Juni 2024 - Laman 3 dari 8 -

INDOPOS
Juni 24, 2024
0 Comments

Kepala Kantor BPN Jakut Akan Turun Tangan Atasi Persoalan Tanah di Sukapura, Oknum Aparat Jangan Jadi Beking Mafia Tanah

INDOPOS-Kepala Kantor BPN Jakarta Utara, Taufik Suroso, turun tangan menyelesaikan permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, di Sukapura. Hal ini agar tidak terjadi penyimpangan dan permainan dari mafia tanah. “Saya akan cek ,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (24/6/2024). BPN Jakarta Utara menegaskan, mendukung penuh program Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mencegah praktik mafia tanah. Yakni melalui Sertifikat Tanah Elektronik bagi masyarakat. Mengenai permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, di Sukapura, pengecekan akan dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Keterangan Video: Bentrokan di atas lahan sengketa Sukapura Jakarta Utara Seperti diketahui, Permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, harus menjadi perhatian serius dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal itu lantaran ada indikasi permainan dari mafia tanah di wilayah Sukapura, Jakarta Utara. Berdasarkan SK no 77 SK no 79 SK no 80 dari kementrian untuk pergantian buku sertifikat dari bola dunia ke buku sertikat Garuda, sampai saat ini BPN Jakarta Utara belum melakukan pergantian SDH, diukur dan bayar SPS. Kenyataannya di lapangaan melakukan pengukuran di tanah girik, yang mana giriknya masih diragukan keasliannya. “Mohon kepada bapak Mentri Atr BPN, agar dapat menegur aparat BPN Jakarta Utara yang diduga bekerja sama dengan bos-bos mafia tanah,” tegas Zulfahmi Hakim, selaku kuasa hukum pemilik sekaligus kuasa ahli waris, pada wartawan. “Dan menghentikan sementara proses permohonan girik atas nama Ida Rustini yang sudah di perjualbelikan kepada PT Cipta Graha,” tambah Zulfahmi. Lokasi tanah terletak di Jln Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. “Ini jelas menyalahi aturan,” tegasnya. Zulfahmi Hakim menyampaikan, pihaknya akan diterima Inspektorat BPN Pusat pada Selasa 25 Juni 2024 besok.

INDOPOS
Juni 23, 2024
0 Comments

Anies Terancam Jadi Gelandangan Politik Usai Nasdem dan PKS Usung Kader Sendiri di Pilkada DKI

INDOPOS-Anies Baswedan terancam menjadi gelandangan politik. Hal ini setelah Partai Nasdem dan PKS memastikan tak akan mencalonkan mantan capres nomor urut 1 itu sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI 2024 mendatang. Kedua parpol yang dalam pilpres tergabung di koalisi perubahan itu memilih kader internal untuk diusung, yakni Ahmad Sahroni dari Nasdem dan Sohibul Iman dari PKS. “Anies sudah habis dan akan jadi gelandangan politik. PKS dan Nasdem mengusung kader sendiri,” tulis salah seorang netizen pengguna X dengan akun @WongF3hung, Minggu (23/6/2024). Gelandangan sendiri memiliki arti yakni, orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggelandang di tempat umum. Jika di dunia politik, berarti seorang politikus yang terombang-ambing tak tentu arah karena tidak memiliki tempat atau parpol untuk bernaung. Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Mabruri mengatakan bahwa DPP PKS mengajukan nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta. “Sebagai Partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai Calon Gubernur DK Jakarta. Kandidat yang kami usung adalah Mohamad Sohibul Iman, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS,” ujar Mabruri dalam keterangannya, Minggu (23/6/2024). Mabruri menambahkan bahwa Sohibul Iman merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni. Sohibul Iman pernah memimpin PKS pada periode 2015-2020. Dibawah kepemimpinannya, PKS mengalami peningkatan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara (6,77%) di 2014 menjadi 11,49 juta suara (8,21%) di 2019, atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019. “Artinya beliau memiliki kepemimpinan yang teruji dalam membawa PKS naik kelas. Beliau juga memiliki jejak yang panjang di dunia politik. terpilih tiga kali menjadi Anggota DPR pada periode 2009-2014, periode 2014-2019, dan periode 2024-2029 dan sempat memimpin DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR,” terang dia. Sebelum terjun di dunia politik, Sohibul Iman juga dikenal sebagai seorang teknokrat dan cendekiawan muslim. Ia lama berkecimpung dalam bidang teknologi di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) KEMENRISTEK RI. Dia juga pernah memimpin Universitas Paramadina sebagai Rektor.

INDOPOS
Juni 23, 2024
0 Comments

DPC PD Jakut Sesalkan Proses Rekapitulasi Ulang di KPU Masih Jalan Ditempat

INDOPOS-Amar putusan MK atas perkara 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 agar dilakukan rakapitulasi suara ulang di dapil 2 Jakarta Utara, Minggu (23/6) pagi digelar KPU Jakarta Utara. Ironisnya, rakapitulasi yang seharusnya bisa dimulai sejak pagi harus mengalami skorsing hingga pukul 13.00 wib. Penundaan itu disebabkan adanya protes yang disampaikan saksi pihak Nasdem yang keberatan dengan adanya kotak kontainer surat suara yang tidak tersegel. Menyikapi itu, Plt Ketua DPC PD Jakarta Utara, Iwan Bramantyo menyesalkan sikap KPU Jakarta Utara yang tidak tegas dalam mengambil keputusan atas perdebatan yang terjadi. “Kalau melihat perdebatan tadi, saya kira kotak kontainer yang diperdebatkan itu bukan bagian dari 233 kotak suara yang masuk putusan sidang MK lalu,” ujar politisi yang akrab disapa Ibe itu di depan gedung KPU Jakarta Utara, Jalan Baru Ancol Selatan, Sunter Agung, Jakarta Utara, Minggu (23/6/2024). Ibe pun menyesalkan, KPU Jakarta Utara yang malah menampilkan kotak suara yang mencapai lebih dari seribu TPS di Kecataman Cilincing. “Harusnya KPU Jakarta Utara membuka 233 TPS kotak suara saja. Tidak perlu menampilkan semua kotak. Karena putusan MK sudah sangat jelas mana saja yang harus direkap,” katanya. Dia menambahkan, idealnya proses rekapitulasi suara ulang tidak lagi menampilkan perdebatan saksi.”Jadi kalau saksi Nasdem ada keberatan, ada proses hukum lainnya. Saat ini KPU Jakarta Utara tinggal menjalankan keputusan MK,” paparnya. Senada, Sekretaris DPC PD Jakarta Utara, Fhazriansyah Syam berharap agar tidak mengulur waktu proses perdebatan tidak lagi terjadi.”Kalau perdebatan terus terjadi. Ini akan menghambat proses rekapitulasi. Dibutuhkan ketegasan KPU Jakarta Utara. Dan KPU harus menunjukan akuntabilitasnya. Sehingga putusan MK tidak bisa diintervensi pihak mana pun,” tandas politisi yang akrab disapa Ancha itu.(si)

INDOPOS
Juni 23, 2024
0 Comments

Oknum Penegak Hukum Jangan Bekingi Mafia Tanah di Sukapura, Ingat Pesan Kapolri!

INDOPOS-Munculnya aktifitas alat berat yang dikawal oknum aparat berpakaian preman, di atas lahan 16 hektar milik keluarga besar H . Ali Syafruddin, di Jln Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, menuai protes keras. Zulfahmi Hakim, selaku kuasa pemilik sekaligus kuasa ahli waris, tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, menilai telah terjadi praktik mafia tanah yang terang-terangan, masif dan terstruktur. Karena, berdasarkan keputusan BPN Jakarta Utara melalui hasil rapat di kantor kelurahan Sukapura, pada Jumat 04 November 2022 diputuskan tidak boleh ada aktifitas atau kegiatan apapun di atas lahan tersebut, sebelum dilakukannya Gelar Perkara. Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Seksi Pengukuran BPN Asep, dan perwakilan dari Polsek Cilincing, serta para pihak terkait, telah disepakati lahan dalam keadaan status quo. “Kami memohon kepada Bapak Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Satgas Mafia Tanah, untuk turun tangan menindak para mafia tanah yang terlibat dalam persoalan lahan di Sukapura ini. Karena hal ini sudah sangat terang benderang,” ujar Zulfahmi, Minggu (23/6/2024). BACA JUGA: Pesan Kapolri: Jangan Ada Aparat Penegak Hukum yang Bekingi Mafia Tanah Zulfahmi mengungkapkan, mereka yang memasukan alat berat ke dalam lahan milik kami tidak memiliki izin untuk memasuki alat, dan surat girik juga diragukan keasliannya. Mohon BPN Jakarta Utara dan kecamatan, kelurahan, segera menghentikan kegiatan yang ada diatas lahan girik. Lebih lanjut, Zulfahmi khawatir jika persoalan ini diabaikan, maka akan memicu konflik horizontal di masyarakat. Sebab, pemilik lahan tentu tak akan tinggal diam jika hak-hak mereka dirampas dengan cara jahat seperti ini oleh mafia tanah. “Harusnya BPN Jakarta Utara memanggil lagi pihak-pihak terkait, dan bukan malah memberikan izin pada satu pihak saja yang masih diragukan keaslian surat-suratnya. Gelar Perkara. Atas dasar apa mereka masuk ke pekarangan orang, dan mereka akan bangun apa? Semisal bangun ruko kan tidak ada izin surat-suratnya tidak ada. Di sini kami minta aparat juga netral, ” harapnya. “Untuk itu, kami mohon kepada BPN dan Polri untuk membantu menindak lanjuti kasus mafia tanah ini,” katanya. “Surat girik mereka diduga palsu. Sedangkan, surat punya Kita asli bola dunia. Di sinilah yang menjadi indikasi adanya mafia tanah. Masa bola dunia Kalah sama girik yabg diduga palsu,” tegasnya. Seperti diketahui, Permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, harus menjadi perhatian serius dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena ada indikasi permainan dari mafia tanah di wilayah Sukapura, Jakarta Utara. SK no 77 SK no 79 SK no 80 dari kementrian untuk pergantian buku sertifikat dari bola dunia ke buku sertikat Garuda, Sampai saat ini BPN Jakarta Utara belum melakukan pergantian SDH diukur dan bayar SPS. Kenyataannya dilapangaan melakukan pengukuran di tanah girik, yang mana giriknya masih diragukan keasliannya. “Dan menghentikan sementara proses permohonan girik atas nama Ida Rustini yang sudah di perjual belikan kepada PT Cipta Graha,” tambah Zulfahmi. Lokasi tanah terletak di Jln Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Lurah sukapura, dalam video yang beredar di kalangan wartawan sudah mengakui bahwa dia belum pernah lihat aslinya, hanya foto copynya waktu tanda tangan surat keterangan tidak sengketa dan surat pengantar untuk penerbitan sertifikat ke BPN Jakarta Utara. Sementara itu, saat dihubungi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Taufik Wibowo, belum memberikan komentar mengenai persoalan ini.

INDOPOS
Juni 23, 2024
0 Comments

Survei Litbang Kompas Sebut Citra Positif Jokowi Tembus 89,4 Persen, Lampaui Presiden Rusian Vladimir Putin

INDOPOS-Survei Litbang Kompas merilis hasil survei terkait citra positif Presiden Jokowi. Sebanyak 89,4 persen responden menilai citra Jokowi baik jelang akhir jabatan Oktober mendatang. Angka ini menjadi yang tertinggi di dunia, bahkan melampaui pencapaian Presiden Rusia Vladimir Putin yang mendapat 80 persen penilaian positif dari rakyatnya. Survei Kompas dilakukan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 2,83 persen. Hasil survei ini menunjukkan ada kenaikan tren citra positif Jokowi. Pada survei Desember 2023 lalu, citra Jokowi 81,3 persen. Ada kenaikan proporsi kurang lebih8 persen dari tren citra positif Jokowi saat ini. Berikut hasilnya surveinya: Sangat Baik: 20,5% Baik: 68,9% Tidak Tahu: 3% Sangat Buruk: 0,7% Buruk: 6,9% Dijelaskan, citra positif Jokowi saat ini salah satunya dipengaruhi euforia Pemilu 2024. Survei Litbang Kompang menyampaikan, publik mengapresiasi pemilu berjalan dan berakhir tanpa konflik yang signifikan terutama di akar rumput, meski ada sejumlah catatan. Kemudian, sengketa Pemilu 2024 bisa diselesaikan tanpa berlarut-larut. Berjalannya Pemilu 2024 berimbas pada penilaian terhadap Jokowi.

INDOPOS
Juni 22, 2024
0 Comments

Singgung Etika Review Influencer Ternama, Pengamat: Hati-hati Buat Statement Kalau Bukan Ahlinya

INDOPOS-JAKARTA-Ada seorang dokter kecantikan yang sering kali membagikan konten-konten mengenai edukasi di kanal YouTube, Instagram dan TikTok pribadinya sejak tahun 2014. Meski demikian, pemilik Klinik Kecantikan ternama itu juga tak luput dari deretan kontroversi dalam mereview produk hingga terlibat perseteruan dengan selebritis dan pesaing bisnisnya. Menanggapi hal itu, Pakar Strategic Communication Mass Tuhu Nugraha pun meminta kepada para influencer agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan dan membuat konten di media sosial. Tuhu pun meminta kepada para influencer agar lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan mengenai suatu produk yang bukan dari keahliannya. “Ini menurut saya juga bukan pada kompetensi dan tempatnya, mereka juga perlu berhati-hati untuk membuat statement yang bukan area keahliannya,” kata Tuhu dalam keterangannya pada Kamis 20 Juni 2024. Karena menurutnya, jika pernyataan tersebut keliru, maka akan membuat persepsi di publik hingga membuat reputasinya rusak. Karenanya, Tuhu mendesak agar para influencer memastikan keaslian hingga verifikasi data sebelum menyampaikan ke publik. “Harus ada proses verifikasi dan mengecek keaslian data sebelum menyampaikan ke publik. Selain itu publik juga bisa menuntut agar influencer menyajikan data asli yang sudah diverifikasi. Karena sekali rusak, maka untuk memulihkan kembali membutuhkan waktu, dan biaya yang tak murah. Sementara persaingan influencer saat ini juga sangat ketat,” kata dia. Selain itu, menurutnya masalah tersebut menjadi menarik, sehingga perlu sekali ada etika content creator dan influencer. Tuhu pun setuju, jika dibentuk Dewan Pengawas untuk memonitor influencer. “Karena dampaknya pada masyarakat, dan bahkan juga bisa berdampak material dan reputasi. Sementara, di pihak influencer kompetensinya sangat beragam, tetapi audiensnya kan tidak bisa membedakan itu, dan dampaknya bisa sangat berat,” katanya. Untuk itu, Tuhu pun meminta agar masyarakat lebih kritis ketika mendapatkan informasi atau statement keluar dari seorang influencer, apakah ahli di bidangnya atau tidak. “Dipikir ulang apakah dia ahli di bidangnya? Bagaimana dengan pendapat ahli lain dan sumber lain? Konsumen bisa membandingkan dari mesin pencari, otoritas atau AI,” kata Tuhu. “Saya selalu menerapkan zero trust info di internet terutama isu krusial. Saya akan mengecek informasi lebih lanjut dari beragam sumber, apalagi sekarang ada teknologi deepfake AI,” ujarnya.

INDOPOS
Juni 21, 2024
0 Comments

HUT Jakarta Ke 497, Demokrat Optimis Jakarta Lebih Maju di Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan

INDOPOS-Momentum HUT Jakarta ke 497 tahun bakal menjadi berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan memasuki usia yang hanya kurang 3 tahun dari setangah abad. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ditengah tantangan itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari menggelorakan semangat kemajuan di Jakarta. Khususnya, kata dia dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun mendatang. “Status Jakarta yang akan menjadi kota aglomerasi. Fraksi Demokrat berkeyakinan Jakarta akan lebih maju lagi dalam sisi pembangunan dan perekonomian,” ujar Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta itu, Jumat (21/6/2024). Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, peluang bakal majunya perekonomian sangat terbuka lebar. Mengingat, kata dia Jakarta yang tidak lagi menjadi ibukota bakal menjadi kota bisnis. “Dengan perubahan status Jakarta menjadi kota bisnis.Tentu itu akan menajdi gairah baru bagi para investor asing datang ke Jakarta. Tentunya, hal itu pun akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta sebagai pusat bisnis di tanah air,” papar anggota DPRD DKI yang kembali terpilih dari dapil I Jakarta Pusat itu di pileg 2024 lalu. Bahkan, sambungnya lagi kota-kota besar lainya yang menjadi kita bisnis pun mengalami kemajuan yang pesat. “Hal itu didorong dengan perkembangan ekonomi kita tersebut yang terdongkrak dari aktivitas bisnis masyarakatnya,”ujar politisi yang akrab disapa Mbak Desie itu. Dalam hal transportasi dan pariwisata. Desie pun optimistis akan mengalami perkembangan yang pesat. “Pemerintah provinsi tentunya akan fokus dalam pengembangan pembangunan transportasi yang lebih modern dan pengembangan bidang pariwisata yang lebih diminati witawan lokal dan manca negara,” tutupnya.(si)

INDOPOS
Juni 21, 2024
0 Comments

Fakultas Hukum UBK Gelar Pengabdian Masyarakat dan Napak Tilas Ke Makam Bung Karno

INDOPOS-Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) angkatan K98-K100 melakukan pengabdian masyarakat dan napak tilas ke makam Bung Karno Blitar, Jawa Timur. Rangkain kegiatan yang dilakukan pada bulan Juni ini, bertepatan dengan bulan Bung Karno presiden RI pertama, dimana bulan Juni merupakan bulan lahirnya dan wafatnya Bung Karno sehingga acaranyapun lebih padat. Turut serta dalam kegiatan tersebut ketua yayasan pendidikan Bung Karno, Muhammad Mahaendra Putra, Rektor UBK Didik Suhariyanto, para dosen pengampuh dan mahasiswa fakultas hukum UBK lintas angkatan. Ketua panitia pengabdian dan napaktilas fakultas hukum UBK Reni Aryani mengatakan memilih kegitan ini di lakukan di Blitar, karena berbarengan dengan Bung Karno, sehingga selain melakukan pengabdian masyarakat yang bertemakan Penegakan Hukum dan Demokrasi, juga dilakukan nafak tilas berziarah ke makam Bung Karno. “Alasan kegiatan ini kita lakukan di Blitar karena selain melalukan pengabdian masyarakat juga dapat merayakan bulan Bung Karno juga, yaitu dengan melakukan napak tilas berziarah ke makam Bung Karno” Kamis (20/06/24). Dekan Fakultas Hukum UBK Suyatno sangat mendukung acara ini, dan berencana akan melakukan kegiatan serupa setiap tahunnya, agar mahasiswa lebih mengenal ajaran, pikiran dan pergerakan Bung Karno.

INDOPOS
Juni 21, 2024
0 Comments

Penemuan Bayi Laki-Laki Dalam Ember Gegerkan Warga, Ajaib Masih Hidup dan Sehat

INDOPOS-Bayi Berkelamin laki laki yang baru dilahirkan beberapa jam di temukan dalam ember yang masih bersama are are nya di sungai Karuh desa Tamiang Bakung, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru Kalimatan Selatan. Seorang bayi yang masih ada are – are nya dan di perkirakan baru dilahirkan 5 jam yang lalu ditemukan dalam sebuah ember dibelakang rumah warga sungai karuh RT.06 desa Tamiang Bakung kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan pada hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2024, Pukul, 9,00,WITA masih hidup dan dalam keadaan sehat. Di duga sementara bayi yang di buang ibu itu merupakan hasil hubungan gelap dan pihak kepolisian masih melakukan olah TKP untuk menelaah faktor utama penyebab bayi tersebut di buang. Pihak kepolisian sedang melakukan penyusuran dan investigasi terhadap pelaku pembuangan bayi tersebut. Redaktur indoposnews mengecek langsung ke tempat kejadian di temukan bayi tersebut, dari hasil pantauan bahwa bayi yang dibuang adalah berkelamin laki laki dan masih sehat. Sampai saat ini belum di ketahui orang tua yang dari bayi tersebut dan motif apa yang menyebabkan orang tua tegah membuang bayi tersebut. Warga berserta Kepala desa Tamiang Bakung juga tidak mengetahui nya dari mana asal dan orang tua nya,warga sungai keruh sehingga di hebohkan atas penemuan bayi tersebut. Pihak kepolisian sektor Kelumpang Tengah, Babinsa dan kepala desa Tamiang Bakung juga mengecek langsung di tempat kejadian di temukan bayi tersebut. Saberan.SH.

INDOPOS
Juni 21, 2024
0 Comments

Walikota Jakarta Utara Panggil Lurah Sukapura Terkait Dugaan Kasus Mafia Tanah, Terancam Sanksi Tegas!

INDOPOS-Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, memanggil Lurah Sukapura terkait persoalan dugaan mafia tanah yang terjadi di wilayah Sukapura. Informasi yang diperoleh wartawan, walikota menegur keras lurah Sukapura, karena terindikasi bermain dalam persoalan tersebut. Saat wartawan mengonfirmasi hal ini kepada salah satu orang dekat walikota Jakarta Utara, dirinya membenarkan bahwa walikota sangat marah besar. Dan kemungkinan akan memberikan sanksi tegas kepada lurah Sukapura. “Beritaya ramai di media, sehingga Pak Walikota menegur Lurah Sukapura mengenai persoalan itu,” ujar sumber yang dapat dipercaya kepada wartawan, Jumat (21/6/2024). Seperti diketahui, Permasalahan tanah milik keluarga besar H . Ali Syafruddin berdasarkan SK no 75 THN 1991, harus menjadi perhatian serius dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena ada indikasi permainan dari mafia tanah di wilayah Sukapura, Jakarta Utara. SK no 77 SK no 79 SK no 80 dari kementrian untuk pergantian buku sertifikat dari bola dunia ke buku sertikat Garuda, Sampai saat ini BPN Jakarta Utara belum melakukan pergantian SDH diukur dan bayar SPS. Kenyataannya dilapangaan melakukan pengukuran di tanah girik, yang mana giriknya masih diragukan keasliannya. “Mohon kepada bapak Mentri Atr BPN, agar dapat menegur aparat BPN Jakarta Utara yang diduga bekerja sama dengan bos bos mafia tanah,” tegas Zulfahmi Hakim, selaku kuasa pemilik sekaligus kuasa ahli waris, pada wartawan, Rabu (19/6/2024). “Dan menghentikan sementara proses permohonan girik atas nama Ida Rustini yang sudah di perjual belikan kepada PT Cipta Graha,” tambah Zulfahmi. Lokasi tanah terletak di Jln Terusan Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Lurah sukapura, dalam video yang beredar di kalangan wartawan sudah mengakui bahwa dia belum pernah lihat aslinya, hanya foto copynya waktu tanda tangan surat keterangan tidak sengketa dan surat pengantar untuk penerbitan sertifikat ke BPN Jakarta Utara.