Pernyataan Sikap Ketum PKN Tentang UKT Mahasiswa

INDOPOS-Mencermati kenaikan UKT mahasiswa yang mengalami kenaikan drastis, dengan ini Pimnas PKN perlu menyampaikan pandangan sebagai berikut :

1. Bahwa UKT yang disesuaikan dengan perkembangan keperluan peningkatan kualitas pendidikan, itu bisa dimengerti.

Tetapi harus tetap mempertimbangkan keadaan ekonomi dan kemampuan para mahasiswa dan keluarganya. Jika naik meroket jelas akan merusak keadilan akses terhadap pendidikan tinggi.

2. Menyempitnya akses pendidikan tinggi akan menjadikan kampus menjadi kemewahan bagi anak-anak rakyat kebanyakan. Hanya orang2 yang mampu secara ekonomi saja yang sanggup mengirim anak-anaknya untuk belajar di kampus. Akibatnya, kampus benar2 mewakili pendidikan tersier. Dan jika ini terjadi, maka ketidakadilan baru justru muncul, khususnya di bidang pendidikan.

3. Alasan Menteri Nadiem Makarim bahwa kenaikan UKT ini hanya untuk mahasiswa baru bukanlah argumentasi yang patut. Baik mahasiswa baru, mahasiswa lama dan bahkan calon mahasiswa pun harus dilihat dalam konteks yang sama. Yakni haknya untuk mendapatkan sentuhan tangan adil negara di bidang pendidikan. Apa mahasiswa baru dikira mempunyai keluarga yang kemampuan ekonominya pasti lebih baik dari mahasiswa lama? Apa karena berstatus mahasiswa baru sehingga boleh dikenakan aturan UKT yg meroket? Logika argumen Menteri Nadiem sama sekali tidak relevan untuk menjawab masalah UKT ini.

4. Mendesak Pemerintah, khususnya Menteri Nadiem untuk melakukan evaluasi dan koreksi kebijakan tentang UKT ini. Jangan diarak oleh tendensi komersialisasi pendidikan. Pendidikan wajib digerakkan dengan prinsip untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan karena itu harus terbuka aksesnya bagi seluruh rakyat, tanpa batasan kelas ekonomi. Prinsipnya adalah pendidikan untuk semua, bukan untuk golongan yang mampu secara ekonomi saja. Kampus tidak boleh berbisnis dengan mahasiswanya, apalagi melakukan eksploitasi dgn menarik UKT yg tinggi.

Anas Urbaningrum,
Ketua Umum PKN

  • Related Posts

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    INDOPOS-Jajaran Direksi PAM Jaya memang harus segera dievaluasi. Pasalnya, ada puluhan RT di RW01 Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sudah sepekan mengalami krisis air bersih, akibat matinya pasokan air dari…

    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    INDOPOS-Sejumlah massa dari Front Kader Ka’bah Bersatu (FKKB), kembali menggeruduk Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024). . Mereka berdemo menuntut agar Plt. Ketua…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    • By INDOPOS
    • Juni 14, 2024
    • 11 views
    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    SMPN 268 Jakarta Gelar Rapat Kerja “Bergerak Bersama Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan yang Berpihak kepada Murid”

    SMPN 268 Jakarta Gelar Rapat Kerja “Bergerak Bersama Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan yang Berpihak kepada Murid”

    Kinerja Dirut PAM Jaya Amburadul, Senator Dailami Firdaus Kritik Layananan Buruk Air untuk Warga

    Kinerja Dirut PAM Jaya Amburadul, Senator Dailami Firdaus Kritik Layananan Buruk Air untuk Warga

    SMA Negeri 9 Jakarta Gelar Perayaan P5

    SMA Negeri 9 Jakarta Gelar Perayaan P5

    KPK Cegah 10 Koruptor BUMD Sarana Jaya Ke Luar Negeri di Kasus Lahan Rorotan, Ini Daftar Namanya

    KPK Cegah 10 Koruptor BUMD Sarana Jaya Ke Luar Negeri di Kasus Lahan Rorotan, Ini Daftar Namanya