INDOPOS-Ketua DPP MPG Bidang Komunikasi Purwoko Soroti Pernyataan Kepala Bakom Syahganda soal Purbaya: Jangan Lancang Mendahului Kewenangan Presiden, Urusi Saja Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Tupoksi
JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, kembali menyoroti pernyataan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan yang dinilainya semakin keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga yang dipimpinnya.
Kali ini, Purwoko menanggapi pernyataan Syahganda yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kembali memanggil Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempati posisi strategis sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menurut Purwoko, pernyataan mengenai siapa yang akan menduduki jabatan strategis negara, terlebih posisi Gubernur Bank Indonesia, bukanlah ranah Kepala Bakom untuk diumumkan atau diprediksi seolah-olah keputusan tersebut sudah berada di tangan pemerintah.
“Ini sudah di luar tupoksi. Tugas Bakom itu menyerap informasi dari bawah, membaca aspirasi masyarakat, kemudian membantu mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Bukan mengurusi siapa yang akan masuk ke kabinet atau siapa yang akan menduduki jabatan tertentu,” kata Purwoko.
Ia menegaskan, keputusan mengenai pengisian jabatan strategis negara memiliki mekanisme dan kewenangan masing-masing. Karena itu, menurutnya, pejabat pemerintahan harus memahami batas antara menyampaikan informasi, memberikan masukan dan mengumumkan sesuatu yang menjadi kewenangan pejabat lain.
Purwoko bahkan mengingatkan agar pejabat di lingkungan pemerintahan tidak terkesan mendahului kewenangan Presiden.
“Jangan sampai seorang pejabat justru mendahului apa yang menjadi kewenangan Presiden. Kalau belum ada keputusan resmi, ya jangan berbicara seolah-olah keputusan itu sudah pasti. Presiden memiliki kewenangan dan mekanisme sendiri dalam menentukan siapa yang dipercaya mengisi posisi strategis,” tegasnya.
Jangan Bikin Gaduh
Purwoko menilai Badan Komunikasi seharusnya menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang sehat. Karena itu, ia meminta Bakom lebih fokus menjalankan fungsi komunikasi dan menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar menyampaikan pernyataan politik, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, utuh dan tidak menimbulkan spekulasi.
“Bakom seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, bukan justru menjadi sumber spekulasi baru. Jangan sampai pernyataan pejabat malah membuat gaduh dan menimbulkan persepsi seolah-olah ada keputusan yang sudah dibuat, padahal belum tentu,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembicaraan mengenai posisi Gubernur Bank Indonesia merupakan persoalan yang sensitif karena berkaitan dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, kata Purwoko, setiap pernyataan mengenai kemungkinan pergantian atau penempatan seseorang pada posisi tersebut harus disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan informasi resmi.
Kritik Kedua terhadap Syahganda
Purwoko sebelumnya juga pernah mengkritik Syahganda agar lebih fokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bakom dan tidak terlalu jauh masuk ke wilayah manuver politik.
Menurut Purwoko, kritik tersebut kembali relevan setelah muncul pernyataan Syahganda mengenai kemungkinan Purbaya kembali dipanggil Presiden untuk menempati posisi strategis di Bank Indonesia.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada Syahganda. Ini soal tupoksi dan etika komunikasi pejabat. Kalau memang ada keputusan Presiden, biarkan Presiden atau pihak yang berwenang menyampaikannya secara resmi,” katanya.
Purwoko menambahkan, pejabat pemerintah seharusnya membantu Presiden dengan memperkuat komunikasi publik, bukan mengambil ruang yang menjadi kewenangan Presiden.
“Jangan sampai karena ingin terlihat paling tahu, akhirnya justru menjadi blunder. Pemerintah membutuhkan komunikasi yang terukur, bukan pernyataan yang mendahului keputusan,” ujarnya.
MPG Minta Bakom Kembali ke Jalur
Lebih jauh, Purwoko meminta Kepala Bakom kembali memprioritaskan tugas utamanya, yakni menyerap informasi dari masyarakat dan menyosialisasikan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, banyak program strategis pemerintah yang perlu dikomunikasikan secara masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan informasi maupun kesalahpahaman publik.
“Masih banyak pekerjaan rumah komunikasi pemerintah. Sosialisasi program Presiden, menjelaskan kebijakan pemerintah, menyerap aspirasi masyarakat dan menangkal informasi yang menyesatkan jauh lebih penting daripada berspekulasi tentang siapa yang akan menduduki jabatan tertentu,” katanya.
Purwoko menegaskan, MPG mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar dapat bekerja secara efektif.
Namun, dukungan tersebut, menurut dia, juga harus disertai kritik ketika ada pejabat atau unsur pemerintahan yang dinilai keluar dari koridor tugasnya.
“Kami mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Justru karena kami mendukung, kami mengingatkan agar semua unsur pemerintahan bekerja sesuai tupoksinya. Jangan sampai komunikasi yang seharusnya memperkuat pemerintah malah menjadi bumerang,” pungkas Purwoko.
About the Author
