INDOPOS-JAKARTA — Persoalan persatuan masyarakat Betawi kembali menjadi sorotan di tengah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum mampu menjadi pengikat bagi berbagai elemen organisasi Betawi yang dalam beberapa waktu terakhir justru menghadapi dinamika internal.
Kondisi tersebut terlihat dari munculnya perbedaan sikap dan kepengurusan di sejumlah organisasi kemasyarakatan Betawi. Mulai dari Bamus Betawi, Dewan Adat Betawi, hingga Forkabi, masing-masing disebut menghadapi persoalan internal yang memunculkan kubu-kubu berbeda.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Pemprov DKI Jakarta mampu membangun komunikasi dan merawat persatuan di antara organisasi-organisasi Betawi.
Sejumlah kalangan menilai, sebagai pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan Betawi, Pemprov DKI seharusnya tidak hanya menjalankan program kebudayaan, tetapi juga aktif membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat Betawi.
Perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, apabila konflik kepengurusan dan perbedaan kepentingan terus berlarut, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu konsolidasi masyarakat Betawi serta memperlemah posisi organisasi Betawi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kebudayaannya.
Dinilai Gagal Menjadi Perekat
Kritik terhadap kepemimpinan Pramono Anung muncul karena pemerintah daerah dianggap belum berhasil menghadirkan forum yang benar-benar mampu mempertemukan seluruh kelompok Betawi.
Alih-alih menyatukan berbagai elemen, dinamika organisasi justru semakin terlihat terbuka di ruang publik. Perbedaan sikap terkait kepemimpinan dan representasi masyarakat Betawi pun berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai siapa yang dianggap sebagai representasi resmi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Pemprov DKI. Apalagi identitas dan kebudayaan Betawi merupakan bagian penting dari karakter Jakarta.
Pemerintah daerah diharapkan tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Gubernur sebagai kepala daerah dinilai perlu mengambil posisi sebagai mediator yang mampu berdialog dengan berbagai kelompok tanpa memberikan kesan berpihak kepada salah satu kubu.
Jangan Sampai Betawi Hanya Jadi Komoditas Politik
Persatuan masyarakat Betawi juga dinilai penting agar berbagai program pelestarian budaya tidak berhenti pada seremoni atau kepentingan politik sesaat.
Tokoh-tokoh Betawi dari berbagai organisasi diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan kelompok. Sementara Pemprov DKI dituntut menciptakan ruang komunikasi yang adil sehingga seluruh elemen memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi.
Jika tidak segera dilakukan konsolidasi, perpecahan di sejumlah organisasi Betawi dikhawatirkan semakin melebar.
Karena itu, kepemimpinan Pramono Anung kini menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa Pemprov DKI mampu menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen Betawi, bukan sekadar pemerintah yang menyaksikan dinamika perpecahan dari luar.
Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya mengenai siapa yang memimpin sebuah organisasi, melainkan bagaimana seluruh elemen Betawi dapat kembali duduk bersama dan memastikan kebudayaan, martabat, serta kepentingan masyarakat Betawi tetap menjadi prioritas di Jakarta.
About the Author
