• INDOPOSINDOPOS
  • Februari 12, 2024
  • 0 Comments
Ganjar-Mahfud Paling Dirugikan Akibat Rekayasa Kecurangan Pemilu Spt Dalam Film Dirty Vote

INDOPOS-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai film dokumenter Dirty Vote merupakan kritik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga penyelenggara pemilu. Karena film tersebut mengungkapkan bagaimana dugaan kecurangan pemilu dilakukan secara masif hingga adanya indikasi campur tangan Presiden Jokowi. Demikian Sekjen PDI-Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima media, Senin (12/2/2024). “Film Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan saat ini menyuarakan kebenaran dinamika politik di lapangan. Film ini merupakan kritik terhadap Presiden dan penyelenggara pemilu dengan harapan agar Pemilu demokratis dan jurdil dapat diwujudkan,” kata Hasto. “Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa.” Baca Juga: Reaksi Bey Machmudin untuk Film Dirty Vote: Silakan Tunjukkan Kalau Saya Tidak Netral Hasto menuturkan dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di MK. Lantas, bagaimana keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan PJ Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden. “Melupakan proses yang seharusnya demokratis, tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI/POLRI yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos,” ujar Hasto. Bahkan, sambung Hasto, desain kecurangan Pemilu pendeknya dilakukan dari hulu-hilir. “Berbagai fakta yang diungkapkan dalam film Dirty Vote mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan. Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu,” ucap Hasto. Baca Juga: Tindakan Jokowi Benar-Benar di Luar Nalar, Pengamat: Kunjungi Hotel Tempat Kumpul Prabowo-Gibran “Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud.” Namun PDI Perjuangan percaya, ungkap Hasto, bahwa Pemilu itu mengandung kesakralan karena suara rakyat adalah suara Tuhan. “Pemilu secara otomatis akan berjalan damai apabila kecurangan sirna. Karena itulah bagi siapapun yang melakukan manipulasi Pemilu, dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Satyam Eva Jayate,” tegasnya. (pot)  

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 12, 2024
  • 0 Comments
Ketua JAGAT Prabowo H.Amirullah/H.Amink Gelar Do’a Bersama Pilpres Damai Satu Putaran Bersama Kyai, Ustad, Ustadzah & Tokoh Masyarakat

INDOPOS-Silahturahmi dan Do’a Bersama Pilpres Damai Satu Putaran bersama Para Kyai, Ustad,.Ustadzah dan Tokoh masyarakat Jakarta Selatan. Sabtu, 10 Februari 2024, Para Kiayi dan Ustad Kampung Ahlusunah waljama’ah (Aswaja) berkumpul di Resto Sari Rendang Bintaro melakukan Silahturahmi dan Do’a bersama untuk Pilpres Damai dan Satu Putaran. H.Amirullah atau Bang H.Amink Ketua JAGAT Prabowo Selaku Pemerkasa Acara mengatakan, Para Kiayi dan Ustad Kampung berkumpul dalam rangka Silahturahmi dan Berdoa agar Pemilu berjalan dengan lancar, aman dan Damai. Dalam Silahturahmi tersebut, Para Kiayi dan Ustad berharap Pilpres bisa berjalan cukup satu Putaran ajah, Agar polemik ditengah masyarakat bisa cepet selesai dan kita menjalani ibadah Puasa bulan Ramadhan bisa berjalan dengan Hikmat tanpa ada intrik, fitnah dan berita Hoax terkait.dukung mendukung Capres. Kalau Capres Satu Putaran langsung ada pemenang makan Hari Raya Idul Fitri kita bisa langsung saling memaafkan. “Kalau Pilpres Satu Putaran, ekonomi juga bisa langsung berjalan cepat dan konflik dukung mendukung Capres Selesai, tapi kalau sampe 2 putaran konflik dukung mendung Capres akan terus.belanjut sampe selesai Idul fitri, dan kalau Head to.head takutnya konflik akan terus berlanjut sampe selesai Pemilu,” tutur Bang H.Amink, pada wartawan. “Kita berharap para Kiayi dan ustad.untuk Mendo’akan dan Mendukung Capres yg Hasil Surveynya Paling Tinggi,.Insya Allah dengan Do’a.dan dukungan para Kiayi dan Ulama Pilpres bisa Sekali Putaran,” tutupnya. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 11, 2024
  • 0 Comments
Eki Pitung dan Maruarar Sirait, Dua Tokoh yang Sama-Sama Hijrah Ke-02

INDOPOS-Dua Tokoh yang sama-sama Hijrah ke 02, yakni Bang Eki Pitung dari 01 dan Maruarar Sirait dari 03 akhirnya bertemu. Keduanya pun bersama-sama membangun Komitmen untuk Indonesia Maju.9 “Sudah Saatnya Prabowo pimpin Indonesia. Prabowo orang yang Ihklas dan seorang Jendral yang memiliki rekam jejak panjang dalam mengabdi untuk Negri,” tutur Bang Eki Pitung, pada wartawan, Minggu (11/2/2024. Eki menerangkan, Pak Prabowo sejauh ini telah banyak melahirkan banyak pemimpin, lewat tangan dinginya menjadikan orang-orang yg bisa menjadi Kepala daerah dan Tokoh Nasional. “Jika kita Pejuang Prabowo 10 tahun yang lalu.. jangan kita tinggalkan beliau..mari kita Tuntaskan Perjuangan ini hingga Kemenangan yg nyata Prabowo menjadi RI 1..bismillah,” tegas Eki Pitung. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 10, 2024
  • 0 Comments
Survei IPE: Ganjar Salip Dua Paslon Lain dan Jokowi Tak Netral

INDOPOS-Lembaga Indonesia Political Expert (IPE) juga merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas Capres-Cawapres jelang pemungutan suara Pilpres 2024. Elektabilitas Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tertinggi mencapai 35,4 persen. “Elektabilitas kandidat capres dan cawapres naik, namun kenaikan paling tinggi didapatkan pasangan Ganjar-Mahfud dari 33,57 di bulan Desember 2023, menjadi 35,4 di Februari 2024,” ujar Direktur Eksekutif IPE Agustanto Imam Suprayogo di daerah Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta, Sabtu (10/2/2024). Dia mengatakan, tingkat keterpilihan Ganjar-Mahfud mengungguli Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mencapai 32,4 persen. Sedangkan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) hanya meraih 27,7 persen. “Sementara itu, angka yang tidak tahu dan tidak menjawab saat ini turun di angka 4,5 persen,” tutur Imam. Hasil survei itu menunjukkan basis strong voter atau pemilih kuat Ganjar-Mahfud mencapai 87,9 persen, diikuti AMIN 86,7 persen dan Prabowo-Gibran 76,2 persen. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai elektabilitas Prabowo-Gibran yang rendah disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya kedekatan dengan masyarakat. Dia menilai kedekatan publik penting untuk membangun elektabilitas. “Kalau kita lihat di banyak survei apa alasan utama mereka orang memilih karena dia merasa dekat,” kata dia. Ray menilai wajar jika elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor urut 2 tidak terlalu tinggi. Menurutnya, Prabowo-Gibran jarang berinteraksi dan kampanye sehingga pertumbuhan suara rendah. “02 adalah paslon menurut saya paling jarang berinteraksi dengan warga karena mereka paling jarang kampanye,” kata Ray. Ray melihat Gibran sering bertemu warga di malam hari, sementara Prabowo lebih banyak bertemu dengan Jokowi. Hal ini, kata dia, berbeda dengan paslon nomor urut 3 dan 1. Paslon nomor urut 3 menggelar kegiatan Tabrak Prof! atau Gelar Tikar Ganjar untuk menyapa masyarakat. Sementara itu, paslon nomor urut 1 punya program Desak Anies. Selain itu, Anies, Ganjar dan Mahfud mendekat rakyat lewat aplikasi TikTok di malam hari. Oleh karena itu wajar suara naik. “Itu sebetulnya semakin banyak ketemu generasi muda itu sendirinya menimbulkan efek elektoral ke mereka,” tutur Ray. Sebagai informasi, responden survei ini merupakan WNI yang telah memiliki hak pilih, berusia 17 tahun atau sudah menikah, dan terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Survei menggunakan metode sampling dengan margin of error 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Selain itu, Lembaga survei Indonesia Political Expert (IPE) mencatat 70,9 persen publik menilai Presiden Jokowitidak netral di Pemilu 2024. Hanya dan 19,5 persen responden yang menganggapnya netral. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei dilakukan IPE dengan melibatkan 2400 responden selama Agustus 2023 hingga Februari 2024. Angka margin of error 2 persen dengan pendekatan random purposive. Direktur Eksekutif IPE Agustanto Imam Suprayogo mengatakan mayoritas yang tidak netral menilai 45,1 persen tidak netral karena akan membela cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka. Lalu 23,2 persen dinilai karena berseberangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri; dan dekat dengan Prabowo Subianto 21,1 persen. (pot)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 9, 2024
  • 0 Comments
LMAN Jangan Teror dan Ancaman Masyarakat Penyewa Tanah Resmi

INDOPOS-Dugaan pengancaman, teror dan fitnah yang dilakukan Plt. Direktur Operasional dan Manajemen Resiko Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Direktorat Jenderal Kekaayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, Yitzak Alfredo Kepada Bambang Sungkono, sangat disesalkan. Arif Ardian Susanto SH., M.H., selaku kuasa hukum Bambang Sungkono, menyampaikan, kliennya adalah penyewa resmi tanah dari MENTERI KEUANGAN, Berdasarkan Surat No S-651/MK.6/2019 Tanggal 18 September 2019, mengenai Persetujuan Sewa atas barang milik negara Eks Kelolaan PT PPA (Persero), Terletak di Jalan Ancol Barat III, Blok A5 No 1-2, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun, diperlakukan sewenang-wenang oleh LMAN yang tidak memiliki hubungan hukum dengan klien kami. Arif pun telah membuat Laporan dan Pengaduan serta Mohon Perlindungan Hukum kepada Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto dan instansi lainnya. Ia pun berharap agar Menteri Keuangan Sri Mulyani, dapat menindak Plt. Direktur Operasional dan Manajemen Resiko Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat, yang telah membantu negara, dengan menyewa aset dan berinvestasi memperbaiki aset negara yang tidak produktif, hingga menjadi sumber pendapatan negara produktif. “Klien kami menyewa secara resmi, dan berkontribusi membantu agar aset tanah pemerintah yang terbengkalai selama puluhan tahun menjadi produktif. Tapi mengapa diperlakukan sewenang-wenang seperti ini,” ujar Arif, pada wartawan. Saat ini kami juga telah melakukan gugatan kepada Menteri Keuangan sq. DJKN untuk meminta putusan dari pengadilan, agar status kita resmi sebagai penyewa dari Menteri Keuangan DJKN dan bukan dari LMAN. 1. Klien kami yaitu Bambang Sungkono berusaha di gudang yang disewa di Ancol. 2. Pada tanggal 15 November 2023 dan 2 Febuari 2024 klien kami mendapat surat pemberitahuan dari Lembaga Manajemen Aset Negara berkaitan adanya okupasi tanpa hak oleh klien kami atas barang milik negara berupa tanah dan bangunan. 3. Surat pemberitahuan aquo mengandung ANCAMAN karena dalam waktu 7 hari setelah surat diterima klien kami harus mengosongkan tanah dan bangunan tersebut. 4. Surat pemberitahuan aquo juga mengandung FITNAH karena menuduh klien kami melakukan okupasi tanpa hak atas barang milik negara berupa tanah dan bangunan. 5. Bahwa dengan ini perlu ditegaskan klien kami tidak memiliki hubungan hukum dengan Lembaga Manajemen Aset Negara terkait sewa/pemanfaatan atas barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Jadi bila terbit Surat pemberitahuan dari Lembaga Manajemen Aset Negara pada tanggal 15 November 2023 dan 2 Febuari 2024 kepada klien kami adalah suatu perbuatan sewenang-wenang; 6. Pada tanggal 20 Januari 2020 antara klien kami dan Menteri Keuangan RI yang dalam hal ini dikuasakan kepada Hady Purnomo selaku Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan Antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Sdr. Bambang Sungkono Nomor : PRJ. 1/MK.6/WKN.07/2020. Inilah yang menjadi dasar hukum klien kami atas pengelolaan/pemanfaatan atas barang milik negara berupa tanah dan bangunan itu. 7. Saat perjanjian aquo ditandatangani dan uang sewa sudah dilunasi, Klien kami tidak dapat langsung menggunakan karena kondisi bangunan rusak parah. Hal tersebut karena bangunan objek sewa merupakan bangunan terbengkalai puluhan tahun yang sudah tidak digunakan. Sebagai konsekuensinya Klien kami memperbaikinya hingga layak digunakan. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh Klien kami untuk memperbaiki objek sewa adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah ); Waktu perbaikan bangunan berjalan. Klien kami menemukan asset negara yg terbelengkalai seluas 1000m² lagi. Sehingga ada tambahan biaya perbaikan sebesar Rp 1 Miliar, hingga total luas bangunan yang tadinya 1500 m2, menjadi 2500 meter. Sehingga Total biaya mencapai Rp 2,3 Miliar. Perbaikan meliputi pengurukan, karena bangunan tergenang 1 meter dan terbengkalai. Juga perbaijan menyeluruh. 8. Sesuai Pasal 6 perjanjian aquo, jangka waktu sewa adalah terhitung tanggal 20 Januari 2020 sampai tanggal 19 Januari 2023 dan dapat diperpanjang. Oleh karena itu pada tanggal 25 Juli 2022 Klien kami mengajukan perpanjangan sewa; 9. Menurut Pasal 11 perjanjian aquo, maka pengajuan perpanjangan sewa diajukan secara tertulis oleh Klien kami kepada Menteri Keuangan RI melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 11. Bahwa menurut Pasal 14 perjanjian aquo dikatakan perjanjian akan berakhir apabila timbul salah satu keadaan yaitu berakhirnya JANGKA WAKTU SEWA dan/atau PIHAK KEDUA tidak bermaksud menggunakakan haknya untuk memperpanjang JANGKA WAKTU SEWA; 12. Bahwa dari ketentuan Pasal 14 tersebut dapat ditegaskan bahwa selama Klien kami telah mengajukan permohonan tertulis untuk perpanjangan sewa paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum berakhir maka perjanjian sewa aquo tidak otomatis berakhir pada jangka waktu berakhir tanggal 19 Januari 2023; 13. Untuk menjamin kepastian hukum atas pelaksanaan perjajian sewa aquo maka klien kami telah menggugat Menteri Keuangan RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat…

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 9, 2024
  • 0 Comments
DPD Gerindra DKI Bagikan Makanan dan Minuman Gratis untuk Warga

INDOPOS-DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jumat Berkah dengan membagikan makanan dan minuman untuk warga. Kegiatan yang digelar di kantor DPD Gerindra DKI Jakarta, Jumat 19 Januari 2024 ini disambut antusias oleh warga. Semoga Berkah. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Sekretaris DPD Hj. Rany Mauliani memang secara khusus selalu melaksanakan kegiatan ini secara rutin, dalam rangka membantu masyarakat di suasana Jumat Berkah.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 8, 2024
  • 0 Comments
Neneng Hasanah Gelar Pelatihan 200 Saksi TPS Dapil 2 Jakut

INDOPOS-H-6 menjelang pencoblosan, 14 Februari 2024 mendatang. Caleg DPRD DKI nomor urut 1 dapil 2 Jakarta Utara yang juga Ketua DPC Pulau Seribu, Neneng Hasanah terus melakukan pematangan tim pemenangan di pileg mendatang. Kamis (8/2/2024) pagi, 200 saksi dari 2.519 saksi di dapil 2 Jakarta Utara untuk wilayah Semper Barat, Semper Timur dan se-dapil 2 Jakarta Utara kembali mendapatkan pelatihan saksi. Materi pelatihan disampaikan anggota Badan Kordinator Saksi Daerah (BKSD) dan pengurus DPC PD Pulau Seribu. “Hari ini merupakan pelatihan saksi terakhir menjelang hari pencoblosan di TPS 14 Februari mendatang. Kita harapkan para saksi yang sudah kita berikan pelatihan empat kali berturut-turut bisa mengawal suara Partai Demokrat di TPS masing-masing,” ujar politisi yang akrab disapa Bunda itu kepada awak media di Jalan Taruna, Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara. Anggota Komisi D DPRD DKI itu mengatakan, pada hari pencoblosan 14 Februari, 2.519 saksi itu akan bertugas di TPS wilayah Cilincing, Koja dan Kelapa Gading (Cikoding) hingga Pulau Seribu yang merupakan dapil 2 Jakarta Utara. “Dengan adanya pelatihan saksi yang diselenggarakan. Saya harapkan bisa mendongrak suara partai di dapil 2 di pileg 2024. Karena target yang dicanangkan oleh ketua DPD PD DKI, Mujiono yaitu 2 kursi untuk dapil 2 Jakarta Utara,” katanya. Lebih lanjut, dikatakan Neneng lagi untuk mendapatkan target 2 kursi tersebut, dibutuhkan kerja keras saksi dan kader dalam memperjuangkan kenaikan suara partai. Sehingga, Partai Demokrat bisa meraih suara terbanyak, khususnya di DKI Jakarta. “Hal itu sesuai dengan instruksi Pak Ketum, AHY agar kader dan saksi bekerja semaksimal mungkin di TPS masing-masing untuk mengajak masyarakat memilih Partai Demokrat pada 14 Februari 2024,” tandasnya. (si)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 7, 2024
  • 0 Comments
Sukses Turunkan Pengangguran, Bupati Dico Layak Jadi Gubernur Jateng

INDOPOS-Kabupaten Kendal menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang yang terbukti berhasil menurunkan tingkat pengangguran dari 7 persen menjadi 5,5 persen pada tahun 2023. Hal ini tak telepas dari tangan dingin Bupati Dico M Ganinduto, sosok pemuda berusia 33 tahun yang menjabat sejak 2021 lalu. Sejak menjabat sebagai Bupati Kendal, Dico dikenal fokus merealisasikan visi misinya dengan baik. “Pertama, terkait dengan industri, hari ini memang perkembangan kawasan industri di Kendal sangat segnifikan ekosistem infrastrukturnya juga sudah terbangun sangat baik hari ini. Sehingga investasi semakin besar, kawasan industri berkembang semakin cepat, dan juga lapangan pekerjaan terbuka,” kata Dico dalam keterangannya dikutip pada Senin 5 Februari 2024. Tak ayal dengan realisasi program kerjanya tersebut hingga pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Kendal menurun dari 7 persen menjadi 5,5 persen. “Jadi penurunan 1,5 persen itu salah satu tertinggi penurunannya yang ada di Jawa Tengah, dan itu tentunya keberhasilan kita di bidang industri,” kata dia. Tak hanya itu, program prioritas yang terus dioptimalkan realisasinya di Kendal adalah program bantuan dana desa. “Alhamdulillah hari ini realisasi dan ini upaya kita untuk bisa memberikan pembiayaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing basisnya dusun. Jadi ada 1.137 dusun yang ada di Kendal, ini adalah upaya kita, untuk bisa memberikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kendal,” tambahnya. Bahkan selama kepemimpinan Dico, UMKM yang ada di Kabupaten Kendal juga sudah lebih berkembang, dengan disiapkannya fasilitas UMKM Center bagi para pelaku usaha. “Untuk memfasilitasi para pelaku UMKM bagaimana mengembangkan produk mereka, menjual, memberikan pelatihan dan juga membantu mereka untuk bisa digitalisasi. Itu sudah kita lakukan dan hari sudah lebih dari 50 persen UMKM kita di Kendal yang sudah digital dan kerjasama dengan market place,” lanjut Dico. Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Wijanarko pun menyambut positif kinerja Bupati Dico. Menurutnya, gaya kepemimpinan Dico yang berfokus pada pembangunan Kendal menunjukkan wujud keseriusannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kendal. “Semua capaian yang ada seperti angka pengangguran yang turun, adalah wujud prestasi nyata dan keberhasilan, Bupati Dico dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang pro rakyat. Saya rasa cocok jadi Gubernur Jateng di masa depan,” kata Yanuar. Dari hasil kerja nyata tersebut, Yanuar yakin jika sosok Dico juga dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Jateng lainnya tak hanya di Kendal. “Kerja nyata dan hasilnya yang sudah dirasakan masyarakat Kendal, dapat menjadikan alasan kenapa kepemimpinan Dico juga diinginkan masyarakat Jateng keseluruhan, tentunya berdasarkan tingkat kepuasaan publik dan menciptakan citra positif di mata masyarakat,” katanya. Yanuar pun menyebut bahwa di masa kepemimpinan Dico sebagai Bupati Kendal, dengan kemampuannya untuk menjalankan pemerintahan dengan integritas meningkatkan kredibilitasnya dalam Pemkab Kendal menciptakan kepercayaan di antara masyarakat. “Tidak diragukan lagi, Bupati Dico dikenal merangkul dan merespons cepat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Kendal, ini menunjukkan bahwa ia memiliki keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan dan keseimbangan pembangunan Kendal,” ujarnya. (wok)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 7, 2024
  • 0 Comments
Seminar Pusbimdik Khonghucu Kemenag di Kelenteng Kong Miao Diikuti Ratusan Peserta

INDOPOS-Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu, Kementerian Agama R.I, kembali menggelar Kegiatan Seminar dengan tema “Moderasi Beragama Lintas Agama Menebar Kebajikan bagi Sesama. Kegiatan kali ini, dilaksanakan di Kelenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (7/2/2024). Seminar dibuka langsung Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, dan diikuti sebanyak 150 peserta. Hadir mendampingi wamen, yakni Dr. H. Susari. MA. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Kabid Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Kementerian Agama Suparno, Jubir Kemenag Anna Hasbie, dan Ketua MATAKIN DKI Jakarta Liem Liliany Lontoh. Nara sumber seminar, diantaranya, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, S.IP, M.Si, menyampaikan, Kementerian Agama selalu memprioritaskan kebijakan penguatan moderasi beragam diarahkan pada upaya membentuk masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada nilai dan esensi ajaran agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum, dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Saat ini, penguatan moderasi beragama menjadi kebutuhan bersama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, moderasi beragama merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Atas dasar itu, penguatan moderasi beragama menjadi keniscayaan. “Kita sangat mengapresiasi terselenggaranya acara “Seminar Moderasi Beragama Lintas Agama, Menebar Kebajikan bagi Sesama” yang diselenggarakan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu ini. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus Klenteng Kong Miao, TMII, atas kesediaan dalam memberikan ruang untuk kita bersama sama menjadi pelopor moderasi ditengah masyarakat kita yang heterogen ini. “Semoga acara ini efektif, berkontribusi dalam merawat kebhinekaan, meneguhkan kerukunan dan membangun peradaban bangsa yang maju dan sejahtera,” tutur wamenag. Kebhinekaan adalah keniscayaan karena merupakan kehendak Tuhan, agar manusia saling menyapa, mengenal, berkomunikasi, dan memiliki solidaritas sosial terhadap sesama. Namun demikian, dalam praktiknya, kebhinekaan tersebut masih belum sepenuhnya bisa diwujudkan. “Tantangan paling berat yang dihadapi oleh kita bersama adalah bagaimana mengelola kebinekaan, tetapi sekaligus tetap menjaga persatuan. Kita mewarisi bukan hanya keragaman yang luar biasa kompleks, mulai dari etnis, bahasa, warna kulit, adat istiadat, hingga keyakinan dan agama,” tambahnya. Berdasarkan survei yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, rerata indeks nasional Kerukunan Umat Beragama (KUB) masyarakat Indonesia tahun 2023 mencapai 76,024. Itu artinya kerukunan antar umat beragama dalam keadaan baik. “Kembali kita melihat agama sebagai sumber ajaran mulia yang memerintahkan kita untuk mengembangkan kebajikan dan menebarkan keberkahan bagi semua ciptaannya. Mari kita bersama memahami ajaran agama sebagai nilai kebajikan bagi sesama dari sanalah rasa kemanusiaan berkembang,” ujar Saiful. “Saya ingin mengutip satu kalimat ajaran Agama Khonghucu, Khongcu bersabda, apa yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Seyogyanya pesan ini penting untuk kita teladani agar kita dapat berintrospeksi diri, memeriksa diri atas perbuatan yang telah kita lakukan kepada orang lain, sehingga kita dapat berempati merasakan perasaan orang lain rasakan,” tambahnya. Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Agustus 1945, lanjut Saiful, kita telah sama-sama bertekad untuk terus menerus mengupayakan dan merawat kebhinekaan itu dalam suatu persatuan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Untuk merawat kebhinekaan itu, Kementerian Agama sejak tahun 2019 telah menjadi leading sector gerakan penguatan moderasi beragama, hal tersebut didasarkan adanya beberapa tantangan yang dihadapi yaitu, pertama, berkembang pemahaman keagamaan yang ekstrim di masyarakat, bertentangan dengan kemanusiaan, dan bertolak belakang dengan esensi ajaran agama yang cinta damai dan menghormati kemanusiaan. Kedua, munculnya klaim kebenaran mutlak atas suatu tafsir keagamaan; merasa tafsirnya paling benar dan memaksakan pada orang lain, bahkan hingga melakukan kekerasan atas nama agama. Ketiga, muncul pemahaman yang merusak ikatan (komitmen) kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka tunggal Ika, dengan gagasan yang menolak komitmen kebangsaan tersebut dan ingin menggantinya dengan ideologi lain. Kebijakan penguatan moderasi beragam diarahkan pada upaya membentuk masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada nilai dan esensi ajaran agama, berorientasi menciptakan kemaslahatan umum, dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan. Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim mengatakan pentingnya Moderasi Beragama hadir di Indonesia sebagai solusi untuk menciptakan kerukunan dan harmoni kehidupan bersama, di dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikan dalam acara Orientasi Pelopor Moderasi Beragama pada Penyuluh Agama di Kementerian Agama di Klenteng Kong Miao TMII. Lebih jauh, KH Lutfi Hakim menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara di mana masyarakatnya itu sangat religius dan pada saat yang sama juga majemuk. Meski bukan negara yang berdasarkan pada agama tertentu, tapi masyarakatnya sangat lekat dengan kehidupan beragama. Boleh dibilang nyaris tidak ada satupun urusan keseharian masyarakatnya yang tidak terkait dengan agama. Religiusitas atau semangat beragama ini tidak bisa dipisahkan dari komitmen berbangsa dan bernegara. Makanya dibutuhkan suatu perekat, yaitu Moderasi Beragama. “Moderasi Beragama merupakan tanggung…

  • INDOPOSINDOPOS
  • Februari 7, 2024
  • 0 Comments
Jokowi Pastikan Tak Akan Kampanye

INDOPOS-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu bahwa dirinya akan berkampanye di hari terakhir masa kampanye yakni pada 10 Februari 2024. Jokowi menegaskan tidak akan turun kampanye. “Yang bilang siapa?” kata Jokowi dalam keterangan pers seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2/2024). Jokowi menjawab pertanyaan adanya isu dirinya akan turun kampanye pada 10 Februari. Jokowi kembali menegaskan presiden memang diperbolehkan kampanye dan diatur dalam undang-undang. Jokowi pun pernah menunjukkan bukti aturan tersebut. “Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya,” ucapnya. Jokowi lantas bicara apakah dirinya akan turun berkampanye. Jokowi menegaskan tidak akan berkampanye. “Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye. Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye,” ujarnya.