Pengguna Mobil Dinas Pelat Merah Jakarta B-1803-PQH di Jogja Abaikan Teguran Polisi, Diduga Anak Pejabat

INDOPOS-Dirlantas Polda DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Kombes Alfian Nurrizal mendatangi seorang pemuda yang nekat bawa mobil pelat merah DKI Jakarta tapi beroperasi di DIY. Mobil tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Momen itu diunggah dalam akun instagram Kombes Alfian Nurrizal. Pajero Sport berpelat merah B-1803-PQH itu digunakan oleh anak muda. Meskipun sudah diperingati oleh Ditlantas Polda DIY, namun anak muda tersebut masih ngeyel memakai mobil pelat merah, Kombes Alfian lalu mendapat aduan dari masyarakat perihal tersebut.

“Ini saya datang ke sini karena laporan dari masyarakat, Mas Kodi (pengguna mobil pelat merah) sudah diamankan, dingatkan secara humanis oleh anggota saya dari Ditlantas, ternyata mobil ini masih beroperasional,” ujar Kombes Alfian dikutip Minggu (16/6/2024).

B-1803-PQH itu terdaftar dalam Samsat di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)-nya juga teregistrasi warna merah.

Aturan Penggunaan Mobil Pelat Merah

Terkait penggunaan kendaraan motor dan mobil pelat merah yang artinya mobil dinas ASN atau milik instansi pemerintah, ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenpan-RB) Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Dalam lampiran PerMenpan-RB No. 87 Tahun 2005 itu diatur tentang penggunaan kendaraan dinas sebagai berikut:

  • Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
  • Kendaraan Dinas Operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
  • Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan di dalam kota, dan pengecualian penggunaan ke luar kota atas izin tertulis pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 68 Tahun 1995, hari kerja yang dimaksud yaitu hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30-16.00 dan pegawai ASN wajib menggunakan seragam. Namun pengaturan hari kerja dapat disesuaikan instansi masing-masing.

Pegawai ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas, seperti misalnya penyalahgunaan mobil pelat merah artinya bisa dikenakan sanksi disiplin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Pelaksanaan sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan disiplin ASN serta memastikan penggunaan fasilitas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis Alfian.

  • Related Posts

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    INDOPOS-Tangerang Selatan, 01 July 2024-National Battery Research Institute (NBRI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) serta Pamerindo Indonesia sebagai co-organizer, akan…

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    INDOPOS-Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara) Jakarta St. Laksanto Utomo mengingatkan kepada Pemerintah jangan sampai mengabaikan eksistensi hukum adat sebagai hukum asli Indonesia.“Seyogianya hindari pemikiran bahwa hukum…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    International Battery Summit 2024 “The Future Battery Technology from Upstream to Downstream for Accelerating Clean Energy Transition”

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    Guru Besar: Pemerintah Jangan Sampai Abaikan Eksistensi Hukum Adat

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    FH USM Gelar Seminar Nasional dan Call for Paper dalam Rangka Dies FH USM ke-37

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    Mantan Kasatpol PP Jaksel Non Aktif Masih Pegang Kendali, Pj Gubernur Harus Bertindak Tegas Agar Kinerja Tidak Menurun, Imbasnya Banyak Reklame Tak Berizin Belum Ditertibkan

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    70 Anggota DPRD Sumut Dapat Pencerahan dari Haji Rasyidi Soal Pengelolaan Anggaran

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco

    Ketum PPJN”98 Akan Adukan Tempo Ke Dewan Pers Tebar Fitnah Ke Dasco