INDOPOS–Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar tidak sembarangan menunjuk pejabat untuk mengisi posisi strategis, khususnya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub).
Menurut Khoirudin, jabatan Kadishub harus diisi oleh sosok yang benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang transportasi. Ia menegaskan, sektor transportasi merupakan wajah utama Jakarta yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Gubernur harus jeli. Yang dipilih harus benar-benar mampu dan kompeten, karena ini menyangkut pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Khoirudin.
Rencana perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta memang tengah menjadi sorotan. Sejumlah nama disebut akan dilantik pada Rabu, 15 April 2026, termasuk posisi strategis di Dinas Perhubungan.
Salah satu nama yang mencuat adalah Budi Awaludin, yang dikabarkan akan menggantikan Syafrin Liputo. Namun, latar belakang Budi sebagai lulusan STPDN serta rekam jejaknya di bidang pemerintahan umum dinilai belum tentu sesuai dengan kebutuhan teknis transportasi Jakarta.
Terlebih, ia baru sekitar satu tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa sektor transportasi akan dipimpin oleh sosok yang minim pengalaman spesifik di bidang tersebut.
Kritik juga muncul terkait potensi dominasi aparatur berlatar belakang serupa di tubuh Dinas Perhubungan. Saat ini, posisi Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI juga dijabat oleh Ujang Harmawan yang memiliki latar belakang sejenis.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga menilai, tantangan transportasi Jakarta sangat kompleks, mulai dari kemacetan kronis, integrasi moda transportasi, hingga pengembangan sistem ramah lingkungan.
“Kalau kedua pimpinan berasal dari latar belakang yang sama dan tidak spesifik di bidang transportasi, dikhawatirkan kurang efektif dalam menjawab tantangan yang ada,” ujar Nirwono.
Ia menambahkan, tanpa pengalaman teknis yang memadai, program-program transportasi berpotensi tidak berjalan maksimal.
Kini, publik menanti keputusan akhir Pramono Anung. Apakah akan mengedepankan faktor kedekatan birokrasi, atau benar-benar memilih figur dengan rekam jejak kuat di bidang transportasi untuk memimpin Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke depan.
