‎INDOPOS-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan kritik keras terhadap penanganan kemacetan dan parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kritik itu disampaikan setelah ia melihat langsung kondisi semrawut di kawasan Blok M hingga depan gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan.
‎
‎Menurut Sahroni, kondisi parkir liar yang memakan badan jalan menunjukkan lemahnya penataan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia bahkan meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak asal menunjuk pejabat di lingkungan Dishub.
‎
‎“Jangan asal tunjuk pejabat di Dishub yang tidak punya kemampuan bekerja. Harus benar-benar orang yang mampu menangani kemacetan Jakarta,” kata Sahroni, Kamis (7/5/2026).
‎
‎Ia juga meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan dan wakilnya dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kemacetan, Sahroni menilai pejabat terkait sebaiknya segera diganti.
‎
‎“Kalau perlu evaluasi tiap bulan. Kalau tidak ada perbaikan penanganan macet, ganti saja kepala dinas dan wakilnya. Cari yang benar-benar kompeten,” tegasnya.
‎Sorotan Sahroni muncul setelah viral video dan laporan masyarakat mengenai kondisi parkir semrawut di kawasan kuliner Blok M pada malam hari.
‎
Sejumlah kendaraan pengunjung disebut parkir hingga memakan badan jalan, bahkan sampai ke area depan gedung Kejaksaan Agung RI.
‎
‎Kondisi tersebut dinilai mengganggu arus lalu lintas dan menambah kemacetan di kawasan yang memang dikenal padat aktivitas pada malam hari.
‎
‎Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Pasaribu sebelumnya menyebut area kuliner kaki lima di Blok M memang merupakan wilayah parkir binaan Dishub. Namun ia mengakui penempatan kendaraan tidak seharusnya meluas hingga depan kantor pemerintahan.
‎
‎Sahroni pun mendesak Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Dishub DKI segera turun melakukan penertiban menyeluruh.
‎
‎“Walaupun Blok M dikenal sebagai pusat kuliner dan perputaran ekonominya tinggi, tetap tidak boleh dibiarkan semrawut seperti ini. Parkir sampai memakan badan jalan, bahkan sampai ke depan instansi vital seperti Kejagung, ini jelas harus ditertibkan,” ujarnya.
‎
‎Selain kemacetan, Sahroni juga menyoroti dugaan maraknya praktik parkir liar dengan tarif yang dianggap memberatkan masyarakat.
‎
‎“Jangan sampai orang datang menikmati kuliner malah dipalak parkir. Ini merusak wajah kawasan itu sendiri,” tandasnya.