DPRD Provinsi Banten Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa
Related Posts
INDOPOS
- Juli 11, 2026
- 0 Comments
Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global, Penguatan Kualitas SDM jadi Syarat
INDOPOS-Jakarta – Pembangunan Jakarta sebagai kota global harus dimulai dari penguatan kualitas SDM. Untuk itu Pemprov DKI menjadikan peningkatan akses pendidikan sebagai prioritas melalui perluasan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program beasiswa. Hal itu diungkapkan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim, dalam diskusi Serius Tapi Santai Aktivis Jakarta Tentang Jakarta Menuju Kota Global bertema “Akselerasi Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global” yang digelar Forum Lintas Aktivis Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/7/2026). “Jakarta kini tidak lagi bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, melainkan harus mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia,” ujar Chico. Transformasi Jakarta menuju kota global sendiri menurut Chico, terus menjadi agenda pemerintah daerah melalui penguatan kerja sama internasional, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan daya saing kota di berbagai sektor. Sementara itu Direktur Utama PT PAM Jaya (Perseroda) Arief Nasrudin yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menjelaskan ketersediaan air bersih bagi warga juga bagian Jakarta menuju kota global, dan pihaknya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82 persen. Capaian itu setara sekitar 1,2 juta sambungan rumah atau hampir 9 juta penduduk yang telah menikmati layanan air bersih. Menurut Arief, peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari percepatan proses perizinan hingga penguatan regulasi yang mempercepat pembangunan jaringan perpipaan. “Ketika dukungannya bukan hanya sekadar dukungan bicara, tetapi juga dukungan aturan dan berbagai bentuk dukungan lainnya, akhirnya semangatnya menjadi sama,” kata Arief. Dia optimistis kolaborasi tersebut akan mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh warga Jakarta. “Saat ini cakupannya sudah 82 persen, setara dengan sekitar 1,2 juta sambungan rumah. Kalau jumlah jiwa yang kami layani sudah hampir 9 juta orang,” tutur Arief. Sedangkan dalam kesempatan yang sama, aktivis Jakarta sekaligus Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto (SGY), menegaskan percepatan transformasi Jakarta menuju kota global tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, lingkungan, transportasi, inovasi, hingga sumber daya manusia (SDM), menjadi faktor utama agar Jakarta mampu masuk 50 besar kota global pada 2030. SGY juga menjelaskan, konsep Jakarta sebagai kota global telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Aturan tersebut menetapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global dan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045. “Status kota global diukur melalui berbagai indikator internasional, mulai dari kualitas transportasi, lingkungan, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi, inovasi, hingga kualitas hidup masyarakat,” ujar SGY. Ia mengungkapkan, posisi Jakarta saat ini masih berada di kisaran peringkat ke-71 dalam salah satu indeks kota global. Karena itu, diperlukan percepatan pembangunan di berbagai sektor agar target masuk 50 besar dunia dapat tercapai. Menurut SGY, salah satu indikator penting adalah pencapaian target layanan air bersih 100 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029. Selain itu, pengendalian emisi, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah berbasis energi, dan transformasi teknologi juga harus menjadi perhatian pemerintah. “Persoalan kota global bukan hanya soal gedung-gedung tinggi atau pembangunan fisik, tetapi mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama,” katanya. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta, Matsani, menilai kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mengawal transformasi Jakarta menuju kota global. Menurutnya, Jakarta saat ini memasuki fase baru setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar Jakarta tetap menjadi kota yang kompetitif, modern, dan memiliki karakter yang kuat. “Jakarta saat ini tengah berada pada fase transformasi yang sangat strategis sebagai kota yang terus berkembang menuju kota global. Jakarta tidak hanya harus unggul dalam pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki masyarakat yang inklusif, partisipatif, dan berdaya,” kata Matsani. Ia menambahkan, aktivis merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik, menjaga persatuan, dan mengawal kebijakan agar tetap transparan serta berpihak kepada kepentingan warga. Matsani menegaskan, cita-cita menjadikan Jakarta sebagai kota global tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan para aktivis. Sedangkan Ketua Panitia Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, Cecep Sulaeman, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi para aktivis untuk membedah berbagai persoalan Jakarta sekaligus merumuskan gagasan yang dapat mendukung transformasi ibu kota menuju kota global. Ia juga mengapresiasi dukungan Bakesbangpol DKI Jakarta dan berbagai…
- Juli 9, 2026
- 0 Comments
Jelang Pembatasan Sampah di TPST Bantargebang, Yuke Harapkan Pemprov DKI Geber Pendampingan pada Warga
INDOPOS-Satu bulan menjelang pembatasan sampah dari Jakarta ke TPST Bantargebang, yakni 1 Agustus 2026. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya fokus pada kebijakan pembatasan pengiriman sampah ke TPST Bantargebang, tetapi juga melakukan pendampingan secara masif kepada masyarakat agar proses pengelolaan sampah berjalan efektif. Menurut Srikandi PDIP itu, persoalan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih membutuhkan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, warga memiliki pemahaman yang sama mengenai tata cara pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. “Permasalahan lingkungan hidup di masyarakat sebenarnya masih membutuhkan pendampingan yang masif agar lebih terarah. Jangan sampai kebijakan pembatasan sampah diterapkan, tetapi masyarakat belum siap menjalankannya,” kata Yuke, Rabu (8/7/2026). Selain pendampingan, legislator itu juga menilai sistem pengangkutan sampah harus segera ditata dengan baik. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyusun mekanisme pengangkutan yang jelas, termasuk apabila nantinya diterapkan jadwal pengangkutan secara berkala. “Pengangkutan sampah juga harus segera diatur. Apakah nantinya menggunakan sistem penjadwalan atau mekanisme lainnya, yang terpenting harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat,” ujarnya. Yuke menambahkan, keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana di lapangan. Karena itu, Pemprov DKI diminta memastikan seluruh fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilahan hingga armada pengangkut, benar-benar tersedia dan memadai. “Sosialisasi, pendampingan, serta penyediaan sarana prasarana dilakukan secara bersamaan sehingga kebijakan pembatasan sampah tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan dapat berjalan sesuai target,”tandasnya. (***)
