• INDOPOSINDOPOS
  • Maret 13, 2024
  • 0 Comments
KPK Tetapkan Eks Dirut PT Hutama Karya Tersangka Korupsi Belasan Miliar

INDOPOS-Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Hutama Karya (HK) Persero, Bintang Perbowo, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikerjakan PT HK pada tahun anggaran (TA) 2018-2020. Selain Bintang Perbowo, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengumumkan tengah melakukan proses penyidikan perkara baru yang merugikan keuangan negara mencapai belasan miliar rupiah. “Agar proses penyidikan juga dapat efektif, KPK kemudian ajukan cegah untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kepada tiga orang ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI,” kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (13/3). Pihak yang dicegah, lanjut Ali, adalah dua orang pejabat internal di PT Hutama Karya, dan satu orang pihak swasta. Akan tetapi, Ali tidak bisa membeberkan identitas para pihak dimaksud. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, tiga orang yang dicegah itu merupakan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar JTTS. Yakni mantan Dirut PT Hutama Karya, Bintang Perbowo; pegawai PT Hutama Karya, M Rizal Sutjipto; dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Maret 12, 2024
  • 0 Comments
Terbukti Kerja Nyata, Dico Kandidat Kuat Cagub Jateng Berdasar Survei

INDOPOS-Selepas kepemimpinan Ganjar Pranowo, sejumlah sosok masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah (cagub Jateng) pada Pilkada serentak 2024. Salah satunya adalah Bupati Kendal Dico Ganinduto yang kuat diperhitungkan untuk merebut kursi orang nomor satu di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan nama Dico kerap masuk 5 besar di sejumlah survei sebagai kandidat yang potensial untuk bertarung dalam kontestasi pilgub di Jawa Tengah. Menyikapi tren positif Dico, Ketua LPPMII ( Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia), Kamilov Sagala pun angkat bicara. Menurutnya dari hasil sejumlah survei yang ada saat ini, membuktikan masih adanya efek Pilpres 2024 di mana adanya tren pergeseran dukungan yang tadinya memilih politisi senior dan berumur, sekarang ke politisi anak muda namun sudah memiliki bukti kerja nyata. “Pilpres 2024 juga menjadi trigger bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin di Jawa Tengah. Contohnya Dico Ganinduto, anak muda yang memiliki kapasitas bahkan bisa mengikuti jejak Emil Dardak sebagai benchmark jika anak muda bisa memimpin suatu daerah dengan aksi dan kerja yang nyata,” kata Kamilov di Jakarta, Selasa 12 Maret 2024. Kamilov mengatakan kalau melihat komposisi geografi dan sosial budaya politik, posisi Dico diprediksi akan menguasai suara di Utara dan Selatan Jawa Tengah. “Kalau melihat komposisi geografi politik yang dulunya berwarna merah, kini pasca Pilpres 2024 diprediksi akan ada perubahan, posisi suara anak muda seperti Dico akan sangat besar menguasai wilayah Utara dan Selatan Jawa Tengah, khususnya suara para nelayan,” kata dia. Sementara untuk wilayah tengah, lanjut Kamilov, maka Dico perlu kerja ekstra mendapatkan suara dari para sesepuh maupun kyai. Hal ini dikarenakan para pemilih di wilayah tersebut cenderung lebih mendengarkan apa kata para sesepuh maupun tokoh yang dituakan khususnya dari kalangan NU dan Muhammadiyah. “Namun dinamika politik bisa berubah jika merujuk kembali efek multipler dari Pilpres 2024, dan kehadiran anak muda seperti Dico untuk berkompetisi di Pilgub Jateng bisa jadi hal yang harus diperhitungkan para kandidat lainnya. Karena Dico sudah unjuk gigi dengan bukti kerja nyata selama menjabat Bupati Kendal,” katanya. Sebagai informasi, Dico M Ganinduto merupakan Bupati Kendal periode (2021-2024). Namanya turut masuk dalam bursa cagub Jateng dalam sejumlah survei. Salah satu lembaga survei, yakni Aksara, pada Januari 2024 lalu merilis empat nama yang masuk bursa sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Adapun urutan pertama hasil survei adalah Hendrar Prihadi, kedua KH. H. Yusuf Chudlori dan Dico Ganinduto menduduki posisi ketiga. Sementara Sudirman Said paling buncit. Dalam survei tersebut menyatakan bahwa Dico yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kendal, dinilai sebagai sosok muda yang berkompeten. Sebagai pemimpin muda, kader Partai Golkar tersebut pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu tokoh muda berpengaruh versi Fortune Indonesia. (bwo)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Maret 12, 2024
  • 0 Comments
Tambang Batubara Ilegal Mendominasi Desa Geronggang

INDOPOS-Kegiatan Tambang Batubara Ilegal Mendominasi Desa Geronggang, Batu Licin , Kabupaten Kota Baru – Provinsi Kalimatan Selatan. Redaktur Indoposnews pada hari ini Senin Tanggal 11 Maret 2024, Pukul, 9,00, WITA melakukan memantau terhadap kegiatan Pemuatan atau Louding Batubara di Jetty SPA Haji Ibrahim di desa Geronggang yang di duga kuat kegiatan pengapalan Batubara ini memakai dokumen PT.saijaan Prima Coal ( SPC ) Informasi yang diperoleh dari narasumber yang sangat akurat dan tak mau menyebutkan nama bahwa kegiatan Pemuatan Batubara ini merupakan kegiatan Ilegal yang harus di tindak karena telah merugikan keuangan negara yang sangat besar dari sektor pertambangan Batubara, dan sesampai di lokasi Jetty SPA Haji Ibrahim redaktur Indoposnews melihat memang betul ada kegiatan bongkar muat Batubara dari truk ke tongkang di pelabuhan Jetty SPA Haji Ibrahim, Ada truk yang lalu – lalang mengangkut Batubara dari stoffel ke tongkang. Redaktur Indoposnews menemui salah satu warga Desa Geronggang yang berada disekitar lokasi kegiatan muat atau Louding Batubara dan pada saat redaktur Indoposnews meminta komentar nya terhadap kegiatan penambangan, pengapalan, bongkar muat atau Louding Batubara dalam wawancara dengan salah warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan muat atau louding Batubara di pelabuhan atau jetty SPA menuturkan bahwa kegiatan – kegiatan Penambangan Batubara yang ada di Desa Geronggang dan sekitar nya ini merupakan kegiatan – kegiatan Batubara Ilegal dengan istilah dokumen terbang dan kegiatan Batubara Ilegal sudah berjalan tanpa tersentuh hukum negara. Warga masyarakat Geronggang meneruskan komentarnya dengan mengatakan bahwa kami warga masyarakat Desa Geronggang dan sekitar nya sangat dirugikan dengan kegiatan – kegiatan Batubara Ilegal yang bertebaran tiada henti nya dari waktu ke waktu terus menerus mereka mengambil sumber daya alam Batubara kami di Desa Geronggang dan sekitar nya dengan mengeksploitasi besar – besaran Batubara yang menyebabkan kerugian negara dan daerah yang sangat besar dalam sektor pertambangan Batubara. Kami warga masyarakat Desa Geronggang dan sekitar nya hanya menerima kerusakan lingkungan, Polusi, Jalan berlobang – becek, dan tidak ada keperdulian para penambang Ilegal yang marak itu perduli pada lingkungan dan warga Desa Geronggang yang tambang Batubara nya diambil. Kami warga Desa Geronggang juga sangat heran dan bingung karena para penambang Batubara Ilegal ini sudah melakukan kegiatan penambangan Batubara Ilegal yang begitu lama namun mereka tidak perna tersentuh oleh hukum negara yang telah mengatur mengenai kegiatan penambangan Batubara. Kami warga Desa Geronggang menduga kuat ada kekuatan besar yang mendukung dan melindungi kegiatan penambangan Batubara Ilegal di Desa Geronggang ini sehingga para penambang Batubara Ilegal ini bebas dan leluasa melakukan kegiatan penambangan Batubara Ilegal semau mereka saja tanpa padang bulu dan rasa asi pada warga masyarakat lokal yang hanya sebagai penonton dari kegiatan penambangan Batubara Ilegal ini. Masi melanjutkan komentar nya menjelaskan bahwa kami warga masyarakat Desa Geronggang, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimatan Selatan melalui wawancara ini memohon kepada Presiden Republik Indonesia – Bapak. Ir. H. Joko Widodo untuk segera menindak tegas para pelaku kegiatan penambang Batubara Ilegal yang sangat meresahkan dan marak terjadi dirampok secara sistematis di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah dan sekitar nya yang sudah berlangsung lama tanpa tersentuh hukum negara agar mereka yang melakukan kegiatan penambangan pengapalan Batubara Ilegal segera di tindak dan ditangkap guna untuk penyelamatan sumber daya alam Batubara. Warga masyarakat juga memohon kepada Bapak. Presiden Jokowi untuk menolong kami warga masyarakat Desa Geronggang yang terzolimi dan tertindas ini karena hanya Bapak Presiden Jokowi saja bisa menolong kami warga masyarakat Desa Geronggang, tandas nya. Redaktur Indoposnews melaporkan di lokasi Kegiatan muat atau Louding Pengapalan Batubara di Desa Geronggang, Saberan.SH.

  • INDOPOSINDOPOS
  • Maret 11, 2024
  • 0 Comments
2 Caleg Ini Tidak Terbukti Politik Uang

INDOPOS-Badan Pengawas Pemilu Kota Jakarta Selatan (Bawaslu Jaksel) saat ini sudah melakukan penyelidikan atas laporan terhadap dua calon legislatif (Caleg) yakni Melani Leimena Suharli dan Ali Muhammad Johan yang diduga terlibat politik uang. Hasil pemeriksaan petugas Bawaslu Kota Jakarta Selatan, keduanya tidak terbukti dan selanjutnya hasil penyelidikan itu akan diserahkan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk diteruskan ke Bawaslu RI. “Hasilnya belum cukup bukti dari hasil penyelidikan petugas terkait. Dan Bawaslu Jakarta Selatan sudah memanggil pihak-pihak terkait,” tegas Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jaksel, Andi Maulana dikonfirmasi awak media di Lebih jauh, Andi menjelaskan, belum ditemukannya bukti yang cukup tersebut, setelah sebelumnya disampaikan dalam pembahasan bersama sejumlah petugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jaksel, ada Jaksa penyidik dan Polres Metro Jaksel. Disebutkan oleh tim pelaksana kampanye dan tim pemenangan dengan sengaja memberikan materi pada bentuk uang pada masa kampanye. Namun pada peristiwa tanggal 13 Februari terlapor 1 dan 2 tidak ada di lokasi. Sehingga tidak ditemukan bukti dan unsur dugaan suap tersebut. Pihak pelapor, saksi pelapor dan orang yang diduga penerima uang serta pembawa uang dan orang diduga menerima uang serta terlapor 1 dan 2 sudah dilakukan pemanggilan oleh Bawaslu Jaksel. “Semuanya hadir memenuhi pemanggilan. Kita simpulkan tahap 2 pembahasan, Bawaslu Jaksel, bersama Jaksa, dan polisi punya pendapat. Karena belum ditemukan bukti cukup dan tidak memenuhi unsur pidana, maka tidak ditemukan pelanggaran itu, pelapor dan saksi pun tidak menyajikan alat bukti,” beber Andi. Bahkan ketika dilakukan penggalian materi, penyidik tidak mendapat keterlibatan orang yang membawa uang, saksi 1 dan 2 tidak melihat orang yang membawa uang. Keterangan itu hanya berdasarkan informasi dari seseorang. “Kecuali dalam kasusnya penyelidikan ini diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan itu bisa digali, tapi di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Jaksel ini mengklarifikasi,” imbuhnya. Setelah hasil pemeriksaan ini rampung, maka Bawaslu Jaksel akan menyampaikannya kepada Bawaslu DKI dan RI. “Setelah ini kami akan sampaikan hasilnya kepada Bawaslu DKI dan Bawaslu RI bahwa hal ini tidak cukup bukti,” kata Andi. Sebelumnya ramai diberitakan di media, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan dugaan politik uang yang diduga dilakukan dua calon legislatif (caleg) Partai Demokrat dapil DKI Jakarta. Dua caleg itu yakni Melani Leimena Suharli caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II dan Ali Muhammad Johan, caleg DPRD DKI Jakarta VII. Komisioner Bawaslu RI, Puadi mengatakan, kasus tersebut telah dilimpahkan ke Bawaslu tingkat kota. “Benar, laporan ke Bawaslu RI, kemudian dilimpahkan sesuai locus delicti-nya (sesuai dengan lokasi dugaan politik uang terjadi),” kata Puadi dalam keterangannya pada awak media, Senin (4/3). Menurutnya, kasus politik uang masuk kategori pelanggaran pidana pemilihan umum (pemilu). Sehingga, dalam penanganan kasusnya Bawaslu berkolaborasi dengan polisi dan Kejaksaan Agung. “Karena dugaan politk uang dan pintu masuknya laporan, (dan telah) memenuhi syarat formil-materil. Jadi, prosesnya klarifikasi dengan Sentra Gakkumdu,” ujarnya. Ke depannya, Puadi memastikan, Melani dan Ali akan diperiksa Bawaslu Kota Jakarta Selatan. “Untuk tahap awal, baik Melani dan Johan diperiksa oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan,” tukasnya. Dugaan pelanggaran pemilu Melani dan Ali hingga saat ini masih berproses. Laporan itu telah masuk tahap ajudikasi atau sidang pemeriksaan seluruh pihak berperkara. Bawaslu Jakarta Selatan telah memanggil dan meminta penjelasan pelapor atas nama Helly Rohatta, pada Jumat (1/3/2024). Laporan diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PL/Kota/12.03/II/2024. Dalam laporannya, Helly mendalilkan dugaan pelanggaran pemilu Melani dan Ali. Diduga terjadi pemberian uang pada masa tenang kampanye Pemilu serentak 2024, tepatnya pada h-1 pencoblosan, 13 Februari 2024. (si)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Maret 11, 2024
  • 0 Comments
UI Kolaborasi Luncurkan Buku Kajian Penanganan COVID-19

INDOPOS-Kalangan praktisi dan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) bersama Kementerian Dalam Negeri RI telah melaksanakan kajian evaluatif dan reflektif secara multidisiplin dalam rangka mempelajari bagaimana pengalaman pemerintahan Indonesia membuat dan menerapkan kebijakan terkait pandemi COVID-19 yang terjadi selama tiga tahun, sejak 2020 lalu. Kajian tersebut pun telah menghasilkan sebuah buku berjudul “Belajar Dari Pandemi: Evaluasi Efektivitas PPKM dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, yakni sebuah pembelajaran kebijakan pembatasan selama pandemi yang ditulis oleh Dr. Safrizal ZA, M.Si. dan Danang Insita Putra, PhD (Kemendagri RI), Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., DSc. (Dekan FKM UI); Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si. (Ketua DRRC UI), Ph.D.; Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si. (Dekan FISIP UI); Prof. Dr. Multamia RMT Lauder, S.S., Mse., DEA (Guru Besar FIB UI); dan delapan orang penyusun lainnya. Peluncuran buku tersebut dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari para penyusun buku dan peserta dari berbagai institusi. Pada acara ini, sejumlah pihak memberikan sambutan, diantaranya: 1. Bapak Simon Flores, Konselor Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia. 2. T.M. Zakir Sjakur Machmud, M.Ec., Ph.D. – Direktur Pengelolaan dan Pengembangan Unit Usaha Universitas Indonesia. 3. Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si – Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. 4. Dr. Safrizal ZA, M.Si Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri RI. Dalam sambutan buku ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memiliki harapan besar, agar buku ini dapat menggambarkan pengalaman dan pembelajaran dari penerapan kebijakan pembatasan selama pandemi COVID-19. “Penanganan pandemi COVID-19 secara terpadu sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disadari sepenuhnya bahwa diperlukan menyempurnakan pengelolaan dan fasilitas penanggulangan bencana wabah, sehingga pemberdayaan ketahanan kesehatan masyarakat yang tangguh juga perlu digarap secara nasional,” bunyi sambutan Mendagri. Di sisi lain, Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, Ph.D menambahkan bahwa pembelajaran dari pengalaman selama tiga tahun pandemi COVID-19, hendaknya menjadi memori dan modal bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri RI, Dr. Safrizal ZA, M.Si menambahkan, buku ini adalah dokumentasi pemenangan melawan COVID-19. “Kilas balik penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 memberi banyak sekali pembelajaran yang dapat dipetik,” kata Safrizal. Sementara itu, Mia Lauder menambahkan tentang pentingnya mewujudkan pemberdayaan ketangguhan komunitas melalui memori kolektif masyarakat dalam menangani bencana untuk merespon dampak sosial budaya COVID-19 menuju adaptasi kehidupan baru yang bersifat responsif. “Ketangguhan komunitas ini harus ditumbuhkan melalui berbagai bentuk informasi, panduan, dan edukasi melalui pendekatan kearifan lokal,” ungkap Mia. Ketua DRRC UI dan FKM UI, Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si menyampaikan bahwa buku ini dapat menjadi pembelajaran praktik terbaik bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi kemungkinan ancaman pandemi lainnya di kemudian hari. Dr. Rachma Fitriati, M.Si M.Si (Han) selaku Government Relation Head DRRC UI dan Pengajar FIA UI menyampaikan buku yang merupakan hasil kerjasama dari Kemendagri RI, DRRC UI, BNPB dan Kedutaan Australia merupakan wujud nyata _state obligation_ karena secara konstitusional Pemerintah wajib bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang memadai. “Dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat maka perlindungan setiap orang adalah pada diri masing-masing, dan pelayanan kesehatan suatu hal yang utama dan penting,” tutup Rachma. Seperti diketahui, selama tiga tahun pandemi COVID-19 ini melanda dunia secara global, termasuk Indonesia, telah memberikan banyak pembelajaran bagi semua pihak. Pelbagai tantangan telah berhasil dilalui berkat gotong royong semua pihak: pemerintah, dunia usaha, media, masyarakat, hingga insan cendekia. Pemerintah telah menerapkan serangkaian kebijakan, mulai dari PSBB hingga PPKM untuk menekan laju peningkatan kasus. Sejak diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis PPKM Mikro pada 9 Februari 2021, kasus aktif COVID-19 secara bertahap sudah mulai dapat ditekan. Tampaknya, kebijakan mendasar PPKM Mikro cukup berhasil, ketika menempatkan masyarakat bukan sebagai obyek, namun sebagai subyek penanganan COVID-19 di tingkat komunitas. Selain itu, perlu pula disadari bahwa pembentukan dan penguatan Posko Desa/Kelurahan yang melaksanakan empat fungsi utama yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung, sangat membantu pemberdayaan komunitas berbasis kearifan budaya sehingga dapat optimal untuk melawan COVID-19. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berlangsung dengan aman di tengah segala keterbatasan. Dalam proses tersebut kita banyak mendapatkan pelajaran bernilai, baik dari berbagai kisah sukses maupun berbagai hambatan dan tantangan selama kebijakan ini diterapkan di Indonesia. (pot)

  • INDOPOSINDOPOS
  • Maret 11, 2024
  • 0 Comments
Seorang Perempuan Jadi Korban Kekerasan Preman, Polsek Tebet Diminta Segera Bertindak

INDOPOS-Seorang ibu rumah tangga, Saidah 43, warga, Kebon Sayur, RT 09,RW 03,Nomor 4, menjadi korban kekerasan preman. Ia dipukul, dibanting, dicekik, dan ditendang, oleh lelaki bernama Rianto alis Ari Ote. Lokasi kejadian di depan Musola Al Amanah Gang Kebon Sayur, pada Minggu (10/3/2024) jam 12.30. Tanpa sebab yang jelas, pelaku bernama Riyanto alias Ari Ote secara brutal menganiaya korban. Korban pun telah membuat laporan ke Polsek Tebet, namun sampai saat ini pelaku belum ditangkap, sehingga keluarga korban khawatir. “Saya dipukul bagian wajah (pipi), dicekik, ditendang, dan dibanting,” ujar Saidah, saat ditemui wartawan di kediamannya, Senin (11/3/2024). Saidah mengatakan, Sampai sekarang tubuhnya masih merasakan sakit. Pada bagian leher dan wajah masih memar. “Saya berharap keadilan dan pelaku segera ditindak tegas,” kata Saidah. Menurut warga sekitar, pelaku selama ini memang kerap membuat onar dan sudah sangat meresahkan warga. Banyak yang menjadi korban kekerasan pelaku. “Pelaku ini sudah sangat meresahkan, tapi entah mengapa pihak kepolisian belum bertindak tegas. Padahal sudah banyak laporan yang masuk,” kata seorang warga. Informasi yang beredar, pelaku kerap berbuat onar dan tidak takut dilaporkan ke polisi.

PPI Imbau Rekonsiliasi Lebih Cepat dan Berikan Catatan Untuk Presiden Terpilih

INDOPOS-Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) Muhlis Ali mewacanakan perlunya inisiasi rekonsiliasi lebih cepat Pasca-Pilpres 2024 untuk memperkuat soliditas di antara elemen bangsa, serta untuk mengatasi potensi perpecehan yang makin meruncing. “Rekonsiliasi yang dilakukan lebih cepat akan membawa dampak positif bagi demokrasi, memperkuat soliditas di antara elemen bangsa, mempercepat proses pemulihan ekonomi, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi kemajuan bersama,” kata Muhlis Ali dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (9/3/2024). Dengan rekonsiliasi lebih cepat, kata Muhlis, Bangsa Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik, yang berkembang dengan kokoh dalam persatuan. “Bangsa ini di masa lalu pernah menunjukkan catatan persatuan yang kokoh sehingga para pemimpin politik saat ini perlu bekerjasama lebih erat mengembalikan kerinduan pada kehidupan sosial yang sejuk tanpa perpecahan,” katanya. Muhlis meyakini semua pihak pada akhirnya akan menerima hasil Pilpres sehingga bagi pihak pemenang diharapkan dapat merangkul yang kalah sambil tetap memberikan ruang bagi oposisi agar demokrasi berjalan sehat. Catatan Untuk Presiden Terpilih Muhlis menegaskan, Presiden terlilih nantinya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan sehingga harus merangkul segenap elemen bangsa dan melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, Muhlis memberikan catatan penting bagi Presiden Terpilih dalam memimpin Indonesia. Pertama, Presiden terpilih harus menjadi negarawan yang menganggap semua warga negara sebagai rakyatnya dengan posisi yang setera. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok manapaun. “Presiden harus memberi perlakuan yang sama terhadap warganya. Hal ini tentu tidak sulit untuk dilakukan Pak Prabowo sebagai seorang patriot, apalagi sudah berjanji akan menjadi Presiden bagi semua, termasuk presiden bagi yang tidak memilih dia,” kata Muhlis. Kedua, Negara harus berperan aktif dalam mencegah perpecahan di tengah masyarakat. Karena itu Presiden Terpilih mesti menertibkan praktik buzzer untuk mengembalikan kesehatan ruang publik dan mencegah polarisasi yang merugikan bangsa. “Praktik buzzer telah terbukti mengganggu ruang publik dan memicu perpecahan. Hanya dengan ruang publik yang sehat kita dapat mencegah perpecahan,” terang mantan Ketua PB HMI ini. Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan profesional, tanpa pandang bulu baik terhadap kawan politik maupun lawan politik. Keadilan harus menjadi landasan utama dalam semua proses hukum yang dilakukan oleh negara. Keempat, Presiden Terpilih harus menghindari segala bentuk kriminalisasi terhadap oposisi dan aktivis pro demokrasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Selain terhadap Presiden Terpilih, Muhlis juga mengajak kepada pihak oposisi dan para pengkritik untuk menyampaikan kritik yang beradab dan semangat membangun. Kritik haruslah berlandaskan rasa cinta terhadap bangsa dan semangat untuk meningkatkan kondisi bangsa, bukan karena kebencian atau kepentingan personal. Muhlis menegaskan bahwa baik pemerintah maupun oposisi sama-sama terhormat dalam demokrasi serta bisa dijalankan bersamaan tanpa mengganggu percepatan rekonsiliasi. Ditegaskan Muhlis, jika rekonsiliasi dapat tercapai lebih cepat, maka hak angket DPR tidak diperlukan lagi. “Namun kalaupun dianggap tetap perlu dilakukan, penggunaan hak angket haruslah bertujuan untuk memperbaiki sistem pemilu di masa mendatang, bukan untuk mendelegitimasi hasil pemilu 2024,” demikian Muhlis Ali. (bwo)

Camat Kelumpang Tengah Meninjau Langsung Jalan Rusak Di Desa Sembilang

INDOPOS-Redaktur Indoposnews, Hari ini Sabtu tanggal 9 Maret 2024, Pukul, 8,00, WITA melakukan pemantauan jalan rusak yang berada di desa sembilang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah dengan Gunung Gompa yang menuju Tanjung Batu dan sebagai nya yang kini mengalami kerusakan parah, Dimana jalan tersebut penuh lubang yang diselimuti oleh kenangan air hujan di semua sisi jalan. Jalan – jalan yang rusak itu puluhan kilo meter dan semua nya di penuhi dengan lubang – lubang atau kobokan – kobokan kecil yang terisi air hujan yang becek memenuhi kobokan – kobokan tersebut. Sangking parah nya kerusakan jalan ini hingga dilalui kendaraan – kendaraan kecil perlu serba hati – hati karena kalau salah sedikit saja akan terperosok ke dalam kobokan atau lubang – lubang tersebut. Setiba nya redaktur Indoposnews di lokasi dimana jalan yang rusak itu terlihat Camat Kelumpang Tengah Bapak. Johansyah sedang memberikan arahan pada pengawas, kontaktor dan pekerja jalan yang rusak tersebut dengan mengatakan kepada mereka untuk lebih mempercepatkan pekerjaan penyelesaian jalan yang rusak ini karena kini sudah memasuki musim penghujan. Dengan penuh semangat dibawah rentitan hujan yang membasahi para pekerja dengan penuh semangat menyimak arahan tersebut, dan mereka mengatakan pada Bapak Camat Kelumpang Tengah bahwa kami siap melaksanakan pak. Bapak. Johansyah mengucapakan terimakasih atas waktu nya para pekerja yang telah menyisihkan waktu untuk mendengarkan arahan beliau. Beliau kembali berpesan pada pekerja agar tetap semangat dalam mengerjakan perbaikan jalan ini, terimakasih ucap bapak Camat kembali. Bapak Camat Kelumpang Tengah mengatakan pada awak media yang hadir di lokasi jalan rusak bahwa penyebab utama jalan – jalan di wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah mengalami kerusakan yang sangat cepat disebabkan oleh kendaraan – kendaraan besar yang lalu – lalang disini, Kendaraan – kendaraan tambang dan kelapa sawit, Mau punya lainnya yang mengakibatkan terjadi nya kerusakan jalan disini ( Kecamatan Kelumpang Tengah ) karena kendaraan – kendaraan itu besar tonase nya sehingga jalan pun cepat rusak. Setiap tahun kami selalu melakukan perbaikan total terhadap jalan yang ada di wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah ini. Selaku Camat Kelumpang Tengah saya berpesan dan meminta kepada perusahan – perusahan tambang dan kelapa sawit dan perusahan lain nya yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kelumpang Tengah ini untuk membantu merawat jalan – jalan yang ada agar tidak cepat rusak dan tetap terawat dengan baik,. Beliau menambahkan bahwa jalan – jalan rusak ini jangan hanya jadikan sebuah tontonan semata saja oleh parah pengusaha tambang dan kelapa sawit mau pun yang lain nya, tolong lah saling membantu, tandas nya. Saberan – SH.

Suara Esti Hilang Sebanyak 2000-3000, Dugaan Kecurangan Menyeruak

INDOPOS-Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 7 Jakarta Selatan, Esti Arimi Putri kehilangan suara 2000 hingga 3000 suara. Hal ini terungkap dalam rapat penolakan penghitungan di Hotel Pullman, Jumat (8/3/2024). Protes keras dan desakan penghitungan ulang pun disampaikan, karena kondisi ini sangat merugikan pihak Esti. Dino dari Tim Relawan Esti Arimi Putri menyampaikan, data D1 berbeda dengan data C1 yang dimiliki tim Esti. Hal ini membuktikan, bahwa ada tindak kecurangan dan dugaan pencurian suara oleh pihak tertentu. “Kami mengindikasikan ada kecurangan, yang menyebabkan suara Bu Esti hilang. C1 yang kami temukan dengan D1 Plano ada perbedaan. Kita pertanyakan juga kenapa pleno tidak diulang, sehingga kami bisa mencocokan suara Bu Esti,” ujarnya. Dino mengatakan, Bu Esti mengalami kecolongan karena suaranya dicuri. Hal inilah yang kami minta agar diperhatikan KPU. “Kami berharap ini diperhatikan agar pleno berjalan baik tanpa kecurangan,” ungkapnya. Selama menjadi anggota DPRD, Esti selalu dekat dan membantu masyarakat. Saat ini banyak tim dan pendukungnya yang menangis. Terlebih, Esti diduga dicurangi karena suaranya hilang. (husen)

Denny Cagur Lolos Ke Senayan, Ucapkan Terimakasih Ke Masyarakat 

INDOPOS-Pelawak Denny Cagur resmi lolos menjadi anggota DPR RI masa bakti 2024-2029. Denny Cagur nyaleg dari PDIP di dapil Jawa Barat II. Meski tergolong masuk dapil neraka karena diisi oleh sejumlah politikus senior dan artis, Denny Cagur masuk 10 besar caleg dengan suara terbanyak. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Denny Cagur mendapatkan kursi 6 caleg yang lolos ke Senayan dari Dapil Jabar II. Denny Cagur berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Bandung Barat dan KPU Kabupaten Bandung, mendapatkan total suara sebanyak 58.043. Di dapil Jabar II, PDIP mendapatkan suara sebanyak 267.638. Perolehan suara Denny Cagur mengalahkan dua caleg PDIP lain yakni artis Hengki Kurniawan yang merupakan mantan Bupati Bandung Barat (48.428) dan incumbent H. Yadi Srimulyadi (21.414) Awalnya, Denny Cagur berada di urutan kedua caleg PDIP dibawah Hengki Kurniawan. Namun belakangan ia berhasil menyalip suara Hengki Kurniawan secara signifikan sehingga dipastikan menjadi salah satu caleg dari dapil Jabar II yang berhasil lolos ke Senayan. Lewat akun Instagram Story-nya, Denny Cagur mengunggah sejumlah ucapan selamat untuk dirinya yang menjadi anggota DPR RI masa bakti 2024-2029. Ia mengucapkan terimakasih kepada warga dapil Jabar II yang sudah memilihnya. “Alhamdulillah, haturnuhun atas amanah dan kepercayaan sehingga PDI Perjuangan meraih 1 kursi DPR RI Jabar II,” tulis pemilik nama lengkap Denny Wahyudi, S.Pd. itu. Selama masa kampanye, Denny Cagur memanfaatkannya dengan baik untuk bertemu langsung dengan masyarakat di dapil. Ia telah mengunjungi 194 desa dengan 483 titik di dapil Jabar II. “Saya telah mengunjungi 194 desa dengan 483 titik di Dapil. Saya sengaja mendatangi sebanyak mungkin masyarakat karena ingin menangkap apa saja masalah yang dihadapi masyarakat. Seorang anggota DPR harus mampu menangkap aspirasi masyarakat di akar rumput,” ucap Denny Cagur. Denny Cagur juga mengaku telah menerima banyak masukan dan keluhan dari masyarakat selama masa kampanye. Ia berjanji akan berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut jika terpilih menjadi anggota DPR. “Jika saya terpilih, saya sudah tahu masalah-masalah apa dan kendalanya apa saja,” ujar pelawak kelahiran Bandung, 29 Agustus 1977 itu. (pot)