INDOPOS-‎JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta agar polemik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan harus difokuskan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan hingga menghapus stunting di Indonesia.
‎
‎Purwoko menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu. Program tersebut tidak hanya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya menekan angka stunting sekaligus menggerakkan roda perekonomian rakyat melalui pemberdayaan UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal lainnya.
‎
‎”Program MBG adalah program yang baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, perdebatan yang tidak produktif sebaiknya dihentikan dan semua pihak fokus pada bagaimana program ini bisa berjalan lebih efektif serta tepat sasaran,” kata Purwoko.
‎
‎Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo menggagas program tersebut dengan tujuan utama menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan bebas stunting. Karena itu, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan MBG harus diarahkan untuk mencapai target tersebut.
‎
‎Dukung Refocusing Penerima Manfaat MBG
‎
‎Purwoko juga menyambut baik langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, yang berencana melakukan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat Program MBG agar lebih tepat sasaran.
‎
‎Sebelumnya, Nanik menyampaikan bahwa BGN akan mengevaluasi penerima manfaat MBG, termasuk menghentikan pemberian bantuan makanan bergizi kepada sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dan dinilai tidak lagi menjadi kelompok prioritas.
‎Menurut Purwoko, kebijakan tersebut memang perlu dilakukan, terutama di sejumlah sekolah favorit yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.
‎
‎”Refocusing memang harus dilakukan. Di beberapa kota besar terdapat sekolah-sekolah favorit yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berkecukupan. Anggaran negara harus diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar manfaat program semakin luas dan tepat sasaran,” ujarnya.
‎
‎Ia mencontohkan sejumlah sekolah favorit di Jakarta yang siswanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan perlu dievaluasi kembali dalam penyaluran program MBG.
‎
‎Namun demikian, Purwoko menilai refocusing tidak boleh berhenti hanya pada evaluasi penerima manfaat. Menurutnya, BGN juga harus melakukan pembersihan terhadap mitra pelaksana program yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
‎
‎”Setelah melakukan refocusing pada sekolah-sekolah tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) hendaknya tidak melupakan upaya percepatan penambahan titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di berbagai wilayah yang memang sangat membutuhkan.
‎
Langkah ini perlu dilakukan melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara tepat sasaran.
‎
‎Harus diingat bahwa masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersisa sekitar tiga tahun lagi. Karena itu, seluruh target yang telah ditetapkan harus dikejar dengan kerja yang terukur, cepat, dan efektif. Jangan sampai terlena dengan capaian yang sudah ada, sementara masih banyak daerah dan sekolah yang membutuhkan layanan MBG.
‎
Percepatan pembangunan SPPG dan perluasan cakupan program menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting di Indonesia.”
‎
‎Minta SPPG Terafiliasi Dadan Cs Segera Diputus
‎
‎Purwoko secara khusus meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang terseret dalam kasus dugaan korupsi MBG.
‎
‎Ia meminta kontrak kerja sama dengan SPPG yang masih terafiliasi dengan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, maupun pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut segera ditinjau ulang.
‎Menurut Purwoko, langkah tersebut penting untuk menjaga integritas program sekaligus menghilangkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan MBG.
‎
‎”Refocusing tidak cukup hanya memilah penerima manfaat yang berasal dari keluarga mampu. Dapur-dapur SPPG yang masih terafiliasi dengan pihak-pihak yang terseret kasus dugaan korupsi juga harus dievaluasi. Bila masih terdapat hubungan keluarga, orang dekat, atau kepentingan tertentu, maka harus dihentikan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” tegasnya.
‎
‎Ia menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar masyarakat tetap percaya terhadap program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar tersebut.
‎
‎Stunting DKI Jakarta Masih Tinggi
‎
‎Lebih lanjut, Purwoko menegaskan bahwa fokus utama MBG harus tetap pada penanganan stunting. Menurutnya, persoalan stunting masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara.
‎
‎Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di DKI Jakarta masih berada pada angka sekitar 17,2 persen. Selain itu, tren kasus aktif balita stunting sepanjang tahun 2026 masih berada pada kisaran 510 hingga 520 kasus per bulan, termasuk pada periode April 2026.
‎Kondisi tersebut, menurut Purwoko, menunjukkan bahwa program intervensi gizi masih harus diperkuat dan tidak boleh kehilangan fokus dari tujuan awalnya.
‎
‎”Jakarta sebagai ibu kota negara saja angka stuntingnya masih sekitar 17 persen. Ini menunjukkan pekerjaan rumah kita masih sangat besar. Karena itu MBG harus benar-benar diarahkan untuk mempercepat penurunan stunting,” ujarnya.
‎
‎Soroti MoU BGN dan Pemprov DKI
‎Purwoko juga menyoroti pelaksanaan kerja sama antara BGN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilainya belum berjalan optimal.
‎
‎Menurutnya, berbagai kendala yang muncul menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak.
‎Ia menilai peran Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, perlu dievaluasi apabila tidak mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyukseskan program prioritas nasional.
‎
‎”SK Sekda DKI dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Karena itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas, maka perlu dipertimbangkan sosok lain yang lebih mampu dan lebih serius,” kata Purwoko.
‎
‎Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
‎
‎Perluasan ke Daerah 3T dan Penguatan Program 3B
‎
‎Selain melakukan refocusing terhadap penerima manfaat dan mitra pelaksana, Purwoko meminta BGN memperluas cakupan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih memiliki tingkat kerawanan gizi tinggi.
‎
‎Ia juga menekankan pentingnya penguatan Program 3B yang mencakup Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita sebagai kelompok yang paling menentukan keberhasilan penurunan stunting nasional.
‎
‎Menurutnya, intervensi gizi yang dilakukan sejak masa kehamilan hingga balita akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
‎
‎”Program 3B harus menjadi prioritas utama Badan Gizi Nasional. Intervensi sejak masa kehamilan, masa menyusui, hingga balita merupakan kunci untuk menciptakan generasi yang sehat dan bebas stunting,” ujarnya.
‎
‎Purwoko menambahkan bahwa hasil refocusing seharusnya tidak hanya mengurangi penerima manfaat dari kelompok mampu, tetapi juga membuka titik-titik baru penerima manfaat di daerah 3T yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
‎
‎Jangan Sampai Anggaran Besar Gagal Capai Target
‎
‎Pada akhirnya, Purwoko menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan terhadap penurunan angka stunting nasional.
‎
‎Ia mengingatkan bahwa program tersebut menggunakan anggaran yang sangat besar sehingga harus mampu menunjukkan hasil yang terukur dalam beberapa tahun ke depan.
‎
‎”Intinya MBG harus kembali pada tujuan awalnya, yaitu menghapus stunting. Efek domino berupa peningkatan ekonomi masyarakat dan hidupnya UMKM tentu sangat baik, tetapi target utamanya tetap penurunan angka stunting. Jangan sampai program yang menghabiskan anggaran sangat besar ini pada akhirnya gagal mencapai tujuan,” tegas Purwoko.
‎
‎Ia berharap pada tahun 2029 mendatang, data resmi Kementerian Kesehatan dapat menunjukkan penurunan angka stunting yang signifikan sebagai bukti keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
‎
‎”Program MBG harus tepat sasaran, bebas konflik kepentingan, memperkuat Program 3B, memperluas jangkauan ke daerah 3T, serta fokus pada wilayah dengan angka stunting tinggi. Dengan demikian, target Indonesia bebas stunting dapat tercapai dan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (***)
‎