2024 - Laman 16 dari 71 -

INDOPOS
Oktober 16, 2024
0 Comments

Relawan Persaudaraan Anak Jakarta (PAJAK) Gelar Nonton Bareng, Dihadiri Once Mekel, Siap Menangkan Pramono-Rano Bang Doel

INDOPOS-Acara Nobar Timnas Indonesia yang digagas relawan Persaudaraan Anak Jakarta (PAJAK), pendukung Pramono – Rano, berlangsung meriah. Kegiatan dilaksanakan di Mampang Prapatan, dan dihadiri Anggota DPR RI yang juga penyanyi Once Mekel. Ketua Umum PAJAK Muhamad Zakih menyampakan, dengan menggelar kegiatan rutin yang menyentuh pada masyarakat bawah, diyakinkan kan menarik perhatian pemilih Pramono Rano. IMAM SUDRAJAT Ketua DPC PAJAK Jaksel Para Relawan Solid bekerja buat Mas Pram dan Bang Doel, yang akan mendapat imbalan dengan naiknya Elektabilitas beliau! Giat Nonton Bareng juga di hadiri oleh semua Ketua DPC PAJAK Se Jakarta

INDOPOS
Oktober 15, 2024
0 Comments

Wujudkan Jakarta Sebagai Kota Global, Bank Indonesia Perwakilan Jakarta dan Pemprov DKI Kembali Gelar Jakarta Economic Forum 2024

INDOPOS-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta kembali menyelenggarakan Jakarta Economic Forum (JEF) di Hotel Park Hyatt Jakarta, Selasa 15 Oktober 2024. Jakarta Economic Forum 2024 yang merupakan bagian dalam rangka mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing, diselenggarakan dalam format policy discussion dengan mengangkat tema “Innovation to Enhance Jakarta’s Competitiveness as Global City: Policy and Implementation”. Sebagai peningkatan dari JEF tahun sebelumnya, guna memperoleh gagasan dan inovasi yang lebih luas, pada rangkaian JEF tahun ini juga diselenggarakan lomba karya tulis yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta, terdiri dari mahasiswa, akademisi, serta pegawai pemerintah dan swasta. Peserta berasal tidak hanya dari Jakarta, namun juga dari berbagai daerah dan luar negeri.Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Ibu Arlyana Abubakar menyampaikan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Jakarta ke depan tetap baik yang diiringi dengan inflasi yang tetap terkendali. Namun demikan kata Arlyana, Jakarta masih menghadapi tantangan struktural seperti daya dukung lahan dan air bersih yang semakin terbatas serta ketergantungan terhadap produksi pangan dari daerah lain. “Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, Jakarta memiliki modalitas yang dapat dioptimalkan lebih lanjut antara lain dari sisi ketersediaan infrastruktur, ketersediaan populasi yang produktif, serta inisiatif keberlanjutan dan transformasi teknologi yang terbilang tinggi sehingga Jakarta berpotensi menjadi kota global yang berdaya saing tinggi di masa depan,” kata Arlyana saat menyampaikan sambutan pada Jakarta Economic Forum, di Hotel Park Hyatt Jakarta.Sementara itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono pada acara JEF 2024 juga menyampaikan bahwa dalam mencapai visi Jakarta sebagai Kota Global, perlu dilakukan penguatan daya saing ekonomi dengan mendorong sektor teknologi dan kreativitas. “Beberapa upaya untuk memperkuat daya saing tersebut yakni dengan melakukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui penciptaan infrastruktur yang modern, serta penguatan sumber daya manusia yang antara lain dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan digital, kerjasama pendidikan dengan sektor swasta serta program vokasional dan peningkatan keterampilan tenaga kerja,” ujar Pj Gubernur Heru. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Inarno Djajadi, menyampaikan untuk mendorong Jakarta sebagai kota global yang kompetitif dan berdaya saing, juga perlu didukung oleh pengembangan ekosistem keuangan digital yang sinergis. “Melalui pengembangan transaksi pembayaran non tunai, penyediaan layanan digital serta dukungan literasi keuangan melalui perbankan daerah,” jelas Inarno. Untuk diketahui, dalam sesi policy discussion, menghadirkan tiga narasumber yaitu Bapak Paksi C.K. Walandouw, Wakil Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia yang memberikan insight terkait dengan peluang dan tantangan kondisi demografi Jakarta; Mr. Aik Hock Ng, Director Asia-Pacific, Dassault Systemes yang memberikan lesson learned pemanfaatan digital twin di Singapura. Selain itu, Rizki Pribadi Hasan, Managing Director and Chief Financial Officer PT. Indonesia Infrastructure Finance yang memberikan strategi pembiayaan infrastruktur dengan creative financing. Melalui policy discussion ini, diharapkan dapat diperoleh ide, inovasi, dan pemikiran strategis untuk perumusan kebijakan yang bersifat jangka pendek dan jangka menengah panjang dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. (***)

INDOPOS
Oktober 15, 2024
0 Comments

Komunitas Minang Jakarta-Gerakan Nusantara RIDO Dukung RIDO 1 Putaran

INDOPOS–Irwandi Sekjen DPP PKDP masyarakat Pariaman dan ketua DPW Induk Keluarga Minang DKI Jakarta akan mendukung Deklarasi etnis ,sebanyak 22 etnis yang tergabung dalam Gerakan Nusantara RIDO di Jakarta dengan Sahabat Ridwan kamil di bawah pimpinan H.Oding , pada hari kamis tanggal 17 oktober 2024 Jam 17 oktober 2024 di hotel Swisbeliin kemayoran. Masyarakat pariaman , peserta Deklarasi 500 orang dari 22 etnis. Etnis di Jakarta yang merupakan warga perantauan bersatu mendukung RIDO untuk memimpin Jakarta dimana Jakarta merupakan potret indonesia yang perlu ada pemimpin yang menjadi pemersatu agar Jakarta kondusif dan aman bersatu serta bekerja sama antar etnis , saya sebagai ketua panitia acara deklarasi ,mohon dukungan seluruh etnis yg ada di Jakarta agar acara ini sukses dan pembina bamus betawi 82 H oding Pemrakarsanya dan bang Ihsan dari Forkabi. (***)

INDOPOS
Oktober 12, 2024
0 Comments

Ketua Masyarakat Pendukung Gibran DKJ Christofel Heran, Hampir 3 Minggu RIDO Keliling Blusukan dan Dikawal Partai KIM+ yang Suara Legislatifnya Capai 80%, Tapi Hasil Survei Hampir Sama dengan Pramono-Rano

INDOPOS–Politisi Partai Golkar Ridwan Kamil meminta agar tak mengukur takdir berdasarkan hasil survei yang beredar. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu malam, menyusul elektabilitasnya yang kian merosot dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia pun bercerita pernah mendapatkan elektabilitas 6 persen dua bulan sebelum Pilkada Kota Bandung 2013 lalu. Namun, elektabilitasnya kembali meroket hingga akhirnya keluar sebagai pemenang. “Namanya elektabilitas itu naik turun kan. Dulu waktu Wali Kota Bandung H-2 bulan, saya cuman 6 persen. Pas hari-H (jadi) 45 persen. Jadi, tidak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir ANTARA. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mengatakan seseorang yang punya elektabilitas tinggi saat ini belum tentu akan memenangkan kontestasi pilkada, begitu pula sebaliknya. “Hari ini tinggi belum tentu menang, hari ini rendah belum tentu juga kalah. Poinnya sekarang tidak usah terlalu ngomongin elektabilitas,” ujarnya. Apalagi, sambung Ridwan Kamil, perebutan suara pemilih di Pilkada Jawa Barat maupun DKI Jakarta belum dimulai. “Yang sekarang dilakukan itu menghitung koalisi, nah perhitungan itu masih dihitung khusus Jawa Barat dan DKI belum diputuskan, karena masih lobi-lobi,” jelas Ridwan Kamil. Oleh sebab itu, dia akan tetap berikhtiar untuk meningkatkan elektabilitasnya di DKI Jakarta. “Namanya ikhtiar mah harus dilakukan, itu tugas manusia. Takdir Allah, ya nanti di hari-H,” pungkasnya. Menanggapi hal rersebut saat ditanya wartawan, Ketua DPW Prov DKJ Masyarkat Pendukung Gibran mengatakan, besok hari minggu tanggal 13 oktober atas Instruksi dari Ketum MPG Jimmy S secara bersama dengan jajaran pengurus DPP (Sekjen dan Ketua2 DPP), dan juga Para Pengurus DPD 5 kota dan Pengurus DPD 1 Kabupaten akan berkumpul sebanyak 200 pengurus yg mmg sdh ber SK akan melakukan deklarasi dukungan kepada RIDO di Golkar DKI, Insya Allah setelah deklarasi kami para pengurus akan berkoordinasi secara intens dgn timses Rido agar segera bisa kerja turun kerja2 di akar rumput membantu RIDO dengan melibatkan para pengurus kami yg ada sampai di tingkat kelurahan, Ya kami yakin setelah kami deklarasi dalam 2 ninggu kedepan hasil survey RIDO bisa naik, Bismillah saja, tandas Chris kepada wartawan. Chris menambahkan Hasil keputusan dalam mendukung RIDO ini bukan hanya semata2 dari saya pribadi, melainkan hasil keputusan musyawarah dari para pengurus 5 kota dan 1 kabupaten yg di hadiri jg oleh Ketum dan jajaran DPP pada sabtu tgl 5 oktober 2024 kmarin. Nantinya selain kami akan membuat posko2 pemenangan di rumah pengurus yg ada ditingkat RW, Kami dgn para pengurus 6DPD kab/kota jg sdh mengkaji mengenai strategi2 yg akan kami lakukan agar dapat menyakinkan warga jakarta agar RIDO bisa mendapatkan Mandat untuk memimpin Jakarta, tandas Chris kepada wartawan.

INDOPOS
Oktober 10, 2024
0 Comments

Gelar Tasyakuran di Dapil II Jakarta Utara Bareng Akar Rumput Demokrat, Bunda Neneng Mulai Gaspoll Menangkan Pasangan RK-Suswono

INDOPOS-Mesin parpol koalisi KIM plus dalam memenangkan pasangan cagub, Ridwan Kamil-Suswono (Rido) mulai bergerak kencang di dapil II Jakarta Utara. Hal itu tergambar dari gerakan yang diinisasi caleg empat periode dari Partai Demokrat, Neneng Hasanah bersama ratusan simpatisan dan akar rumput partai berlambang Mercy itu, Kamis (10/10/2024) siang di posko pemenangannya di Jalan Sukapura, Jakarta Utara. Dibalut tema tasyakuran dan sosialisasi pasangan cagub yang akrab disapa Rido, Kamis (10/10/2024) siang. Masyarakat Sukapura dan sekitarnya, begitu antusias menyambut kedatangan Suswono di wilayahnya. “Hari ini kita menggelar tasyakuran dan sosialisasi pasangan Ridwan Kamil-Suswono di dapil II, Jakarta. Tujuannya agar masyarakat mengetahui secara pasti visi dan misi pasangan Rido,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI yang akrab disapa Bunda itu. Dia mengatakan, dengan kedatangan cawagub Suswono di home base Partai Demokrat Pulau Seribu. Masyarakat Kelurahan Sukapura dan sekitarnya, saat ini mulai mengetahui program pasangan cagub RK-Suswono lima tahun kedepan. “Banyak program yang disukai oleh masyarakat dari pasangan Rido. Salah satunya, gerakan magrib mengaji, Jakarta yatim dan lainya mulai diketahui dan difahami masyarakat disaat akan memilih nanti,” beber Ketua DPC PD Pulau Seribu itu. Tidak hanya dirinya, lanjut Neneng Hasanah Fraksi Demokrat di DPRD DKI pun saat ini berkomitmen dalam memenangkan pasangan Rido. Hal itu akan dibuktikan dengan gerakan 9 anggota DPRD ditiao dapil dalam mensosialisasikan dan memenangkan pasangan Rido di Pilkada Jakarta 2024. “Partai Demokrat yang merupakan anggota dari KIM plus akaj mensupport habis-habisan pasangan Rido dalam memenangkan Rido satu putaran di Pilkada Jakarta,” tukasnya. Cawagub Suswono menyambut positif antusiasme masyarakat yang menghadiri acara tasyakuran tersebut. Bahkan, mantan menteri pertanian era SBY itu menaruh apresiasi tinggi semangat konsituen di dapil II, Jakarta Utara. “Saya lihat sangat luar biasa animo pendukung Bu Neneng di dapil II Jakarta Utara ini. 4 periode mendapatkan kepercayaan masyarakat menjadi anggota DPRD DKI, menjadi bukti Bu Neneng memiliki ikatan luar biasa dengan masyarakat. Mudah-mudahan dukungan itu bisa menular ke pasangan Rido,” harapnya. Lebih lanjut, cawagub yang juga pernah menjadi anggota DPR RI itu tidak menampik, jika mulai 10 Oktober 2024. 91 anggota DPRD DKI yang berasal dari 15 partai mulai bergerak memenangkan pasangan Rido. “Dan hari ini kita turun serentak terutama dewan terpilih untuk menaosialisasikan dan memenangkan pasangan Rido di Pilkada 2024,” tandasnya. Sementara Sekretaris RW 02 Kel Sukapura, Kecamatan Cilincing, Nurdin memastikan jika wilayahnya akan mendukung penuh pasangan RK-Suswono memenangkan pilkada Jakarta satu putaran. “Bersama warga dan pengurus RT di lingkungan RW 02 akan mendukung penuh pemenangan RK-Suwono,” tandasnya.(***)

INDOPOS
Oktober 9, 2024
0 Comments

SEMINAR Nasional Universitas Borobudur dan Justitia Training Center: Deferred Prosecution Agreement, Solusi Inovatif untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia

INDOPOS-Pada 8 Oktober 2024, Universitas Borobudur bekerja sama dengan Justitia Training Center sukses mengadakan Seminar Nasional dengan topik utama Deferred Prosecution Agreement (DPA). Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., C.Med selaku presiden direktur Justitia Training Center, dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 263 peserta secara luring dan lebih dari 80 peserta daring, yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi hukum, perwakilan kementerian, lembaga pemerintahan, mahasiswa, dan para ahli di bidang hukum. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., yang menekankan bahwa tindak pidana, khususnya korupsi, terus berkembang dengan modus yang semakin kompleks. Beliau mengajak para akademisi untuk berinovasi dalam upaya pemberantasan korupsi, guna mendukung tercapainya Indonesia Emas 2025. Selain itu, Prof. Faisal menyampaikan bahwa seminar ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi semua peserta, serta menyampaikan sedikit informasi terkait jumlah mahasiswa baru di fakultas hukum Universitas Borobudur.Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai pendekatan alternatif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. DPA dinilai mampu memberikan solusi yang lebih restoratif, di mana pemulihan kerugian negara dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada penghukuman. Dalam laporannya, panitia mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya seminar ini, yang berhasil dipersiapkan dalam waktu dua minggu.Narasumber yang hadir dalam seminar ini termasuk Prof. Surya Jaya, S,H., M.Hum, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, membahas kajian pembaharuan hukum pidana formal terkait penyelesaian tindak pidana korporasi di Indonesia, serta perlunya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur DPA. Prof. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI, menyoroti pentingnya konsep DPA dalam proses penegakan hukum pidana dan pengalaman negara-negara lain, seperti Singapura dan Amerika Serikat, dalam penerapan DPA. Dr. Ahmad Sahroni, S.E., M.Ikom, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dalam pesan video menyampaikan pentingnya penerapan prinsip ultimum remedium, di mana penegakan hukum harus mengutamakan pemulihan kerugian negara daripada sekadar menghukum pelaku. Beliau berharap seminar ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan DPA.Pada sesi diskusi, beberapa peserta mengajukan pertanyaan kritis terkait penerapan DPA di Indonesia. Pertanyaan yang diajukan antara lain menyangkut alasan belum diterapkannya DPA secara luas sejak 2008 hingga sekarang, serta penerapan DPA pada kasus besar seperti kasus Timah dan Duta Palma. Para narasumber menjawab dengan menekankan bahwa penerapan DPA membutuhkan mekanisme yang hati-hati, termasuk evaluasi dari jaksa apakah suatu kasus layak diterapkan DPA sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah sesi diskusi selesai, kesempatan untuk mewawancarai narasumber dan peserta dalam acara seminar ini pun tiba. Narasumber yang diwawancarai adalah Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum., dan peserta seminar, Afidona Voranica. Dalam wawancara tersebut, Prof. Asep menjelaskan mengenai bagaimana sistem hukum ideal dapat mengurangi kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein, terutama dengan mempertimbangkan perubahan sistem hukum di era sekarang yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti satu sistem hukum tertentu. “Ya, kita tahu bahwa sebuah sistem tentunya memiliki subsistem di dalamnya. Dalam hukum terdapat tiga, yaitu struktur (legal structure), substansi (legal substance), dan budaya (legal culture). Ketiganya harus kita bangun bersama agar tercapai Indonesia Emas,” ujarnya. “Seminar ini sangat luar biasa, saya sangat menantikannya, makanya saya langsung mendaftar. Acaranya keren banget!” kata salah satu peserta seminar. Seminar Nasional ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi produktif bagi para akademisi, praktisi, dan penegak hukum. Melalui seminar ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konkret untuk penerapan DPA sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan fokus pada pemulihan kerugian negara secara lebih cepat dan efisien.

INDOPOS
Oktober 9, 2024
0 Comments

Kasus Korupsi Mega Triliun PT RBT, Pengamat Desak Hakim Panggil Robert Bonosusetyo dan Telusuri Aset Perusahaan Cangkangnya

INDOPOS-Jakarta – Fakta baru kasus megakorupsi tata niaga komoditas timah terungkap dalam persidangan Senin 7 Oktober 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Terungkap bahwa PT Refined Bangka Tin (RBT) menawarkan diri bekerja sama sewa alat peleburan bijih timah dengan pihak PT Timah Tbk. Hal itu terungkap dari kesaksian eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani untuk terdakwa Kepala dinas (Kadis) ESDM Provinsi Bangka Belitung, Amir Syahbana, Suranto Wibowo dan Plt Kepala Dinas ESDM Babel Rusbani. Ia menyebut bahwa dirinya bertemu dengan perwakilan PT RBT Harvey Moeis untuk membicarakan tawaran kerja sama. Kemudian saat pertemuan lanjutan dengan Harvey Moeis dilakukan bersama Direktur Operasional PT Timah Tbk Alwin Albar. “Ada beberapa pertemuan, pertama kami mendapatkan surat penawaran dari RBT,” kata Riza. “Di Hotel Sofia saya dengan Pak Harvey Moeis hanya ngomong-ngomong biasa saja. Kemudian pertemuan selanjutnya. Mengajak Pak Alwin karena saya minta mengkaji lebih detail terkait kerja sama tersebut.” Sebagai informasi, dalam perkara kasus korupsi timah ini perusahaan pemilik smelter dinilai mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah di Bangka Belitung. Hasil penambangan yang dibeli dari penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah kemudian dijual oleh perusahaan pemilik smelter ke PT Timah seolah-olah ada kerja sama sewa menyewa alat peleburan. Adapun harga yang ditetapkan penyewaan alat tersebut, terdapat kemahalan atau lebih tinggi dari pasaran, yakni USD 3.700 per ton. Menurut jaksa, penetapan harga itu dilakukan tanpa studi kelayakan yang memadai. Total ada lima smelter swasta bekerja sama dengan PT Timah terkait sewa alat peleburan. Menanggapi fakta tersebut, Pengamat Hukum Fajar Trio seharusnya majelis hakim memerintahkan JPU memanggil pengusaha Robert Bonosusatya sebagai saksi persidangan. Hal ini dilakukan karena hingga saat ini kejaksaan belum menetapkan Robert sebagai tersangka termasuk melakukan asset recovery act atau pemulihan aset dalam kasus dugaan korupsi timah. Fajar pun mendukung upaya MAKI yang menggugat praperadilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) karena tidak memproses Robert Bonosusatya dalam dugaan korupsi timah. Gugatan tersebut atas penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi timah itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 3 Oktober 2024. “Saya dukung upaya MAKI. JPU harusnya memanggil Robert Bonosusatya dihadirkan dalam sidang, dan jika dicukup bukti ya dilakukan penetapan tersangka atas keterangan para saksi di persidangan. Selain itu juga jangan berhenti melakukan follow the money terkait hasil kejahatan yang dilakukan Harvey Moeis dan kawan-kawannya di RBT. Salah satunya dengan menyegerakan asset recovery act jadi sekalian dimiskinkan itu para pelaku,” kata Fajar di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Desakan itu bukanlah tanpa alasan, karena, kerugian yang diduga dialami negara dalam kasus ini jumlahnya fantastis, mencapai Rp 271 triliun. “Untuk itu kejaksaan harus merampas atau menyita aset para tersangka, termasuk aset-aset yang digelapkan melalui perusahaan cangkang yang dibuat oleh para pelaku. Ini yang harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung, kan ini pasti ada pemalsuan ya kan, termasuk aset-aset yang berada di luar negeri itu juga harus diburu. Jangan hanya aset yang ada di Indonesia semata,” katanya. Fajar menyakini bahwa jumlah tersangka kasus korupsi timah ini akan terus bertambah jika dilakukan pengembangan. “Dan saya yakin masih banyak tersangka dari PT RBT yang masih berkeliaran dan bahkan sedang berusaha menyembunyikan aset hasil kejahatan mereka. Dan agar ada kepastian hukum, seyogyanya Kejaksaan menetapkan tersangka Robert Bonosusatya,” ujarnya. Ia memperkirakan, jumlah tersangka bisa mencapai 2-3 kali lipat dari yang sudah ditetapkan saat ini seandainya kasus tersebut diusut lewat pasal TPPU. “Kalau dikejarnya pakai TPPU, itu nanti bisa menghasilkan mungkin dua kali lipat tersangka yang ada sekarang ini. Bisa jadi tiga kali lipat juga,” katanya Bahkan bukan tidak mungkin uang korupsi para tersangka dalam kasus ini mengalir ke orang-orang terdekat mereka, seperti suami atau istri. Oleh karenanya, ke depan mestinya dilakukan pengembangan atas kasus ini, dikaitkan dengan pasal dugaan TPPU. “Kita harus lihat, istrinya ini menerima, menikmati, difasilitasi tidak hidupnya dengan hasil kejahatan yang diterima oleh suaminya itu,” ujarnya. (***)

INDOPOS
Oktober 9, 2024
0 Comments

Kunjungi SMAN 70 Jakarta, Gibran Pastikan Ikut Susun Kabinet Saat Ditanya Wartawan

INDOPOS-Susunan Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diumumkan pada 20 Oktober mendatang. Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku ikut andil dalam penyusunan kabinet itu. “Oh iya pasti (ikut),” kata Gibran kepada wartawan saat ditemui di SMAN 70 Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2024). Disisi lain, Gibran juga menyebut bahwa penyusunan kabinet hampir 100 persen. Ia pun menyerahkan hal itu kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto untuk mengumumkan kabinetnya. “Sudah hampir 100 persen (penyusunan kabinet). Biar nanti diumumkan pak Presiden terpilih,” ungkapnya. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebut kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming belum bisa diumumkan. Dasco mengatakan nama kabinet akan diumumkan langsung oleh Prabowo pada 20 Oktober nanti. “Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 Oktober,” kata Dasco di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10). Soal gelaran pelantikan pada 20 Oktober, Dasco mengatakan pihaknya belum merencanakan acara tertentu. Dia menyebut masih fokus dengan acara kenegaraan pelantikan Prabowo-Gibran yang turut mengundang sejumlah tamu negara lain. “Ya sampai saat ini saya belum mendengar secara fix, karena yang kita konsentrasi baru pada acara-acara resmi yang sepertinya kita harus fokus pada tanggal 20 Oktober bagaimana supaya pelantikan bisa berjalan dengan lancar,” kata Dasco. “Karena di situ akan banyak tamu-tamu negara, kepala-kepala negara dari negara lain yang akan hadir. Jadi kita fokus di situ sehingga sedapat mungkin kelancaran dari pelantikan itu tidak akan terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang tambahan,” imbuhnya. (***)

INDOPOS
Oktober 8, 2024
0 Comments

62 Tahun, TVRI Komitmen Jaga Siaran Sarat Nilai-nilai Pendidikan dan Kebangsaan

INDOPOS-Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) terus berbenah diri. Dan, semakin hari kian membaik kinerjanya. Selama 62 tahun, TVRI senantiasa menjaga komitmennya dalam menyiarkan program-program terbaiknya yang sarat nilai-nilai pendidikan dan kebangsaan. Demikian diungkapkan pengamat kebijakan publik dan hukum, Abdul Hamim Jauzie, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 08 Oktober 2024, kepada, wartawan. “Dalam catatan kita, selama 62 tahun, TVRI senantiasa berkomitmen manjaga siarannya. Tidak sekedar tontonan yang disiarkan kepada publik. Tetapi, yang disiarkan ke publik adalah tontonan yang layak, hiburan sehat yang sarat akan nilai-nilai pendidikan serta kebangsaan,” ungkapnya. Lakukan Modernisasi Peralatan Siaran Menurut Hamim, TVRI sejak tahun lalu, juga terus melakukan modernisasi peralatan siaran. “Dan peralatan siaran itu tidak kalah dengan televisi lainnya. TVRI juga sudah berambah ke multiplatform di internet,” cetusnya. Jadi Televisi Tingkat Dunia Kata Hamim, TVRI akan menjadi televisi kelas dunia dan hal itu itu tidak mustahil ke depan. “Ini bukti nyata kinerja TVRI yang terus membaik dari tahun ke tahunnya,” tandasnya. Dipaparkan Hamim, kinerja yang terus membaik ini patut diapresiasi. “Tunjangan kinerja misalnya sejak tahun lalu telah dinaikkan oleh Presiden Jokowi. Yang pasti, kinerja TVRI yang terus membaik sangat patut diapresiasi,” pungkas pria yang juga sangat aktif di LBH Keadilan tersebut. Untuk diketahui, ulang tahun TVRI pada tahun 2024 jatuh pada tanggal 24 Agustus lalu. Itu adalah hari jadi TVRI yang ke-62. Pertama kali, TVRI mengudara pada 24 Agustus 1962. Dan, ditandai dengan siaran perdana Asian Games ke-4 di Stadion Utama Gelanggang Olah Raga Bung Karno (GBK) Jakarta. Sebagai informasi, TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia yang mendominasi siaran hingga tahun 1989. TVRI didirikan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, memajukan budaya nasional, dan meningkatkan citra bangsa.

INDOPOS
Oktober 5, 2024
0 Comments

Deklarasi Pilkada Damai di Provinsi Kalsel Tahun 2024

INDOPOS-Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol. Winarto, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan kegiatan Deklarasi Pilkada Damai di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2024.Acara yang juga melibatkan sejumlah pimpinan daerah dan tokoh masyarakat di Kota Banjarmasin itu berlangsung di Hotel Harer Banjarmasin, Jumat (4/10/2024) malam. Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Winarto, S.H., M.H., mengharapkan agar semua elemen masyarakat di Kalimantan Selatan bersatu padu dan berperan aktif menyukseskan pesta demokrasi Pilkada 2024.“Pesta demokrasi ini bukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu tetapi semua elemen masyarakat juga harus ikut berperan aktif ambil bagian demi suksesnya Pemilu,” ucap Irjen Pol. Winarto, S.H., M.H.,. “Bahwa Deklarasi Pilkada Damai digelar untuk menyamakan persepsi, misi dan visi kepada masyarakat untuk menyambut Pilkada yang sudah semakin dekat,” tambah Irjen Pol. Winarto, S.H., M.H.,. Acara tersebut juga dilengkapi dengan Penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 dan Pembacaan Ikrar Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024. Penandatanganan dan ikrar Deklarasi Pilkada Damai 2024 dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Kalsel, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Forkompinda Kota Banjarmasin, Tokoh Agama Kota Banjarmasin, Tokoh Masyarakat Kota Banjarmasin, Tokoh Adat Kota Banjarmasin dan Paslon Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin. Dalam Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 itu, ada empat poin utama yang menjadi kesepakatan bersama. Empat poin tersebut adalah : 1. Kami berkomitmen, untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada tahun 2024 di wilayah Kalimantan Selatan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 2. Kami berkomitmen, untuk mewujudkan situasi yang aman, damai dan kondusif untuk menyukseskan pilkada 2024 di wilayah Kalimantan Selatan yang berkualitas dan berintegritas. 3. Kami berkomitmen, menjaga netralitas, melawan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kami berkomitmen, siap menerima hasil pemungutan suara pilkada tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU. Lewat Deklarasi Pilkada Damai di Provinsi Kalsel Tahun 2024 itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Winarto, S.H., M.H., pun berharap, pesta demokrasi Pilkada mendatang di wilayah Kalimantan Selatan berjalan dengan aman, damai dan lancar. (***)