkungan, akademisi, dan warga setempat. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya sinergi antara masyarakat dan lembaga pelayanan publik dalam mengatasi tantangan penyediaan air bersih di Ibu Kota. Wujud Partisipasi Masyarakat untuk Air Bersih Jakarta Dalam kegiatan tersebut, Public Relations Manager PAM JAYA, Irma Damayanti, menjelaskan bahwa program transformasi PAM JAYA merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh warga Jakarta dapat mengakses air bersih melalui jaringan perpipaan. “Transformasi yang kami lakukan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal perubahan pola pikir masyarakat agar bersama-sama menjaga dan memanfaatkan layanan air perpipaan. Dukungan warga adalah kunci keberhasilan menuju target 100% cakupan air bersih di Jakarta,” ungkap Irma. Sementara itu, Ketua Umum KOMWAJA, Anwar Sjani, S.T., M.I.Kom, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung program tersebut. “Air bersih adalah kebutuhan vital bagi warga Jakarta. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kolaborasi nyata antara warga dan PAM JAYA. Sosialisasi seperti ini menjadi ruang dialog agar warga memahami dampak positif penggunaan air perpipaan dan bahaya ketergantungan terhadap air tanah yang dapat merusak lingkungan serta memperparah banjir,” ujarnya. Tokoh Masyarakat dan Aktivis Lingkungan Turut Berperan Kegiatan ini juga menghadirkan H. Amirullah, S.H., tokoh masyarakat Ulujami, serta Fauzan Luthsa, eksponen aktivis ’98 sekaligus pegiat lingkungan. Keduanya menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif tentang konservasi air dan perlindungan ekosistem Jakarta Selatan yang selama ini rentan terhadap penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan. Fauzan Luthsa dalam paparannya menyebut bahwa transformasi PAM JAYA merupakan momentum penting menuju ketahanan air perkotaan. “Kita tidak bisa lagi menunda perubahan. Jakarta memerlukan sistem air bersih yang berkeadilan dan berkelanjutan. Warga harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penerima manfaat,” tegasnya. Deklarasi Dukungan Warga: Simbol Sinergi Nyata Puncak acara ditandai dengan pembacaan Deklarasi Dukungan Warga terhadap PAM JAYA, yang diikuti oleh perwakilan komunitas, tokoh masyarakat, dan peserta kegiatan. Deklarasi ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mempercepat terwujudnya Jakarta 100% air bersih melalui kolaborasi, edukasi, dan partisipasi publik. Anwar Sjani menambahkan bahwa KOMWAJA akan terus mengawal dan menyosialisasikan gerakan warga peduli air bersih di berbagai wilayah Jakarta. “Kami siap menjadi mitra strategis PAM JAYA dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat agar semakin banyak warga beralih ke layanan air perpipaan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita sebagai warga kota,” ujarnya. Langkah Nyata Menuju Jakarta Berkelanjutan Melalui kegiatan ini, baik PAM JAYA maupun KOMWAJA berharap muncul kesadaran baru di masyarakat bahwa air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, melainkan juga investasi bagi masa depan Jakarta. Transformasi yang tengah dilakukan PAM JAYA menjadi bagian dari visi besar Jakarta menuju kota berketahanan air, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan dukungan komunitas, tokoh masyarakat, dan warga, cita-cita Jakarta 100% air bersih bukanlah hal yang mustahil. Justru menjadi langkah pasti menuju kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga Ibu Kota. (***) 🟦 KOMWAJA – Komunitas Warga Jaga Jakarta 📍 Anwar Sjani, S.T., M.I.Kom Ketua Umum

INDOPOS
Oktober 14, 2025
0 Comments

Universitas Borobudur Wisuda 594 Lulusan, Airlangga Hartarto Sampaikan Orasi Ilmiah Soal Transformasi Digital

INDOPOS-Jakarta, 14 Oktober 2025 — Universitas Borobudur menggelar upacara wisuda tahun akademik 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan. Sebanyak 594 wisudawan resmi dikukuhkan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari program Doktor (S-3), Magister (S-2), Sarjana (S-1), Profesi, hingga Ahli Madya (D-3). Dengan bertambahnya jumlah lulusan tersebut, Universitas Borobudur kembali menegaskan perannya dalam mencetak sumber daya manusia unggul untuk bangsa dan negara. Acara wisuda kali ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. (H.C) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., yang juga memberikan orasi ilmiah bertajuk “Transformasi Digital Menghadirkan Peluang Sekaligus Tantangan bagi Ketenagakerjaan di Indonesia.” Turut hadir pula Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, yang mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Hadir juga Ahmad Syahroni, alumni Program Doktor (S3) Universitas Borobudur. Rektor Ajak Lulusan Jadi Agen Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 Rektor Universitas Borobudur, Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan menyelesaikan studi. Ia menegaskan bahwa visi Universitas Borobudur adalah menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, berjiwa kewirausahaan, dan bereputasi global. Dengan mengusung tema wisuda “Mewujudkan sumber daya manusia unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global untuk Indonesia Emas,” Rektor mendorong para lulusan untuk berani berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. “Saya mengajak para wisudawan dan wisudawati dengan kecerdasan unggul, mari tingkatkan kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan kejayaan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya. Rektor juga berpesan agar para lulusan terus belajar sepanjang hayat dan berpikir kreatif dalam menghadapi tantangan zaman. “Belajarlah menyikapi masalah dengan berpikir out of the box, perkuat semangat kepemimpinan, serta jaga solidaritas dan adab yang baik demi memberikan sumbangsih nyata bagi bangsa dan negara,” imbuhnya. Airlangga: Transformasi Digital Ciptakan Peluang bagi Generasi Z Dalam orasi ilmiahnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa transformasi digital membuka peluang besar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. “Peluangnya terletak pada komposisi angkatan kerja yang didominasi oleh generasi Z yang tech-savvy dan memiliki literasi digital yang baik, sehingga lebih adaptif terhadap ekosistem kerja berbasis teknologi,” jelasnya. Airlangga juga menginformasikan adanya program pemagangan nasional bagi lulusan baru melalui situs maganghub.kemnaker.go.id. Program ini menargetkan 20.000 peserta pada tahap pertama yang dimulai 15 Oktober 2025 selama enam bulan, melibatkan 595 perusahaan dan lebih dari 300 lowongan magang. “Peserta akan mendapatkan pengalaman kerja, insentif dari pemerintah, serta sertifikat resmi. Sesi kedua akan digelar pada tahun 2026 dengan skala yang lebih besar,” paparnya. Borobudur Terus Lahirkan Lulusan Unggul dan Berdaya Saing Global Melalui wisuda kali ini, Universitas Borobudur menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan lulusan yang unggul, beretika, dan siap bersaing secara global, sejalan dengan semangat mewujudkan Indonesia Emas 2045. (***)

INDOPOS
Oktober 12, 2025
0 Comments

Tingkatkan Intelegensi Masyarakat, STIKOM CKI Gelar Seminar Internasional Perkembangan AI Ditengah Kemajuan Teknologi

INDOPOS– STIKOM Cipta Karya Informatika (CKI) sukses menggelar Seminar Internasional secara hybrid yang mengusung tema “Optimization of Artificial Intelligence (AI) in various sectors :OpportunitiesorThreats?“. Dalam kesempatan itu, STIKOM CKI mengundang narasumber dari 3 (tiga) negara, yakni Dr. Felomino Gargar (Vice President The Holy Child Colleges of Butuan- Philippines), Dr. Kathleen Brown (Founder of Global SEN Academy, Los Angeles-USA), dan Dr. Nico Irawan, M.Pd (Thai Global Business Administration Technological College-Thailand). Ketua STIKOM CKI, Dr. Mesra Betty Yel, M.M, DBA, M.Kom, yang diwakili oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik, Yuma Akbar, M.Kom dalam sambutannya mengatakan hampir seluruh sektor, baik instansi pemerintah maupun swasta terdampak oleh perkembangan Artificial Intelligence (AI). “Mereka mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan,” ujarnya, Minggu (12/10/2025). Menurutnya, transformasi digital mencakup pemanfaatan komputasi awan, big data, dan otomatisasi yang menyederhanakan proses kerja dan pengambilan keputusan. “Teknologi e-commerce telah membuka peluang baru bagi bisnis untuk menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batasan geografis. Karenanya, dalam Seminar Internasional ini, kami mengangkat tema terkait kecerdasan buatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempelajari AI di era global,” papar Yuma Akbar. Berbeda, Ketua Dewan Penasehat STIKOM CKI, Dr H Supriyatin, M.M manilai kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi menjadi sangat penting ditengah kemajuan teknologi saat ini. “Kolaborasi interdisipliner yang terfokus pada pertimbangan etika, berpotensi mengembangkan AI di berbagai aspek kehidupan kita. Hal itu sekaligus memitigasi potensi risiko yang terkait dengan penggunaannya oleh masyarakat luas,” jelasnya. Sementara itu, untuk mengimbangi pesatnya perkembangan AI di berbagai sektor, maka perlu dilakukan antisipasi dalam dunia pendidikan, yang akan mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin di masa depan. Dikatakanya lagi, AI membawa perubahan yang signifikan dalam tujuan pendidikan dimana fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi merupakan hasil yang paling penting. “Bila kita berbicara masalah teknologi pendidikan, kita harus fair mengatakan bahwa belum sepenuhnya teknologi AI ini digunakan dalam pembelajaran. Namun kita harus tetap optimis, agar generasi muda paham bagaimana menggunakan AI dengan lebih bijaksana ” beber Ketua Pelaksana Seminar Internasional STIKOM CKI 2025,.Tatinia Arda Rizqi Amalia, S.T., M.Kom. (***)

INDOPOS
Oktober 11, 2025
0 Comments

KUHPerdata Warisan Kolonial Sudah Ketinggalan Zaman, Universitas Borobudur Gelar Bedah Buku “Rekonstruksi Hukum Perdata”

INDOPOS-Jakarta, 10 Oktober 2025 — Universitas Borobudur menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku “Rekonstruksi Hukum Perdata: Kajian Kodifikasi di Belanda, Belgia, dan Tantangan di Indonesia.” Acara ini berlangsung secara offline di Ruang Keadilan Gedung D Lantai 6, Universitas Borobudur, Jl. Kalimalang No. 1, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, secara offline dan juga melalui Zoom, pada Jumat, 10 Oktober 2025, pukul 13.30–15.00 WIB. Buku “Rekonstruksi Hukum Perdata” merupakan karya akademik dari Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, bersama Dr. Tina Amelia, S.H., M.H., M.M, Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Borobudur. Buku ini mengupas secara mendalam proses kodifikasi hukum perdata di Belanda dan Belgia, serta menelaah relevansi dan tantangan penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam acara ini, hadir pula Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si, Kaprodi Magister Hukum Universitas Borobudur, yang bertindak sebagai editor buku. Sementara itu, sesi pembedahan buku akan disampaikan oleh dua pakar hukum terkemuka: Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si, dan Prof. Dr. St. Laisnto Utomo, S.H., M.Hum, Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir pemahaman baru tentang arah reformasi hukum perdata nasional, sekaligus mendorong diskursus akademik mengenai pentingnya pembaruan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan nilai-nilai keindonesiaan. Acara ini terbuka untuk umum, khususnya kalangan akademisi, mahasiswa hukum, praktisi, dan pemerhati hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia dinilai sudah jauh tertinggal dibandingkan negara lain, bahkan menjadi salah satu penyebab kekalahan Indonesia dalam sengketa bisnis di pengadilan internasional. Kondisi ini mendesak adanya rekonstruksi (penataan ulang) hukum perdata nasional. Kritik tajam tersebut mengemuka dalam acara Bedah Buku “Rekonstruksi Hukum Perdata: Kajian Kodifikasi di Belanda, Belgia, dan Tantangan Bagi Indonesia”. Buku ini ditulis oleh Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Prof. Faisal Santiago, bersama pengajar Tina Amelia. Menurut Prof. Faisal, KUHPerdata Indonesia saat ini masih berupa terjemahan empat buku warisan Belanda dan sudah tidak lagi kompatibel dengan dinamika global. “Setiap ada sengketa bisnis Indonesia versus asing, alhamdulillah selalu kalah. Kenapa? Karena bukunya yang empat buku itu (KUHPerdata) kita terjemahkan sedemikian rupa,” ungkap Prof. Faisal. Ia membandingkan dengan Belanda dan Belgia yang sudah memiliki sepuluh buku hukum perdata yang lebih detail. Ketinggalan ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada sektor hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis nasional. “Hukum kita ini tertinggal jauh. Pembuat undang-undang di Indonesia ini sukanya mengambil satu (pasal), menjadikannya undang-undang, mengambil dua, menjadikannya undang-undang. Itu yang terjadi,” tegasnya. Penulis pendamping, Tina Amelia, menambahkan di Belgia, hukum perdata sudah terperinci dan mudah dipahami, bahkan oleh masyarakat awam yang tidak berlatar belakang hukum. Ia berharap buku ini menjadi pendorong bagi pemangku kepentingan untuk segera melakukan pembaharuan KUHPerdata. “Belanda butuh waktu 50 tahun untuk mengubah aturan hukum perdata. Sementara di kita sudah lebih dari 100 bahkan hampir 200 tahun,” timpal Ahmad Redi, Kaprodi Magister Hukum Universitas Borobudur. Redi berharap generasi mendatang tidak lagi menggunakan hukum perdata warisan kolonial yang sudah tidak kompatibel dengan keadaan saat ini. “Mudah-mudahan generasi kita bisa melahirkan warisan baru. Warisan kolonial ini berakhir di sini saja,” pungkasnya. Komentar Penanggap Acara bedah buku tersebut turut dihadiri dua profesor penanggap: Prof. Basuki Rekso Wibowo (Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional) dan Prof. Laksanto Utomo (Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). Prof. Basuki menyatakan buku tersebut sudah sangat komprehensif dalam menyajikan permasalahan hukum perdata di Indonesia, perbedaan dengan negara maju, serta tantangan ke depan. “Judul dari buku ini sudah tepat, yaitu merekonstruksi hukum perdata, yang artinya menata ulang hukum perdata di Indonesia,” kata Prof. Basuki. Ia juga memuji buku tersebut. Menurutnya, buku itu enak dan perlu dibaca. Selain bahasanya mengalir, tulisannya mudah dimengerti dan memberi kontribusi besar bagi akademisi dan praktisi. Senada dengan koleganya, Prof. Laksanto menilai revisi hukum perdata sudah sangat mendesak dilakukan karena sudah tidak kompatibel dengan masa kini. “Buku ini sudah sangat komprehensif dan sudah mewakili kegelisahan hukum perdata secara menyeluruh. Revisi KUHPerdata harus segera dilakukan,” tutup Prof. Laksanto.

INDOPOS
Oktober 10, 2025
0 Comments

PT Magic Crystal Indo dan CECEP Teken LoI dengan Pemprov Kaltim untuk Pembangunan PLTSa

INDOPOS-JAKARTA – PT Magic Crystal Indo bersama China Energy Conservation and Environmental Protection Group (CECEP) secara resmi menandatangani surat pernyataan kehendak atau letter of intent (LOI) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk perencanaan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kalimantan Timur. Penandatanganan tersebut menjadi salah satu agenda dalam Forum Investasi Mahakam 2025, yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tandatangan LoI berlangsung di Balikpapan, Kaltim. Berdasar rilis yang dikirim ke wartawan di Jakarta pada Kamis tanggal 9 Oktober 2025, menyebutkan bahwa forum ini bertujuan memperkuat kemitraan investasi serta mempercepat transisi Kalimantan Timur menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, termasuk mendukung agenda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Melalui penandatanganan LOI ini, CECEP menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam proyek PLTSa yang bertujuan menyediakan solusi pengelolaan sampah terpadu sekaligus menghasilkan energi bersih. Proyek tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengurangi volume sampah, menekan emisi karbon, serta mendukung target nasional untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060. Perwakilan CECEP menyebut kerja sama ini sebagai langkah awal menuju kemitraan jangka panjang yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi Kalimantan Timur. “Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menghadirkan solusi energi bersih berbasis pengelolaan sampah,” ujar perwakilan CECEP. “CECEP memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah di berbagai kota besar di Tiongkok. Kami yakin proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menuju ekonomi hijau,” lanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menarik investasi di bidang energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. “Kalimantan Timur berkomitmen mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Kehadiran CECEP menunjukkan kepercayaan kuat dari investor internasional terhadap potensi daerah ini, khususnya di sektor energi bersih dan pengelolaan sampah,” ujar perwakilan Pemprov Kaltim. Proyek PLTSa yang direncanakan akan menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah menjadi energi di Kalimantan. Kehadirannya diharapkan memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai pelopor penerapan teknologi hijau di Indonesia. Adapun PT Magic Crystal Indo adalah anak perusahaan Cogosz Group yang siap berinvestasi 300 juta dolar AS, dengan mitra strategi Tiongkok, CECEP. Kapasitas pengolahan limbah 2×1.000 ton per hari. Estimasi untuk pembangkit listrik 2×20 MW. Sedangkan China Energy Conservation and Environmental Protection Group Co., Ltd. (CECEP) adalah salah satu perusahaan BUMN terkemuka Tiongkok di bidang konservasi energi dan perlindungan lingkungan yang berspesialisasi dalam konservasi energi, energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan teknologi perlindungan lingkungan. Dengan lebih dari 30 anak perusahaan dan proyek di berbagai negara, CECEP berkomitmen untuk mendorong pembangunan berkelanjutan global melalui solusi teknologi hijau. (***)

INDOPOS
Oktober 10, 2025
0 Comments

Meriah, Resepsi Hari Nasional Taiwan ke-114 di Jakarta Pererat Hubungan Dua Negara

INDOPOS-Kantor Perwakilan Taipei di Indonesia (Taipei Economic and Trade Office/TETO) Selasa malam 7 Oktober 2025 menggelar resepsi perayaan Hari Nasional Republik of China (Taiwan) ke-114 di Hotel Borobudur, Jakarta. Ikut hadir beberapa ahli dan mitra kerja , Bruce Hung Rep Perwakilan TETO Taipei Economic and Trade Office/TETO , hadir Prof Dr St Laksanto Utomo SH Mhum Dekan Ubhara Jaya Jakarta Raya dan Dr Muhammad Yusuf IMBC dan Dr Lenny Nadriana SH MH, Wakil Ketua Ikatan Pengurus dan Kurator Indonesia dan Advokat. Mereka turut memberikan selamat pada saat acara tersebut. “Semoga Republik China Taiwan akan tetap mempertahanakan nilai nilai kesetaraan, dan menghormati kemerdekaan berfikir tetal melakukan kerjasama khususnya diperkembangan teknologi dan pendidikan di Indonesia,” ujar Laksanto dalam keterangannya. Acara ini dihadiri secara meriah oleh sekitar 800 tamu undangan, termasuk pejabat pemerintah Indonesia, anggota parlemen, korps diplomatik, komunitas Tionghoa, pengusaha Taiwan, lembaga pemikir (think tank), kalangan seni dan budaya, serta media. (***)

INDOPOS
Oktober 10, 2025
0 Comments

PNBP Lampaui Target Lima Kali Lipat, Perkuat Dukungan Program Strategis Lingkungan KLH/BPLH Menuju Indonesia Lestari

INDOPOS-Jakarta, 8 Oktober 2025 — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat capaian luar biasa dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Hingga triwulan III, realisasi PNBP mencapai Rp509.385.648.420, atau 543,21% dari target tahunan sebesar Rp93.773.500.000. Capaian yang melampaui target lebih dari lima kali lipat ini menjadi bukti nyata efektivitas tata kelola lingkungan yang produktif, akuntabel, dan berintegritas. PNBP berperan sebagai tambahan pendanaan strategis untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas lingkungan hidup nasional. Peningkatan penerimaan ini merupakan hasil sinergi kebijakan dan pengawasan yang mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan, optimalisasi layanan laboratorium lingkungan, serta perluasan sarana pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup yang semakin profesional dan menjangkau lebih luas. “Setiap rupiah dari PNBP bukan hanya angka di laporan keuangan, tetapi wujud nyata komitmen kita menjaga bumi untuk generasi mendatang. Dukungan ini memperkuat langkah-langkah strategis KLH/BPLH dalam mengatasi tantangan lingkungan dan memastikan pembangunan nasional berjalan seiring dengan kelestarian alam,” Menteri Hanif. Dengan peran tersebut, PNBP bukan penggerak utama, namun menjadi pelengkap penting yang memberikan dukungan signifikan terhadap berbagai program KLH dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ekonomi hijau di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan PNBP oleh KLH/BPLH dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan PMK Nomor 155 Tahun 2021 jo. PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 dan PP Nomor 47 Tahun 2023 yang mengatur jenis dan tarif PNBP. Melalui regulasi ini, KLH memiliki kewenangan dalam mengelola penerimaan dari berbagai layanan fungsional seperti perizinan lingkungan, uji laboratorium, sertifikasi, serta pelatihan di bidang lingkungan hidup. Selain itu, pengawasan dan pelaporan dilakukan melalui sistem digital terintegrasi dengan Kementerian Keuangan lewat portal ssdpnbp.kemenkeu.go.id. Sistem ini memastikan pelaporan proyeksi, realisasi, dan deviasi PNBP dilakukan tepat waktu, akurat, dan dapat dipantau secara real time. Laporan disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan kerja hingga tingkat kementerian setiap tanggal 10 dan 15 setelah masa pelaporan berakhir, menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik. Untuk mengoptimalkan PNBP hingga akhir tahun 2025, KLH/BPLH terus melakukan langkah-langkah strategis dan inovatif, antara lain: 1. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam penertiban dan pembinaan unit usaha agar seluruh kegiatan ekonomi mematuhi ketentuan lingkungan. 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan laboratorium lingkungan untuk memperluas jangkauan, mempercepat waktu layanan, dan memastikan mutu hasil uji yang kredibel serta diakui secara nasional dan internasional. 3. Mengembangkan tata kelola karbon nasional melalui sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai instrumen strategis untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC Indonesia), memperluas partisipasi sektor swasta dalam perdagangan karbon, serta menyiapkan pemberian label karbon bagi organisasi dan produk yang memenuhi standar berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi hijau dan menjamin integritas penghitungan serta pengakuan penurunan emisi GRK baik di tingkat nasional maupun global. Tindak lanjut penggunaan dana PNBP juga diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis seluas lebih dari 15.000 hektare, penguatan sistem pemantauan kualitas udara nasional, peningkatan infrastruktur laboratorium lingkungan, serta pengembangan kapasitas aparatur pengawas lingkungan daerah. Selain itu, PNBP mendukung penguatan kebijakan berbasis data ilmiah dan riset lingkungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan capaian yang melampaui target hingga lima kali lipat, KLH/BPLH membuktikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah optimistis kinerja positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2025 melalui pengawasan konsisten, tata kelola transparan, dan inovasi yang berkelanjutan. KLH/BPLH berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan PNBP, agar setiap rupiah yang diterima menjadi investasi bagi masa depan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berdaya saing. (***)