2024 - Laman 61 dari 71 -

INDOPOS
Februari 27, 2024
0 Comments

Ketua Umum Bamus Betawi Eki Pitung Lantik Pengurus Perempuan Betawi

INDOPOS-Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Muhammad Rifki alias Eki Pitung melantik sejumlah pengurus Perempuan Betawi di Hall B Jakarta Convention Centre (JCC), Senaya, Jakarta Pusat. Pihaknya berharap, kehadiran Perempuan Betawi bisa meningkatkan kesetaraan warga Jakarta yang intelek dan religius. Mpok Desi di dapuk sebagai Ketua MPOK None Bamus Betawi Yg sebelum nya senior di PWB Perkumpulan Wanita Betawi, sbg salah satu Organisasi Pendukung Bamus Betawi. “Peran dan aktivitas perempuan-peremouan Betawi itu harus terakomodir dan Eksis. Ke depan, Perempuan Betawi harus terus mengasah intelektualitasnya agar bisa menghadirkan kesetaraan di Jakarta. Dan utamanya harus tetap religius karena itu ciri khas orang Betawi yang tidak boleh hilang,” ujar Eki Pitung dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024). Diakuinya, stigma Perempuan Betawi selama ini hanya dikaitkan dengan urusan sumur, dapur dan kasur. Untuk itu, tegasnya, Perempuan Betawi harus bisa mengubah stigma itu menjadi lebih smart, profesional dan progresif yang tetap mencintai budaya dan tradisi leluhur. “Stigma ini harus berani kita ubah, tidak melulu seperti itu. Menjadi Perempuan Betawi harus progresif, smart juga profesional dengan tetap mencintai budaya dan tradisinya. Perempuan Betawi jangan mau lmenjadi objek penderita,” katanya. Eki Pitung menambahkan, Perempuan Betawi harus terlibat dalam pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan. Sebab, ucapnya, hal ini begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa. Mengingat, perempuan adalah pendidik pertama di dalam keluarga. Diakuinya, Perempuan Betawi merupakan organisasi badan otonom Bamus Betawi yang tergabung dalam Mpok None Betawi. Saat ini, katanya, ada lima badan otonom Bamus Betawi, yakni: laskar adat Betawi, Mpok None Betawi, Lembaga Hukum/Advokasi Bamus Betawi, Lembaga Takmir Masjid dan Majelis Taklim serta Lembaga Koperasi dan UMKM. “Ke-4 badan sebelumnya telah ada sejak Bamus Betawi dipimpin alm H.Lulung pada Priode 2018 – 2023. Lalu pada periode kepemimpinan saya, ditambah satu yaitu lembaga khusus Perempuan Betawi,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, digelar juga seminar nasional bertajuk “Pendidikan di Era Digital pada Perempuan Betawi” dengan narasumber Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Asosiasi CSR Indonesia dan akademisi Universitas Nasional Jakarta Prof Suherman. Acara pelantikan Perempuan Betawi itu digelar di sela-sela acara Pameran pendidikan bertaraf internasional, Indonesia International Education Training Expo & Conference.

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

Tindakan Polisi Terkait Sengketa Lelang Perkebunan Sawit TBS Tuai Kritik

INDOPOS-Situasi di perkebunan kelapa sawit PT Tri Bakti Sarimas (TBS) di Pucuk Rantau, Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau, hingga Senin (26/2/2024) sore mencekam. Di saat proses hukum perdata sedang berlangsung dan belum berkekuatan tetap di pengadilan, Polda Riau gerak cepat menyelidiki kasus pidana terkait sengketa lahan TBS pasca-lelang oleh BRI. Lebih dari 2.000 pekerja perkebunan TBS pun ketakutan atas kedatangan aparat polisi sejak Sabtu malam, akhir pekan lalu. Mereka semakin resah setelah tentara dan dan polisi juga tiba di perkebunan itu Senin (26/2/2024) ini. Di antara aparat itu tampak Kepala Polresn Kuansing, AKBP Pangucap Priyo Soegito, dan Komandan Kodim Inhu-Kuansing, Letkol Kav. Dani Prasetyo Wibowo. Beberapa pekerja merasa terintimidasi. “Aneh ya, para aparat itu datang ramai-ramai seperti mengintimidasi. Padahal, sengketa lahan kami masih dalam proses sidang perdata, baik di PTUN Pekanbaru, maupun di PN Jakarta Pusat. Polisi mestinya tau, bahwa seharusnya menunggu hasil sidang perdata, baru menyelidiki kasus pidananya,” kata seorang petugas keamanan TBS. Pada Sabtu tengah malam polisi memasang plang di lima titik bertuliskan “Perkebunan Sawit ini dalam proses penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berdasarkan: LP/B/7/I/2024/SPKT/Polda Riau, tanggal 5 Januari 2024”. Penyelidikan didasari laporan PT Karya Tama Bakti Mulia (KTBM), anak perusahaan konglomerasi raksasa First Resources. Selain itu, aparat juga memasang garis polisi di areal perkebunan. Ada ruas jalan, yang menjadi poros transportasi utama dari dan ke perkebunan itu, dipasangi penghalang dengan penjagaan ketat aparat. Padahal perkebunan itu adalah sumber ekonomi bagi lebih dari 2.000 keluarga pekerja sejak TBS beroperasi pada 1986. Aktivitas mereka terancam dengan pasal-pasal pidana. Kuasa hukum TBS, Andry Christian dari MAHANAIM Law Firm, menilai tindakan aparat itu berlebihan, melangkahi proses hukum acara perdata yang sedang berjalan, dan bersifat intimidatif. Areal perkebunan TBS, terdiri dari 14 bidang seluas 17.600 hektar itu, masih menjadi obyek perkara perdata antara TBS dan KTBM, yang sedang berjalan di PTUN Pekanbaru dan PN Jakarta Pusat. Menurut Andry, terhadap obyek kasus perdata itu, polisi seharusnya tidak melakukan penyelidikan pidana jika kasus perdatannya belum berkekuatan tetap (inkracht). Hal itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 junto Pasal 131 UU Nomor 1 tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Andry mengutip Pasal 1 Perma No.1/1956, “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”. Menurut Andry, penyidik Polda Riau mengabaikan peraturan Perma tersebut. Selain itu, Andry juga menguti UU No 1/1950. UU itu berbunyi, “Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-Undang, maka MA dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus di selesaikan.” Andry mengatakan, “Polisi telah terlibat terlalu jauh, melangkahi aturan yang ada tersebut. Polisi harus mundur, menunggu putusan perkara perdata itu inkracht.” Kasus pidana yang ditangani Polda pascalelang sepihak oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas aset perkebunan kepala sawit PT di Kuansing patut dipertanyakan. Menurut Andry, ada apa dengan aparat penyidik Polda Riau, sampai mengabaikan proses hukum perdata yang sedang berlangsung di baik PTUN Pekanbaru maupun di PN Jakarta Pusat. Kata dia, penyidik terkesan lepas kendali. Penyelidikan oleh polisi menurut Andry didasarkan pada laporan KTBM pada 5 Januari 2024, bernomor LP/B/7/I/2024/SPKT/Polda Riau. Inti laporan itu, KTBM mengadukan telah terjadi kasus pencurian dan penggelapan tandan buah sawit di perkebunan PT TBS yang telah dibeli oleh KTBM melalui proses lelang sepihak yang dilakukan BRI di KPKNL Pekanbaru, 28 Desember 2023. Menurut KTBM, pencurian dan penggelapan dilakukan pada 29 Desember 2023, sehari setelah lelang di KPKNL Pekanbaru. Aset TBS terjual dengan nilai Rp 1,9 triliun kepada KTBM. Manajemen TBS keberatan. Andry, menyebut lelang itu sedara sepihak, tidak melibat TBS, dan diikuti peserta tunggal yakni KTBM. “Hal terpenting, aset TBS dijual jauh di bawah nilai appraisal,” katanya. Pihak manajemen TBS melalui kuasa hukumnya mengatakan, appraisal independen telah menakar nilai asset TBS itu yakni sekitar Rp 2,5 triliun. “Tetapi mengapa justru BRI melepasnya dengan nilai jauh di bawah itu. Apraisal yang dilakukan BRI juga tidak transparan,” kata Andry. PT TBS terlilit utang kredit pinjaman di BRI. Dalam korespondensi antara BRI dan TBS, sebenarnya BRI selaku kreditor telah memberikan keleluasaan terakhir kepada TBS selaku debitur. BRI dalam surat No.B.643-CRR/WRR/WRD/12/2023/ tanggal 19 Desember 2023 disebutkan, BRI tetap melakukan lelang aset TBS. Namun, pembatalan lelang dapat dilakukan dengan syarat debitur membayar kewajiban minimal 20 persen dari total kewajiban. Menurut Andry, TBS sudah menyatakan kesanggupan membayar sebesar 20 persen itu.…

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

Korban Robot Trading Net 89 Tuntut Pelaku Rusdi Beri Ganti Rugi

INDOPOS-Korban robot trading Net 89 menuntut keadilan. Mereka yang tergabung dalam Paguyuban Korban Trading Net 89, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mengawal proses pra peradilan Nomor 18 PraPid/2024 yang didaftarkan di PN Jaksel, atas nama tersangka Rusdi. Para korban yang mengalmi kerugian hingga miliaran rupiah berharap, PN Jaksel memberikan perhatian, dan majelis hakim yang mengadili nantinya bersikap obyektif dalam memutus perkara. “Hakim jangan terkecoh pada perkara ini. Karena banyak perkara serupa, pelaku mengajukan prapid supaya mereka lolos dari jeratan hukum,” ujar Oktavianus Setiawan, selaku perwakilan dari Paguyuban Korban Robot Trading Net 89, pada wartawan di PN Jaksel, Senin (26/2/2024). TONTON VIDEO WAWANCARA KORBAN NET 89 KLIK INDOPOS TV Oktavianus mengatakan, yang mengajukan prapid ini adalah Rusdi yang merupakan Manajer IT Net 89. “Secara jabatan Rusdi sebagai manajer adalah orang yang bertanggung jawab di dalam perusahaan. Karena dapat dipastikan manajer itu tahu praktik penipuan, dan tujuan dari perusahaan itu,” kata dia. “Kami juga minta ganti rugi dari pelaku. Sita asetnya untuk diberikan kepada korban,” tegasnya. Prof Suhandi Cahya, Ahli Hukum Pidana menyampaikan, masalah tersangka untuk menggugat polisi itu hak tersangka, sebagaimana yang ada di dalam pasal 77 KHUP, tapi ini sebagai satu modus yang dilakukan oleh tersangka agar kasusnya dicabut dan ini kebanyakan gagal, apalagi kalau pengacaranya tidak mengerti dalam pasal 77 sampai pasal 91, tetapi ada keanehan, tetapi ada juga yang di kabulkan ada faktor lainnya. Dalam kasus investasi bodong ini sudah terjadi di mana-mana. “Saya pernah pegang kasus Jiwasraya, tapi ada kalanya penegak hukum dia tidak mengindahkan investasi bodong tersebut, melainkan asal ada sesuatu yang bisa di tolong, ditolonglah si tersangka ini padahal dibalik itu ribuan korban menderita yang telah dibuat oleh tersangka,jadi dalam hal ini sebagai seorang hakim harus bertindak secara bijak supaya jangan sampai hakim di anggap jelek,” tetangnya. Seperti yang diberitaka sebelumnya direktur tindak pidana khusus telah menetapkan tiga belas tersangka dalam kasus robot trading net 89 dan dua orang masuk dalam daftar pencarian orang Mabes Polri. (bwo)

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

PT Seruniandal Citramandiri Produksi Pupuk 200-300 Ton Sehari Tanpa Bahan Impor

INDOPOS-Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, menyampaikan, pendampingan yang dilakukan pihaknya kepada para petani di sejumlah daerah, terbukti sukses meningkatkan hasil panen. Melalui pemupukan menggunakan produk dalam negeri dari PT Seruniandal Citramandiri, Antasena, yang memproduksi sebanyak 200 hingga 300 Ton pupuk per hari, para petani mampu menghasilkan padi antara 10 hingga 17 ton per hektar saat panen. “Kami telah membuktikan mampu menghasilkan padi hingga 17 ton saat panen di wilayah Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat dengan penggunaan pupuk Antasena dari karya anak negeri. Pupuk berkualitas ini menggunakan bahan dari dalam negeri, sehingga kita tidak perlu import untuk memproduksinya,” ujar Jimmy pada wartawan, di sela-sela kunjungan di lokasi persawahan di Bandung Selatan. TONTON VIDEO LENGKAP KLIK INDOPOS TV Dalam peninjauan di persawahan Bandung Selatan, Jimmy memaparkan, pendampingan Masyarakat Pendukung Gibran bekerjasama dengan PT Seruniandal Citramandiri sebagai penghasil pupuk produksi dalam negeri, terbukti mampu meningkatkan hasil panen petani. “Jika biasanya petani hanya mampu menghasilkan 5 sampai 6 ton per hektare, menjadi meningkat 10 hingga 17 ton setelah menggunakan pupuk karya anak bangsa dari PT Seruniandal Citramandiri,” tuturnya. Bapak Agus dari PT Seruniandal Citramandiri menjelaskan, pupuk yang dihasilkan terbuat dari bahan baku dalam negeri. Sehingga ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi kelangkaan pupuk yang selama ini bahan bakunya diimpor dari luar negeri. “Produksi yang mampu dihasilkan pun cukup besar, yakni 200 hingga 300 ton per hari,” ucapnya. Para petani pun senang, dan menyampaikan terimakasih dengan adanya pendampingan dari Masyarakat Pendukung Gibran ini hasil panen mereka meningkat pesat.

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

Ancam Keselamatan Siswa SMPN 2, JATAM Sebut Tambang Ilegal Sumberharjo Kejahatan Lingkungan

INDOPOS-Keberadaan tambang ilegal di Kelurahan Sumberharjo, Prambanan, Sleman mengancam keselamatan ratusan siswa di SMP Negeri 2 Prambanan. Pasalnya, aktivitas penambangan tersebut menyebabkan jalanan di depan sekolah rusak dan berdebu, serta mengganggu proses belajar mengajar. Juru Kampanye Jaringan Tambang (Jatam), Farhat menegaskan bahwa aktivitas penambangan yang diduga ilegal itu merupakan kejahatan lingkungan serta perbuatan yang melawan hukum. Karena menurutnya, dalam aktivitas penambangan tak boleh menggunakan fasilitas publik yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. “Apa yang terjadi di wilayah sekitar SMPN 2 Prambanan adalah kejahatan lingkungan. Berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan tambang sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas publik, perusahaan tambang harusnya membangun jalan sendiri untuk aktivitas haulingnya,” kata Farhat dalam keterangannya pada Senin 26 Februari 2024. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa truk pengangkut komoditas tambang yang menggunakan jalan warga untuk bongkar-muat komoditas tambang dan apalagi jika perusahaan tersebut tidak memiliki izin adalah kejahatan lingkungan. “Itu merupakan kejahatan lingkungan dan sekaligus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penambang serta pemerintah,” lanjutnya. Menurutnya, penggunaan jalan warga untuk aktivitas tambang juga akan memberikan kerugian sosial-ekonomi kepada warga. “Seperti pencemaran udara akibat peningkatan volume debu dan akan mengakibatkan permasalahan kesehatan juga warga itu sendiri,” lanjutnya. Tidak hanya itu, Farhat menyebut jika keberadaan truk pengangkut tambang, berpotensi akan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Lebih lanjut, menurutnya persoalan tambang ilegal bukanlah fenomena yang baru, tapi sudah lama, terorganisir dan cenderung dibiarkan oleh negara. “Merujuk data Kementerian ESDM, terdapat sekitar 2.700 tambang ilegal di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2.600 lokasi merupakan pertambangan mineral dan 96 lokasi adalah pertambangan batubara,” ujarnya. Diketahui, sebelumnya diberitakan bahwa para siswa dan guru SMP Negeri 2 Prambanan mengeluhkan adanya aktivitas ratusan truk pengangkut tanah darj tambang ilegal yang melewati jalanan depan sekolah. Dengan adanya aktivitas tersebut mengakibatkan jalan yang sebelumnya berupa aspal, kini hampir tak terlihat aspalnya sama sekali. Hanya terlihat jalan tanah yang bergelombang dan membuat debu-debu berterbangan setiap kali dilalui kendaraan. Wakil Kepala SMP Negeri 2 Prambanan, Nunun Khotimah, mengatakan kondisi itu sangat mengganggu para siswa, terutama saat jam berangkat dan pulang sekolah. Selain jalan yang rusak, para siswa juga harus berbagi jalan dengan truk-truk besar pengangkut tanah dari tambang ilegal tersebut, yang terkadang membuat siswa terjatuh. “Anak-anak juga mengeluh terutama yang naik sepeda, mereka mau cari jalan karena kalah dengan truk harus minggir-minggir, harus ekstra hati-hati. Kemarin juga ada yang jatuh juga karena jalan licin kalau habis hujan, tapi bukan siswa sini,” kata Nunun dikutip dari Pandangan Jogja. Dirinya pun khawatir akan keselamatan para siswa, karena jalan yang bergelombang membuat truk-truk tersebut bergoyang saat berjalan hingga menyebabkan truk yang oleng dan jatuh ke samping. “Takutnya kan pas ada siswa di sampingnya terus tertimpa. Jadi saya setiap hari itu was-was, gimana ini anak-anak saya,” katanya. “Takutnya kan nanti bikin anak itu kena ispa atau apa karena setiap hari kena debu yang sangat tebal,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta, Anna Rina Herbranti, menegaskan bahwa tambang yang beroperasi tersebut adalah tambang ilegal. Ia mengatakan bahwa pihak Dinas PUP ESDM DIY bersama sejumlah OPD lain juga telah mendatangi tambang tersebut,namun belum diketahui siapa pemiliknya. “Tentunya diharapkan pihak desa atau kalurahan juga menjaga agar tidak ada truk-truk tambang ilegal tersebut lewat jalan tersebut, karena kalau tetap dilewati oleh truk-truk tersebut tetap saja jalan tersebut akan rusak atau semakin rusak karena tidak kuat menerima beban truk,” kata Anna.

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

Bupati Dico Sukses Naikan Perekonomian dan Investasi Kendal

INDOPOS-Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi Bupati Dico Ganinduto yang telah meningkatkan nilai perekonomian Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Tentu apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati patut diapresiasi, mengingat upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu hal yang krusial dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia,” kata Yusuf dalam keterangannya pada Senin 26 Februari 2024. Terlebih, kata dia, Kabupaten Kendal yang mempunyai KEK, sehingga membutuhkan peran Pemerintah Daerah seperti dalam menyediakan lahan, insentif tersendiri terutama bagi mereka yang ingin masuk untuk berinvestasi di KEK Kendal. “Itu menjadi hal yang penting dalam peningkatan kinerja KEK itu sendiri. Hal yang perlu digaris bawahi sebenarnya peningkatan investasi di kawasan ekonomi khusus merupakan kerjasama berbagai stakeholder dan KEK Kendal itu kemudian bisa muncul salah satunya karena permintaan terhadap penyediaan KEK itu dikabulkan oleh pemerintah pusat,” katanya. Sementara itu, Yusuf mengatakan bahwa di sisi lain Kabupaten Kendal dan pemerintahnya juga menyediakan beragam insentif dan juga aspek-aspek lain yang menjadi penting dalam peningkatan investasi di KEK Kendal. “Kita tahu bahwa KEK terutama yang bersifat industri, contohnya manufaktur punya karakteristik yang bisa menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang besar, sehingga ketika ada KEK industri seharusnya itu korelasi positif terhadap penurunan pengangguran dan penyerapan angkatan kerja di kabupaten di mana kawasan ekonomi khusus itu berada,” lanjutnya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa di sisi jika melihat industri manufaktur memiliki karakteristik di mana upah yang ditawarkan relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lapangan usaha di pertanian maupun perkebunan tertentu. “Sehingga dengan upah yang lebih tinggi Maka dalam jangka panjang pekerja di sektor industri manufaktur diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata dia. Lebih lanjut, menurutnya peningkatan upah minimum juga tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor industri manufaktur, karena secara agregat upah itu mengalami peningkatan karena adanya perubahan struktur lapangan kerja yang tadinya banyak terfokus ke sektor pertanian kemudian berpindah ke sektor industri manufaktur. Sehingga menurutnya, yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana mempertahankan kinerja dan produktivitas dari pekerja yang bekerja di KEK Kendal ini. “Idealnya, para perusahaan di KEK rutin melakukan upaya latihan dan juga peningkatan skill, sehingga dalam jangka panjang upah yang sudah mengalami peningkatan saat ini juga bisa kembali meningkat secara bertahap di jangka waktu panjang,” kata Yusuf. Ia pun menilai bahwa pelajaran penting dari kesuksesan KEK Kendal salah satunya adalah bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan kawasan ekonomi khusus yang baik. “Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah yang di kepalai oleh Bupati tentu bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain yang ingin mendirikan kawasan ekonomi khusus atau yang ingin meningkatkan kapasitas dan kinerja kawasan ekonomi khusus yang sudah ada saat ini,” ujarnya. Yusuf juga mengatakan bahwa yang tidak kalah penting, yaitu memastikan apakah infrastruktur yang penting dalam menopang perkembangan KEK tersedia di masing-masing daerah yang memiliki dan berencana memiliki KEK. Diketahui, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kendal sebagai KEK baru per 18 Desember 2019 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85/2019. KEK Kendal memiliki luas lahan 1.051,8 Ha yang terletak di Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal dan Patebon, yang terbagi tiga zona yang menjalankan tiga fungsi, yaitu pengolahan ekspor, zona logistik dan zona industri. Dengan adanya KEK tersebut, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dari 22.796 menjadi 40,891. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kendal yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, yaitu dari Rp2.340.312 menjadi Rp2.508.300 pada 2023. Bahkan, pemberian fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance di tawarkan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan kebijakan BKPM dalam kemudahan berinvestasi di KEK Kendal. Hal ini pun memberikan impact kenaikan pelaku usaha di KEK Kendal. Sehingga, kemudahan pemberian perizinan investasi di Kabupaten Kendal juga dapat memberikan impact kenaikan nilai investasi menjadi Rp59,1 triliun dan nilai export Rp176.570.623, yang terlihat adanya kenaikan sebesar 45% pada investasi selama kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, pada tahun 2023 KEK Kendal juga telah berhasil menarik investor- investor, tidak hanya di dalam negeri namun hingga ke mancanegara seperti Cina, Taiwan, Hongkong, Malaysia dan lainnya, yang menghasilikan 98 tenants siap untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Kendal. Bahkan, Kementerian Perekonomian mengapresiasi Bupati Kendal Dico M Ganinduto karena capaian KEK Kendal menjadi yang terbaik di antara 20 KEK yang ada di Indonesia.

INDOPOS
Februari 26, 2024
0 Comments

Ariza Disebut Dapat Restu Prabowo Maju Cagub DKI 2024

INDOPOS-Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria disebut akan maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Riza yang merupakan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu bahkan disebut sudah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nama Riza pun kerap muncul dalam survei tokoh politik/non-politik yang cocok menjadi gubernur DKI. Dapat restu Prabowo Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta Syarif mengaku, pihaknya kini tengah mencari sosok yang tepat untuk diusung sebagai calon wakil gubernur mendampingi Riza. “Kalau nama sudah ada dong, Pak Ariza. Cuma lagi sedang dicari pendampingnya (calon wakil gubernur),” tutur Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI itu lalu menegaskan, Riza telah mendapatkan restu dari Prabowo. Menurut dia, Gerindra hanya tinggal mengumumkan secara resmi terkait Riza yang maju sebagai calon gubernur ini. “Sudah (mendapat restu dari Prabowo). Bahasa kita, tinggal bungkus saja. Tinggal diumumkan secara formal,” ucap Syarif. Riza yang pernah menjabat Wakil Gubernur DKI itu pun disebut telah siap dengan proyeksi tersebut. Kini, menurut Syarif, Riza tengah disibukkan dengan sejumlah organisasi yang dia ikuti. Siap patuhi Prabowo Kabar mengenai Riza yang akan diusung sebagai cagub sudah berembus cukup lama. Saat masih menjabat sebagai wakil gubernur, Riza juga telah memberikan komentarnya terkait rencana itu. Riza mengatakan akan mematuhi apa pun keputusan dewan pimpinan pusat partainya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Soal kesiapan sebagai kader partai, kami harus patuh taat setia kepada partai. Ada pimpinan partai di situ, ada Pak Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto), Pak Dasco (Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad), ada Pak Muzani (Sekjen Gerindra Ahmad Muzani),” ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2022) silam.

INDOPOS
Februari 25, 2024
0 Comments

Kasus Tidak Terpuji Oknum TNI AU Bisa Rusak Nama Baik Institusi

INDOPOS-Kasus tidak terpuji yang melibatkan oknum TNI AU kembali terjadi, dan berpotensi merusak nama baik institusi. Dua anggota TNI AU berinisial M dan H yang bertugas di Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) (Lanud) Pattimura, terlibat keributan dengan pemandu lagu di tempat karaoke dengan latar belakang asmara. Sudah saatnya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengambil tindakan tegas, terhadap bawahannya yang bertindak tidak terpuji, yakni melakukan perselingkuhan. Kasus tersebut bukanlah satu-satunya. Ada sejumlah kasus lain yang serupa, salah satunya Seperti oknum Di dinas Berpangkat Kolonel. Supaya ada efek jera, sudah sepantasnya dilakukan hukuman penurunan pangkat, atau mutasi kedinasan. Bahkan, Panglima TNI Laksamana H. Yudo Margono tidak menaikan pangkat mantan komandan. Sebab, ada terlibat dugaan perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan pelanggaran etika dan moral. Kerap memberikan hadiah dan menjemput kerap dilakukan saat jam kerja, dan menggunakan mobil dinas. “Dari mana punya uang banyak untuk memberikan sesuatu kepada perempuan, padahal gajinya sebagai seorang berpangkat kolonel tidak besar. Jangan sampai terjadi pelanggaran korupsi, karena Panglima TNI sudah menyampaikan peringatan keras kepada anggota yang terlibat korupsi akan ditindak tegas,” Keberadaan oknum tersebut terungkap dalam sebuah surat laporan masyarakat yang beredar di kalangan media. Isinya, menyebut adanya seorang oknum. Hal ini jika terus dibiarkan, tentu akan membuat rusak nama baik institusi. Oknum tersebut saat ini pangkatnya tidak dinaikan. Bahkan, dalam tiga periode kenaikan pangkat, namanya selalu tidak masuk daftar. Hal ini dinilai sebagai langkah tegas dari Panglima TNI, yang tak akan mentolelir sedikitpun penyimpangan oleh oknum prajurit.

INDOPOS
Februari 24, 2024
0 Comments

Pantauan Pengangkutan Logistik Kotak Suara Kecamatan Kelumpang Tengah

INDOPOS-Pelaksanaan Pengangkutan Logistik Kota Suara Dari Kantor Kecamatan Kelumpang Tengah Tanjung Batu Menuju Kota Kabupaten (Kota Baru) Dengan Mengunakan Mobil Truk. Redaktur Indoposnews Kalimatan Selatan Sdr, Saberan.SH. mendatangi kantor Kecamatan Kelumpang Tengah untuk melakukan Pemantauan terhadap pengangkutan logistik kotak suara yang sudah selesai dilakukan rekapitulasi penghitungan suara dan rapat Pleno di tingkat PPK. Menurut informasi yang didapatkan bahwa hari ini Jumat tanggal 23 februari 2024 Kotak Suara akan dibawa ke Kota Kabupaten – Kota Baru. Pengamatan redaktur Indoposnews di lapangan terlihat sudah ada beberapa truk yang siap di berangkatkan untuk membawa kotak suara menuju kota kabupaten guna untuk perhitungan lebih lanjut di tingkatan KPU kabupaten. Pengangkutan Kotak Suara ini dilakukan pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2014 , pukul, 10,00, WITA dengan mengunakan mobil Truk dan pengawalan ketat oleh kawal oleh pihak keamanan, dan pelaksana Pemilu , diantara nya, TNI ,Polri , KPU dan Bawaslu, serta dilepas oleh Bapak, Johansyah selaku Camat Kelumpang Tengah. Dalam sambutan nya Camat Kelumpang Tengah mengatakan bahwa keberhasil pelaksanan proses Pemilu dan Pilpres 2024 di Kecamatan Kelumpang Tengah sukses dan lancar ini disebabkan atas kerja sama yang baik dari semua pihak, Untuk itu saya selaku kepala Pemerintahan disini mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi ikut menyukseskan, mengawalan dan mengamankan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2024 ini dengan sukses dan damai dengan mulai dari tahap pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 hingga selesai perhitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK dan Alhamdullilah sudah rampung semua agenda proses di tingkat PPK kecamatan Kelumpang Tengah, Hingga rapat Pleno di tingkat PPK Kecamatan Kelumpang Tengah sudah final. Beliau menambahkan bahwa masih ada tahapan terakhir yaitu dengan membawa kembali kotak suara dan hasil rekapitulasi ke kota kabupaten (Kotabaru ) untuk dilakukan proses rekapitulasi penghitungan ulang surat suara. Agar tercapai semua proses tahapan demi tahapan ini maka dalam pengembalian kotak suara ini saya meminta kepada pihak keamanan , TNI, Polri, KPU dan Bawaslu untuk di kawal ketat kotak suara hingga tiba di tempat sesuai waktu yang kita harapkan bersama dan semoga tidak ada hambatan dalam perjalan, Amin. Untuk tercapai apa yang menjadi harapan dan keinginan kita sebagai rakyat Indonesia menginginkan Pimpinan Nasional nanti maju mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat dan berhasil membawah Bangsa dan Negara Indonesia ke depan yang lebih baik, dan Maju , Amin. Mari kita sama – sama berdoa semoga keberhasilan pesta Demokrasi Indonesia yang telah kita laksanakan ini dapat membawa Kepimpinan Nasional yang ber-amanah, bermoral dan bermartabat hingga dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat menuju Era Emas Indonesia 2045 Amin. Tutur nya , Saberan .SH.

INDOPOS
Februari 24, 2024
0 Comments

SIMPAN TAGLINE PILPRES BANGUNLAH PERSATUAN BERDASARKAN DWI AZIMAT BANGSA

Oleh PRIJANTO WAGUB DKI 2007-2012 ASTER KASAD 2006-2007 Kalimat kunci di atas, adalah ajakan Bung Karno, yang mengingatkan saya sewaktu kursus di Lemhannas. Kertas kosong pun bisa didiskusikan, adu argumentasi dari pagi hingga sore. Selesai diskusi, makan malam, pesiar bersama-sama, haha-hihi, lupa otot-ototan di kelas. Ngobrol bersatu sesama siswa, bermusyawarah, berpikir untuk negeri bagaimana baiknya. Beda dengan tagline Pipres 2024; menjadi bahan adu argumentasi, membelah paradigma dan pergaulan sesama anak bangsa, sehingga merusak persatuan, walaupun coblosan sudah usai. Hidup pun terkotak-kotak, tidak sadar bahwa pemilu sudah usai, tetapi masih saja saling mengejek dan “menelanjangi”. Tagline Pilpres Indonesia 2024, Paslon 1 Perubahan, Paslon 2 Berkelanjutan dan Paslon 3 Cepat dan Unggul. Namun, Mahfud MD ketika dialog terbuka di Muhammadiyah mengatakan, ia dan Ganjar mengusung Keberlanjutan dan Perbaikan. Dengan demikian, frasa tagline 3 memiliki hakikat yang sama atau paduan antara tagline 1 dan 2. Tagline 1 yang terdiri satu kata, Perubahan dan tagline 2 Berkelanjutan, sepintas memiliki makna yang bertentangan. Rakyat, utamanya para netizen, menangkap perbedaan kata tersebut menjadi bahan otot-ototan, saling mengejek, adu argumentasi, sehingga membuat pembelahan dalam kehidupan masyarakat. Apabila kita cermati, sesungguhnya kedua tagline memiliki kandungan niat yang sama, walaupun diungkapkan dengan kata yang beda. Anies atau Prabowo jika terpilih, sebagai pejabat presiden baru, tentu akan mengatakan siap melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai presiden. Artinya, kebijakan presiden baru tentu akan melanjutkan yang baik, meninggalkan yang buruk atau mengubah yang buruk menjadi baik dan berbuat yang belum pernah ada. Inilah clue yang terkandung di dalam tagline Berkelanjutan dan Perubahan. Benarkah demikian? Mari kita uji. Anies dalam wawancara dengan masyarakat mengatakan dirinya tidak anti hal yang baik. Anies mencontohkan, sewaktu menjabat gubernur, tetap melanjutkan kebijakan yang baik dari Ahok. Sedangkan Prabowo, dalam orasinya menjelaskan akan melanjutkan kebijakan yang baik untuk rakyat, dan meninggalkan yang tidak baik untuk rakyat. Ternyata, kedua tagline tersebut memiliki hakikat kandungan yang sama dalam implementasinya. Belajar dalam Pilpres 2019, dimana telah terjadi pengotak-kotakan masyarakat menjadi kelompok cebong, kampret, dan kadrun, terbawa sampai menjelang Pilpres 2024; dan hilang akibat perubahan konstelasi politik. Perseteruan ini jelas tidak sehat, membuat persatuan terbelah dan membuat kaku pergaulan di masyarakat. Kalimat kunci di atas, merupakan salah satu dari lima prinsip yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya ketika mencari persatuan philosophische grondslag, atau weltanschauung untuk Indonesia merdeka. Pidato tersebut disampaikan pada 1 Juni 1945, di hadapan anggota BPUPKI. Kelima prinsip dari Bung Karno menjadi bahan yang diolah oleh Panitia penyusun Rancangan Undang Undang Dasar dalam BPUPKI. Kelima dasar yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tersebut disepakati dan disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, bersifat final, politis dan legal. Walaupun perjalanan sejarah bangsa Indonesia mengenal era Orla, Orba, dan kini Reformasi, namun kedudukan Pembukaan UUD 1945 tetap tidak berubah; tetap sebagai staats fundamental norm, yang di dalamnya bersemayam norma dasar atau grundnorm milik bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa Indonesia, juga ideologi negara dan way of life serta alat pemersatu bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila selalu diteriakkan: “Pancasila harga mati”. Dengan demikian, Pancasila harus dipedomani, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila istilah cebong, kampret dan kadrun tidak menguntungkan dalam perjalanan bangsa di masa lalu, sebaiknya segera simpan tagline Pilpres 2024, dan segera bangun persatuan Indonesia, dengan semangat toleransi, persaudaraan dan perdamaian yang berkeadilan dan bermanfaat. Ingatlah, kehendak bersatu pada hakikatnya salah satu syarat terbentuknya bangsa, kata ilmuwan dan filsuf Prancis Ernest Renan, pada abad 18. Menyimak apa yang disampaikan politisi muda Ahmad Sahroni dari Nasdem, ketika ditanya tentang sikap partainya, dengan adanya DNA partai yaitu Perubahan, Ahmad Sahroni secara politis menjawab itu hanya tagline dalam pemilu. Secara pribadi saya memberikan apresiasi atas pandangannya. Tagline pemilu hanyalah untuk pemilu. Memang seyogianya, ke depan, semua komponen masyarakat dalam upaya membangun bangsa dan negara, lebih mengedepankan nilai persatuan. Ingatlah, hanya dengan persatuan, bangsa-bangsa di Nusantara bersatu menjadi bangsa Indonesia yang mampu mengusir penjajah, sehingga Indonesia merdeka. Para pahlawan kusuma bangsa, yang jasadnya tersebar di hutan, gunung, lembah, ngarai dan makam-makam, baik dikenal maupun tak dikenal, telah mewariskan nilai-nilai persatuan sejak tahun 1928. Melalui persatuan itulah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai persatuan itulah yang harus kita pedomani dalam mengisi kemerdekaan ini, untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana disampaikan Bung Karno, bahwa kita mendirikan negara Indonesia, untuk semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Bung Karno yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah persatuan disertai nilai-nilai permusyawaratan, perwakilan. Apa-apa yang belum memuaskan, dibicarakan…