Redaktur indoposnews indoposs.com Kal Sel, mengucapkan selamat dan sukses kepada BRIGJEN TNI ILHAM YUNUS.SOS.M.SI atas kenaikan pangkat dan jabatan menjadi DANREM 101/ Antasari Selasa tgl 17 Desember 2024.by Saberan.
Redaktur indoposnews indoposs.com Kal Sel, mengucapkan selamat dan sukses kepada BRIGJEN TNI ILHAM YUNUS.SOS.M.SI atas kenaikan pangkat dan jabatan menjadi DANREM 101/ Antasari Selasa tgl 17 Desember 2024.by Saberan.
Related Posts
INDOPOS
- Juni 28, 2026
- 0 Comments
Usai Bertemu Gubernur, PT MIKO Tegaskan Siap Ikuti Arahan untuk Kelanjutan SJUT
INDOPOS-Komisaris PT. Modular Inti Konstrindo (MIKO) Ediwan Prabowo memberi apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berkenan memberikan arahan langsung terkait keberlanjutan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau underground ducting system yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah DKI Jakarta. “Pertemuan yang positif dan produktif. Apresiatif saya sebesar dan setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur yang berkenan menerima audience kami. Bertatap muka langsung dan memberi arahan jelas terkait keberlanjutan kerjasama PT. MIKO dengan BUMD Jakarta Infrastruktur Property (JIP),’’ ujar Ediwan Prabowo usai audience, di Balaikota Jakarta, Jumat, (26/6/26) Menurut Ediwan, arahan Gubernur saat audience menjadi acuan PT. MIKO dan semua pihak terkait terkait regulasi sekaligus menjadi optimisme baru keberlanjutan kerjasama pembangunan SJUT DKI, setelah tiga tahun berhenti tanpa kepastian. “Hari ini kami harus bersyukur dan manut setelah tiga tahu tanpa kepastian, kebijakan Pak Gubernur Pramono Anung hari ini memberi acuan jelas dan terukur sebagai rujukan kami PT. MIKO dalam melanjutkan kerjasama dengan mengikuti peraturan daerah baru sebagai payung hukum kerjasama bersama BUMD Jakarta Property,’’ jelasnya. Lebih lanjut Ediwan berharap bila dimungkinkan dibentuk saluran komunikasi sebagai akses agar setiap progres kerja sesuai dengan arahan Gubernur. “Bila terjadi hambatan oleh pejabat dibawah bisa langsung terdeteksi oleh Gubernur dan ditemukan pula solusi jalan keluarnya. Bukan tidak mungkin pejabat di bawah kerap mandeg lagi karena merasa tidak diawasi Gubernur,” tambahnya. (***)
- Juni 27, 2026
- 0 Comments
MPG Desak Sekda DKI Diganti, Jangan Hambat Program Makan Bergizi Gratis
INDOPOS-JAKARTA – Ketua DPP Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Bidang Komunikasi, Purwoko, kembali menyoroti polemik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DKI Jakarta. Menurutnya, lambatnya implementasi program tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Sorotan itu mencuat di tengah polemik penolakan warga RW 01 Cikini, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, terhadap rencana relokasi kantor RW untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penolakan tersebut viral di media sosial dan memicu perdebatan mengenai pelaksanaan program MBG di ibu kota. Purwoko menilai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, perlu dievaluasi atau diganti, karena dinilai tidak optimal dalam menjembatani kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemprov DKI Jakarta. ”SK Sekda dikeluarkan oleh Presiden. Jika Sekda tidak mampu mendukung dan menyinergikan program strategis Presiden, maka harus dievaluasi. Bila memang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sebaiknya diganti dengan pejabat yang mampu bersinergi,” tegas Purwoko. Menurutnya, nota kesepahaman (MoU) antara BGN dan Pemprov DKI terkait pelaksanaan MBG belum berjalan maksimal sehingga berdampak pada lambatnya realisasi program di lapangan. Purwoko juga mengingatkan bahwa persoalan stunting di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data yang disampaikannya, prevalensi stunting di DKI Jakarta masih berada di kisaran 17,2 persen sehingga program MBG harus menjadi prioritas. Selain itu, MPG mendukung langkah Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, untuk melakukan refocusing anggaran sekaligus mengevaluasi penerima manfaat MBG agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, program sebaiknya diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, sementara pelaksanaan di sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dapat ditinjau kembali. Purwoko berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. (***)
