INDOPOS
- Oktober 22, 2024
- 0 Comments
Ketum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S Dukung & Apresiasi Kinerja Cepat Menteri PKP Maruarar Sirait, Dalam Mensukseskan Program Hunian Rakyat yang Bukan Omon-Omon Semata
INDOPOS-Program 3 juta rumah per tahun yang akan diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto menciptakan harapan baru bagi masyarakat. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, program ini tidak hanya berpotensi meningkatkan sektor riil, tetapi juga memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan peta jalan dari tim Satgas Perumahan, program ini akan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 1 juta unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sedangkan 2 juta unit akan dibangun untuk masyarakat di pedesaan. “Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama Presiden Prabowo, dan sektor perumahan adalah salah satu instrumennya. Proyek ini akan menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi di berbagai daerah,” ungkap Bonny Z. Minang, anggota tim Satgas Perumahan di bawah pimpinan Hashim Djojohadikusumo, ditulis Senin (21/10/2024). Potensi Dana dan Dampak Ekonomi Menurut kajian Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan diperkirakan memiliki harga jual rata-rata Rp200 juta, sementara di pedesaan berada di kisaran Rp75 juta hingga Rp100 juta. Jika program ini berjalan maksimal, nilai transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka ini bisa lebih tinggi, mengingat harga hunian di berbagai daerah tidak selalu seragam. Dana besar ini akan mengalir ke pengembang kecil dan menengah, khususnya yang berfokus membangun rumah subsidi di pedesaan. Pembangunan ini diharapkan mendorong pemerataan ekonomi dan membuka aliran modal ke daerah-daerah, sehingga para pengembang lokal dapat berkontribusi lebih besar. Proyek perumahan juga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada 183 subsektor usaha lainnya. Mulai dari pemasok bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan baja, hingga UMKM yang mendukung kebutuhan proyek, seperti toko bangunan dan tenaga kerja. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan, di hari pertamanya kerja dia akan menjumpai Jaksa Agung. Hal itu untuk membahas mekanisme pemberian aset-aset yang disita oleh Kejagung agar bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Saya akan ketemu dengan Pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah ditahan yang ada supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada di mana, supaya kita bisa kerja dengan cepat. Jadi saya sudah laporkan, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, harus bergerak cepat,” ujar Maruarar usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024). Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan. Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan. “Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” jelasnya. Tak hanya aset sitaan Kejagung, pihaknya juga akan memanfaatkan aset-aset milik perusahaan BUMN yang terbengkalai atau yang belum difungsikan, seperti lahan-lahan jalur kereta api yang sudah tidak fungsikan lagi atau nonaktif. “Sedapat mungkin kita memanfaatkan tanah yang sudah ada sehingga kita punya solusi yang kompherensif untuk kita gunakan,” pungkasnya. Ditempat terpisah saat dihubungi wartawan, Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran Jimmy S mengatakan, “hal baik tersebut perlu kita dukung maksimal dan berikan apresiasi kepada Menteri PKP dalam menunaikan janji kampanye Prabowo Gibran dalam hal Perumahan Rakyat, apalagi memiliki konsep menghidupkan Ekonomi Kerakyatan seperti itu, melibatkan pengusaha2 lokal dan sebagainya, dari hulu sampai hilir melibatkan semua elemen. Apalagi di era Pak Jokowi kemarin, pak jokowi sdh membuatkan pondasi pembangunan di semua daerah seperti Jalan Tol, bandara baru, pelabuhan2 dan lsebagau nya. Titik peredaran ekonomi bisa disebar di pelosok negeri ini, karena sejati nya, jika suatu daerah ada akses jalan dan pemukiman, disitulah akan bertumbuh ekonomi baru akan bertumbuh, kita apresiasi gerak cepat dr menteri PKP dan jajaran, Program ini pasti bisa terwujud alias bukan omon omon semata”, Tandas Jimmy kepada wartawan.
