DPC PD Jakut Sesalkan Proses Rekapitulasi Ulang di KPU Masih Jalan Ditempat

INDOPOS-Amar putusan MK atas perkara 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 agar dilakukan rakapitulasi suara ulang di dapil 2 Jakarta Utara, Minggu (23/6) pagi digelar KPU Jakarta Utara.

Ironisnya, rakapitulasi yang seharusnya bisa dimulai sejak pagi harus mengalami skorsing hingga pukul 13.00 wib.
Penundaan itu disebabkan adanya protes yang disampaikan saksi pihak Nasdem yang keberatan dengan adanya kotak kontainer surat suara yang tidak tersegel.
Menyikapi itu, Plt Ketua DPC PD Jakarta Utara, Iwan Bramantyo menyesalkan sikap KPU Jakarta Utara yang tidak tegas dalam mengambil keputusan atas perdebatan yang terjadi.
“Kalau melihat perdebatan tadi, saya kira kotak kontainer yang diperdebatkan itu bukan bagian dari 233 kotak suara yang masuk putusan sidang MK lalu,” ujar politisi yang akrab disapa Ibe itu di depan gedung KPU Jakarta Utara, Jalan Baru Ancol Selatan, Sunter Agung, Jakarta Utara, Minggu (23/6/2024).
Ibe pun menyesalkan, KPU Jakarta Utara yang malah menampilkan kotak suara yang mencapai lebih dari seribu TPS di Kecataman Cilincing. “Harusnya KPU Jakarta Utara membuka 233 TPS kotak suara saja. Tidak perlu menampilkan semua kotak. Karena putusan MK sudah sangat jelas mana saja yang harus direkap,” katanya.
Dia menambahkan, idealnya proses rekapitulasi suara ulang tidak lagi menampilkan perdebatan saksi.”Jadi kalau saksi Nasdem ada keberatan, ada proses hukum lainnya. Saat ini KPU Jakarta Utara tinggal menjalankan keputusan MK,” paparnya.
Senada, Sekretaris DPC PD Jakarta Utara, Fhazriansyah Syam berharap agar tidak mengulur waktu proses perdebatan tidak lagi terjadi.”Kalau perdebatan terus terjadi. Ini akan menghambat proses rekapitulasi. Dibutuhkan ketegasan KPU Jakarta Utara. Dan KPU harus menunjukan akuntabilitasnya. Sehingga putusan MK tidak bisa diintervensi pihak mana pun,” tandas politisi yang akrab disapa Ancha itu.(si)

  • Related Posts

    Polda Metro Panggil Kadis Parekraf DKI Terkait Penyelidikan Dugaan Mark Up Anggaran Abang None Rp 8 M?

    INDOPOS-Kepala Dinas Pariwisata  dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dipanggil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Hal itu berdasarkan surat pemanggilan yang beredar di kalangan media. Pemanggilan ini…

    Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Lecturing di Leeds University United Kingdom

    INDOPOS-Sebagai bentuk pertanggung jawaban akademik kampus Unggul Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur melakukan lecturing ke kampus terkemuka di United Kingdom (UK) Leeds University. Lecturing dilakukan untuk memperkaya pengetahuan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Polda Metro Panggil Kadis Parekraf DKI Terkait Penyelidikan Dugaan Mark Up Anggaran Abang None Rp 8 M?

    • By INDOPOS
    • November 6, 2024
    • 3 views
    Polda Metro Panggil Kadis Parekraf DKI Terkait Penyelidikan Dugaan Mark Up Anggaran Abang None Rp 8 M?

    Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Lecturing di Leeds University United Kingdom

    • By INDOPOS
    • November 6, 2024
    • 4 views
    Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Lecturing di Leeds University United Kingdom

    Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto Kunjungi Lokasi Pertanian di Tanah Laut

    • By INDOPOS
    • November 6, 2024
    • 5 views
    Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto Kunjungi Lokasi Pertanian di Tanah Laut

    SURVEI RIDO DISUSUL PRAMONO-RANO. KETUM MASYARAKAT PENDUKUNG GIBRAN JIMMY S : SEGERA EVALUASI MENYELURUH, MASIH ADA WAKTU UNTUK MENANG 1 PUTARAN, JIKA PUTARAN KE 2 TERJADI AKAN TERJADI FENOMENA POLITIK BARU DI INDONESIA, APALAGI JIKA SAMPAI KALAH

    • By INDOPOS
    • November 5, 2024
    • 4 views
    SURVEI RIDO DISUSUL PRAMONO-RANO. KETUM MASYARAKAT PENDUKUNG GIBRAN JIMMY S : SEGERA EVALUASI MENYELURUH, MASIH ADA WAKTU UNTUK MENANG 1 PUTARAN, JIKA PUTARAN KE 2 TERJADI AKAN TERJADI FENOMENA POLITIK BARU DI INDONESIA, APALAGI JIKA SAMPAI KALAH

    Ahli Pidana Sebut Sumpah Ike Farida Tak Perlu Peringatan dan Penetapan

    • By INDOPOS
    • November 4, 2024
    • 4 views
    Ahli Pidana Sebut Sumpah Ike Farida Tak Perlu Peringatan dan Penetapan

    Zulkarnaen Apriliantony, Komisaris BUMN Ditangkap Terkait Judi Online di Kementerian Komunikasi dan Digital?

    • By INDOPOS
    • November 4, 2024
    • 10 views
    Zulkarnaen Apriliantony, Komisaris BUMN Ditangkap Terkait Judi Online di Kementerian Komunikasi dan Digital?