Desember 2025 -

INDOPOS
Desember 30, 2025
0 Comments

Sepanjang 2025, Human Initiative Jangkau 637.423 Pemegang Hak Program di Ribuan Titik Wilayah

INDOPOS-Jakarta, 30 Desember 2025 —Sepanjang tahun 2025, Human Initiative menjalankan berbagai program kemanusiaan yang menjangkau 637.423 pemegang hak program di 2.176 titik wilayah, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara. Program-program tersebut dilaksanakan melalui 33 inisiatif, dengan dukungan 4.083 relawan, serta kolaborasi bersama komunitas, mitra lokal, dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan Human Initiative sepanjang 2025 dijalankan melalui empat pilar utama, yaitu Initiative for Children, Initiative for Empowerment, Initiative for Disaster Risk Management, dan Initiative for Infrastructure. Keempat pilar ini menjadi kerangka kerja untuk menjawab kebutuhan darurat sekaligus mendukung pemulihan dan penguatan kapasitas masyarakat. Di bidang perlindungan anak dan pendidikan, Human Initiative mendampingi anak-anak dan keluarga dalam pemenuhan hak dasar serta akses layanan yang lebih layak. Pada sektor pemberdayaan ekonomi, berbagai inisiatif dijalankan untuk membantu rumah tangga dan pelaku usaha kecil memperkuat penghidupan dan ketahanan ekonomi. Sementara itu, program infrastruktur dan pengurangan risiko bencana diarahkan untuk mendukung kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan komunitas. “Selama lebih dari dua dekade, kerja kemanusiaan kami selalu bertumpu pada kolaborasi dan kepercayaan untuk menggerakkan kebaikan yang hadir dengan cara yang menjaga martabat manusia. Angka-angka ini bukan tentang Human Initiative semata, melainkan tentang banyak pihak yang berjalan bersama masyarakat, relawan, dan para mitra dalam menghadirkan respons yang relevan bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Tomy Hendrajati, Presiden Human Initiative. Di antara penerima manfaat sepanjang tahun ini, termasuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra yang terjadi sejak akhir November 2025. Hingga Desember 2025, Human Initiative terlibat dalam respons darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar di sejumlah wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, bekerja bersama relawan lokal, pemerintah daerah, dan jejaring kemanusiaan. Selain di dalam negeri, Human Initiative juga melanjutkan kerja sama lintas negara melalui kemitraan dengan organisasi lokal dan internasional. Kolaborasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya saling belajar serta memperkuat peran pelaku lokal dalam kerja-kerja kemanusiaan. Menutup tahun 2025, Human Initiative memandang berbagai proses dan pembelajaran yang dijalani sebagai bagian dari kerja bersama. Ke depan, Human Initiative akan terus berjalan berdampingan dengan masyarakat dan mitra, menjaga agar upaya kemanusiaan tetap relevan, kolaboratif, dan berpijak pada kebutuhan nyata di lapangan. (***)

INDOPOS
Desember 24, 2025
0 Comments

Pengadilan Niaga Batalkan Merek “TEKIPO”, Tegaskan Perlindungan Hukum atas Merek TEKIRO

INDOPOS – Jakarta, 24 Desember 2025 — Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan menyatakan pembatalan atas merek “TEKIPO”. Putusan tersebut menegaskan bahwa merek TEKIPO memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek TEKIRO yang telah digunakan dan terdaftar lebih dahulu, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Majelis Hakim menilai penggunaan merek TEKIPO bertentangan dengan prinsip perlindungan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait perlindungan terhadap merek yang dibangun dengan itikad baik dan telah memiliki reputasi di pasar. Menanggapi putusan tersebut, PT Altama Surya Anugerah selaku pemilik merek TEKIRO menyambut baik keputusan Pengadilan Niaga sebagai bentuk penegasan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha nasional. “Putusan ini menegaskan bahwa hukum melindungi merek yang dibangun dengan kerja keras dan itikad baik. TEKIRO tetap dan akan terus menjadi merek nasional Indonesia,” ujar Oscar Andrew Sutjiadi, Direktur PT Altama Surya Anugerah. Sehubungan dengan putusan ini, manajemen PT Altama Surya Anugerah mengimbau seluruh mitra usaha, distributor, dan konsumen untuk tetap menggunakan serta merujuk pada produk TEKIRO yang sah dan terlindungi hukum, serta tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi preseden positif bagi dunia usaha di Indonesia, bahwa perlindungan merek merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Sementara itu, H. Amris Pulungan, S.H., dari firma hukum Pulungan, Wiston & Partners, selaku kuasa hukum Penggugat, mengimbau para mitra usaha dan masyarakat agar senantiasa berhati-hati dalam menggunakan merek dagang serta menghormati seluruh proses hukum yang berlaku, termasuk apabila terdapat upaya hukum lanjutan. Press release ini disampaikan untuk kepentingan informasi publik secara proporsional. Para pihak menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku. (wok)

INDOPOS
Desember 24, 2025
0 Comments

Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 Dorong Penguatan Peran Pelaku Lokal dalam Koordinasi Kemanusiaan

INDOPOS-Jakarta, 23 Desember 2025. Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 diselenggarakan sebagai ruang refleksi dan konsolidasi bersama untuk memperkuat arah masa depan gerakan kemanusiaan di Indonesia. Mengusung tema “Dari Respon Bencana Banjir dan Longsor Sumatera Menuju Koordinasi Kemanusiaan yang Mandiri dan Kolaboratif Dipimpin oleh Pelaku Lokal”, kongres ini menegaskan pentingnya kepemimpinan pelaku lokal dalam penanganan bencana dan kerja-kerja kemanusiaan. Dalam pembukaan kongres, Tomy Hendrajati, Dewan Pakar Kongres Kemanusiaan Indonesia III sekaligus Presiden Human Initiative, menekankan bahwa kongres ini merupakan momentum strategis bagi pembenahan sistem kemanusiaan nasional. “Pengalaman respon banjir dan longsor Sumatera menunjukkan bahwa pelaku lokal bukan pelengkap, melainkan fondasi. Mereka hadir paling awal, memahami konteks, dan menjaga martabat penyintas,” ujarnya. Berangkat dari pengalaman respon bencana banjir dan longsor di Sumatera, kongres ini menyoroti peran komunitas dan organisasi lokal sebagai pihak pertama yang merespons situasi darurat dan pihak terakhir yang bertahan dalam proses pemulihan. Kedekatan dengan wilayah, pemahaman sosial-budaya, serta jejaring komunitas yang kuat menjadikan pelaku lokal aktor kunci dalam memastikan bantuan tepat guna, berkeadilan, dan bermartabat. Melalui berbagai sesi diskusi dan refleksi, peserta kongres membahas tantangan serta peluang membangun koordinasi kemanusiaan yang lebih setara, dengan penekanan pada kepercayaan, pembagian peran yang jelas, dan kolaborasi lintas aktor, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pemerintah, dunia usaha, hingga mitra internasional, tanpa mengabaikan pengetahuan dan inisiatif lokal. Sebagai hasil utama, Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3 menegaskan lima arah penguatan sistem kemanusiaan nasional. Kongres mendorong kepemimpinan pelaku lokal sebagai inti koordinasi kemanusiaan nasional melalui penguatan IHCP yang mandiri, akuntabel, dan legitimate. Transformasi ekosistem sumber daya kemanusiaan juga menjadi perhatian, dengan dorongan pada diversifikasi pendanaan, penguatan sumber daya lokal, serta akses yang lebih setara bagi pelaku lokal terhadap pendanaan publik, CSR, dan internasional. Selain itu, kongres menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan standar kemanusiaan nasional melalui pengembangan berkelanjutan organisasi masyarakat sipil lokal, penerapan Kerangka Kerja Kemanusiaan Indonesia, serta integrasi kearifan lokal dengan standar global. Dari sisi kebijakan, kongres mendorong hadirnya kebijakan kemanusiaan nasional yang lebih eksplisit dan kolaboratif, yang mengakui masyarakat sipil sebagai mitra setara pemerintah serta memperkuat ruang konsultasi multipihak. Di tingkat yang lebih luas, kongres juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif dalam reformasi sistem kemanusiaan di kawasan dan global. Menutup rangkaian kongres, M. Ali Yusuf (Gus Ali) selaku Convener AP-KI menegaskan bahwa berakhirnya kongres bukanlah akhir dari proses. “Kongres ini bukan titik selesai, melainkan titik tolak. Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa rapi sistem yang dibangun, tetapi pada seberapa banyak martabat manusia yang berhasil kita jaga,” ungkapnya. Dengan terselenggaranya Kongres Kemanusiaan Indonesia ke-3, diharapkan terbangun kesepahaman bersama mengenai arah penguatan sistem kemanusiaan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hasil dan pembelajaran dari kongres ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memperkuat koordinasi kemanusiaan ke depan, baik dalam respon darurat maupun pemulihan jangka panjang.

INDOPOS
Desember 23, 2025
0 Comments

Refleksi Akhir Tahun 2025, Yuke Soroti Sampah, Fasilitas Umum Bagi Disabilitas dan Transportasi di Jakarta

INDOPOS-Persoalan sampah dan transportasi di Jakarta menjadi perhatian khusus Fraksi PDI-P di Kebon Sirih, dalam refleksi akhir tahun 2025 yang disampaikan pada Senin (22/12/2025) petang di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dalam paparannya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai persoalan sampah menjadi peer besar yang harus ditangani secara serius oleh pemprov DKI Jakarta. “Hal itu berkaitan dengan wacana untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang juga menjadi concern pemerintah pusat. Tentunya, saat ini kita masih berembuk untuk teknologi yang akan digunakan dan penempatannya dimana. Termasuk dengan persoalan pembiayaannya,” ujar Yuke. Menurut Wakil Bendahara DPP PDIP itu, belajar dari pengalaman setiap tahunnya, dalam hal penanganan sampah. Pemprov DKI Jakarta diharapkan tidak hanya mengatasi pada bagian ujung atau hilirnya. Melainkan, sambung anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil Jaksel itu menangani persoalan sampah harus juga dilakukan pada bagian hulunya. “Diinternal Komisi D, kita terus membantu untuk mensosialisasikan bagaimana penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)!dan Pemprov berjalan dengan maksimal dan sesuai harapan. Agar pada tahun mendatang, Jakarta bisa terbebas atau zero sampah,” katanya. Untuk program yang diusulkan, Yuke menegaskan pihaknya mendorong agar pemprov dan DLH memberikan apresiasi bagi masyarakat yang fokus dalam hal penanganan sampah di lingkungan. “Dalam beberapa kesempatan, kita mengupayakan agar masyarakat yang memilah sampah mendapatkan apresiasi berupa insentif-insentif dari pemerintah provinsi,” katanya. Dalam hal transportasi publik, Yuke memaparkan saat ini. Program gubernur tergolong sangat baik. Hal itu didasari dengan sejumlah jalur transportasi publik yang mulai terintegrasi. “Tapi kalau masih ada yang perlu kita perbaiki, kami juga akan menyampaikan kritik-kritik. Yang harus diingat, jangan sampai nanti subsidi-nya malah terlalu berat. Nah ini yang harus kita telah betul.Kita harus antisipasi terkait ongkos untuk biaya transportasi yang terintegrasi. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta. Karena dana subsidi dari pajak warga Jakarta. Karena kita berharap subsidi itu diprioritaskan untuk warga Jakarta dan penyandang disabilitas,” katanya. Hal lain yang juga menjadi concern Fraksi PDI-P, Yuke menjelaskan peningkatan kualitas terhadap sejumlah fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. “Misalnya keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO), beberapa akses-akses bangunan, rumah susun dan sebagainya. Kita berharap kedepan lebih ramah terhadap penyandang disabilitas,” tandasnya. (***)

INDOPOS
Desember 23, 2025
0 Comments

Wapres Gibran Tegaskan Siap Ditugaskan di IKN atau Papua, Ketum MPG Jimmy S Nyatakan Dukungan Penuh

INDOPOS–Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk siap ditugaskan dan berkantor di mana pun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) maupun di Papua. Pernyataan tersebut mencerminkan kesiapan dan fleksibilitas Gibran sebagai pembantu Presiden dalam memastikan seluruh program pemerintahan berjalan efektif dan tepat sasaran. Gibran menegaskan bahwa sebagai Wakil Presiden, dirinya tidak mempersoalkan lokasi kerja selama tugas dan tanggung jawab yang diemban dapat dijalankan dengan maksimal. Ia menekankan bahwa keputusan penempatan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dan dirinya hanya menunggu perintah. “Di Papua maupun di IKN, kami menunggu perintah dari Presiden. Sebagai pembantu Presiden, harus siap,” ujar Gibran di Jakarta. Menurut Gibran, fleksibilitas dalam menjalankan tugas merupakan bagian dari komitmen untuk mengawal dan memastikan visi serta misi Presiden Prabowo Subianto dapat dieksekusi dengan baik di lapangan. Ia menilai, peran Wakil Presiden tidak hanya terbatas pada kerja administratif di kantor, melainkan lebih pada kerja nyata yang langsung menyentuh masyarakat. “Minggu lalu sudah saya tegaskan, saya bisa berkantor di mana saja, karena saya lebih sering di lapangan untuk memastikan program-program dan visi misi Pak Presiden benar-benar tereksekusi dengan baik,” tegasnya. Sikap tersebut mendapat respons positif dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya datang dari Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG), Jimmy S. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan tugas kenegaraan. Menurut Jimmy S, kesiapan Gibran untuk ditempatkan di wilayah mana pun, termasuk daerah strategis dan prioritas pembangunan seperti IKN dan Papua, menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi serta keseriusan dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Kami dari Masyarakat Pendukung Gibran mendukung penuh setiap langkah dan program yang dijalankan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kesiapan beliau untuk ditugaskan di IKN maupun Papua merupakan bukti nyata komitmen sebagai pembantu Presiden,” ujar Jimmy S, yang tengah berada di luar negeri, saat dihubungi awak media, Selasa (23/12/2025). Ia menambahkan, kehadiran Wakil Presiden di berbagai daerah dinilai penting untuk mempercepat realisasi program pemerintah, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian dan pengawalan langsung dari pimpinan nasional. Dalam praktiknya, Gibran memang dikenal aktif turun langsung ke lapangan untuk mengawal berbagai program prioritas pemerintah. Hal tersebut terlihat dari rangkaian kunjungan kerja yang dilakukannya ke sejumlah daerah di Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau, Gibran mengawal langsung beberapa agenda strategis pemerintah. Di antaranya adalah penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja, kunjungan ke Sekolah Rakyat sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan, serta agenda penutupan Muktamar Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) yang dijadwalkan berlangsung pada malam harinya. “Ya contohnya hari ini, saya mengawal penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat, dan nanti terakhir kita akan menutup Muktamar Hima Persis,” ujar Gibran. Gibran menegaskan bahwa keterlibatan langsung di lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang telah dirancang pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan turun langsung, ia dapat melihat secara nyata berbagai persoalan di lapangan sekaligus memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kerja nyata, efektivitas program, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur dan daerah strategis nasional seperti IKN. Dengan komitmen dan kesiapan tersebut, Gibran menegaskan bahwa dirinya akan terus mendukung dan mengawal penuh agenda pemerintahan demi mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (***)

INDOPOS
Desember 22, 2025
0 Comments

Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Lintas Fakultas Universitas Borobudur Dorong Keluarga Sehat dan Mandiri Melalui Edukasi Terpadu

INDOPOS-Jakarta Timur — Universitas Borobudur kembali menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kolaboratif lintas fakultas bertema “Mewujudkan Keluarga Sejahtera Melalui Edukasi Keluarga Sehat”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Gedung D Lantai 3, Universitas Borobudur, Jakarta Timur. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan hasil kolaborasi antara Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Psikologi Universitas Borobudur. Program ini dirancang sebagai pendekatan integratif yang menggabungkan aspek kesehatan fisik, kesehatan mental, serta pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan. Pembukaan kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Prof. Darwati Susilastuti, MM., serta pimpinan di lingkungan Universitas Borobudur. PkM Kolaborasi ini diketuai oleh Dr. Muhammad Rozali, SE., MM. selaku dosen Magister Manajemen, Program Pascasarjana. Dalam sambutannya, ketua panitia menyampaikan bahwa keluarga yang sehat secara fisik dan mental memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk berdaya secara ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada edukasi kesehatan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan keluarga, khususnya bagi masyarakat di sekitar lingkungan kampus. Rangkaian kegiatan PkM meliputi edukasi dan pemeriksaan kesehatan keluarga, seperti sosialisasi Perilaku Hidup Sehat untuk mencegah penyakit kronis serta pemeriksaan kesehatan dasar (tekanan darah, berat badan, gula darah, asam urat, dan kolesterol). Selain itu, peserta juga mendapatkan edukasi manajemen keuangan rumah tangga seperti persiapan dana kesehatan di hari tua. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dana keluarga untuk kesehatan. Dari aspek psikologis, Fakultas Psikologi memberikan kontribusi melalui edukasi psikologi keluarga, khususnya terkait pengelolaan emosi, kesehatan mental, dan penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Peserta kegiatan ini melibatkan dosen lintas fakultas, mahasiswa Universitas Borobudur, khususnya Senat Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Psikologi serta 100 masyarakat di lingkungan Kelurahan Cipinang Melayu yang berasal dari RT05/13, RT 06/04, RT 08/04, dan 09/04. Keterlibatan mahasiswa menjadi bagian penting dalam pembelajaran kontekstual dan implementasi langsung nilai-nilai akademik ke dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan ini, Universitas Borobudur berharap dapat mendorong terbentuknya kelompok masyarakat binaan yang sehat, produktif, dan mandiri secara ekonomi, sekaligus menjadi model praktik kolaborasi lintas disiplin dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial. (***)

INDOPOS
Desember 22, 2025
0 Comments

Mobil Terbakar di Tikungan Tajam Bungkukan Sungai Biayawak, Sopir Tewas Terpanggang

INDOPOS-Kotabaru, —Telah terjadi peristiwa kecelakaan tragis yang di tikungan tajam Bungkukan Sungai Biayawak, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Minggu, 21 Desember 2025. Dalam insiden tersebut, sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal hingga terbakar hebat. Naas, sopir kendaraan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat ikut terbakar di dalam mobil. Peristiwa tragis itu sempat menggegerkan warga sekitar dan pengguna jalan, mengingat lokasi kejadian dikenal sebagai tikungan tajam yang rawan kecelakaan. Hingga saat ini, identitas korban masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang. Proses evakuasi korban dan kendaraan dilakukan oleh jajaran Satlantas Polres Kotabaru bersama Polsek Kelumpang Barat. Petugas juga melakukan pengamanan lokasi serta pengaturan arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan susulan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan kebakaran mobil tersebut. Laporan: Saberan, S.H.

INDOPOS
Desember 19, 2025
0 Comments

Langgar Prosedur Integrasi AHU, Dirjen AHU Dilaporkan Ke Mabes Polri?

INDOPOS–Kuasa Hukum PT. Bososi Pratama Yayan Septiadi menyesalkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang tidak hadir dalam rapat terkait laporan penyalahgunaan akun Minerba One PT. Bososi Pratama yang dihadiri pihak Kementerian ESDM, Kementerian Investasi/BKPM dan direksi PT. Bososi Pratama yang digelar secara daring (zoom) pada Kamis, 18 Desember 2025. Padahal kehadiran Dirjen AHU sangat diharapkan guna mendengarkan alasan prosedur, teknis dan penyelesaian atas kebijakan pemblokiran AHU-MODI milik PT. Bososi yang memiliki legal standing sah. “Tanpa kehadiran pihak dirjen AHU dalam zoom metting tadi, sudah bisa diduga, tidak akan merubah apapun. Karena ditangan merekalah domain admin AHU-MODI dikendalikan secara terintegrasi,’’ujar Yayan, usai rapat di Lobby Gedung Dirjen AHU Kemenkum RI, Kamis, (18/12/25) Selain itu, Yayan Septiadi menagatakan jika pihak Dirjen AHU Kementerian Hukum (Kemenkum) RI berpotensi melanggar standar prosedur (SOP) pelayanan badan hukum. Maka, jika tetap kekeuh menolak permohonan buka Blokir AHU-MODI PT. Bososi Pratama, bukan tidak mungkin pihaknya akan menindaklanjuti secara hukum. “Karena dalam hal ini Dirjen AHU secara jelas hanya karena menerapkan prinsip kehati-hatian, sebagai pertimbangan. Itu boleh saja, tapi apa boleh dengan melawan putus hukum Peninjauan Hukum (PK) Mahkamah Agung? Apa itu bukan perbuatan melawan hukum? Ini kan berpotensi pidana,’’ jelas praktisi hukum ganteng muda usia ini, menarik nafas dalam serta menunjukan surat penolakan Dirjen AHU Nomor AHU.7-AH-4260 tertanggal 11 Desember 2025. Bukan tidak mungkin, lanjut Yayan, pihaknya akan mengambil langkah hukum lanjutan dengan melaporkan dugaan pelanggaran SOP tersebut kepada pihak Mabes Polri akibat tidak mengindahkan putusan PK Mahkamah Agung, itu sama halnya dengan perbuatan melawan hukum. “Dalam hal ini kami meminta Dirjen AHU atau Direktur Badan Usaha untuk segera membuka blokir akses sistem administrasi badan hukum AHU-MODI PT Bososi Pratama yang atas nama Direktur Utama Kevin Andreas Wijaya. Karena berdasarkan fakta putusan PK yang berkekuatan hukum secara inkracht, kepemilikan IUP PT. Bososi Pratama adalah sah milik Jason Kariatun, klien kami. Jika tidak, sebagai negara hukum, tanpa ragu, tentu kami akan pertimbangkan untuk mebuat laporan kepihak mabes Polri,’’ tegas Yayan.

INDOPOS
Desember 19, 2025
0 Comments

Inkrah di MA, Tapi IUP Dirampas: Kisruh PT Bososi Pratama Buka Borok AHU–MODI

INDOPOS-Kisruh perusahaan tambang nikel perseroan terbatas PT. Bososi Pratama mencuat setelah terjadi dualisme klaim kepemilikan AHU-MODI Ijin Usaha Pertambangan (IUP) hingga memicu konflik dan sengketa hukum. Diduga telah terjadi kongkalikong pemalsuan dokumen atas perubahan kepemilikan legalitas Perseroan dan saham oleh pihak ketiga melibatkan pejabat di Dirjen AHU Kementerian Hukum RI. Sebelumnya, PT. Bososi Pratama sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang sektor pertambangan nikel, beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, telah terjual oleh PT. Kami Maju Indonesia, berdasarkan Akte Jual Beli 16 Desember 2016. Mayoritas pemegang saham Jason Kariatun, Andrias Kevin Wijaya selaku direktur dan Edwin Salim sebagai Komisaris. Permasalahan dualisme mengemuka menyusul klaim PT. Palmina Adhikarya Sejati sebagai pemegang saham PT. Bososi Pratama dan mengumumkan kepada masyarakat agar tidak ada pihak lain melakukan aktivitas pertambangan hingga mengejutkan pihak pemilik saham mayoritas. Jason Kariatun selaku pemegang saham 75% (mayoritas) PT. Bososi Pratama pun melaporkan permasalahan ini ke jalur hukum melalui peradilan perdata serta melapor ke Kementerian Hukum, Kementerian ESDM serta Kementerian terkait guna memblokir pengesahan dokumen yang mengubah posisi kepemilikan usahan pertambangan yang tercatat pada AHU-MODI kementerian ESDM. Melalui wawancara khusus dengan kuasa hukum PT. Bososi Pratama Yayan Septiadi, SH, mengungkap bahwa setelah melalui proses peradilan setempat, Pihak Jason Kariatun dimenangkan oleh putusan peradilan sah hingga putusan PK (peninjauan Kembali) Nomor 269 PK/Pdt/2024 tertanggal 24 April 2024. Mahkamah Agung (MA) juga telah meneribitkan surat kepemilikan sah saham PT. Bososi Pratama. Menjadi permasalahan, stelah putusan PK pada April 2024 tersebut pihak PT. Palmina Adhikarya Sejati diketahui tetap melakukan kegiatan pertambangan dilokasi PT. Bososi Pratama dan mengumumkan kepada public agar tidak ada pihak lain melakukan aktivitas. Hal itu berakibat kerugian pihak Jason Kariatun, ditaksir hingga Rp 2 Triliun. “Parahnya, dilembar sistem integrasi online sistem Minerba On Data (MODI) kementerian ESDM yang terintegrasi dengan OSS di BKPM jika kepemilikan IUP masih tercantum atas nama Kevin Andreas Wijaya. Mengapa klien kami pemilik sah yang seharusnya tercantum justru terblokir, begitu,’’ ujar Yayan kepada media, usai meting zoom dengan tiga kementerian di Dirjen AHU, Jakarta Selatan, Kamis, (18/12/25). Oleh sebab itu, Yayan Septiadi dan tim hukum melakukan upaya hukum dengan berkirim surat pengaduan kepada Mahkamah Agung, dan Kementerian terkait,. Diantaranya berkirim surat pengaduan tertulis nomor021/SPP-YES/XII/2025 tertanggal 16 Desember 2025 ditujukan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan surat Nomor 023/SPP-YES/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025 yang ditujukan kepada Direjen AHU Kementerian Hukum. Pengaduan tim hukum disertai lampiran surat jawaban dari MA Nomor 4381/PAN.W2-TUN1/HK02.7/XII/2025 yang berisi penegasan MA atas Putusan PK 269/PK/Pdt/2024 berkekutan hukum dan mengikat. Namun jawaban jawaban yang diterima dari Dirjen AHU dinilai klise normative dan mengecewakan. Jawaban Dirjen AHU melalui surat No. AHU.7-AH.01-4260 tertanggal 11 Desember 2025 pada poin 2 tertulis, dalam rangka menegakkan prinsip kehati-hatian dan dalam upaya melindungi pihak -pihak yang sedang bersengketa agar permasalahan tidak semakin meluas, maka terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) PT. Bososi Pratama tetap dilakukan pemblokiran sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas seluruh perkara tersebut. “Berlangsungnya proses peradilan TUN menjadi alasan buka blokir belum bisa dilakukan. Sementara AHU-MODI Kementerian ESDM dan OSS Kementerian Investasi/ BKPM bergantung ditangan Dirjen AHU. Padahal MA menyatakan bahwa sekalipun ada proses hukum oleh pihak ketiga melalui pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), TUN tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan tanggapan terkait proses peradilan diluar lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,’’ tegas Yayan. Disesalkan oleh Yayan Septiadi dalam upaya permohonan membuka blokir system terintegrasi OSS Minerba on Data (MODI) yang terintegrasi dengan tiga Kementerian (ESDM, BKPM dan Dirjen AHU) melalui komunikasi metting zoom daring, pada Kamis, 18 Desember 2025, pihak Dirjen AHU mengapa tidak hadir. “Nah, dalam hal ini kami meminta Dirjen AHU atau Direktur Badan Usaha untuk segera membuka blokir akses sistem administrasi badan hukum PT Bososi Pratama yang atas nama Direktur Utamanya itu Kevin Andreas Wijaya menjadi tidak maksimal, karena baik ESDM maupun BKPM system integrasinya ditentukan pihak mind integrasi yaitu Dirjen AHU yang justru tidak hadir,’’ lanjut Yayan. Yayan kembali menegaskan adanya fakta peradilan sudah ada putusan PK yang berkekuatan hukum secara inkracht bahwa kepemilikan IUP PT. Bososi Pratama Adalah sah milik klien nya. “Kita ini tinggal di Republik Indonesia ini, hukum itu adalah panglima. Kalau AHU ini belum membuka juga, Persoalannya bukan bisa atau tidak, tapi mau apa tidak kita taat pada hukum? Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Ya silakan saja mereka pada prinsip kehati-hatian. Cuman mereka harus patuh terhadap putusan pengadilan. Begitu lho. Jangan sampai nanti setelah viral baru… macam-macam lah, inilah, itulah, ketidaktahuan lah, lalai lah. Enggak boleh itu,’’ pungkas Yayan.

INDOPOS
Desember 18, 2025
0 Comments

Unjuk Karya PKK SMK 2025 Digelar di SMKN 24 Jakarta Timur, Libatkan SMK Ar-Raisiyah Husada, SMK Ankes Tunas Harapan, dan SMKN 22 Jakarta Timur

INDOPOS-Jakarta Timur — Kegiatan Unjuk Karya Program Bantuan Proyek Kreatif Kewirausahaan (PKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2025 sukses diselenggarakan pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Auditorium SMKN 24 Jakarta Timur. Kegiatan ini diikuti oleh empat SMK penerima Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) Tahap II Tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan, yaitu SMKN 24 Jakarta Timur sebagai tuan rumah, SMK Ar-Raisiyah Husada, SMK Ankes Tunas Harapan, serta SMKN 22 Jakarta Timur. Keempat sekolah tersebut telah menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus penyelesaian rangkaian tugas program, masing-masing sekolah diwajibkan menampilkan hasil proyek kewirausahaan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan unjuk karya. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 13.00 WIB ini menjadi ajang strategis untuk menampilkan kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan peserta didik SMK melalui berbagai produk unggulan yang dikembangkan dalam Program Bantuan Proyek Kreatif Kewirausahaan (PKK). Sejak pagi hari, suasana Auditorium SMKN 24 Jakarta Timur tampak semarak dengan persiapan panitia serta penataan stan unjuk karya dari masing-masing sekolah. Acara diawali dengan registrasi tamu undangan, dilanjutkan dengan pembukaan oleh pembawa acara (MC), menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, serta doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Plt Pengawas Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Timur, Ahlan Riyadi, yang hadir mewakili Kepala Suku Dinas Pendidikan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Unjuk Karya PKK merupakan sarana penting dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, serta kemandirian peserta didik SMK. Melalui program PKK, siswa tidak hanya dibekali keterampilan teknis sesuai kompetensi keahlian, tetapi juga dilatih untuk berpikir inovatif, memahami proses produksi, hingga mengenal konsep pemasaran dan pengembangan usaha. “Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran nyata bagi peserta didik SMK agar mampu menciptakan produk bernilai ekonomi dan siap bersaing di dunia usaha maupun dunia industri,” ujar Ahlan Riyadi. Ia juga mengapresiasi antusiasme para siswa, guru pembimbing, serta pihak sekolah yang secara konsisten mendukung penguatan pendidikan kewirausahaan di lingkungan SMK. Ahlan berharap kegiatan Unjuk Karya PKK dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk terus berinovasi, berani berwirausaha, serta mampu menciptakan peluang kerja secara mandiri sejak dini. Memasuki acara inti, masing-masing sekolah menampilkan dan mempresentasikan produk unggulan hasil karya siswa sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki. SMK Ar-Raisiyah Husada, di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Hj. Diah Lina Setiyawati, S.E., M.Si., menampilkan berbagai produk homecare seperti pembersih lantai, sabun cuci piring, deterjen, dan softener. Produk-produk tersebut merupakan hasil pembelajaran dari jurusan Teknologi Farmasi. Sementara itu, SMK Ankes Tunas Harapan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Noviyanti Wahyuningsih, M.Pd., memamerkan produk kreatif berupa homecare product, perfumery, serta lip balm organik. Produk tersebut merupakan hasil karya Tim Aktura Preneur, yang mencerminkan integrasi antara kompetensi laboratorium, bidang kesehatan, dan kewirausahaan. Adapun SMKN 22 Jakarta Timur, di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah Lia Adawiyah, menghadirkan produk unggulan Batik Karsa, termasuk berbagai olahan seperti tas batik dan produk kreatif lainnya. Karya-karya tersebut merupakan hasil kolaborasi siswa dari berbagai jurusan, antara lain Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL), Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB), serta Bisnis Daring dan Bisnis Ritel. Sebagai tuan rumah, SMKN 24 Jakarta Timur yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Isfariani menampilkan produk berbasis teknologi digital, antara lain aplikasi mobile, sistem Point of Sales (Ventra) dengan fitur manajemen data produk, sistem barcode dan sales promotion system, sistem absensi sekolah berbasis geofencing dan barcode, serta pengembangan Internet of Things (IoT System). Produk-produk tersebut merupakan hasil karya siswa dari jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG), Usaha Layanan Wisata (ULW), Perhotelan, Kuliner, dan Busana. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi peninjauan stan unjuk karya, di mana para tamu undangan, pengawas, dan perwakilan dinas berinteraksi langsung dengan siswa. Dalam sesi ini, peserta didik mempresentasikan proses pembuatan produk, konsep bisnis, strategi pemasaran, serta potensi pengembangan usaha ke depan. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dan menjadi pengalaman berharga bagi siswa dalam melatih kemampuan komunikasi serta presentasi bisnis. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta dan tamu undangan mengikuti sesi foto bersama, dilanjutkan dengan penutupan resmi oleh MC serta ramah tamah. Kegiatan Unjuk Karya PKK SMK Tahun 2025 ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara sekolah, peserta didik, dan pemangku kepentingan dalam mencetak lulusan SMK yang kreatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Melalui kegiatan ini, Program Bantuan Proyek Kreatif Kewirausahaan (PKK) kembali menegaskan perannya sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong lahirnya generasi muda SMK yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. (***)