Seminar Nasional Universitas Bhayangkara Hadirkan Ketua KPK, Hakim Agung MA, dan Hakim Konstitusi MK

INDOPOS-Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dengan tema “Menakar Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia”. Kegiatan seminar nasional dilaksanakan di Auditorium Ubhara Jaya Grha Tanoto Kampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Irjen. Pol (P) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M, Ph.D, D.Crim., mengharapkan sektor hukum Indonesia akan lebih baik di masa mendatang serta seimbangnya kepastian, keadilan, dan manfaat hukum.

“Mudah-mudahan ke depan semuanya on the right track,” kata Prof. Bambang Karsono ditemui dalam acara seminar, Kamis (13/6).

Untuk memperbaiki sektor hukum, lanjut Prof. Bambang, pihaknya di antaranya menggelar seminar hukum guna melahirkan pemikiran-pemikiran atau gagasan dari berbagai pihak.

“Seminar merupakan upaya untuk pembenahan penegakan hukum di Tanah Air. Ini diharapkan melahirkan pemikiran konstruktif dalam penegakan hukum di Tanah Air,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa penerapan atau penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum. “Itu menjadi satu. Jadi kita tiga-tiganya harus seimbang,” tandasnya.

Bambang menyampaikan, dari pihak perguruan tinggi mengharapkan tidak ada gap antara teori dan praktik hukum di lapangan. “Disparitasnya jangan jomplang,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum (FH) Ubhara Jaya selaku Penanggung jawab seminar, Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H, M.H., menyampaikan, kegiatan seminar nasional ini merupakan satu dari sekian banyak rangkaian kegiatan akademik FH Ubhara Jaya sebagai implementasi dari pengembangan suasana akademik di lingkungan kampus. Ini diharapkan dapat lebih menumbuhkan daya nalar dan kritis dosen dan mahasiswa FH Ubhara Jaya.

Ia menegaskan, FH Ubhara Jaya terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu akademik di samping juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dan berintegritas.

Ketua pelaksana seminar nasional FH Ubhara Jaya, Prof. Dr. St. Laksanto Utomo ,S.H., M.Hum., menyampaikan, seminar ini diharapkan apat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum.

Untuk itu, lanjut Prof. Laksanto, pihaknya menghadirkan sejumlah tokoh hukum dari berbagai institusi, yakni Hakim Agung MA RI, Dr. Ibrahim, S.H, M.H, LL.M.; Hakim Konstitusi MK RI, Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H, M.Hum.; dan Ketua KPK, Nawawi Pomolango, S.H, M.H.

Seminar ini dipandu oleh Ketua Program Studi Doktor Hukum FH Ubhara Jaya, Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H, M.H., serta menghadirkan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti (Badan Penyelenggaran Ubhara Jaya), Jend. Pol. (P) Prof. Dr. Chairuddin Ismail, S.H, M.H. sebagai pembicara kunci atau keynote speaker.

Prof. Laksanto menyampaikan, tema yang diangkat, yakni “Menakar Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia” ini sangat tepat karena kondisi hukum di Tanah Air ini belum menggembirakan.

“Kiranya sangat tepat untuk merefleksi kembali tentang penegakan hukum untuk masa mendatang. Para narasumber yang berkompeten akan menjawab pertanyaan tentang penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Ia optimistis bahwa para narasumber yang kredibel ini dapat memberikan secercah harapan untuk perbaikan hukum di Indonesia. “Persertanya dari mahasiswa dari program S1, magister, dan doktor hukum serta dosen fakultas hukum dan civitas pimpinan Ubhara Jaya,” ujarnya.

Di samping itu, turut hadir tamu undangan dan stakeholder, yaitu para mantan petinggi Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum di masanya, baik secara daring dan luring. (wok)

  • Related Posts

    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    INDOPOS-Jakarta | Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) yang juga mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, untuk urusan sertifikasi dan produk halal, Indonesia sebagai negara dengan populasi…

    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    INDOPOS-Ketua Umum Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Jimmy S, membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan larangan pengecer jual gas LPG 3 kg atau gas melon.…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 2 views
    Ekosistem Halal Jadi Nilai Tambah Investasi Branding RI di Mata Dunia

    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 5 views
    Ketum MPG Jimmy S Dukung Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soal Gas 3 Kg, Kebijakan yang Pro Rakyat Jangan Dipolitisir

    Kebijakan Pak Bahlil Sudah Tepat Soal Gas Elpiji 3 Kg, Subsidi Harus Tepat Sasaran

    • By INDOPOS
    • Februari 9, 2025
    • 16 views
    Kebijakan Pak Bahlil Sudah Tepat Soal Gas Elpiji 3 Kg, Subsidi Harus Tepat Sasaran

    Test Masuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Membludak

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 6 views
    Test Masuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Membludak

    Senator Happy Djarot Tinjau Langsung Pasokan Gas Elpiji 3 KG, dan Pembangunan Septic Tank Komunal di Pemukiman Padat Jakarta

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 10 views
    Senator Happy Djarot Tinjau Langsung Pasokan Gas Elpiji 3 KG, dan Pembangunan Septic Tank Komunal di Pemukiman Padat Jakarta

    Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap Hasil SPI Versi KPK, TVRI Bertekad Wujudkan Zona Integritas pada Tahun Ini

    • By INDOPOS
    • Februari 8, 2025
    • 7 views
    Berikan Apresiasi Tinggi Terhadap Hasil SPI Versi KPK, TVRI Bertekad Wujudkan Zona Integritas pada Tahun Ini