INDOPOS
INDOPOS-Depok, 12 Februari 2025 – Keputusan Pemerintah Amerika Serikat untuk membekukan bantuan United States Agency for International Development (USAID) bagi Indonesia pada tahun 2025 menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.
Dalam diskusi publik yang diadakan di Auditorium Mochtar Riyadi, FISIP Universitas Indonesia, sejumlah para Pakar dan Parktisi Kemanusiaan serta Pembangunan Masyarakat membahas implikasi kebijakan ini serta solusi alternatif untuk memastikan keberlanjutan program kemanusiaan di Indonesia. Pada kegiatan kali ini Human Initiative bekerjasama dengan AP-KI, HFI, dan Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial FISIP UI menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya antara lain; Rachmawati Husein selaku Konvener Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia, Victor Rembeth selaku pendiri Humanitarian Forum Indonesia dan Asra Virginia selaku Akademisi Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia.
Peran USAID dalam Pembangunan Indonesia USAID telah beroperasi di Indonesia selama beberapa dekade, memberikan dukungan bagi berbagai inisiatif penting seperti program imunisasi, pengendalian malaria, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Dengan penghentian bantuan ini, sejumlah program berisiko terhenti, menimbulkan konsekuensi serius bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Ancaman bagi Sektor Kesehatan dan Pendidikan Program imunisasi dan pencegahan HIV/AIDS yang selama ini mendapatkan pendanaan dari USAID dikhawatirkan akan terganggu. Tanpa dukungan finansial tambahan, layanan kesehatan di daerah terpencil dapat mengalami kendala besar dalam menangani penyakit menular.
Menurut laporan WHO (2023), pendanaan internasional memiliki peran penting dalam pengendalian penyakit di negara berkembang, dan tanpa bantuan donor seperti USAID, capaian dalam sektor kesehatan bisa mengalami kemunduran.
Dampak serupa juga berpotensi terjadi dalam sektor pendidikan. Berbagai program pelatihan guru dan peningkatan akses pendidikan yang didanai USAID dapat terhenti, yang pada akhirnya akan memperlebar kesenjangan pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah terpencil. Studi yang dilakukan oleh UNESCO (2022) menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang.
Dengan hilangnya dukungan ini, kualitas pendidikan di Indonesia berisiko mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Dampak Diplomatik terhadap Hubungan Bilateral Selain berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, kebijakan ini juga memiliki implikasi diplomatik. Penghentian bantuan USAID dapat menjadi indikasi adanya perubahan arah kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia. Sejarah hubungan bilateral menunjukkan bahwa bantuan luar negeri sering kali digunakan sebagai alat diplomasi. Perubahan kebijakan ini berpotensi memengaruhi kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan regional.
Solusi dan Alternatif Pendanaan
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendiversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta juga dapat menjadi alternatif, di mana perusahaan-perusahaan dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung inisiatif kemanusiaan dan pembangunan di Indonesia.
Penguatan kapasitas lokal juga menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan ini. Dengan meningkatkan alokasi pendanaan dari APBN serta mengoptimalkan efisiensi program
sosial, Indonesia dapat membangun sistem yang lebih mandiri dalam menjalankan program kemanusiaan. Di sisi lain, diplomasi internasional tetap perlu diperkuat dengan melobi pemerintah AS agar mempertimbangkan kembali kebijakan ini atau mengalihkan bantuan melalui jalur alternatif.
Peran Organisasi Kemanusaiaan dalam Menjaga Keberlanjutan Program. Meskipun penghentian bantuan USAID merupakan tantangan besar, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kemandirian dalam program kemanusiaan dan pembangunan. Dalam hal ini, organisasi kemanusiaan (NGO/NPO) memiliki peran penting untuk menjembatani kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan memaksimalkan dampak program.
Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan program yang telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat. (***)
