INDOPOS
INDOPOS-Warga RW 04, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara mengeluhkan persoalan yang dialami dalam beberapa tahun terakhir.
Mulai dari peroalan Puskesmas yang hingga kini belum dimiliki warga Kelapa Gading Barat. Hingga yang terbaru adanya rencana pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan pembatasan waktu bagi penghuni rusun yang berada di Jakarta.
“Persoalan yang dialami warga Kelapa Gading Barat, tidak ada puskesmas. Warga masih berobat di Puskesmas Kelapa Gading Timur. Warga berharap agar ada puskesmas di Kelapa Gading Barat. Karena saat ini warga sangat jauh sangat ingin berobat,” ujar salah seorang warga, Usman, Minggu (16/2/2025) malam.
Warga lainya, Habibah mempertanyakan prihal pembatasan waktu penghuni rusun. Diharapkannya, pemprov tidak menerapkan aturan itu. Sementara, Ketua RW 04, Rosuli mempertanyakan pengadaan gerobak sampah dan jalan alternatif bagi warga. “Kami saat melakukan pengangkutan sampah saat ini memakai gerobak kayu. Karena setiap mengajukan di musrembang, tidak pernah permintaan itu di ACC,” bebernya.
Warga lainya, Rohana yang merupakan ketua LMK RW 04 meminta agar diadakan kaca cembung untuk pengguna jalan. Berbeda, Abit yang mewakili Karang Taruna mempertanyakan fasilitas kantor Karang Taruna di lingkungannya, voltase listrik rendah dan tidak memiliki air.
Menyikapi sejumlah pertanyaan masyarakat, anggota DPRD DKI empat periode dari Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah menjawab dengan lugas dan jelas.
Politisi yang akrab disapa Bunda itu menjelaskan jika persoalan puskesmas di wilayah Kelapa Gading Barat dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti oleh pemprov. Sebab, kata dia saat ini pemprov sudah memiliki lahan yang akan dibangun fasilitas kesehatan, puskesmas.
“Insha Allah peroalan Puskesmas, Camat Kelapa Gading Barat sudah menginformasikan akan segera di bangun. Untuk fasilitas gerobak sampah, silahkan bersurat. Mudah-mudahan segara ditindaklanjuti,” katanya.
Terkait dengan pembatasan rusun, Ketua DPC Demokrat Pulau seribu itu menegaskan jika DPRD meminta agar dilakukan kajian terlebih dahulu.”Rapat Komisi D dengan pihak pemprov Minggu lalu, kita meminta agar dilakukan kajian terlebih dahulu. Sambil menunggu pelantikan gubernur DKI Jakarta yang baru,” tandasnya. (***)
