Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN

INDOPOS

April 18, 2026
0 Comments

INDOPOS-Jakarta,_ Melalui Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, Presiden Prabowo ingin fokuskan MBG untuk anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu. Sebuah kebijakan genuin untuk kembalikan ruh program unggulan ini ke misi besarnya. Yaitu atasi stunting dan kekurangan gizi anak bangsa, cetak generasi emas Indonesia, serta dongkrak roda ekonomi rakyat kecil dan penambahan 0,5% pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari itu, Presiden Prabowo apresiasi Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang terus lakukan sidak lapangan, dan dtemukan banyak dapur MBG tidak memenuhi syarat. Bahkan “ada dapur hasil nyogok”. Untuk itu, kami mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, serta mendesak dapur MBG ditutup permanen yang terbukti hasil “NYOGOK”, dan tidak memenuhi persyaratan, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Sabtu, 18/4/2026

Lebih lanjut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1985-1998 ini menuturkan, banyak aroma tidak sedap, ada dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Mulai dari dugaan praktek sogok menyogok dapatkan titik dapur MBG, pengadaan 21.081 motor listrik @Rp 42 juta, 31 paket event organizir senilai Rp. 113,9 milyar, pengadaan 5000 laptop, pengadaan alat makan 315 SPPG senilai Rp 215 milyar hingga pengadaan kaos kaki @Rp 100 ribu. Anggaran MBG ini dari APBN. Artinya itu uang negara, uang rakyat. Menukil Presiden Prabowo, uang ranyat, uang negara walau 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Atau kata orang jawa, ngunu yo ngunu tapi yo ngunu. Untuk itu, saya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa BGN RI, kenapa?

Ketika adanya dugaan korupsi dan penyalagunaan kewenangan di BGN ini dibiarkan, pertama, akan mencoreng ruh dan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Kedua, program unggulan MBG yang sangat luhur dan mulia tujuannya, serta belum tentu ada dimasa mendatang ini terancam gagal. Dan ketiga, MBG hanya jadi sarang kongkalingkong, bancaan, dan penggarongan uang negara, uang rakyat. Sekali lagi, saya mendesak KPK segera periksa BGN RI , pungkas Dewan Pembina PP IPNU 2012-2015.

Jumlah Pengunjung 4

INDOPOS

INDOPOS
April 17, 2026
0 Comments

Polwan Cantik Gagalkan Aksi Begal Berkedok DC Matel Tuai Pujian

INDOPOS – Aksi dugaan percobaan perampasan kendaraan bermotor terjadi di kawasan lampu merah Sadang, Purwakarta, pada Kamis (16/4/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden tersebut berhasil digagalkan oleh seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) dari Satlantas Purwakarta yang kebetulan melintas di lokasi. Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh warga setempat yang melihat adanya upaya penghadangan terhadap seorang pengendara motor di tengah jalan. Dua kendaraan disebut-sebut tiba-tiba menghentikan laju korban, sehingga memicu kecurigaan sebagai aksi kejahatan jalanan. Beruntung, saat kejadian berlangsung, seorang Polwan yang tengah melintas menggunakan kendaraan pribadi segera menghentikan kendaraannya dan mendatangi lokasi. Kehadiran aparat tersebut membuat para terduga pelaku panik dan langsung melarikan diri sebelum sempat melancarkan aksinya. “Alhamdulillah kendaraan korban tidak berhasil dirampas pelaku,” ujar salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Tindakan cepat anggota Polwan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Aksi sigap itu dinilai berhasil mencegah tindak kriminal yang berpotensi meresahkan, terutama karena terjadi pada siang hari di lokasi yang cukup ramai. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait identitas para pelaku maupun langkah lanjutan atas peristiwa tersebut. Namun, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kejahatan jalanan dan segera melaporkan jika menemukan kejadian mencurigakan.

INDOPOS
April 16, 2026
0 Comments

Pelantikan Berjarak TMT Tuai Kritik, Penunjukan Kadishub yang Tak Punya Keahlian Bisa Bikin Pramono Gagal Total Tangani Kemacetan

‎INDOPOS—Kebijakan pelantikan pejabat dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang baru berlaku beberapa bulan setelah pelantikan menuai sorotan tajam. Praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ‎ ‎Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam roda birokrasi. ‎ ‎“Kalau pelantikan sudah dilakukan, seharusnya TMT mengikuti. Kalau tidak, akan ada masa jeda yang membingungkan dan bisa menghambat proses pengambilan keputusan,” ujarnya. ‎ ‎Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo juga mengkritik alasan penundaan TMT yang disebut untuk menghindari kekosongan jabatan atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). ‎ ‎“Alasan menghindari Plt itu terlalu dicari-cari. Mekanisme Plt justru sudah lazim dan sah dalam sistem pemerintahan,” kata Agus. ‎ ‎Ia menambahkan, meskipun secara legal pelantikan tersebut dapat dianggap sah, namun dari sisi tata kelola pemerintahan praktik ini dinilai tidak ideal. ‎ ‎“Ini mencederai asas efisiensi, menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta berpotensi mengganggu stabilitas psikologis organisasi,” jelasnya. ‎ ‎Selain itu, kritik juga mengarah pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang dinilai kurang cermat dalam menentukan pejabat strategis. ‎ ‎Salah satu sorotan adalah penunjukan Kepala Dinas Perhubungan, Budi Awaluddin, yang dianggap tidak memiliki latar belakang maupun pengalaman di bidang transportasi. ‎ ‎Padahal, sektor transportasi menjadi salah satu persoalan krusial di Jakarta, terutama terkait kemacetan yang hingga kini belum tertangani secara optimal. ‎ ‎Pengamat menilai, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi dapat memperlambat penyelesaian masalah, bahkan berpotensi memperburuk kondisi yang ada. ‎ ‎“Jakarta butuh solusi konkret untuk kemacetan dan transportasi. Kalau penempatan pejabat tidak berbasis kompetensi, maka kebijakan yang dihasilkan juga berisiko tidak tepat sasaran,” ujar Agus. ‎ ‎Dengan berbagai catatan tersebut, para pengamat menilai penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk kembali mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal konsistensi aturan dan penempatan pejabat sesuai keahlian. ‎

Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN

Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN

INDOPOS

Related Posts

Polwan Cantik Gagalkan Aksi Begal Berkedok DC Matel Tuai Pujian

Pelantikan Berjarak TMT Tuai Kritik, Penunjukan Kadishub yang Tak Punya Keahlian Bisa Bikin Pramono Gagal Total Tangani Kemacetan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Other Story

Dukung Prabowo Fokuskan MBG Untuk Anak Kurang Gizi dan Keluarga Tak Mampu, Ketua Umum APKLI-P Desak KPK Periksa Dugaan Korupsi BGN

Polwan Cantik Gagalkan Aksi Begal Berkedok DC Matel Tuai Pujian

Pelantikan Berjarak TMT Tuai Kritik, Penunjukan Kadishub yang Tak Punya Keahlian Bisa Bikin Pramono Gagal Total Tangani Kemacetan

‎Koperasi Jasa Komando Merah Putih 08 ‎“Mengelola Limbah Serabut Kelapa Menjadi Komoditas Ekspor”

Budi Awaludin Tak Punya Keahlian Benahi Transportasi, Pramono Diingatkan Tak Asal Main Tunjuk

Viral Lagu “Erika” di ITB Tuai Kecaman, Dinilai Cerminkan Perilaku Tak Pantas dan Mahasiswa