BERITA TERPERCAYA Archives -

INDOPOS
Januari 19, 2026
0 Comments

Dugaan Korupsi Rp 50,3 Miliar 19 Proyek Rehab Gedung DPRD DKI Mencuat, KPK Segera Turun Tangan

INDOPOS-Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan terhadap 19 proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp50,3 miliar. Proyek-proyek tersebut dinilai berpotensi bermasalah dan rawan penyimpangan anggaran. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan adanya informasi yang beredar mengenai dugaan pemotongan fee hingga 30 persen kepada vendor yang ingin mengerjakan setiap item proyek rehabilitasi tersebut. “Kalau benar dipotong sampai 30 persen, itu mahal juga fee-nya,” ujar Uchok Sky saat dimintai tanggapan oleh awak media, Minggu (18/1/2026). Menurutnya, sejak awal CBA telah meminta KPK untuk turun tangan membuka penyelidikan atas proyek-proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta tersebut. Ia menilai besarnya anggaran dan pola pelaksanaan proyek perlu diawasi secara ketat. “Makanya dari awal CBA sudah meminta kepada KPK untuk membuka penyelidikan atas proyek-proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD DKI Jakarta,” tegasnya. Uchok Sky juga menambahkan, apabila KPK terkendala waktu dan keterbatasan personel, maka Kejaksaan Agung dapat memulai penyelidikan dengan menelusuri berbagai dokumen proyek. “Kejaksaan Agung juga bisa memulai penyelidikan dengan menggali informasi dari dokumen-dokumen. Bisa juga melakukan pemanggilan terhadap vendor perusahaan, bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin,” katanya. Berdasarkan catatan CBA, berikut rincian 19 proyek rehabilitasi yang dinilai bermasalah: 1. Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD – Rp14,4 miliar 2. Rehabilitasi Area Taman Samping – Rp200 juta 3. Rehabilitasi Ruang Pengamanan Dalam – Rp200 juta 4. Rehab Ruang Pamdal Basement – Rp199.955.750 5. Rehab Komisi B – Rp5,3 miliar 6. Perbaikan Atap Lantai 11 – Rp1,3 miliar 7. Perbaikan Ruang Rapat Komisi A – Rp2 miliar 8. Perbaikan Ruang Rapat Komisi D – Rp2,3 miliar 9. Perbaikan Ruang Rapat Komisi E – Rp2,4 miliar 10. Perbaikan Ruang Staf Komisi-Komisi – Rp2,6 miliar 11. Ruang Rapat Setwan – Rp2,8 miliar 12. Build In Komisi A – Rp911 juta 13. Build In Komisi D – Rp1,3 miliar 14. Build In Komisi E – Rp1 miliar 15. Build In Ruang Staf Komisi – Rp407.847.300 16. Perbaikan Lounge Ruang Rapat Serbaguna – Rp4 miliar 17. Perbaikan Penghubung Gedung – Rp450 juta 18. Rehab Lantai 8 – Rp6,5 miliar 19. Rehabilitasi Ruang Humas – Rp1,4 miliar CBA menilai pola pemecahan pekerjaan rehabilitasi ke dalam banyak paket proyek dengan metode E-Purchasing berpotensi menghindari pengawasan publik serta membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran. “Ini harus dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai gedung wakil rakyat justru menjadi ladang bancakan anggaran,” tutup Uchok Sky. (net)

INDOPOS
November 7, 2025
0 Comments

SGY: Meski Uji Coba Minta Dihentikan, Gubernur Pramono Ingin RDF Rorotan Tetap Beroperasi, Ayo Kita Bantu Bersama: DLH Perlu Lakukan Upaya Solusi Optimal

INDOPOS-Tulisan ini saya buat sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, atas sikap dan respons positifnya terhadap pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan. Dengan rasa hormat yang mendalam, saya menilai penting untuk menulis artikel ini sebagai bentuk dukungan sekaligus apresiasi atas komitmen beliau dalam menangani persoalan persampahan di Ibu Kota. Kemarin, pada Selasa, 4 November 2025, saya membaca sejumlah pemberitaan dari media daring yang menginformasikan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk menghentikan sementara uji coba fasilitas RDF di Rorotan, Cilincing. Keputusan ini diambil setelah warga sekitar mengeluhkan bau sampah yang menyengat. Namun demikian, Gubernur Pramono Anung Wibowo tetap menegaskan keinginannya agar RDF Rorotan dapat segera beroperasi, dengan catatan seluruh persoalan teknis harus diselesaikan terlebih dahulu. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Pramono di kawasan Jakarta Selatan, di mana beliau menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan hingga pemerintah menyiapkan armada truk pengangkut sampah dengan penutup rapat, agar air lindi tidak menetes di jalan dan menimbulkan bau tidak sedap. Sementara itu, pada Senin, 3 November 2025 (kemarin lusa), saya juga membaca sejumlah pemberitaan mengenai kondisi terkini RDF Plant Rorotan. Berdasarkan berbagai sumber media, Gubernur Pramono Anung Wibowo menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan proyek tersebut, meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis dan sosial, serta dampak lainnya bagi masyarakat di sekitarnya. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, di tengah rencana aksi protes warga yang dikabarkan akan kembali digelar. Warga di sekitar RT 18 RW 14 Klaster Shinano, Jakarta Garden City (JGC), Jakarta Timur, berencana mengadakan aksi pada 10 November 2025 sebagai bentuk keberatan atas bau yang muncul saat uji coba kedua RDF Rorotan berlangsung. Dalam konteks ini, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada sistem pengelolaan RDF itu sendiri, melainkan pada aspek pengangkutan dan penanganan sampah yang belum optimal, termasuk pengendalian bau di area sekitarnya. Ia menyampaikan bahwa secara teknis, RDF Plant Rorotan telah memasuki tahap commissioning dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.000–1.200 ton sampah per hari, dan secara fungsional telah siap untuk beroperasi penuh. Sikap Gubernur Pramono yang menyatakan kesiapannya untuk turun langsung meninjau lokasi serta menerima aspirasi warga patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap keluhan masyarakat. Ia tampil sebagai sosok pemimpin yang terbuka terhadap kritik, namun tetap berpegang pada prinsip efisiensi, keberlanjutan, dan solusi nyata bagi persoalan klasik persampahan Jakarta. Permasalahan sampah di Jakarta merupakan isu kronis yang telah berlangsung selama puluhan tahun- sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, hingga Anies Baswedan. Setiap era memiliki pendekatan masing-masing, namun belum ada yang benar-benar berhasil menuntaskan persoalan timbunan sampah yang terus meningkat, terutama di TPST Bantargebang. Pembangunan RDF Rorotan merupakan langkah strategis dalam mengubah paradigma pengelolaan sampah, dari sekadar pembuangan (landfilling) menjadi proses pengolahan dan pemanfaatan yang bernilai guna. Melalui proses tersebut, sampah dapat diolah menjadi bahan bakar padat atau briket yang berfungsi sebagai sumber energi alternatif. Produk RDF juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dijual kepada industri sebagai bahan bakar substitusi yang ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH DKI Jakarta memegang peran kunci dalam mewujudkan harapan besar Gubernur dan masyarakat terhadap keberhasilan pengoperasian RDF Plant Rorotan. DLH DKI Jakarta diketahui telah melakukan berbagai upaya pengendalian lingkungan dalam operasional fasilitas tersebut. Namun demikian, DLH tetap harus memastikan seluruh aspek operasional RDF Rorotan berjalan sesuai dengan standar teknis dan ketentuan lingkungan yang berlaku. Pengawasan perlu terus diperketat, terutama dalam aspek pengendalian bau, stabilitas pasokan bahan baku, serta koordinasi lintas sektor antara pihak pengangkut, operator, dan pengelola kawasan. Untuk itu, DLH DKI Jakarta perlu secara konsisten melakukan evaluasi dan upaya mencari solusi optimal agar RDF Plant Rorotan dapat segera beroperasi penuh secara resmi dengan hasil yang efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan RDF Plant Rorotan sejatinya merupakan bagian dari implementasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, serta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 yang telah diperbarui dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Di samping itu, terdapat sejumlah Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar teknis pelaksanaan program, antara lain Pergub Nomor 108 Tahun 2019, Pergub Nomor 77 Tahun 2020, dan Pergub Nomor 102 Tahun 2021. Seluruh peraturan teknis tersebut memiliki peran penting dan perlu…

INDOPOS
September 12, 2025
0 Comments

BNI Dukung Kemudahan Finansial Mahasiswa STIE Kasih Bangsa

INDOPOS-Jakarta, 13 September 2025 – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Kali ini, BNI menjalin kerja sama dengan STIE Kasih Bangsa Kebon Jeruk dengan menghadirkan layanan pembukaan rekening secara kolektif untuk mahasiswa baru. Program ini dihadirkan sebagai langkah nyata BNI dalam memberikan kemudahan akses layanan perbankan kepada generasi muda, sekaligus mendorong literasi keuangan di lingkungan kampus. Melalui pembukaan rekening ini, mahasiswa dapat menikmati berbagai manfaat produk BNI yang modern, aman, dan sesuai dengan kebutuhan gaya hidup digital. Pimpinan Cabang BNI Daan Mogot, Analisa Setiawati, menyampaikan bahwa kerja sama dengan STIE Kasih Bangsa Kebon Jeruk merupakan bentuk dukungan BNI terhadap ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. “BNI selalu berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, termasuk di lingkungan kampus. Melalui program pembukaan rekening ini, kami ingin memberikan kemudahan akses layanan finansial bagi mahasiswa STIE Kasih Bangsa Kebon Jeruk, sekaligus mengajak mereka untuk lebih melek literasi keuangan sejak dini,” ungkapnya. Selain pembukaan rekening, BNI juga menghadirkan berbagai informasi mengenai produk dan layanan unggulan, seperti: – Tabungan BNI Taplus Muda, khusus untuk generasi muda dengan syarat mudah dan biaya ringan. – Wondr by BNI, aplikasi transaksi digital yang praktis dan aman. Dengan semangat #BNIMelayaniNegeri, BNI berharap kehadiran layanan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung perjalanan akademik mahasiswa serta membentuk generasi muda yang cerdas secara finansial. (***)

INDOPOS
Agustus 1, 2025
0 Comments

Hasil Survei Oxford dan Reuters Institute, TVRI Jadi Salah Satu Media Terpercaya di Indonesia, Dirut Iman Brotoseno Ucapkan Alhamdulillah

INDOPOS-Di bawah komando Direktur Utama Iman Brotoseno, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) semakin berkibar. Perjuangan tim redaksi, direksi dan manajemen tidak sia-sia. Sebab, TVRI jadi salah satu media paling dipercaya oleh publik di Republik Indonesia. Hal itu merupakan hasil Survei Oxford. Yakni laporan dari Reuters Institute for the Study of Journalism dan University of Oxford. Reuters Institute dan Oxford menempatkan TVRI sebagai salah satu media dengan brand paling terpercaya di Indonesia. Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno membenarkan hal tersebut. “Ya, laporan itu telah dirilis pada Februari 2025. Alhamdulillah, dari sisi akurasi berita, TVRI terpercaya. Menurut survei yang diumumkan Oxford, TVRI, salah satu media terpercaya oleh publik,” ungkap Iman, dalam keterangan tertulisnya, kepada wartawan, Jumat, 01 Agustus 2025 Adapun beberapa poin terkait survei itu sendiri adalah di antaranya: penilaian tingkat kepercayaan. Survei ini mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berbagai media, dan TVRI mendapatkan pengakuan sebagai salah satu media yang dipercaya. Laporan Reuters dan Oxford Laporan ini adalah hasil riset dari dua lembaga yang kredibel di bidang jurnalisme dan studi media. Yaitu Reuters Institute for the Study of Journalism dan University of Oxford. TVRI Media Penyiaran Publik TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Kembali ke Iman, menurutnya, TVRI menyajikan berbagai program, termasuk berita, informasi, religi, hiburan, dan program anak-anak. “Program yang dinilai KPI setiap semester, TVRI selalu mendapat tempat terbaik untuk program anak, budaya, dan berita. Kita sudah bertransformasi ke arah yang benar,” tukas Iman Brotoseno. Sedang Menuju TV Kelas Dunia Papar Iman, dalam era saat ini dan ke depan yang disebut zaman digital, ada pergeseran cara menonton TV. “TV terrestrial bukan lagi media utama untuk jadi tontonan. Khususnya untuk generasi milenial. Generasi ini lebih memilih menyimak program atau tontonan via gadget,” cetusnya. Hal tersebut pun sudah menjadi perhatian Iman dan tim. Untuk itu, Iman dan jajarannya berupaya agar TVRI pun menyiapkan OTT (Over The Top). Ya, sebagai Direktur Utama LPP TVRI, Iman menghadapi beragam tantangan mulai dari konten atau program TVRI yang diharapkan dapat menyedot perhatian pemirsa. Hingga, infrastuktur TVRI secara digital. “Termasuk menyiapkan TVRI sebagai TV world class. Tahun 2024, kita bangun OTT. Dalam tiga tahun terakhir memang telah terjadi penurunan penonton TV (terrestrial) sebanyak 8%. Sementara penonton berbasis digital (OTT) terus naik. Nanti, 15-20 tahun lagi, penonton tidak nonton TV terrestrial lagi,” Iman Brotoseno mengakhiri pernyataannya. (***)

INDOPOS
Juni 9, 2025
0 Comments

TDV Gandeng Human Initiative Hadirkan Manfaat Qurban di Indonesia

INDOPOS-Jakarta, 10 Juni 2025 – Dalam semangat solidaritas lintas negara, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bersama Human Initiative menghadirkan program qurban untuk masyarakat Indonesia. Tahun ini, sebanyak 730 ekor sapi tersalurkan ke 3 provinsi, 9 kota/kabupaten dan 136 desa, wilayah tersebut antara lain: Gorontalo, Maluku Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Barat. Penyaluran ini menjangkau lebih dari 63.510 Pemegang Hak Program (PHP) di berbagai pelosok tanah air. Pelaksanaan program qurban ini menjadi bukti kuat bahwa kolaborasi antarbangsa dapat memberikan dampak nyata, terutama bagi masyarakat yang jarang merasakan pemerataan distribusi daging qurban. Human Initiative sebagai mitra strategis memastikan bahwa penyaluran berjalan dengan tepat sasaran, menjangkau mereka yang berada di daerah terpencil dan minim akses bantuan. “Program ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas negara untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Human Initiative terus berupaya memastikan hewan qurban sampai ke pelosok-pelosok yang sulit dijangkau,” ujar Romi Ardiansyah, VP Operation Human Initiative, dalam keterangannya di lokasi kegiatan. Dalam pelaksanaan di lapangan, hadir perwakilan dari Türkiye Diyanet Vakfı dan Kementerian Agama Turki sebagai bentuk komitmen mereka terhadap program ini. Bilal Aksoy, perwakilan dari Kementerian Agama Turki, bersama Muhsin Koçak selaku Ketua Koordinator Lapangan Türkiye Diyanet Vakfı, turut menyapa warga dan menyaksikan langsung distribusi qurban. Selain itu, Hulusi Gölpınar, perwakilan TDV yang bertugas khusus di Kabupaten Lombok Utara, juga hadir memastikan kegiatan berjalan lancar dan penuh keberkahan. Türkiye Diyanet Vakfı sendiri merupakan lembaga kemanusiaan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Turki. Sejak 1975, TDV telah berkiprah di lebih dari 100 negara, membawa amanah qurban dan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Turki kepada masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dengan semangat persaudaraan dan kemanusiaan, program qurban ini menjadi pengingat bahwa kasih sayang dan kepedulian tidak mengenal batas negara. Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah penerima manfaat, menyambut program ini dengan hangat sebagai bentuk solidaritas yang menguatkan.

INDOPOS
Maret 3, 2025
0 Comments

Tolak Permintaan Maaf Dirut Pertamina, Netizen Tuntut Harakiri

TOLAK PERMINTAAN MAAF PERTAMINA, NETIZEN MINTA HARAKIRI

INDOPOS
November 28, 2024
0 Comments

Pilkada 2024 Usai, Poros Pemuda Indonesia Ajak Persatuan

INDOPOS-Pilkada serentak 2024 telah resmi berakhir dengan suksesnya penyelenggaraan Pilkada pada Rabu (27/11/2024). Muhlis Ali, Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, menyampaikan apresiasi atas kelancaran pesta demokrasi yang dinilainya sebagai bukti kematangan bangsa dalam berdemokrasi. “Alhamdulillah, seluruh tahapan hingga pelaksanaan Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita semakin dewasa dalam menyelenggarakan demokrasi,” ujar Muhlis, Kamis (28/11/2024). Ia menyebut kesuksesan pemilu ini tidak lepas dari peran berbagai elemen masyarakat, mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga partisipasi aktif masyarakat. “Semuanya terlibat langsung, mengawal dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga pelaksanaan Pilkada tetap damai,” lanjutnya. Peran penting TNI dan Polri juga mendapat sorotan. Muhlis memuji kontribusi mereka dalam mengawal tahapan pilkada, mulai dari kampanye, debat pasangan calon, distribusi logistik, hingga pengamanan hari pemungutan suara. “Tanpa dukungan TNI-Polri, mustahil pelaksanaan sebesar ini bisa berjalan dengan begitu kondusif,” kata Muhlis Ali yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Kini, Indonesia telah memiliki Presiden baru, Prabowo Subianto, yang akan memimpin bangsa selama lima tahun ke depan. Dalam waktu dekat, kepala daerah terpilih, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, juga akan mulai bertugas di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Muhlis menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendorong persatuan seluruh elemen bangsa. “Lima tahun ke depan, semua pihak harus bahu-membahu membangun Indonesia agar bangkit, semakin maju, dan makmur,” tegasnya. Menurut Muhlis, tantangan yang dihadapi bangsa pasca reformasi harus diselesaikan bersama. Ia menyerukan persatuan tanpa terkecuali demi membawa Indonesia keluar dari keterpurukan. “Agenda Presiden Prabowo sudah sangat jelas: membangkitkan semangat kebangsaan, mempersatukan anak bangsa, memperkuat ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan bangsa, dan menjadikan Indonesia negara maju yang bisa bersaing di tingkat global,” ujarnya. Muhlis mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung visi pemerintahan baru ini dengan sungguh-sungguh. Ia yakin, jika semua pihak bersatu, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dapat tercapai. “Sudah saatnya kita bersatu. Tidak ada lagi sekat yang memisahkan. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya. Muhlis berharap semangat kebersamaan yang terbangun selama Pilpres dan Pilkada dapat terus berlanjut dalam pembangunan bangsa. “Kebersamaan ini adalah kunci untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang cerah,” katanya mengakhiri. (wok)

INDOPOS
Oktober 29, 2024
0 Comments

Saksi Nurindah Ungkap Fakta Sumpah Novum Atas Persetujuan Ike Farida

INDOPOS-Sidang pemeriksaan saksi perkara sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024), dengan agenda pemeriksaaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pemeriksaan saksi diawali dari saksi pelapor yang menyampaikan duduk perkara sejak tahun 2012, dan beberapa kali upaya pihak pengembang untuk mengembalikan uang pesanan unit apartemen kepada Ike Farida, namun selalu ditolak oleh Ike Farida. Perkara ini akhirnya berkepanjangan setelah Ike Farida mengajukan gugatan kepada pengembang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2015, banding tahun 2016, kasasi tahun 2018, kemudian peninjauan kembali tahun 2020. Pada saat mengajukan peninjauan kembali, Ike Farida memberikan surat kuasa kepada Nurindah Melati Monika Simbolon, kemudian kuasanya mengajukan sumpah penemu bukti baru atau novum pada Mei 2020. Dari tiga novum yang diajukan, diduga terdapat dua novum yang pernah digunakan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu Surat Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta tahun 2015 dan Akta Pernjanjian Perkawinan Pisah Harta tahun 2017. Dalam dakwaan JPU yang dibacakan pada 23 September 2024 dinyatakan bahwa berita acara sumpah penemu novum tersebut adalah objek perkara sumpah palsu yang membuat Ike Farida didakwa dengan pasal 242 ayat (1) KUHP atau pasal 242 ayat (1) junto pasal 55 ayat (1) ke-1 atau pasal 242 ayat (1) junto pasal 55 ayat (1) ke-2. “Ibu Ike Farida dilaporkan karena yang menerima manfaat atas sumpah novum yang dilakukan oleh Nurindah MM Simbolon, mantan kuasanya adalah Ike Farida,” kata Stefanus Ridwan, Presiden Direktur PT. Elit Prima Hutama (EPH), di muka persidangan. Pada akhir kesaksiannya, saksi Ridwan juga mendapat pertanyaan dari terdakwa Ike Farida mengenai apakah saksi melihat sendiri Ike Farida menyuruh Nurindah untuk mengambil sumpah penemu bukti baru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (4/5/2020). Kemudian Ike Farida menyampaikan permintaan maaf karena tidak pernah berniat jahat kepada Ridwan. Sebelum kesaksian diakhiri Ketua Majelis Hakim sempat menanyakan apakah dari pihak pengembang memiliki pemikiran untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. “Kami sejak dulu ingin masalah ini selesai dengan baik-baik, namun Ibu Ike yang terus-menerus menyerang kami (pengembang). Kami mengelola apartemen di banyak tempat dan konsumennya ribuan, tapi hanya Ibu Ike yang begini”, kata Ridwan. Kemudian Majelis Hakim mempersilahkan saksi Ridwan meninggalkan ruangan sidang. Kesaksian berlanjut menghadirkan mantan kuasa hukum Ike Farida, Nurindah Melati Monika Simbolon, yang mewakili Ike Farida mengajukan memori peninjauan kembali dan melakukan sumpah novum pada Mei 2020. “Memori Peninjauan Kembali dengan menyertakan tiga bukti baru tersebut merupakan hasil pembahasan dan persetujuan dari Ibu Ike Farida sebelum diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya hanya mewakili Ibu Ike berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada saya. Sedangkan terkait sumpah novum, awalnya saya tidak mau, tapi terdakwa menyatakan agar saya saja yang mewakili, karena sudah ada surat kuasa dari terdakwa” kata Nurindah dalam kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lebih lanjut Nurindah menyampaikan, ”sebagai advokat baru di kantor Farida Law Office, mana mungkin saya berbuat tanpa izin dan persetujuan terdakwa sebagai advokat senior, sekaligus pimpinan saya di kantor Farida Law Office. Bahkan setiap surat atau dokumen yang keluar harus mendapatkan persetujuan terdakwa. Jadi pengaduan memori peninjauan kembali, setiap lembar dokumen telah telah diperiksa dan dibubuhi paraf dahulu sebagai wujud persetujuan dari terdakwa Ike Farida.” Persidangan sempat ricuh, karena terdakwa Ike Farida dan Kuasa Hukumnya meminta sidang ditunda, namun Majelis Hakim tetap memerintahkan keterangan saksi Nurindah tetap dilanjutkan. (***) Foto : Nurindah Melati Monika Simbolon saat menyampaikan kesaksiannya di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024)

INDOPOS
Agustus 25, 2024
0 Comments

Ridwan Kamil Diskusi Program Jakarta Bareng Tokoh Betawi Eki Pitung dan Babe Haikal

INDOPOS-Menjelang pendaftaran ke KPU DKI Jakarta pada 27-29 Agustus 2024, RK makin rajin melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh di Jakarta. Salah satunya RK menemui Ketua Umum Dewan Adat Badan Musyawarah Masyarakat Betawi Muhammad Rifqi alias Eki Pitung dan pendakwah asal Betawi Ustaz Haikal Hassan yang berlangsung di Trinty Tower di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Sabtu malam (24/8). Dalam pertemuan tersebut, Eki Pitung mengatakan bahwa RK meminta masukan soal kebetawian dan seputar masyarakat Betawi yang merupakan penduduk asli Jakarta. “RK meminta masukan apa yang sudah dilakukan Bamus Betawi dan jangka panjang keinginan Bamus Betawi dan kaum Betawi secara konsep besarnya,” kata Eki Pitung kepada wartawan , Minggu (25/8). Bukan cuma itu, menurut Eki Pitung, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menyampaikan gagasannya dalam membangun Jakarta setelah tidak lagi mebjadi ibu kota negara jika memenangkan Pilkada Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, lanjut Eki Pitung, RK turut menceritakan dinamika proses hingga dipercaya Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju berlaga di Pilkada Jakarta. “Majunya RK di Jakarta menurutnya dengan niat tulus untuk mewujudkan Jakarta lebih Baik ke depan pasca tidak lagi menjadi ibu kota,” kata Eki Pitung. Eki Pitung berharap jika terpilih memimpin Jakarta, RK dapat mengembanggkan budaya Betawi dan memajukan kaum Betawi. “Tentunya dengan program-program nyata untuk masyarakat Betawi,” demikian Eki Pitung. Adapun 12 parpol yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru Jakarta Maju itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, Partai Nasdem, PKB, PSI, Partai Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan PPP.

INDOPOS
Juli 23, 2024
0 Comments

Conggo Meliala Sebut PT. Metro Nusantara Bahari Tak Diberitahu Sebagai Peserta Lelang

INDOPOS-Polemik pengelolaan Pelabuhan Batam Center mencuat setelah pihak Badan Pengelola (BP) Batam membuka lelang untuk mitra kerja sama baru pengelolaan pada 22 Mei 2024 dan Panitia Lelang menetapkan PT. Metro Nusantara Bahari sebagai pihak pemenang terpilih yang akan bermitra kerja sama dengan BP Batam untuk Pengelolaan Pelabuhan Umum Penumpang Internasional Batam Center (PUPIBC) serta pengembangannya, pada 17 Juli 2024. Yayasan Pembangunan Sumber Daya Pertahanan (YPSDP) Kementerian Pertahanan yang dua tahun terakhir telah menjalin kerjasama dengan PT. Sinergy Tharada dalam pengelolaan Pelabuhan Batam Center, merasa turut terimbas polemik. Tak ingin dirugikan, YPSDP melakukan langkah prefentif dengan mengirim dua orang utusan, yaitu Yanta Ras Sembiring dan V. Conggo Meliala untuk menyelesaikan polemik. “Coba Anda rasakan dan bayangkan PT. Metro Nusantara Bahari tidak pernah diberitahukan kepada publik sebagai peserta lelang. Melainkan PT. Harapan Indah Property sebagai peserta yang lolos pra kualifikasi berdasarkan surat No. 8/PP.PBC/5/2024 tertanggal 25 Mei 2024. Masa iya PT. Metro Nusantara Bahari tiba tiba ditetapkan sebagai pemenang lelang. Padahal tidak pernah diinformasikan sebagai peserta lelang?” ujar Meliala dengan nada tinggi melalui seluler, Selasa, (23/7/24) Ia mengatakan, setelah menerima mandat dengan surat tugas resmi yang ditandatangani Direktur Investaqsi dan Usaha Marsekal Muda TNI (Purn) Suparman Dian, S.Sos, M.M., M.Si (han) tertanggal 12 Juli, dengan tugas utama membantu PT. Sinergy Tharada mendapat perpanjangan KSO, dirinya langsung melakukan kordinasi dengan semua pihak terkait. “Sebagai langkah awal tentu untuk menyamakan visi dan persepsi baru kemudian menentukan langkah apa yang harus ditempuh sebagai jalan keluar penyelesaian. Semua pihak terkait, termasuk berkomunikasi langsung dan berkirim surat resmi dengan Kepala Badan Pengelola (BP) Batam. Sesungguhnya kami tidak permasalahkan siapa pemenang tender. Kasarnya ya jangan sampai kami rugi karena masa pandemik Covid-19. Itu saja,’’ imbuhnya. Gayung bersambut, setelah berkomunikasi dan berkirim surat dengan tembusan salah satunya kepada Meteri Perkonomian RI, Erlangga Hartato, pihak kepala BP. Batam, Muhammad Rudi berinisiatif menyempatkan diri datang ke Jakarta. “Poin pembicaraannya beliau berjanji akan melakukan follow up dan mengundang untuk menyelesaikan persoalan di Batam pada tanggal 17 Juli 2024. Rencana ketemu jam 10 pagi, tapi kagetnya jam 9 pagi sudah diumumkan pemenang lelang PT. Metro Nusantara Bahari. Bagaimana gak kaget coba?” jelas Meliala dengan nada terperanjat. Pada momen pertemuan, lanjut Meliala, Kepala BP. Batam Muhammad Rudi mengatakan –sudah lama– jika pihaknya hanya liding sektor, pelaksana operasional. Sementara kewenangan penyelesain ijin perpanjangan ada pada Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Batam Center, yaitu kepada Pak Menteri Perekonomian Erlangga Hartato. Kemudian mengejutkan, kami menerima surat undangan rapat zoom online dari BP. Batam perihal Pembahasan Draft Serah Terima Aset Terminal Ferry Internasional Batam center, No. B-314/A4.5/PL.02.00/7/2024 tertanggal 19 Juli 2024 yang ditanda tangani Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP. Batam, Bp. Dendi Gustinandar dengan mengundang Kepala BP. Batam. “Tentu saja dengan tidak mengurangi rasa hormat kami menyatakan tidak bisa menghadiri undangan tersebut dan menyatakan belum dapat melaksanakan perihal dari maksud undangan tersebut. Akhirnya kami bersama team ini sowan ke kantor beliau–Menko Ekoin–dan diterima langsung dengan baik oleh bapak Erlangga Hartato kemarin pada 22 Juli 2024. Hasil menggembirakan. Menko Ekoin memberikan rekomendasi baik, namun harus tetap berkordinasi dengan BP. Batam. Sehingga sampai hari ini kami masih menunggu jawaban dari Pak Rudi,’’ tegas Meliala.