INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, kembali menyoroti polemik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta. Menurutnya, lambatnya implementasi program tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
‎
‎Sorotan itu mencuat di tengah polemik penolakan warga RW 01 Cikini, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, terhadap rencana relokasi kantor RW untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
‎
‎Penolakan tersebut viral di media sosial dan memicu perdebatan mengenai pelaksanaan program MBG di ibu kota.
‎Purwoko menilai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, perlu dievaluasi atau diganti, karena dinilai tidak optimal dalam menjembatani kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemprov DKI Jakarta.
‎
‎”SK Sekda dikeluarkan oleh Presiden. Jika Sekda tidak mampu mendukung dan menyinergikan program strategis Presiden, maka harus dievaluasi. Bila memang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sebaiknya diganti dengan pejabat yang mampu bersinergi,” tegas Purwoko.
‎
‎Menurutnya, nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan Pemprov DKI terkait pelaksanaan MBG belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada lambatnya realisasi program di lapangan.
‎Purwoko juga mengingatkan bahwa persoalan stunting di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data yang disampaikannya, prevalensi stunting di DKI Jakarta masih berada di kisaran 17,2 persen sehingga program MBG harus menjadi prioritas.
‎
‎Selain itu, MPG mendukung langkah Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, untuk melakukan refocusing anggaran sekaligus mengevaluasi penerima manfaat MBG agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, program sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, sementara pelaksanaan di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dapat ditinjau kembali.
‎
‎Purwoko berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. (***)