• INDOPOS
• November 17, 2025
• 0 Comments

Universitas Borobudur Resmi Membuka Program Transnational Education Partnership (TEP) Bersama Xi’an Vocational and Technical College

INDOPOS–Jakarta, 17 November 2025 — Universitas Borobudur secara resmi menggelar Upacara Pembukaan Program Transnational Education Partnership (TEP) bersama Xi’an Vocational and Technical College (China), yang berlangsung secara daring melalui Zoom pada Senin, 17 November 2025. Acara ini merupakan implementasi langsung dari MoU kedua institusi dalam upaya memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam pengembangan pendidikan tinggi dan teknologi masa depan. Upacara pembukaan diawali dengan sambutan dari pimpinan Xi’an Vocational and Technical College, dilanjutkan sambutan dari Rektor Universitas Borobudur yang diwakili oleh Senior Advisor, Prof. Dr. Ir. Didik Sulistyanto yang menegaskan komitmen universitas dalam memperluas kolaborasi global sebagai bagian dari langkah menuju World Class University (WCU). Dalam sambutannya, perwakilan Rektor menyampaikan bahwa Universitas Borobudur telah menjalin kerja sama internasional tidak hanya dengan Tiongkok, namun juga dengan negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Program TEP yang dijalankan bersama Xi’an Vocational and Technical College menggunakan skema 2 + 1 + 1 Dual Degree, di mana mahasiswa menempuh dua tahun perkuliahan di Universitas Borobudur yang mana setiap semesternya juga mendapatkan sesi perkuliahan dari dosen Tiongkok dan pada tahun ketiga mahasiswa berangkat melanjutkan program ke Tiongkok. Hingga saat ini, sebanyak 60 mahasiswa Universitas Borobudur telah resmi terdaftar dalam program TEP di 2 perguruan tinggi Tiongkok, termasuk Xi’an Vocational and Technical College. Selain itu, kegiatan implememtasi pada hari ini juga menandai dimulainya Online Course “The New Media Technology” dan Bahasa Mandarin yang berlangsung pada 17–21 November 2025. Mata kuliah ini diisi oleh para pengajar dari Xi’an Vocational and Technical College serta dirancang untuk memberikan wawasan praktis dan kekinian mengenai teknologi media digital bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi di Universitas Borobudur. Program TEP ini berada di bawah koordinasi CCIPE—Ministry of Education China serta ICCCM–ITEA China, yang bersama-sama mendorong pengembangan Friendship College Model antara Indonesia dan Tiongkok, termasuk pembangunan basis pengajaran digital, pusat pelatihan, sumber belajar daring, serta pengembangan materi ajar bersama. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model implementasi Dual Degree yang dapat direplikasi oleh institusi pendidikan tinggi lainnya di kedua negara. Pada penutup sambutannya, perwakilan Rektor Universitas Borobudur menyampaikan harapan agar kerja sama ini membawa manfaat besar bagi pengembangan pendidikan dan internasionalisasi kampus, sekaligus memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• November 17, 2025
• 0 Comments

Prabowo Ingin Setiap Kelas Dipasang Smartboard: “Uang Koruptor Akan Kita Kejar untuk Pendidikan”

INDOPOS-Bekasi –Presiden Prabowo Subianto menegaskan target pemerintah untuk memasang interactive flat panel (IFP) atau smartboard di setiap ruang kelas di seluruh Indonesia. Prabowo menyatakan komitmennya memburu para koruptor demi menyelamatkan uang negara yang akan dialokasikan sepenuhnya bagi sektor pendidikan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sesi dialog bersama para guru dan siswa terkait pemanfaatan smartboard untuk pembelajaran digital di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa sejumlah sekolah, termasuk SMKN 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura. Seorang guru dari sekolah tersebut mengungkapkan bahwa kehadiran smartboard melalui program PID membuat proses belajar jauh lebih efektif. > “Dengan bantuan PID ini kami dapat melaksanakan pembelajaran digital. Siswa lebih bersemangat, lebih mudah paham, dan sangat interaktif,” ujarnya.   Seorang siswa juga menyampaikan terima kasih dan berharap perangkat smartboard dapat ditambah untuk seluruh jurusan di sekolahnya. Menanggapi harapan itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menargetkan pemasangan smartboard di seluruh kelas di Indonesia. > “Insya Allah nanti setiap kelas akan kita pasang interaktifnya,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan siswa.   Prabowo kemudian menyampaikan pesan tegas mengenai komitmen pemberantasan korupsi demi meningkatkan kualitas pendidikan. > “Nanti itu semua uang-uang koruptor kita kejar. Maling-maling kita akan kejar semua supaya anak-anak kita pintar-pintar,” tegasnya. Dengan pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan pendidikan berbasis digital akan menjadi prioritas pemerintah, sekaligus memastikan dana negara tidak jatuh ke tangan yang salah. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• November 17, 2025
• 0 Comments

Pengukuhan Pengurus ORARI Kabupaten/Kota Masa Bakti 2025–2028 Berjalan Sukses

INDOPOS-Indopos News Kalimantan Selatan turut menghadiri kegiatan Pengukuhan Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Kabupaten/Kota masa bakti 2025–2028 yang digelar di Gedung Olahraga Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Minggu (16/11/2025). Acara pengukuhan tersebut dihadiri para anggota ORARI dari berbagai wilayah, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi terkait. Prosesi berlangsung khidmat, ditandai dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan dan penyematan tanda jabatan kepada para pengurus baru. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran ORARI dalam mendukung komunikasi kebencanaan, pelayanan sosial, serta pengembangan minat amatir radio di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Kotabaru. Indopos News Kalimantan Selatan hadir untuk memberikan dukungan serta memberitakan perkembangan positif organisasi kemasyarakatan, termasuk ORARI yang memiliki peran strategis dalam layanan komunikasi publik. Laporan: Saberan, SH

Continue reading

• INDOPOS
• November 14, 2025
• 0 Comments

Pakar Hukum Desak Kejagung Periksa Bos Astra Group

INDOPOS-JAKARTA – Dua anak perusahaan Astra Group yakni PT Acset Indonusa Tbk (ACSET) dan PT Pamapersada Nusantara (PAMA) terlibat dalam dugaan korupsi. ‎ ‎Meski berbeda dugaan korupsinya namun tidak menutup kemungkinan bos dari Astra Group mengetahuinya. Karenanya, Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair), I Wayan Titib Sulaksana mendesak jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung untuk menghadirkan pimpinan dari Astra Group ‎yakni Djony Bunarto Tjondro. ‎ ‎Kedua anak usaha Astra Group tersebut, terjerat kasus dugaan korupsi yang berbeda. Yakni, PT Acset Indonusa Tbk (ACSET) terseret perkara korupsi proyek Tol MBZ dengan nilai kerugian negara Rp179,99 miliar. ‎ ‎Sementara PT Pamapersada Nusantara (PAMA) diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, khususnya klaster solar murah di bawah harga pasar. Dari perkara ini, PAMA disebut-sebut meraup cuan Rp958,38 miliar. Cukup besar, nyaris Rp1 triliun. ‎ ‎Ia menegaskan, Korps Adhyaksa tidak boleh gentar menghadapi korporasi besar seperti Astra Group yang memiliki jaringan luas. ‎ ‎”Pimpinan PT Astra Group yang diduga terlibat, berdasarkan fakta persidangan wajib diperiksa Kejagung, untuk diminta keterangannya tentang kasus ini. ‎Penyidik Kejagung harus tegas dan berani, memeriksa siapa saja yang terlibat dalam dugaaan korupsi, tanpa rasa takut,” pungkas Titib. ‎ ‎Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) guna menyelidiki dugaan keterlibatan Astra Group dalam dua kasus korupsi besar yang menyeret dua anak usahanya, yakni PT Acset Indonusa Tbk (ACSET) dan PT Pamapersada Nusantara (PAMA). ‎ ‎Menurut Uchok, kedua anak usaha Astra Group itu diduga terlibat dalam dua kasus korupsi berbeda dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. ACSET dikaitkan dengan kasus korupsi proyek Tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp179,99 miliar. ‎

Continue reading

• INDOPOS
• November 14, 2025
• 0 Comments

CBA Desak Kejagung Terbitkan Sprindik, Astra Group Diduga Terlibat Dua Kasus Korupsi Besar

INDOPOS-Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) guna menyelidiki dugaan keterlibatan Astra Group dalam dua kasus korupsi besar yang menyeret dua anak usahanya, yakni PT Acset Indonusa Tbk (ACSET) dan PT Pamapersada Nusantara (PAMA). Menurut Uchok, kedua anak usaha Astra Group itu diduga terlibat dalam dua kasus korupsi berbeda dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. ACSET dikaitkan dengan kasus korupsi proyek Tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) dengan potensi kerugian negara mencapai Rp179,99 miliar. Sementara itu, PAMA diduga berperan dalam praktik korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, khususnya dalam klaster solar murah di bawah harga pasar, yang menghasilkan keuntungan tidak sah hingga Rp958,38 miliar atau nyaris Rp1 triliun. “Dari dugaan korupsi yang besar ini, penyidik tidak boleh berhenti pada anak usaha saja. Harus diperluas ke induk perusahaannya, dan juga harus menggunakan pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) agar terlihat kemana saja aliran uang tersebut masuk dan ke kantong siapa,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya, Ahad (9/11/2025). Ia juga menilai bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang telah muncul, Kejagung sebaiknya segera memanggil dan memeriksa pimpinan Astra Group, Djony Bunarto Tjondro, guna memperdalam penyidikan dan memastikan transparansi proses hukum. “Pimpinan Astra Group harus dimintai keterangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung untuk mengungkap dugaan dua kasus korupsi tersebut,” pungkas Uchok Sky. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• November 13, 2025
• 0 Comments

Dana Hibah Naik Rp200 M, Ongen Minta Komisi A Tidak Hanya Jadi Tukang Stempel

INDOPOS-Dana hibah dalam APBD DKI 2026 kabarnya bakal mengalami kenaikan mencapai Rp200 miliar. Diharapkan dana tersebut menjadi perhatian serius. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Ongen Sangaji meminta agar pemberian dana hibah oleh Pemprov DKI mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat Jakarta. Sehingga, Komisi A DPRD DKI tidak terkesan hanya menjadi tukang stempel. “Jangan sampai anggaran yang besar itu digunakan untuk hal yang sia-sia, tanpa memberikan feedback terhadap masyarakat. Sebagai anggota Komisi A, kita tidak ingin Komisi A hanya dicap sebagai tukang stempel,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ongen Sangaji, Rabu (12/11/2025). Menurut Ongen, efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat terkait dana Transfer Ke Daerah (TKD) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp15 triliun harus disikapi dengan bijak oleh seluruh pemangku jabatan. “Pada prinsipnya, dana hibah itu bertujuan untuk memberikan manfaat. Misalkan, dana hibah yang diberikan pada TNI dan Polri. Dana hibah yang diberikan pada TNI dan Polri memberikan manfaat dalam hal pengamanan wilayah Jakarta secara menyeluruh,” beber anggota Komisi A DPRD DKI itu. Contoh lainnya, sambung Ongen lagi pemberian dana hibah yang diberikan pada Kejaksaan. Hal itu dikatakanya, memberikan manfaat dalam bidang advokasi terhadap aset-aset milik pemprov DKI Jakarta. “Kejaksaan memberikan manfaat dalam hal mengamankan aset-aset pemprov DKI. Karenanya, penerima dana hibah yang lain pun harus memiliki manfaat untuk masyarakat. Jangan lagi, dana hibah yang diberikan hanya untuk kegiatan seremonial saja,” bebernya. Sebab itu, disarankan Ongen lagi terkait dana hibah yang diberikan Kesbangpol DKI Jakarta agar melakukan pendalaman dalam hal manfaat yang akan didapatkan masyarakat. “Jika tidak memberikan manfaat pada masyarakat. Maka hal itu bisa masuk dalam kategori temuan,” tandasnya. Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Muhamad Matsani yang dikonfirmasi perihal adanya kenaikan dana hibah Rp200 miliar mengungkapkan belum mengetahui kenaikan anggaran dana hibah tersebut.(***)

Continue reading

• INDOPOS
• November 11, 2025
• 0 Comments

Ketua SIB Tahyudin Aditya Dorong CFD Jadi Panggung Budaya Betawi, TIM Jadi Kawah Seniman, dan Revisi Pergub No. 4/2020

INDOPOS-JAKARTA – Ketua Seniman Intelektual Betawi (SIB), Tahyudin Aditya, menegaskan bahwa perluasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di wilayah Jakarta harus dijadikan momentum untuk menonjolkan budaya Betawi sebagai identitas utama kota Jakarta. Menurut Tahyudin, CFD seharusnya tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi warga, melainkan juga panggung ekspresi budaya Betawi di ruang publik. “CFD jangan hanya jadi tempat olahraga dan rekreasi, tapi juga panggung budaya Betawi. Di sana warga bisa berinteraksi sambil mengenal kesenian dan tradisi kita sendiri,” ujarnya di Jakarta. Ia mengusulkan agar setiap pelaksanaan CFD di lima wilayah kota administrasi menampilkan beragam pertunjukan khas Betawi, seperti tarian tradisional, musik Tanjidor, atraksi Ondel-ondel, hingga peragaan busana Kebaya Encim. Menurutnya, hal itu tidak hanya menarik minat masyarakat, tetapi juga membangkitkan rasa bangga warga Jakarta terhadap akar budayanya. Lebih jauh, Tahyudin menilai CFD dapat menjadi ruang sosial dan ekonomi kreatif yang mendorong tumbuhnya usaha kecil berbasis budaya lokal, seperti kuliner dan kerajinan Betawi. “Keramaian warga di ruang terbuka bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan ekonomi kecil serta menampilkan potensi lokal khas Betawi,” tuturnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjadikan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai “kawah candradimuka” seniman Betawi, tempat lahirnya seniman berkualitas yang berakar pada budaya Jakarta. “TIM harus mengakar pada budaya lokal, yakni budaya inti Jakarta—budaya Betawi,” tegasnya. Tahyudin juga mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Ia menilai revisi diperlukan agar seniman dan kebudayaan Betawi lebih terakomodasi dalam kebijakan kesenian daerah. “Sudah saatnya Gubernur DKI Jakarta merevisi Pergub No. 4/2020 agar budaya dan seniman Betawi menjadi bagian penting dari ekosistem seni di Jakarta,” kata Tahyudin. Ia berharap, langkah-langkah tersebut sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal. “CFD bisa jadi ajang menyehatkan warga, mempererat persaudaraan, dan yang paling penting—menghidupkan budaya Betawi di tengah masyarakat,” pungkasnya. (***)

Continue reading

• INDOPOS
• November 11, 2025
• 0 Comments

Indopos News Kal Sel dan Kasat Intel Polres Kotabaru Jalin Silaturahmi, Pererat Sinergi Pers dan Kepolisian

INDOPOS-KOTABARU – Hubungan baik antara insan pers dan aparat kepolisian terus diperkuat. Hal itu terlihat dalam pertemuan antara perwakilan Indopos News Kalimantan Selatan dengan Kasat Intel Polres Kotabaru yang berlangsung hangat pada Rabu (8/11/2025). Pertemuan tersebut menjadi momen silaturahmi yang penuh keakraban, sekaligus lambang kebersamaan dan sinergi antara media dengan pihak kepolisian. Dalam suasana santai namun penuh makna, kedua pihak saling bertukar pandangan dan berbagi pengalaman mengenai situasi keamanan dan perkembangan informasi di wilayah Kotabaru. Perwakilan Indopos News Kal Sel menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan kerja sama yang baik dari jajaran Polres Kotabaru selama ini, terutama dalam mendukung tugas-tugas jurnalistik yang berimbang dan informatif. “Pertemuan ini bukan sekadar temu kangen, tapi juga bentuk komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi positif antara media dan aparat penegak hukum,” ujar Saberan.SH, perwakilan Indopos News Kal Sel usai pertemuan. Diharapkan, silaturahmi ini menjadi langkah nyata memperkuat kolaborasi antara pers dan kepolisian demi terciptanya suasana yang kondusif serta pemberitaan yang objektif di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Kotabaru. By: Saberan.SH – Indopos News Kal Sel

Continue reading

• INDOPOS
• November 11, 2025
• 0 Comments

Kasus Mesin Jahit Rp9 Miliar, Kejaksaan Geledah Kantor Sudin UMKM Jakarta Timur, Kasudin Hingga Walikota Munjirin Segera Diperiksa

INDOPOS-Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menggeledah kantor Suku Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sudin UMKM) Jakarta Timur, terkait dugaan korupsi pengadaan mesin jahit senilai lebih dari Rp9 miliar. Kasus ini diduga menyeret nama Kepala Sudin UMKM hingga Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Jakarta Timur, Adri Eddyanto Pontoh, membenarkan bahwa penggeledahan dilakukan pada Jumat (tanggal belum disebut). “Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik terkait pengadaan mesin jahit dengan total nilai lebih dari Rp9 miliar,” ujar Adri kepada wartawan di Kantor Kejari Jakarta Timur. Menurut Adri, penyidik telah mengantongi calon tersangka, namun penetapan resmi masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). “Untuk tersangka, pasti sudah ada calon. Tapi kami belum bisa menetapkan sebelum hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP keluar,” bebernya. Kejaksaan saat ini tengah menjadwalkan pertemuan dengan tim auditor BPKP untuk melakukan ekspose bersama hasil penyelidikan sementara. “Kami akan bahas hasil temuan awal dan memastikan besaran kerugian negara secara resmi,” jelasnya. Adri menegaskan, kasus ini berawal dari proyek pengadaan mesin jahit dan senar yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024. “Penyidikan terus kami dalami. Kami akan menelusuri aliran dana serta pertanggungjawaban kegiatan, guna memastikan adanya unsur kerugian negara dalam proyek tersebut,” tegasnya. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah DKI Jakarta, khususnya sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. (bon)

Continue reading

• INDOPOS
• November 10, 2025
• 0 Comments

Peneliti Eksaminasi Hukum Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait di MK, Desak Kemandirian Anggaran Lembaga Yudikatif Demi Kualitas Putusan

INDOPOS-Jakarta, 11 November 2025 – Perkumpulan Peneliti Eksaminasi Hukum Melalui Tim Kuasa Hukumnya Alichia Faradillah, S.H dan Syifa Khaffah Ananda, secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 189/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK). Syifa dan Athilla adalah kuasa hukum dari LEHI. Pihak yang mengajukan JR Victor Santoso Tandiasa SH MH VST Associated , sedangkan LEHI sebagai pihak terkait. Perkara ini menguji konstitusionalitas Pasal 81A ayat (1) UU MA, Pasal 9 UU MK, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Perbendaharaan Negara yang dinilai bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 karena mengakibatkan Kekuasaan Kehakiman menjadi tidak memiliki kemandirian Anggaran sehingga Kekuasaan Kehakiman menjadi tidak merdeka seutuhnya. Organisasi Peneliti Eksaminasi Hukum, yang diwakili oleh Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.H., selaku Ketua dan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.H. selaku Sekretaris, dalam keterangannya, menegaskan bahwa isu kemandirian anggaran lembaga yudikatif menjadi sangat penting untuk diperjuangkan oleh mereka, karena memiliki kaitan langsung (causal verband) dengan kepentingan mereka. Organisasi ini adalah badan hukum perkumpulan yang berfokus pada eksaminasi eksternal terhadap kualitas Putusan Badan Peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung dan Putusan MK. “Kami hadir karena eksaminasi internal di Mahkamah Agung (berdasarkan SEMA 1/1967, 3/1974, dan 8/1984) dinilai belum efektif dalam mengontrol kualitas putusan. Eksaminasi eksternal oleh lembaga independen seperti kami adalah solusi untuk menjaga kredibilitas hakim,” ujar Ketua Lembaga Peneliti Eksaminasi Hukum Prof. Laksanto Utomo Peneliti Eksaminasi Hukum berargumen bahwa ketiadaan kemandirian anggaran pada Mahkamah Agung (MA) menimbulkan kerugian langsung bagi aktivitas mereka: Salah satunya adalah Hambatan Akses Putusan, dimana ketiadaan kemandirian anggaran menyebabkan lambatnya perkembangan Teknologi Informasi di badan peradilan, terutama dalam publikasi putusan pada website pengadilan. Hal ini merugikan peneliti karena mengalami kesulitan mengakses putusan yang akan dieksaminasi. Selain itu menurut Laksanto, Lembaga Peneliti Eksaminasi Hukum memiliki tujuan untuk menunjang pembenahan MA dan mengukur kredibilitas serta kualitas hakim. Jika kemandirian anggaran tidak terjamin, memungkinkan putusan pengadilan yang tidak adil, kontroversi, atau menyimpang dari substansi hukum, merusak sendi-sendi penegakan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. “Besar harapan kami agar permohonan menjadi Pihak Terkait ini disetujui oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami bisa memberikan keterangan secara komprehensif dan holistik menyangkut Kepentingan kami sangat erat kaitannya dengan kemandirian badan peradilan daam hal ini kemandirian anggaran, yang merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan putusan yang kredibel dan berkualitas, serta terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel yang pada akhirnya akan memudahkan kami dalam menjalankan aktivitas eksaminasi hukum,” tutup Laksanto Utomo. (***)

Continue reading