INDOPOS-JOMBANG, 28 Agustus 2026 — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin disebut siap maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU.
Wacana tersebut mulai menjadi perhatian karena posisi Cak Imin bukan hanya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, tetapi juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PKB, partai politik yang selama ini memiliki kedekatan historis dengan basis warga NU.
Langkah Cak Imin maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU bahkan dinilai memiliki konsekuensi politik yang lebih luas, terutama menjelang Pemilu 2029.
Kedekatan Cak Imin dengan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi salah satu faktor yang ikut disorot. Cak Imin saat ini berada di dalam pemerintahan Prabowo sebagai menteri koordinator.
Tokoh NU, Gus Muwafiq, yang juga dikenal sebagai orang dekat Cak Imin, sebelumnya menyinggung hubungan Cak Imin dengan Presiden Prabowo yang dinilainya baik. Ia bahkan mendorong agar Cak Imin ikut maju dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.
Namun, wacana tersebut langsung berhadapan dengan persoalan independensi organisasi.
Salah satu kandidat Ketua Umum PBNU, Gus Salam atau KH Abdussalam Shohib, menegaskan bahwa apabila Cak Imin ingin maju sebagai calon Ketua Umum PBNU, maka ia semestinya terlebih dahulu melepaskan jabatan politiknya sebagai Ketua Umum PKB.
Persoalannya bukan sekadar soal pergantian jabatan, melainkan menyangkut batas antara kepentingan jam’iyyah dan kepentingan politik praktis.
Dorongan agar Cak Imin maju disebut datang dari sejumlah tokoh dan kelompok, di antaranya Gus Muwafiq, Gus Maftuh, Forum Kader NU Yogyakarta, serta Aliansi Santri Gus Dur.
Di sisi lain, dalam beberapa pekan terakhir Cak Imin juga beberapa kali mengkritik kepemimpinan PBNU. Ia menyinggung masa kepemimpinan lima tahun yang dinilai belum membawa perubahan signifikan serta menyebut NU membutuhkan pemimpin baru yang lebih segar.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Kontestasi menuju Muktamar ke-35 pun semakin menarik karena tidak hanya berbicara mengenai siapa yang akan memimpin NU, tetapi juga mengenai arah organisasi tersebut ke depan.
Survei Parameter Politik Indonesia yang dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan bahwa 65,8 persen warga NU setuju organisasi menjauh dari politik elektoral. Sementara 76,1 persen responden berharap PBNU lebih fokus mengurus umat dan persoalan keagamaan.
Angka tersebut menjadi catatan penting di tengah menguatnya wacana tokoh partai politik untuk masuk dalam bursa kepemimpinan PBNU.
NU sendiri memiliki sejarah panjang sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Dari rahim para muassis, NU tidak hanya menjadi tempat berhimpun para ulama dan santri, tetapi juga memiliki sejarah besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk melalui Resolusi Jihad.
Karena itu, menjelang Muktamar ke-35, suara dari kalangan santri dan nahdliyin yang menginginkan NU tetap menjaga independensi organisasi patut menjadi perhatian.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya apakah Cak Imin memiliki peluang untuk memimpin PBNU.
Lebih jauh, publik NU menanti jawaban atas persoalan prinsip: apakah jam’iyyah sebesar NU dapat dipimpin oleh seorang ketua umum partai politik yang masih aktif mengendalikan partainya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut pada akhirnya akan sangat menentukan apakah Muktamar ke-35 menjadi momentum konsolidasi keumatan atau justru menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik menjelang 2029. (***)
About the Author
