Penelitian IAW Ungkap Dugaan WNA China Mobilisasi Demo di Kantor Badan Pengawasan MA

INDOPOS-Jakarta – Aksi sangat nekat seorang warga negara asing asal RRC bernama LX yang mobilisasi pelaksanaan demonstrasi terjadi selama beberapa hari. Hal itu diketahui dari riset Indonesian Audit Watch (IAW), Sabtu 11/5.

Dari penelitiannya, IAW menyatakan bahwa ada penggunaan massa untuk berdemonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Mahkamah Agung, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu 28/2/2024 bertujuan memprotes sesuatu keputusan dari majelis Hakim. Massa itu juga diketahui usai berdemo di kantor Komisi Yudisial yang lalu berlanjut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

“Ada hal unik, mereka mempertanyakan tentang sesuatu putusan majelis Hakim yang memutus bebas Muhammad Palmar Lubis oleh Ega Shaktiana Ketua PN Ketapang di awal Februari 2024. Mengapa menarik proses putusan ke ranah unras bukan malah mengikuti mekanisme hukum pidana kita? Massa yang juga menyebut PT Sultan Rafli Mandiri ada menambang emas 1,9 Ton namun yang dilapor hanya 91 kg. Mengapa perbedaan laporan itu justru tidak dijadikan sebagai bahan laporan Polisi,” ucap Iskandar Sitorus, Sekretaris pendiri IAW yang menyaksikan tayangan TV One 9/3/2024.

Dari hasil riset IAW menunjukkan bahwa diduga kuat ada sosok yang tidak lazim atau asing yang secara langsung melakukan langkah-langkah untuk menggerakkan demonstrasi demi tujuan kepentingannya semata. Bukan demi penegakan hukum.

LX itu diduga tercatat memiliki koneksi pada beberapa Perusahaan Modal Asing (PMA) seperti PT DBP beralamat di GoldCost Office Tower, Jl. Pantai Indah Kapuk, dengan menggunakan data nomor Passport: E96216***, Negara: China KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

LX juga diduga memiliki istri bernama N yang tercatat sebagai pemilik saham terbesar PT Bukit Belawan Tujuh. Dalam akta yang diperoleh tercatat bahwa PT Bukit Belawan Tujuh dimiliki oleh dua pemegang saham yakni Nur’aini yang beralamat di gang Ketawang, Kalimantan Barat memiliki saham 600 senilai Rp 120 juta dan Johanis Prabani Setioharnowo beralamat di perumahan BTN Gerbang Permata, Kalimantan Barat miliki saham 150 senilai Rp 30 juta.

Dari data AHU Kemenkumham itu juga diketahui bahwa pemilik manfaat dari korporasi itu adalah Suhadi dengan alamat Jl Adi Sucipto, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Keanehan terkait jumlah modal yang disetor seperti tertera pad AHU tersebut diduga karena orang-orang tersebut hanyalah boneka semata dari WNA asing itu. “Menurut data yang ada, malah sampai saat ini perusahaan itu belum pernah berproduksi dan pernah terlibat dalam kebijakan Pemerintah terkait pencabutan izin sampai satu tahun,”ucap sumber kami, sebut Iskandar.

Dari data di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM sendiri, PT Bukit Belawan Tujuh berkode perusahaan 1614 dengan IUP 503/48/IUP-OP/DPMPTSP-C.I/2020 tertulis pada tahap kegiatan kode WIUO 3351042062014038 komoditas emas luas 3.141,58 hektar berlaku dari 7/12/2020 sampai 7/12/2040 dengan tahapan CNC-9 di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Karena tidak pernah produksi, maka Kementerian Investasi dalam hal ini Menteri Bahlil pernah mencabut perizinan PT Bukit Belawan Tujuh pada 5 April 2022. Perizinan itu dengan nomor 20220405-01-21502.

Tahun 2023 disidang Peninjauan Kembali (PK) TUN PT Bukit Belawan Tujuh ditolak. Putusan PK TUN dengan nomor 35 PK/TUN/2023 berisi sebagai berikut :
1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BUKIT BELAWAN TUJUH;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu Rupiah). Itu diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin,
S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H.,
M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga.

Karena PK PT Bukit Belawan Tujuh ditolak sehingga membuat LX yang diduga kuat selaku pemilik/penerima manfaat sebenarnya marah. Dia mengendorse para mahasiswa untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi tersebut.

LX juga terdeteksi terafilasi dengan beberapa korporasi lainnya sepertti PT BBJ, PT RPS dan PT Z.

Dalam getcontack terkoneksi pada nama LX juga terdeteksi ada pencantuman beberapa nama petinggi Polri yang pernah berurusan atau berkomunikasi dengan dia, diantaranya seorang nama petinggi dilingkup Propam dan seorang Kapolda yang pernah menangani kasus PT Sultan Rafli Mandiri versus PT Bukit Belawan Tujuh.

Kasus demonstrasi yang dilakukan LX dengan mobilisasi para mahasiswa itu tercatat tiga kali dilakukan. Itu untuk mendemo Ega Shaktiana ketua PN Ketapang yang dituduh memvonis bebas Palmar Lubis dari jeratan hukum pencurian emas di lahan PT Bukit Belawan Tujuh. “Apakah KITAS Liu memperbolehkannya melakukan hal-hal seperti tersebut di atas?,” tanya Iskandar.

  • Related Posts

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    INDOPOS-Jajaran Direksi PAM Jaya memang harus segera dievaluasi. Pasalnya, ada puluhan RT di RW01 Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sudah sepekan mengalami krisis air bersih, akibat matinya pasokan air dari…

    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    INDOPOS-Sejumlah massa dari Front Kader Ka’bah Bersatu (FKKB), kembali menggeruduk Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024). . Mereka berdemo menuntut agar Plt. Ketua…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    Krisis Air Bersih Jakarta, Pj Gubernur Evaluasi PAM Jaya 

    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    • By INDOPOS
    • Juni 14, 2024
    • 11 views
    Kembali Geruduk Kantor DPP PPP, FKKB Tuntut Mardiono Mundur

    SMPN 268 Jakarta Gelar Rapat Kerja “Bergerak Bersama Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan yang Berpihak kepada Murid”

    SMPN 268 Jakarta Gelar Rapat Kerja “Bergerak Bersama Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan yang Berpihak kepada Murid”

    Kinerja Dirut PAM Jaya Amburadul, Senator Dailami Firdaus Kritik Layananan Buruk Air untuk Warga

    Kinerja Dirut PAM Jaya Amburadul, Senator Dailami Firdaus Kritik Layananan Buruk Air untuk Warga

    SMA Negeri 9 Jakarta Gelar Perayaan P5

    SMA Negeri 9 Jakarta Gelar Perayaan P5

    KPK Cegah 10 Koruptor BUMD Sarana Jaya Ke Luar Negeri di Kasus Lahan Rorotan, Ini Daftar Namanya

    KPK Cegah 10 Koruptor BUMD Sarana Jaya Ke Luar Negeri di Kasus Lahan Rorotan, Ini Daftar Namanya