INDOPOS-Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menyelesaikan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya mengungkapkan, skema tersebut akan dijalankan setelah proses pengalihan pengelolaan KCIC dari Danantara Indonesia ke Kementerian Keuangan rampung. Menurutnya, keputusan pengalihan sudah disetujui dan kini hanya menunggu penyelesaian administrasi.
“Kita tunggu kapan diserahkan ke saya, baru kita bereskan. Sudah jelas bagaimana cara menyelesaikannya,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).
Ia menegaskan penyelesaian utang KCIC tidak harus menggunakan dana APBN. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah instrumen dan kendaraan investasi (vehicle) di luar APBN yang dapat dimanfaatkan untuk menangani kewajiban perusahaan pengelola Kereta Cepat Whoosh tersebut.
“Saya punya skema tertentu, ada tools dan vehicle di luar yang sekarang ada, sehingga tidak harus memakai APBN,” jelasnya.
Saat ini, KCIC masih berada di bawah pengelolaan Danantara Indonesia. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar Kementerian Keuangan mengambil alih penanganan utang perusahaan tersebut.
Purbaya menjelaskan proses pengalihan kini memasuki tahap administrasi. Setelah seluruh proses antara Danantara dan Kementerian Keuangan selesai, pemerintah akan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
Sebelumnya, pada April 2026, Purbaya telah mengungkapkan bahwa pengambilalihan KCIC oleh Kementerian Keuangan tinggal menunggu penyelesaian formalitas. Pernyataan itu juga diperkuat oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, yang menyebut proses tersebut sedang difinalisasi.
Langkah pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap pengelolaan keuangan KCIC sekaligus menjaga keberlanjutan operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tanpa menambah beban fiskal negara melalui APBN.
#KeretaCepat #Whoosh #KCIC #PurbayaYudhiSadewa #KementerianKeuangan #Danantara #PrabowoSubianto #APBN #EkonomiIndonesia #Infrastruktur